Tag: Lingkungan

  • Laporan IPBES: Model Bisnis Pengorban Alam Ancam Kepunahan

    Laporan IPBES: Model Bisnis Pengorban Alam Ancam Kepunahan

    Model bisnis yang terlalu fokus pada pertumbuhan dengan mengorbankan alam bukan saja tidak berkelanjutan, tetapi juga mengancam kepunahan. Hal ini terjadi jika tidak segera dikendalikan, demikian disampaikan dalam laporan Business and Biodiversity Assessment Report.

    Laporan tersebut diterbitkan oleh Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). IPBES adalah lembaga riset global independen beranggotakan pemerintah dari lebih dari 150 negara.

    Penilaian perdana ini bertujuan menata ulang hubungan antara alam dan perdagangan yang kerap bersifat merusak. Ini menunjukkan dunia usaha tidak hanya berdampak, tetapi sangat bergantung pada keanekaragaman hayati.

    Alam berkontribusi besar terhadap kesejahteraan manusia dan masyarakat. Hubungan ini menjadi krusial untuk dibenahi.

    “Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan dan pelaku bisnis duduk bersama,” ujar Ryo Kohsaka dari Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Universitas Tokyo, Jepang.

    Menurut Kohsaka, dunia usaha tidak dapat eksis tanpa keanekaragaman hayati. Namun, aktivitas bisnis justru menguras fondasi kehidupan sehari-hari dan merusak kontribusi alam bagi manusia.

    Kohsaka merupakan penulis utama koordinator laporan ini. Laporan disusun oleh para pakar sektor publik dan swasta dari 35 negara.

    Sebagai contoh, produk pertanian seperti buah-buahan sangat bergantung pada penyerbuk yang kini terus menghilang akibat rusaknya alam.

    Habitat perikanan juga menyusut seiring matinya terumbu karang karena polusi dan perubahan iklim. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan bisnis pada alam.

    “Keterlibatan yang lebih baik dengan alam bukanlah pilihan bagi dunia usaha melainkan sebuah keharusan,” ujar Ximena Rueda, peneliti dari Universidad de los Andes, Kolombia, sekaligus ketua bersama penilaian IPBES.

    Ia menegaskan, perusahaan memegang peran krusial dalam stewardship lingkungan. Peran ini vital bagi keberlanjutan keuntungan dan kemakmuran jangka panjang mereka.

    Pembiayaan Merusak Keanekaragaman Hayati

    Bisnis seperti biasa mendanai kehancuran keanekaragaman hayati. Jika ingin membalikkan arah aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan, dunia usaha harus menghadapi arus besar pembiayaan publik dan swasta.

    Pembiayaan ini selama ini menopang kegiatan bisnis perusak keanekaragaman hayati, demikian ditegaskan para penulis laporan.

    Pada tahun 2023, sekitar US$7,3 triliun mengalir ke perusahaan dengan dampak negatif langsung terhadap alam. Dua pertiganya berasal dari sektor swasta.

    Sebagian besar subsidi pemerintah dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan sektor pertanian, ungkap Kohsaka kepada DW.

    Sumber Pembiayaan Jumlah (US$) Dampak
    Sektor Swasta ~US$4,8 triliun Dampak negatif langsung terhadap alam
    Subsidi Pemerintah (Fosil & Pertanian) ~US$2,5 triliun Dampak negatif langsung terhadap alam
    Investasi Konservasi ~US$220 miliar Positif

    Ironisnya, hanya sekitar 3% dari jumlah tersebut atau sekitar US$220 miliar dari pembiayaan publik dan swasta, yang diinvestasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati.

    Hal ini sejalan dengan analisis PBB pada Januari lalu. Analisis tersebut menunjukkan bahwa investasi merusak alam nilainya 30 kali lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk perlindungan lingkungan.

    Para penulis IPBES menyebut adanya insentif yang menyimpang. Insentif ini terus melanggengkan praktik bisnis merusak alam dan menghambat upaya membalikkan penurunan keanekaragaman hayati.

    Ketiadaan Akuntabilitas Dunia Usaha

    Dunia usaha kerap luput dari pertanggungjawaban atas lemahnya penegakan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Sebagian karena pelaporan yang bersifat sukarela.

    Kurang dari 1% perusahaan terbuka secara publik menyebutkan dampak aktivitas mereka terhadap keanekaragaman hayati.

    Penilaian IPBES menyoroti absennya penghargaan dan sanksi yang memadai. Sanksi ini dapat mendorong dunia usaha untuk menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati.

    “Konsumsi material yang terus meningkat dan penekanan berlebihan pada laporan laba kuartalan,” demi dividen pemegang saham, terus memperpanjang siklus perusakan tersebut.

    Namun, dari sudut pandang bisnis, investasi yang merusak ini sejatinya tidak berkelanjutan. Seperti dipaparkan dalam penilaian IPBES tahun 2019.

    Kohsaka menunjukkan bahwa nilai produksi pertanian global meningkat hingga 300% sejak 1970. Meski demikian, pada 2019 hingga US$577 miliar nilai produksi tanaman pangan tahunan dunia berada dalam risiko.

    Risiko tersebut akibat menurunnya keanekaragaman penyerbuk dan degradasi lahan. Hal ini menunjukkan kerentanan sistem yang ada.

    Transformasi Bisnis untuk Merawat Keanekaragaman Hayati

    Menurut Kohsaka, menyoroti risiko hanyalah satu cara untuk mendorong dunia usaha agar tidak lagi bersifat merusak.

    “Tidak selalu benar bahwa perusahaan berinvestasi dengan niat untuk merusak atau menjadi tidak berkelanjutan,” ujarnya.

    Penilaian ini menawarkan beragam perangkat dan metode yang memungkinkan dunia usaha beroperasi demi kepentingan mereka sendiri. Ini juga demi keanekaragaman hayati dan masyarakat.

    Termasuk di dalamnya adalah peningkatan data dan pengetahuan untuk mengukur dampak serta ketergantungan terhadap keanekaragaman hayati.

    Laporan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi langkah-langkah keberlanjutan. Ini dilakukan dengan menyelaraskan lima komponen utama dunia usaha.

    Komponen tersebut adalah kebijakan, hukum, dan kerangka regulasi; sistem ekonomi dan keuangan; nilai sosial, norma, dan budaya; teknologi dan data; serta kapasitas dan pengetahuan.

    Dengan menghadirkan lebih dari 100 contoh konkret lintas komponen tersebut, para penulis laporan menyerukan kolaborasi yang lebih erat.

    Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, konsumen, pelaku usaha, LSM, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

    “Pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih baik adalah kunci dalam mengelola risiko di seluruh perekonomian dan kehidupan sosial, ini bukan isu lingkungan yang jauh dan abstrak, melainkan tantangan inti yang kini hadir di setiap ruang rapat direksi dan kabinet,” pungkas Stephen Polasky, pakar ekonomi ekologi dari Universitas Minnesota dan ketua bersama penilaian tersebut.

  • Pemkot Tangsel Pantau Dampak Pencemaran Sungai Jaletreng Pasca Kebakaran Pabrik Pestisida

    Pemkot Tangsel Pantau Dampak Pencemaran Sungai Jaletreng Pasca Kebakaran Pabrik Pestisida

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus memantau dampak pencemaran di Sungai Jaletreng. Hal ini menyusul insiden kebakaran pabrik pestisida di Kecamatan Setu yang menyebabkan air sungai berubah warna.

    Meski demikian, Pemkot Tangsel menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat tetap aman. Sejumlah langkah antisipasi telah dan sedang dilakukan untuk memastikan kualitas air terjaga.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, memastikan Pemkot telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk pengelola air bersih untuk memastikan keamanan distribusi kepada warga.

    "Pemerintah Kota telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola air bersih, untuk memastikan keamanan distribusi," kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (11/2/2026).

    Benyamin menjelaskan, adanya pengalihan titik pengambilan air (intake) merupakan langkah preventif. Tujuannya agar air yang disalurkan ke masyarakat melalui perpipaan tetap memenuhi standar kesehatan.

    "Sebagai langkah antisipasi, terdapat pengalihan atau penyesuaian teknis di titik pengambilan air (intake) yang sekiranya berdekatan dengan area terdampak guna memastikan air yang sampai ke warga tetap memenuhi standar baku mutu kesehatan," ujarnya.

    Selain itu, Pemkot Tangsel juga menyiapkan tangki air bersih. Armada tersebut akan disalurkan secara gratis ke wilayah yang kualitas airnya terdampak langsung.

    "Langkah-langkah yang sudah dan sedang disiapkan meliputi, siaga tanki air, jika ditemukan wilayah yang terdampak langsung secara kualitas air, Dinas Perkimta bersama BPBD sudah menyiagakan armada truk tangki air bersih untuk menyuplai kebutuhan warga secara gratis," jelasnya.

    Imbauan kepada Warga

    Pemkot Tangsel mengimbau warga di sekitar Sungai Jaletreng dan lokasi kebakaran untuk memantau kondisi air tanah atau sumur mereka. Warga diminta segera melapor jika menemukan perubahan signifikan.

    "Kami mengimbau warga yang menggunakan air tanah atau sumur di sekitar lokasi untuk sementara memantau kondisi fisik air (bau/warna). Jika ada perubahan signifikan, segera lapor melalui kanal aduan resmi atau ke kelurahan setempat," katanya.

    Proses Uji Laboratorium dan Transparansi

    Tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih memantau proses uji laboratorium sampel air sungai yang terkontaminasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kimia pestisida yang kompleks.

    Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel:

    Tindakan Penjelasan
    Koordinasi Berkoordinasi dengan pengelola air bersih dan pihak terkait.
    Pengalihan Intake Mengalihkan atau menyesuaikan titik pengambilan air.
    Penyediaan Tangki Air Menyiagakan armada truk tangki air bersih gratis.
    Uji Laboratorium Memantau proses uji sampel air sungai terkontaminasi.
    Imbauan Warga Meminta warga memantau kondisi air tanah dan melapor.

    "Hingga saat ini, tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih terus memantau proses di laboratorium. Mengingat parameter yang diperiksa cukup kompleks karena melibatkan bahan kimia pestisida, hasil akurat biasanya memerlukan waktu beberapa hari kerja," tuturnya.

    Benyamin berkomitmen untuk menyampaikan hasil resmi uji laboratorium kepada publik secara transparan. Hal ini dilakukan guna mencegah kekhawatiran berlebihan di masyarakat.

    "Begitu hasil resminya keluar, akan segera kami sampaikan kepada publik secara transparan agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebih," imbuh dia.

    Kronologi Pencemaran Sungai Jaletreng

    Sebelumnya, aliran Sungai Jaletreng di Tangsel tiba-tiba berubah warna menjadi putih pekat. Fenomena ini viral di media sosial dan diketahui merupakan dampak dari kebakaran gudang pabrik pestisida di Kecamatan Setu.

    AKP Dhady Arsya membenarkan insiden tersebut. "Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata AKP Dhady Arsya saat dihubungi, Senin (9/2).

  • Warga Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Berisik Main Drum

    Warga Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Berisik Main Drum

    Seorang pria berinisial D di Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan tetangganya ke polisi. Insiden ini terjadi setelah D menegur tetangganya yang bermain drum dengan suara 'kelewat berisik' dari siang hingga malam hari.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan toleransi kebisingan di lingkungan bertetangga.

    Menurut pengacara properti Muhammad Rizal Siregar, ada aturan hukum terkait kenyamanan dan ketenteraman antarwarga. Aktivitas yang menimbulkan suara besar, seperti bermain musik, berpotensi mengganggu.

    "Motif dia untuk bermain drum dan sebagainya itu sebenarnya sudah jelas mengganggu. Ya itu kan karena hobi dan sebagainya kan urusan dia. Tapi kan pada dasarnya kan mengganggu, bisa dikenakan dalam posisinya ada dalam (aturan) kenyamanan dan ketenteraman warga," kata Rizal saat dihubungi detikProperti, Selasa (10/2/2026).

    Rizal menjelaskan, aturan ini tertuang dalam KUHP baru, KUHPerdata, dan peraturan daerah. Aturan tersebut menjamin hak atas ketenangan tempat tinggal serta lingkungan yang sehat.

    "Apabila kita terganggu dengan kebisingan dan privasi kita, itu ada diatur dalam peraturan," ucapnya.

    Pelaku kegaduhan atau kebisingan, terutama pada malam hari, dapat dikenai denda. Selain itu, mereka juga berpotensi digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum.

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 265 mengatur soal gangguan kebisingan malam hari. Pelaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat ingar-bingar atau berisik di malam hari dapat dikenakan denda maksimal Rp 10 juta.

    Hak Warga atas Lingkungan Tenang

    Warga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik dan tenang. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Undang-Undang Dasar 1945. Rizal menegaskan, gangguan berlebihan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.

    Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi tetangga bisa digugat secara perdata untuk meminta ganti rugi. Kerugian ini dapat berasal dari suara bising yang berlebihan.

    Menurut Rizal, tidak ada batasan pasti mengenai tingkat kebisingan. Namun, standar gangguan lingkungan bersifat subjektif. Kenyamanan dan ketenteraman lingkungan dapat diatur dan dibuktikan.

    Langkah Menghadapi Tetangga Berisik

    Bagi pihak yang merasa terganggu oleh tetangga berisik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Peneguran langsung atau pelaporan ke pihak ketiga merupakan opsi yang tersedia.

    Langkah Penanganan Deskripsi Tindakan
    Teguran Langsung Menegur tetangga secara baik-baik.
    Lapor Pengurus Lingkungan Melapor ke pengurus lingkungan seperti RT/RW.
    Lapor Pihak Berwajib Melaporkan ke kepolisian atau Satpol PP setempat.

    "Langkah yang bisa diambil kalau kenyamanan terganggu antara lain menegur secara baik-baik, melapor ke pengurus lingkungan seperti RT/RW, hingga melaporkan ke pihak kepolisian atau Satpol PP setempat," tutur Rizal.

  • Bupati Badung Kumpulkan Perbekel dan Lurah Pastikan Pemilahan Sampah

    Bupati Badung Kumpulkan Perbekel dan Lurah Pastikan Pemilahan Sampah

    Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menggelar pertemuan penting dengan seluruh perbekel, lurah, dan pengelola jasa angkut sampah swasta di Badung. Agenda utama pertemuan ini adalah memastikan kesiapan program pemilahan sampah dari sumber. Langkah ini diambil menyusul rencana pemerintah pusat untuk menutup total TPA Suwung mulai 1 Maret 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Badung, Selasa (10/2/2026), menunjukkan keseriusan Pemkab Badung dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan solusi komprehensif.

    Adi Arnawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjalankan program pemilahan sampah. Hal ini untuk mencegah praktik pencampuran kembali sampah yang sudah dipilah.

    "Jangan sampai nanti kami melakukan pemilahan, di pihak lain malah seenaknya mencampur kembali. Kalau benar 1 Maret itu sudah dikunci, berarti kita harus punya solusi dan persepsi yang sama antara pemerintah dengan swasta," kata Adi Arnawa, Selasa (10/2/2026).

    Instruksi Pembangunan TPS3R dan Satgas Pemantauan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga mempertegas instruksi pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di setiap wilayah. Pembentukan satuan tugas (satgas) pemantauan juga menjadi fokus. Masyarakat diminta mulai memilah sampah secara mandiri untuk menekan volume residu yang dikirim ke TPA.

    "Kami sarankan agar mulai dari sumber dipilah dulu sampahnya sehingga otomatis akan terjadi pengurangan signifikan terhadap residu itu sendiri. Paling nanti yang akan kita olah itu hanya residu-residunya, tidak seperti sekarang, semua sampah bercampur dan dibawa ke TPA Suwung," ujar Adi Arnawa.

    Komitmen Pembatasan Sampah ke TPA Suwung

    Pemkab Badung berkomitmen membatasi pengiriman sampah ke TPA Suwung, kecuali untuk kategori tertentu. Sampah spesifik yang dimaksud meliputi sampah kiriman di pantai, bukan berasal dari rumah tangga.

    Pengiriman sampah ke TPA Suwung akan sangat dibatasi. Hanya jenis sampah tertentu yang diperbolehkan masuk. Pembatasan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan sampah di Badung.

    Inovasi Teknologi Penanganan Residu

    Terkait kendala wilayah seperti Kuta Utara yang belum memiliki TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), Adi Arnawa menyatakan bahwa ini bukan lagi soal siap atau tidak siap. Pemkab Badung sedang menjajaki teknologi baru untuk menangani sekitar 300 ton residu per hari.

    Targetnya, Badung tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk pengelolaan residu. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Badung dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan.

    "Kita sedang menjajaki juga teknologi baru agar bisa menyelesaikan masalah residu sekitar 300 ton per hari yang dibawa ke TPA Suwung. Tapi kita juga tidak mau terlalu banyak bicara dulu, yang penting kita coba benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.

    Berikut adalah beberapa langkah utama Pemkab Badung dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah:

    Program Deskripsi
    Pemilahan Sampah Mendorong masyarakat memilah sampah dari sumbernya.
    Pembangunan TPS3R Membangun fasilitas pengolahan sampah di setiap wilayah.
    Satgas Pemantauan Membentuk tim untuk mengawasi pelaksanaan program.
    Pembatasan ke TPA Suwung Mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Suwung.
    Inovasi Teknologi Menjajaki teknologi baru untuk mengolah residu 300 ton/hari.
  • Bali Siapkan Skema Atasi Sampah Kiriman di Pesisir Pantai

    Bali Siapkan Skema Atasi Sampah Kiriman di Pesisir Pantai

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menyiapkan skema komprehensif untuk mencegah datangnya sampah kiriman di pesisir pantai. Skema ini bertujuan mengatasi masalah tahunan yang mengancam keindahan pulau dewata tersebut.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bali, I Made Dwi Arbani, menjelaskan bahwa skema ini akan mencakup data sebaran dan sumber sampah kiriman. Ini menjadi langkah awal untuk penanganan yang lebih efektif.

    Dwi mengungkapkan data lengkap akan disampaikan terkait upaya pemerintah daerah. Termasuk apa yang telah dikerjakan oleh Pemda Badung. Informasi mengenai sumber, model, dan sebaran sampah juga akan dipaparkan.

    "Nanti saya kasih datanya semua apa yang dikasih pemda, apa yang dikerjakan oleh Badung. Kemudian dari mana sumber sampah, modelingnya kayak apa, sebarannya kayak apa," kata Dwi kepada detikBali, Senin (9/2/2026).

    Ke depannya, penanganan sampah kiriman akan melibatkan kerja kolaboratif dengan berbagai pihak. Hal ini untuk mengatasi siklus tahunan sampah yang terus berulang.

    "Nanti kerja kolaboratif, kami kerja kolaboratif sama-sama," ujar Dwi.

    Dwi juga merespons kritik dari DPRD Bali terkait aksi korve dan solusi nyata pemerintah. Menurutnya, arahan Presiden sudah sangat baik dalam mengatasi masalah ini.

    "Bapak Presiden arahannya sudah bagus," ucapnya.

    Desakan Solusi Konkret DPRD Bali

    Sebelumnya, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja, mendesak pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta adanya solusi konkret untuk sampah kiriman di Bali.

    "Kami harus ingat Bali adalah wajah pariwisata dunia milik Indonesia. Sektor pariwisata Bali memberikan kontribusi devisa yang sangat signifikan bagi negara," kata Grace, Minggu (8/2/2026).

    Grace memandang citra buruk Bali akibat sampah akan merugikan ekonomi nasional. Ia mengapresiasi aksi korve yang dilakukan aparat, komunitas, hingga siswa-siswi.

    Pihak Terlibat Peran dalam Penanganan Sampah
    Pemerintah Provinsi Bali Menyiapkan skema pencegahan, koordinasi
    Dinas LHK Bali Pengumpulan data, perencanaan modeling
    Pemda Badung Pelaksanaan upaya penanganan di lapangan
    DPRD Bali Pengawasan, desakan solusi konkret
    Komunitas & Sekolah Aksi korve (kerja bakti)

    Namun, Grace berpendapat, anak sekolah tidak seharusnya menghabiskan waktu memungut sampah di pantai. Solusi yang dibutuhkan harus lebih dari sekadar korve seremonial.

    "Terima kasih atas aksi heroiknya tapi tahun depan saya ingin melihat mereka di pantai untuk berwisata, bukan memungut sampah," ungkap Grace.

  • Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Tersisa 5 Tahun Efektif, Terancam Sedimentasi Parah

    Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Tersisa 5 Tahun Efektif, Terancam Sedimentasi Parah

    Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, diprediksi hanya akan berfungsi efektif selama lima tahun lagi. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi parah dan batas usia operasional efektif waduk yang hanya 50 tahun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pada kunjungan ke Waduk Gajah Mungkur tahun 2025 silam, menyatakan bahwa usia efektif waduk tersebut tidak akan bertahan lama. Waduk yang beroperasi sejak 1981 itu, memiliki usia efektif hingga 50 tahun.

    Ini berarti usia produktif Waduk Gajah Mungkur hanya tersisa sekitar lima tahun lagi, hingga tahun 2031 mendatang. Dody juga menyampaikan terjadinya sedimentasi parah pada dinding waduk.

    Material padat di sekitar waduk mulai terkikis. Volume air dalam waduk mengalami penurunan signifikan.

    Dody menjelaskan, Waduk Gajah Mungkur dirancang untuk menahan lebih dari 500 juta meter kubik air. Namun, pada tahun 2025, volume air yang tersisa hanya 340 juta meter kubik.

    “Ke Wonogiri untuk melihat kondisi Waduk Gajah Mungkur yang informasinya sedimentasinya sangat parah,” ujar Dody, dikutip dari arsip detikTravel, Minggu (8/2/2026).

    Data tersebut menunjukkan penurunan kapasitas air yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

    Analisis Citra Satelit Waduk Gajah Mungkur

    Analisis citra satelit mengungkapkan perubahan signifikan pada Waduk Gajah Mungkur selama 36 tahun. Terlihat penyusutan area genangan, khususnya di wilayah perbatasan Kepek dan Wurjantoro.

    Perbandingan citra tahun 1984 dan 2020 menunjukkan penyusutan area genangan waduk. Terutama di sejumlah teluk dan bagian tepi.

    Pada citra 1984, waduk tampak lebih luas dengan lekukan perairan memanjang ke daratan. Namun, pada 2020, area tersebut terlihat dangkal dan menyempit.

    Pendangkalan ini mengindikasikan dampak parah dari sedimentasi. Perubahan warna air menjadi lebih gelap juga mengisyaratkan peningkatan endapan lumpur.

    Berikut adalah perbandingan kondisi Waduk Gajah Mungkur berdasarkan citra satelit:

    Tahun Kondisi Area Waduk Indikasi
    1984 Lebih luas, lekukan perairan memanjang ke daratan Kapasitas normal, minim sedimentasi
    2020 Dangkal, menyempit, area genangan menyusut Pendangkalan parah, peningkatan sedimentasi

    Kondisi ini diduga berkaitan dengan erosi lahan dan perubahan tata guna lahan di sekitar waduk dan wilayah hulu. Penyempitan dan pendangkalan berpotensi mengurangi kapasitas tampung waduk.

    Fungsi Vital Waduk yang Terancam

    Waduk Gajah Mungkur memiliki banyak fungsi vital bagi masyarakat. Waduk ini sebagai pengendali banjir, sumber irigasi, pembangkit listrik, dan perikanan.

    Pengurangan kapasitas tampung akan berdampak besar pada sektor-sektor tersebut. Ribuan petani dan masyarakat sekitar akan terdampak.

    Upaya Pemerintah Memperpanjang Usia Waduk

    Kementerian PU menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk memperpanjang usia Waduk Gajah Mungkur. Salah satunya adalah dengan membuat closure dike atau tanggul penutup.

    Dody berharap sistem ini bisa memperpanjang umur bendungan terbesar di Wonogiri ini. Ia juga menjelaskan, jika sedimen cluster semakin tinggi, diperlukan closure dike baru.

    Ini bertujuan agar volume tampung air tidak berkurang. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi masalah sedimentasi yang parah.

    “Mengalirkan air Sungai Keduang masuk ke closure dike adalah langkah utama. Air dari sungai yang penuh sedimentasi masuk ke closure dike dan air yang bersih akan masuk ke bendungan,” jelas Dody.

    Kondisi Waduk Gajah Mungkur Tahun 2026

    Merujuk pada beberapa sumber, kondisi Waduk Gajah Mungkur pada tahun 2026 masih terlihat normal. Kawasan ini tidak hanya menjadi penopang debit banjir, tetapi juga destinasi wisata lokal.

    Waduk Gajah Mungkur menyajikan lanskap pemandangan indah dengan bendungan luas dan pepohonan asri. Masyarakat sekitar masih ramai mengunjungi waduk tersebut.

    Mereka menghabiskan waktu bersama keluarga atau bersantai di sore hari. Meskipun demikian, ancaman sedimentasi tetap menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani.

  • PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    Lembaga think-tank Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) membantah tudingan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menegaskan tidak ada kaitan antara perkebunan sawit dengan kejadian bencana tersebut.

    Menurut Tungkot Sipayung, banjir bandang yang terjadi murni karena anomali cuaca akibat perubahan iklim global. Ia telah mendalami isu ini selama 20 tahun.

    "Seperti yang ditulis dalam buku saya, Mitos Vs Fakta itu, saya telah mendalami ini sejak 20 tahun yang lalu, tidak ada kaitan antara banjir dengan sawit. Tidak ada kaitan antara banjir bandang dengan sawit. Dan tidak ada kaitan antara kekeringan dengan sawit juga," ujar Tungkot dalam diskusi di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Peristiwa banjir bandang, kekeringan, itulah persoalan perubahan iklim global. Perubahan iklim global. Itu akibat daripada pemenasan global," katanya menekankan.

    Emisi karbon yang meningkat pesat telah menipiskan atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari terperangkap, memicu pemanasan global.

    Udara di bumi bergerak tidak beraturan, menimbulkan anomali iklim. Ini menjadi penyebab utama bencana.

    Bukan Perkebunan Sawit

    Tungkot juga membantah perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Daerah tersebut banyak lokasi longsor yang secara teknis tidak cocok untuk sawit.

    "Kemarin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu berbeda apa yang dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, punggung Bukit Barisan secara teknikal itu adalah suatu lapisan yang top strain-nya sangat tipis. Dan sawit itu tidak ada di atas tinggi. Yang di atas tinggi itu adalah hutan," ujar Tungkot.

    Ia menambahkan, hutan di punggung Bukit Barisan tidaklah besar seperti yang dibayangkan. Pohon-pohonnya pendek dan tidak terlalu besar.

    Di bawah lapisan tanah tipis tersebut, terdapat batuan cadas yang tidak mampu menahan air. Akibatnya, saat hujan ekstrem, air langsung menyeret tanah.

    Berikut adalah beberapa faktor yang disebutkan memengaruhi kejadian bencana:

    Faktor Keterangan
    Anomali Cuaca Pemicu utama banjir dan kekeringan
    Perubahan Iklim Global Penyebab anomali cuaca dan pemanasan global
    Emisi Karbon Meningkatkan suhu permukaan bumi
    Struktur Tanah Lapisan tanah tipis di Bukit Barisan
    Batuan Cadas Tidak mampu menahan air, memicu longsor

    Tungkot mempertanyakan mengapa banjir bandang juga terjadi di kawasan tanpa perkebunan sawit. Contohnya Pati, Semarang, Sukabumi, Surabaya, hingga Jakarta.

    "Itu daerah-daerah terakhir yang saya katakan itu tidak ada sawit. Tapi terjadi juga banjir bandang," ujar Tungkot.

    Sebaliknya, di Riau dan beberapa daerah Kalimantan yang banyak perkebunan sawit, tidak terjadi banjir bandang. Ini memperkuat argumen PASPI.

    "Jadi secara fakta, tidak ada bukti juga yang mengatakan bahwa Riau misalnya, sawitnya banyak, tidak terjadi banjir bandang. Kalimantan juga, tidak terjadi banjir bandeng," sebut Tungkot.

  • AHY Ungkap Penyusutan Hutan Lindung di Aceh Tamiang, Peringatkan Ancaman Bencana

    AHY Ungkap Penyusutan Hutan Lindung di Aceh Tamiang, Peringatkan Ancaman Bencana

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti kondisi tata ruang daerah, termasuk Aceh Tamiang. Ia memaparkan adanya penyusutan signifikan pada hutan lindung di wilayah tersebut.

    AHY membandingkan tutupan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023. Data menunjukkan terjadi perubahan drastis pada fungsi lahan.

    Pada kondisi eksisting, luas hutan lindung mencapai 107.053,34 hektare (ha). Sementara itu, lahan budi daya tercatat seluas 111.533,66 ha.

    "Ini sebagai ilustrasi, studi kasus Aceh Tamiang. Bahwa tutupan lahan yang eksisting, warna hijau ini adalah hutan lindung, yang biru adalah kawasan budi daya. Kalau dilihat di sini hampir berimbang," ujar AHY dalam acara Penguatan Penataan Ruang Wilayah di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Dalam rencana pola ruang RTRW 2023, AHY menyebut terjadi penurunan drastis pada lahan hutan lindung. Luas hutan lindung berkurang menjadi 59.919,76 ha.

    Sebaliknya, lahan budi daya melonjak menjadi 158.667,24 ha. Perubahan ini mengindikasikan konversi lahan yang masif.

    "Nah, tetapi rencana pola ruang dalam RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah 2023, ini telah terjadi penurunan. Bisa dilihat hutan lindungnya memang sisanya tinggal kurang lebih, berkurang separuhnya begitu. Selebihnya menjadi kawasan budidaya," tambah AHY.

    AHY menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan di hulu akan merusak keseimbangan di hilir. Pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dinilai mengundang bencana.

    Tipe Lahan Tutupan Lahan Eksisting (ha) Rencana Pola Ruang RTRW 2023 (ha)
    Hutan Lindung 107.053,34 59.919,76
    Kawasan Budi Daya 111.533,66 158.667,24

    "Padahal ini kemarin termasuk yang terdampak bencana paling berat. lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana. Apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya? Dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu?" jelas AHY.

    Dampak Konversi Tata Ruang dan Bencana

    AHY mengaitkan banjir di berbagai daerah, termasuk banjir rob Pantura dan Bekasi, dengan kondisi di hulu. Lahan resapan air banyak dikonversi menjadi bangunan, bahkan secara ilegal.

    "Ada ketidakpastian KKPR. Kemudian ada hambatan perizinan, dan lemahnya pengendalian, ini terjadi. Dan dampaknya, kita sering mendengar masalah banjir misalnya di Bekasi beberapa saat yang lalu. Selalu kita melihat ini apa yang terjadi di hilir, karena mungkin banjir rob. Di Pantura juga sering terjadi," imbuh AHY.

    Menteri Koordinator itu mendorong pemerintah daerah untuk rutin memperbarui RTRW setiap 5 tahun sekali. Krisis iklim ekstrem menyebabkan peta kerentanan daerah berubah cepat.

    Pentingnya Pengecekan Peta Risiko Bencana

    AHY meminta setiap proses pembangunan wajib mengecek peta risiko bencana dan krisis iklim. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

    "Nah, pendekatannya, tentu kita berharap pembangunan tidak melampaui dari kemampuan ruang. Selalu dicek kondisi fisik dan daya lingkungannya, memungkinkan atau tidak. Kemudian dicek peta risiko bencana dan perubahan iklim, yang makin hari kita tahu semakin terdampak oleh fenomena perubahan iklim, atau krisis iklim bahkan, dan juga global warming, extreme weather, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu kita siapkan alokasi ruang yang sesuai," terang AHY.