Tag: Martabe

  • Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe Sumut Dikaji Ulang Pemerintah

    Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe Sumut Dikaji Ulang Pemerintah

    Rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara oleh BUMN baru bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) menjadi sorotan. Tambang yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources itu terancam dicabut izinnya oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Pencabutan izin dilakukan karena dianggap memicu bencana banjir di Sumatera. Namun, pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedang mengkaji ulang keputusan tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terkait pencabutan izin tambang emas Martabe.

    Menurut Dony, semua wewenang terkait pengkajian ini ada di Kementerian ESDM.

    "Pada prinsipnya bagaimana disampaikan oleh Pak Bahlil dan juga Bapak Presiden pada izinnya kan kita fair aja. Kita melihat apa yang terjadi, sedang dicermati, nanti bagaimana hasilnya, itu udah disampaikan oleh Pak Bahlil," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Rencana Pengambilalihan oleh Perminas Belum Pasti

    Dony juga menegaskan bahwa rencana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh Perminas belum tentu terjadi. Keputusan ini masih menunggu hasil kajian dan kebijakan akhir dari Kementerian ESDM.

    "Belum tentu, makanya kan semuanya dikaji, dilihat. Namanya orang punya kesalahan menurut kita, tentu mereka juga ada mekanismenya kan untuk mengajukan kebenaran dan sebagainya. Sehingga nanti juga dikaji lagi kan pada tim Pak Bahlil, nanti Pak Bahlil pasti akan sampaikan," terang Dony.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan meninjau ulang pencabutan izin tambang emas Martabe secara teliti. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang PT Agincourt Resources dapat dipulihkan. Pemulihan ini akan dilakukan apabila terbukti tidak ada pelanggaran.

    Namun, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang proporsional akan diberikan.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Latar Belakang Kasus Tambang Emas Martabe

    Terkait dengan kasus tambang emas Martabe, berikut adalah rangkuman singkat kronologi dan pihak terkait:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Tambang Martabe, Sumatera Utara
    Pengelola Saat Ini PT Agincourt Resources
    Rencana Pengambilalihan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas)
    Pihak yang Mencabut Izin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
    Alasan Pencabutan Dianggap memicu bencana banjir Sumatera
    Pihak yang Mengkaji Ulang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  • Bahlil Tegaskan Peninjauan IUP Martabe Bukan karena Lobi Pengusaha

    Bahlil Tegaskan Peninjauan IUP Martabe Bukan karena Lobi Pengusaha

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan bahwa pengkajian ulang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) Tambang Martabe disebabkan oleh lobi pengusaha. Bahlil menegaskan dirinya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun.

    Rencana pemerintah untuk mengkaji ulang pencabutan IUP Martabe akan dilakukan secara obyektif. Hal tersebut guna melihat ada atau tidaknya pelanggaran dari operator Tambang Martabe.

    Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proses pengkajian ulang IUP Tambang Martabe akan berjalan sesuai prosedur. Kebijakan ini tidak akan dipengaruhi oleh intervensi pihak luar.

    "Nggak ada, nggak ada. Saya nggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Kita obyektif saja," tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil kembali mengingatkan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Begitupun negara tidak boleh bertindak zalim terhadap operasional pengusaha.

    "Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha nggak boleh mengatur negara, tapi negara juga nggak boleh dzalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," papar Bahlil.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait IUP tambang Martabe. Apabila tidak ada pelanggaran, IUP yang dioperasikan PT Agincourt Resources bisa dipulihkan.

    Namun, jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang proporsional harus diberikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," jelas Bahlil.

    Peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini juga penting bagi perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera.

    Landasan Kebijakan Peninjauan IUP Martabe

    Peninjauan kembali IUP Martabe didasari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.

    Aspek Kebijakan Penjelasan
    Objektivitas Keputusan berdasarkan fakta dan tanpa intervensi pihak manapun.
    Kepatuhan Hukum Sanksi proporsional jika terjadi pelanggaran, pemulihan hak jika tidak ada.
    Iklim Investasi Menjaga kepercayaan investor dan kepastian hukum di sektor pertambangan.
    Dampak Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera.

    Pemerintah bertekad memastikan setiap keputusan terkait sektor pertambangan diambil secara transparan. Tujuannya untuk kebaikan bersama dan masa depan investasi di Indonesia.

  • Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib tambang Martabe di Sumatera Utara. Presiden Prabowo meminta peninjauan ulang secara teliti.

    Presiden juga berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources bisa dipulihkan bila tidak terbukti ada pelanggaran. Namun, sanksi proporsional akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil menekankan bahwa peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini sekaligus untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

    "Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengenai peninjauan ulang izin tambang Martabe. Diskusi ini diharapkan segera menghasilkan kajian yang selesai.

    "Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.

    Kronologi Kasus Tambang Martabe

    Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara telah diumumkan akan dicabut pemerintah. Tambang Martabe sempat dinilai memiliki dampak buruk pada lingkungan Sumatera Utara.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Sumatera Utara
    Perusahaan PT Agincourt Resources
    Isu Utama Pencabutan IUP, Dampak Lingkungan
    Arahan Presiden Peninjauan ulang, pemulihan hak jika tidak ada pelanggaran
    Pihak Terkait Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup
  • Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah tengah mengkaji ulang keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini sebelumnya diumumkan akan dicabut izinnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan kemungkinan IUP Martabe tidak jadi dicabut. Pihaknya kini sedang mendalami kembali keputusan tersebut sebagai regulator utama.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses kajian ulang ini setelah berdiskusi dan meminta arahan Presiden. Kajian ini difokuskan pada temuan pelanggaran yang dituduhkan.

    "Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Pencabutan IUP Martabe sebelumnya karena dinilai sebagai penyebab parahnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Namun, Bahlil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali jika operator tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

    "Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," papar Bahlil.

    Berikut adalah tabel ringkasan status IUP Martabe:

    Status Keterangan
    Pengumuman Pencabutan Sudah diumumkan
    Pencabutan Administratif Belum dilakukan
    Proses Berjalan Kajian ulang oleh Kementerian ESDM

    Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan. Kepastian investasi di sektor mineral dan batu bara juga menjadi pertimbangan.

    Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

    Secara administratif, pencabutan IUP Martabe belum dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bahlil menegaskan bahwa nasib tambang Martabe akan diputuskan setelah kajian mendalam selesai.

    "Martabe itu diumumkan untuk dicabut tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa jika operator tambang Martabe terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan. Pemerintah tidak akan ragu menindak.

    "Kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya membangun strategi untuk menjamin kepastian investasi. Hal ini berlaku khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

    "Kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batu bara dan oil and gas," pungkas Bahlil.

  • Kementerian Investasi Kaji Ambil Alih Tambang Emas Martabe dari PT Agincourt Resources

    Kementerian Investasi Kaji Ambil Alih Tambang Emas Martabe dari PT Agincourt Resources

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons rencana pengambilalihan tambang emas Martabe. Tambang emas yang berlokasi di Sumatera Utara ini dikelola oleh PT Agincourt Resources.

    Rencana tersebut muncul setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin tambang. Pencabutan izin diduga karena tambang tersebut memicu bencana banjir di Sumatera.

    Rosan menjelaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah melakukan kajian mendalam. Kajian tersebut meliputi aspek hukum, teknis produksi, dan aspek bisnis PT Agincourt Resources.

    "Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif," ujar Rosan, Senin (9/2/2026).

    Perkembangan hasil kajian dan koordinasi dengan berbagai instansi juga telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

    Rosan juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi dari PT Agincourt Resources. Surat tersebut membahas Aspek Hidrologi, Lingkungan Operasional, serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

    Kementerian Investasi berkoordinasi dengan Satgas PKH dan kementerian terkait untuk pencabutan izin. Koordinasi ini memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

    "Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional," kata Rosan.

    "Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri," sambung CEO Danantara itu.

    Tabel berikut menyajikan ringkasan proses yang dilakukan Kementerian Investasi terkait tambang Martabe:

    Aspek Kajian Tindakan Pemerintah Tujuan
    Hukum, Teknis Produksi, Bisnis Kajian mendalam Memperoleh pemahaman utuh
    Klarifikasi PT Agincourt Resources Pertemuan dan komunikasi Dialog konstruktif
    Laporan Presiden RI Penyampaian informasi Pertanggungjawaban kebijakan
    Koordinasi Lintas Instansi Memastikan proses sesuai hukum Keadilan, akuntabilitas, transparansi

    Peran Perminas di Bawah Danantara

    Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rencana pembentukan BUMN baru. BUMN baru tersebut diberi nama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

    Perminas akan menjadi entitas sendiri di bawah Danantara. "Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk," katanya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

    Menurut Dony, Perminas akan mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang ini sebelumnya dikelola oleh PT Agincourt Resources.

    PT Agincourt Resources merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Perusahaan ini menjadi salah satu yang dicabut izin usahanya oleh pemerintah.

    Pencabutan izin usaha berkaitan dengan pelanggaran aturan pemanfaatan kawasan hutan. Pelanggaran tersebut diduga berdampak pada terjadinya bencana alam.

    Pengambilalihan konsesi tambang milik Agincourt sudah mempertimbangkan lini bisnis Danantara. "Tentu karena lini bisnisnya, kan pemerintah bisnisnya adanya di Danantara semua kan? Tentu pasti diserahkannya ke Danantara," jelas Dony.