Tag: Mendagri

  • Mendagri Apresiasi Toleransi di Festival Cap Go Meh Singkawang

    Mendagri Apresiasi Toleransi di Festival Cap Go Meh Singkawang

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menghadiri Perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh 2026 di Singkawang, Kalimantan Barat. Ia mengapresiasi semangat kebersamaan serta kemeriahan acara tersebut.

    Tito memandang Singkawang sebagai contoh kota yang sangat baik dalam menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakatnya.

    "Saya merasa senang dan bangga karena di Indonesia ada kota yang sangat toleran, nomor 1. Sudah 4 tahun saya diundang, baru kali ini saya datang, menyaksikan langsung bagaimana toleransi antarumat bergama," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

    Keberagaman latar belakang warga, termasuk keturunan Tionghoa, Melayu, dan suku lainnya, terlihat jelas dalam perayaan tersebut. Semuanya berbaur dalam suasana harmonis, menciptakan gambaran nyata masyarakat yang saling menghormati.

    Tito juga menyoroti bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama. Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat lintas agama dalam kepanitiaan dan dukungan terhadap acara tersebut.

    Semangat saling menghargai yang ditunjukkan oleh masyarakat Singkawang, menurutnya, selaras dengan praktik toleransi di berbagai momentum keagamaan lain di Indonesia.

    "Semuanya melting pot, bercampur baur di sini," jelasnya.

    "Saya berharap acara seperti ini dan suasana yang penuh toleran di Singkawang ini benar-benar menggambarkan prinsip Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia," pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyaksikan berbagai penampilan karnaval yang menampilkan ekspresi budaya masyarakat setempat. Rangkaian acara Cap Go Meh memperlihatkan kekayaan tradisi serta keberagaman etnis di Kota Singkawang, Kalbar.

    Atraksi budaya yang ditampilkan menggambarkan perpaduan harmonis antara budaya Tionghoa, Melayu, dan Dayak.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.

  • Mendagri Dorong Kementan Percepat Rehabilitasi 1.500 Hektare Sawah Terdampak Banjir di Pidie Jaya

    Mendagri Dorong Kementan Percepat Rehabilitasi 1.500 Hektare Sawah Terdampak Banjir di Pidie Jaya

    Sekitar 1.500 hektare lahan persawahan di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mengalami kerusakan parah akibat tertutup material lumpur pascabencana banjir. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi terdampak pada Sabtu (21/2).

    Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, mengungkapkan bahwa ketebalan lumpur di lahan produktif tersebut mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter. Selain area yang rusak berat, ribuan hektare lahan lainnya di wilayah tersebut juga dilaporkan terdampak dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.

    Kekhawatiran utama muncul mengingat Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan strategis dengan total luas lahan pertanian mencapai 8.800 hektare. Kerusakan masif ini dinilai dapat mengganggu stabilitas produksi padi daerah jika tidak segera ditangani secara teknis.

    "Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga," tegas Tito dalam keterangannya saat meninjau area persawahan tersebut.

    Guna mengatasi persoalan ini, Mendagri mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera turun tangan melakukan langkah rehabilitasi lahan. Percepatan pembersihan lumpur sangat dibutuhkan agar para petani dapat kembali melakukan aktivitas tanam dalam waktu dekat.

    "Mudah-mudahan nanti Pak Mentan, Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera untuk bisa kembali produktif," tambah Tito. Dalam peninjauan tersebut, turut mendampingi sejumlah pejabat penting di antaranya Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.

  • Mendagri Targetkan Jembatan Krueng Tingkeum Rampung Juli 2026

    Mendagri Targetkan Jembatan Krueng Tingkeum Rampung Juli 2026

    Akses transportasi yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh dipastikan akan semakin lancar dalam waktu dekat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum yang berlokasi di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, kini telah mencapai progres 18 persen.

    Proyek jembatan permanen ini dibangun untuk menggantikan jembatan bailey atau jembatan sementara yang sebelumnya digunakan setelah infrastruktur lama terputus. Pemerintah menargetkan pengerjaan struktur krusial ini selesai sepenuhnya pada Juli 2026 mendatang.

    "Kita sekarang ada di tepi sungai, di Krueng Tingkeum, di jembatan Kuta Blang. Ini pembangunan kita melihatnya sudah berjalan 18 persen," ujar Tito saat meninjau lokasi tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Sabtu (21/2/2026).

    Kehadiran jembatan ini dinilai menjadi angin segar bagi mobilitas masyarakat Aceh. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, jembatan tersebut memegang peranan vital sebagai jalur utama logistik dan transportasi di lintas timur Sumatera.

    Tito juga menyampaikan apresiasi atas kinerja cepat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mengawal proyek ini. Ia secara khusus berterima kasih kepada Menteri PU Dody Hanggodo beserta tim lapangan yang bekerja mengakselerasi pembangunan jembatan permanen tersebut.

    "Ini pasukan dari Menteri PU, Mas Dody, ini luar biasa bekerja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cepat selesai, insyaallah," tambah Tito.

    Dalam kunjungan kerja tersebut, sejumlah pejabat turut mendampingi Mendagri, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bireuen Mukhlis, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal.

  • Mendagri Tinjau Pemulihan Pasca-Banjir Aceh Tamiang, Puji Efektivitas Relawan Praja

    Mendagri Tinjau Pemulihan Pasca-Banjir Aceh Tamiang, Puji Efektivitas Relawan Praja

    Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kini mulai kembali berdenyut setelah sempat lumpuh total akibat terjangan banjir. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, turun langsung memantau progres pemulihan di Dusun Damai, Desa Bundar, pada Kamis (19/2/2026).

    Fokus utama dalam kunjungan ini adalah memastikan pembersihan sisa-sisa lumpur berjalan optimal agar layanan publik tidak lagi terhambat. Pembersihan dilakukan secara intensif oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri yang dikerahkan dalam beberapa gelombang. Jika sebelumnya prioritas pembersihan adalah kompleks perkantoran pemerintah, kini personel difokuskan menyisir permukiman warga hingga lorong-lorong sempit.

    Kondisi wilayah tersebut saat ini dilaporkan jauh lebih baik dibandingkan periode awal bencana. Tito Karnavian mengungkapkan kepuasannya atas kerja keras para relawan di lapangan. "Saya pribadi puas, karena pada waktu saya datang pertama dan kedua kali, kantor bupati semuanya dipenuhi lumpur tidak bisa bekerja sama sekali," ujar Tito dalam keterangan resminya.

    Intervensi pengerahan praja IPDN dianggap krusial untuk menghidupkan kembali denyut nadi kota. Menurut Tito, normalisasi pusat pemerintahan menjadi kunci utama agar fungsi pelayanan masyarakat dapat segera aktif kembali secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membantu warga yang terdampak cukup parah oleh material lumpur tebal.

    "Prinsip kita ingin agar Kota Tamiang ini, pusat pemerintahan di kawasan Tamiang ini, betul-betul bisa bersih. Dan semuanya bisa normal kembali," tegas Tito.

    Selain meninjau teknis pembersihan, Mendagri juga berdialog langsung dengan warga setempat dan para praja. Dalam komunikasi tersebut, Tito mencatat sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat pasca-bencana, terutama terkait ketersediaan akses air bersih yang menjadi fasilitas vital bagi pemulihan kesehatan dan sanitasi lingkungan.

  • Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyukseskan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Arahan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 600.11/889/SJ yang diterbitkan pada 18 Februari 2026 sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah awal bulan ini.

    Melalui kebijakan tersebut, kepala daerah diminta menyusun langkah strategis yang mencakup empat pilar utama. Pilar 'Aman' menitikberatkan pada stabilitas lingkungan dan ketertiban ruang publik, sementara 'Sehat' berorientasi pada kualitas lingkungan yang mendukung kebugaran masyarakat. Adapun pilar 'Resik' dan 'Indah' masing-masing berfokus pada manajemen sampah terpadu serta estetika tata ruang yang nyaman bagi publik.

    "Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi," ungkap Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan bahwa gerakan ini memiliki landasan hukum kuat, mulai dari UU Pengelolaan Sampah hingga regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.

    Terkait teknis pelaksanaan, Mendagri menjadwalkan kegiatan ini berlangsung rutin di lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Selain itu, aksi serupa juga wajib digelar di area publik setiap hari Jumat dengan catatan tidak mengganggu jalannya pelayanan masyarakat.

    Dalam implementasinya, para gubernur memegang peran sebagai koordinator lintas kabupaten/kota. Sementara itu, bupati dan wali kota diinstruksikan untuk mengerahkan camat guna mengendalikan gerakan di tingkat wilayah, termasuk memastikan partisipasi aktif dari pemerintahan desa, kelurahan, hingga sektor dunia usaha.

    Guna memastikan efektivitas program, Mendagri meminta setiap kepala daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Inspektur daerah diwajibkan melakukan pengawasan serta dokumentasi untuk dilaporkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Tito juga menyarankan pemberian apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun elemen masyarakat yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja dan ruang publik.

  • Mendagri Tito Karnavian Soroti Kendala Bea Cukai Terkait Bantuan Diaspora Aceh dari Malaysia

    Mendagri Tito Karnavian Soroti Kendala Bea Cukai Terkait Bantuan Diaspora Aceh dari Malaysia

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kendala logistik berupa tertahannya bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia oleh pihak Bea Cukai. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

    Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI pada Rabu (18/2/2026), Tito menjelaskan bahwa sekitar 500.000 warga Aceh di Malaysia telah menggalang bantuan pangan. Logistik tersebut rencananya dikirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe. Namun, hingga kini izin masuk dari Bea Cukai belum juga terbit.

    Tito menegaskan bahwa pengiriman ini merupakan bantuan berbasis kekeluargaan, bukan bantuan formal antar-pemerintah (G2G). Atas dasar tersebut, ia meminta dukungan pimpinan DPR untuk membantu proses koordinasi agar bantuan bisa segera diterima oleh para keluarga di Aceh.

    "Nah inilah bantuan dalam bentuk keluarga. Jika bantuan tersebut dari pemerintah, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri," jelas Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

    Terkait aspek keamanan, Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya telah memberikan restu untuk menerima bantuan tersebut. Syarat utamanya adalah barang-barang yang masuk harus dipastikan legal dan bukan komoditas terlarang.

    "Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain," tambah Tito dalam pernyataannya kepada pimpinan DPR.

  • Update Proyek Huntara Sumatera: Mendagri Sebut Pembangunan Baru Capai 50 Persen

    Update Proyek Huntara Sumatera: Mendagri Sebut Pembangunan Baru Capai 50 Persen

    Proses pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera baru menyentuh angka 50 persen. Dari total 16.688 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah, saat ini baru 8.290 unit yang telah rampung dikerjakan.

    Data tersebut dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito menekankan perlunya langkah percepatan, terutama pada sektor hunian tetap (huntap) yang realisasinya masih tergolong minim.

    "Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50%. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," ujar Tito saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).

    Berdasarkan laporan Satgas, distribusi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak menunjukkan angka yang bervariasi. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, progres pembangunan huntara hampir mendekati target usulan, sementara Aceh memiliki beban usulan paling besar.

    Provinsi Usulan Huntara Huntara Rampung Usulan Huntap Huntap Sedang Bangun
    Aceh 14.697 – 9.246 302
    Sumatera Utara 993 893 3.462 297
    Sumatera Barat 728 721 3.611 655

    Bagi warga yang memilih tidak menempati fasilitas huntara, pemerintah menyediakan skema Bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk durasi tiga bulan. Penyaluran bantuan ini diklaim sudah hampir menyeluruh, dengan rincian serapan di Aceh sebesar 93,87%, Sumatera Utara 99,47%, dan Sumatera Barat mencapai 97,17%.

    Validasi Data Kerusakan Berdasarkan BPS

    Tito menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara ketat melalui sistem by name by address merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat sebanyak 90.066 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 28.885 rusak berat atau hilang, 18.129 rusak sedang, dan 35.336 rusak ringan.

    Meski mayoritas data telah tervalidasi, masih terdapat kendala pada laporan dari beberapa pemerintah daerah. Tito mengungkapkan ada sekitar 7.706 unit rumah yang datanya belum klasifikasikan secara jelas, termasuk hunian di area rawan seperti tebing dan bantaran sungai yang memerlukan relokasi.

    "Ada yang belum, datanya belum clear karena Pemdanya hanya mengirimkan rusak begitu saja tanpa membuat klasifikasi. Itu ada 5.784 ditambah 1.922 terutama untuk relokasi. Karena dia memang tidak rusak, tapi di tebing, jurang, atau di pinggir sungai yang sangat rawan sekali," pungkasnya.