Update Proyek Huntara Sumatera: Mendagri Sebut Pembangunan Baru Capai 50 Persen

Written by

in

Proses pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera baru menyentuh angka 50 persen. Dari total 16.688 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah, saat ini baru 8.290 unit yang telah rampung dikerjakan.

Data tersebut dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito menekankan perlunya langkah percepatan, terutama pada sektor hunian tetap (huntap) yang realisasinya masih tergolong minim.

"Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50%. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," ujar Tito saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan laporan Satgas, distribusi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak menunjukkan angka yang bervariasi. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, progres pembangunan huntara hampir mendekati target usulan, sementara Aceh memiliki beban usulan paling besar.

Provinsi Usulan Huntara Huntara Rampung Usulan Huntap Huntap Sedang Bangun
Aceh 14.697 – 9.246 302
Sumatera Utara 993 893 3.462 297
Sumatera Barat 728 721 3.611 655

Bagi warga yang memilih tidak menempati fasilitas huntara, pemerintah menyediakan skema Bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk durasi tiga bulan. Penyaluran bantuan ini diklaim sudah hampir menyeluruh, dengan rincian serapan di Aceh sebesar 93,87%, Sumatera Utara 99,47%, dan Sumatera Barat mencapai 97,17%.

Validasi Data Kerusakan Berdasarkan BPS

Tito menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara ketat melalui sistem by name by address merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat sebanyak 90.066 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 28.885 rusak berat atau hilang, 18.129 rusak sedang, dan 35.336 rusak ringan.

Meski mayoritas data telah tervalidasi, masih terdapat kendala pada laporan dari beberapa pemerintah daerah. Tito mengungkapkan ada sekitar 7.706 unit rumah yang datanya belum klasifikasikan secara jelas, termasuk hunian di area rawan seperti tebing dan bantaran sungai yang memerlukan relokasi.

"Ada yang belum, datanya belum clear karena Pemdanya hanya mengirimkan rusak begitu saja tanpa membuat klasifikasi. Itu ada 5.784 ditambah 1.922 terutama untuk relokasi. Karena dia memang tidak rusak, tapi di tebing, jurang, atau di pinggir sungai yang sangat rawan sekali," pungkasnya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *