Tag: Mensos

  • Gus Ipul Warning Pendamping PKH: Jangan Terima Titipan Data PBI JK

    Gus Ipul Warning Pendamping PKH: Jangan Terima Titipan Data PBI JK

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas melakukan verifikasi lapangan atau ground check bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia mewanti-wanti agar petugas di garda terdepan tidak berkompromi dengan praktik 'titipan' dari pihak mana pun.

    Integritas para pendamping dianggap krusial karena mereka bertindak sebagai representasi negara dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Gus Ipul menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara objektif agar menghasilkan data kemiskinan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    "Saya minta benar-benar bertanggung jawab, tidak subjektif, tidak menerima titipan-titipan dari siapapun agar data kita benar-benar akurat," ujar Gus Ipul saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Terkait anggaran, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan alokasi meskipun proses pemutakhiran data tengah berjalan. Kuota tetap tersedia untuk 96,8 juta penerima manfaat. Namun, bagi peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria, posisinya akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak sesuai standar yang berlaku.

    Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah warga bernama Ajat yang sempat dinonaktifkan karena masuk dalam kategori desil enam. Melalui sistem verifikasi terbaru, warga dengan kondisi serupa dapat melakukan reaktivasi status kepesertaan dengan cepat apabila fakta di lapangan membuktikan mereka layak menerima bantuan.

    Pemerintah menerapkan dua strategi utama dalam memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pertama adalah jalur birokrasi formal yang dimulai dari level RT/RW, melalui Musyawarah Desa, hingga validasi oleh Dinas Sosial dan BPS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).

    Strategi kedua mengandalkan peran aktif masyarakat. Warga diberikan akses untuk melaporkan atau menyanggah data secara mandiri melalui beberapa kanal berikut:

    Fitur DTSEN Aplikasi 'Cek Bansos'
    Command Center 021-171
    WhatsApp Center 08877171171

    Gus Ipul mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ketidaksesuaian data dengan melampirkan bukti pendukung, seperti foto aset rumah atau bukti token listrik keluarga penerima manfaat. Keterbukaan informasi ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi agar distribusi bantuan sosial semakin transparan dan efektif.

  • Kemensos Kucurkan Rp1,83 Triliun Bansos Reguler dan Percepat Bantuan Bencana di Sumatera

    Kemensos Kucurkan Rp1,83 Triliun Bansos Reguler dan Percepat Bantuan Bencana di Sumatera

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler untuk tiga provinsi di wilayah Sumatera telah mencapai Rp1,83 triliun. Alokasi anggaran tersebut menyasar lebih dari 1,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa dana bansos reguler ini sudah mulai didistribusikan sejak awal Februari 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

    Selain bansos reguler, Gus Ipul mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan bantuan sosial bidang kebencanaan. Bantuan ini dirancang secara komprehensif, mulai dari dukungan logistik dan dapur umum pada masa darurat, hingga bantuan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pada tahap pascabencana, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan spesifik bagi warga terdampak. Skema ini mencakup santunan ahli waris bagi korban jiwa, santunan luka berat, jaminan hidup (jadup), bantuan isian hunian, hingga program pemulihan sosial ekonomi.

    "Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ada santunan untuk ahli waris bagi yang meninggal dunia dan yang luka berat. Kemudian ada jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan sosial ekonomi," ujar Gus Ipul.

    Hingga saat ini, proses validasi data terus dilakukan bersama Kemendagri. Dari total 53 kabupaten/kota, sebanyak 29 daerah telah tervalidasi dan siap menerima penyaluran dana. Gus Ipul memproyeksikan total kebutuhan anggaran untuk penanganan ini mencapai lebih dari Rp2 triliun.

    Guna mempercepat proses, sebagian anggaran sebesar Rp600 miliar telah disiapkan melalui kebijakan Rincian Output (RO) Direktif khusus Presiden. Kemensos juga berkoordinasi erat dengan BNPB dalam lini masa penyaluran dana tersebut.

    Secara mendetail, Gus Ipul memaparkan bahwa Rp14 miliar telah disalurkan kepada 990 ahli waris korban meninggal dunia, dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Sementara itu, bantuan jaminan hidup senilai Rp20 miliar mulai didistribusikan ke empat wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Padang Sidempuan, dan Padang Panjang.

    Untuk bantuan isian hunian, terdapat anggaran sebesar Rp98 miliar yang siap disalurkan kepada 32 ribu keluarga yang telah lolos proses verifikasi. Gus Ipul menekankan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus disesuaikan dengan basis data tunggal pemerintah.

  • Mensos Gus Ipul Tegur Pendamping PKH Saat Kunjungi SRT Kebumen

    Mensos Gus Ipul Tegur Pendamping PKH Saat Kunjungi SRT Kebumen

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 44 Kebumen. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang kedapatan mengobrol saat dialog dengan salah seorang murid.

    Mensos Gus Ipul berdialog langsung dengan beberapa murid di SRT 44 Kebumen, Kecamatan Kebumen, pada Sabtu (14/2/2026) siang. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan para siswa.

    Saat berdialog dengan Erni (14), seorang siswa dengan kisah tragis, para pendamping PKH justru terlihat berbicara sendiri. Hal ini membuat Gus Ipul marah dan langsung menegur mereka.

    "Eh ada apa, kenapa, jangan bicara sendiri. Hei pendamping, kamu perhatikan ya, sekali lagi saya minta perhatian temen-temen ada acara seperti ini jangan membiasakan diri untuk bicara di tengah acara. Pendamping harus menjadi contoh bagi KBM atau juga bagi masyarakat. Kalau sudah selesai silakan nanti bicara," ucapnya.

    Gus Ipul menekankan pentingnya memperhatikan masyarakat yang membutuhkan.

    "Ini perhatikan, ini adalah invisible people yang kalian harus dengar, kalian harus lihat dan kalian harus catat. Jangan mentang-mentang begini, terus kami nggak boleh, yang bener aja. Orang-orang seperti ini lah yang harus kamu dengar. Sungguh-sungguh kamu perhatikan. Ini adalah bagian tugas dan tanggung jawab kalian. Ketika orang-orang seperti ini bicara, kamu harus diam," sambungnya.

    Amanat UUD 1945 Pasal 34

    Gus Ipul kemudian meminta hadirin menyimak UUD 1945 Pasal 34 yang ditayangkan di layar. Ia menyebutkan bahwa ada sekitar 4 juta anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.

    "Coba baca Undang-undang Dasar Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Salah satunya adalah ini, amanat Undang-undang Dasar 1945. Hampir 4 juta anak usia sekolah tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah," terangnya.

    Berikut adalah data anak usia sekolah yang tidak bersekolah menurut data Kemendikbudristek:

    Kategori Jumlah
    Tidak Sekolah ~4 Juta

    Erni, yang diajak berdialog, hanya tertunduk. Ia menceritakan bahwa sejak bayi ia dirawat oleh neneknya yang kemudian meninggal dan kini dirawat oleh pamannya. Orang tua Erni telah meninggalkannya sejak ia masih bayi.

    Kisah Erni dan SRT 44 Kebumen

    Hidup bersama pamannya yang bekerja sebagai kuli bangunan membuat Erni sempat putus sekolah. Ia kemudian bisa melanjutkan pendidikan di SRT 44 Kebumen.

    "Cita-cita belum tahu, pelajaran paling suka matematika. Pernah putus sekolah saat lulus SD mau ke SMP putus sekolah," ucapnya.

    SRT 44 Kebumen Tampung 100 Siswa

    Kepala SRT 44 Kebumen, Tri Puji Astuti, menjelaskan bahwa saat ini ada 100 siswa yang belajar di sekolah tersebut. SRT 44 Kebumen sendiri telah berjalan sekitar empat bulan.

    "Ada 100 siswa. Untuk kelas 4,5,6 ada 50 dan 7,8,9 ada 50. Kebetulan kelas 1,2 dan 3 tidak ada," tuturnya.

  • Mensos Tegur Wali Kota Denpasar soal PBI Kesehatan

    Mensos Tegur Wali Kota Denpasar soal PBI Kesehatan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegur Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara terkait pernyataannya mengenai isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

    Gus Ipul menilai pernyataan tersebut menyesatkan publik dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Gus Ipul, Jumat (13/2/2026).

    Gus Ipul menegaskan tidak ada instruksi dari Presiden terkait penonaktifan PBI seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar. Ia meminta pernyataan tersebut segera dicabut dan disertai permintaan maaf kepada publik.

    "Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," tegasnya.

    Gus Ipul mengingatkan informasi keliru yang beredar berpotensi menjadi fitnah dan memperparah penyebaran hoaks.

    "Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar," tegasnya.

    Fokus Pembenahan Data Penerima Bansos

    Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk fokus pada langkah substantif, yaitu pembenahan data agar kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran.

    "Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN," pungkasnya.

    Berikut alokasi anggaran PBI Jaminan Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Anggaran (dalam Triliun Rupiah)
    2023 46.2
    2024 48.8
    2025 (Proyeksi) 51.5
    2026 (Target) 54.3

    Gus Ipul menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga layanan perlindungan sosial dengan data akurat demi menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

  • Mensos Gus Ipul Luruskan Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal BPJS

    Mensos Gus Ipul Luruskan Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal BPJS

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluruskan pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks, terutama karena dikaitkan dengan 'perintah Presiden'.

    Gus Ipul menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin. Arahan tersebut adalah untuk melakukan pemutakhiran data peserta sesuai kriteria dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran.

    “Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoaks salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, pemerintah melakukan pemutakhiran data berdasarkan DTSEN, bukan pemutusan hak. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang, berdasarkan data terbaru, sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

    Ia menjelaskan bahwa proses penonaktifan dilakukan melalui mekanisme berbasis data terpadu. Mekanisme ini melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

    Imbauan Klarifikasi Wali Kota Denpasar

    Gus Ipul secara tegas meminta kepada Wali Kota Denpasar untuk mencabut pernyataannya dan memberikan klarifikasi kepada publik, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    “Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi,” ujarnya.

    Mekanisme Pengajuan Kembali

    Gus Ipul menegaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu namun terdampak penonaktifan tetap dapat diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing.

    “Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ilustrasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang perlu diperhatikan:

    Ilustrasi Data Penerima Bansos

    Kriteria Deskripsi Tindakan
    Memenuhi Syarat Terdaftar di DTKS dan memenuhi kriteria penerima bansos. Bantuan Tetap Disalurkan
    Tidak Memenuhi Syarat Tidak terdaftar di DTKS atau sudah tidak memenuhi kriteria. Dinonaktifkan dari Daftar Penerima
    Masyarakat Rentan Tidak terdaftar, namun memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Diusulkan Melalui Mekanisme Daerah

    Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci penyaluran bansos yang tepat sasaran. Pemerintah terus berupaya memvalidasi data untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.