Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas melakukan verifikasi lapangan atau ground check bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia mewanti-wanti agar petugas di garda terdepan tidak berkompromi dengan praktik 'titipan' dari pihak mana pun.
Integritas para pendamping dianggap krusial karena mereka bertindak sebagai representasi negara dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Gus Ipul menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara objektif agar menghasilkan data kemiskinan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya minta benar-benar bertanggung jawab, tidak subjektif, tidak menerima titipan-titipan dari siapapun agar data kita benar-benar akurat," ujar Gus Ipul saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Terkait anggaran, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan alokasi meskipun proses pemutakhiran data tengah berjalan. Kuota tetap tersedia untuk 96,8 juta penerima manfaat. Namun, bagi peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria, posisinya akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak sesuai standar yang berlaku.
Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah warga bernama Ajat yang sempat dinonaktifkan karena masuk dalam kategori desil enam. Melalui sistem verifikasi terbaru, warga dengan kondisi serupa dapat melakukan reaktivasi status kepesertaan dengan cepat apabila fakta di lapangan membuktikan mereka layak menerima bantuan.
Pemerintah menerapkan dua strategi utama dalam memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pertama adalah jalur birokrasi formal yang dimulai dari level RT/RW, melalui Musyawarah Desa, hingga validasi oleh Dinas Sosial dan BPS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).
Strategi kedua mengandalkan peran aktif masyarakat. Warga diberikan akses untuk melaporkan atau menyanggah data secara mandiri melalui beberapa kanal berikut:
| Fitur DTSEN | Aplikasi 'Cek Bansos' |
| Command Center | 021-171 |
| WhatsApp Center | 08877171171 |
Gus Ipul mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ketidaksesuaian data dengan melampirkan bukti pendukung, seperti foto aset rumah atau bukti token listrik keluarga penerima manfaat. Keterbukaan informasi ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi agar distribusi bantuan sosial semakin transparan dan efektif.




