Tag: Padel

  • 397 Lapangan Padel di Jakarta, Izin PBG Disorot

    397 Lapangan Padel di Jakarta, Izin PBG Disorot

    Jumlah lapangan padel di Jakarta mengalami peningkatan pesat. Data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta menunjukkan, hingga 23 Februari 2026, terdapat 397 lapangan padel yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota.

    Padel sendiri merupakan olahraga yang menyerupai tenis dan squash. Perbedaannya terletak pada raket yang digunakan, di mana raket padel berbentuk solid tanpa senar, seperti dijelaskan di situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram @dkijakarta, menekankan pentingnya perizinan, zonasi, dan jam operasional lapangan padel. Tujuannya adalah untuk menjaga kenyamanan bersama. Berikut adalah aturan terbaru yang berlaku untuk lapangan padel di Jakarta:

    • Izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta wajib dimiliki.
    • Lokasi lapangan harus berada di zona komersial, tidak diperkenankan di zona perumahan.
    • Untuk lapangan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetapi berada di kawasan perumahan, jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
    • Jika menimbulkan kebisingan, lapangan wajib dilengkapi dengan fasilitas kedap suara.

    Sanksi tegas akan diberikan kepada lapangan padel yang tidak memiliki PBG, meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan pembongkaran lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Vera Revina Sari, mengungkapkan bahwa dari total lapangan padel yang ada, baru 212 yang sudah memiliki PBG.

    "Kecepatan perkembangan bangunan padel memang luar biasa. Sampai 23 Februari 2026 tercatat 212 bangunan padel yg telah memiliki PBG," ujar Vera kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

    Vera menambahkan, terdapat 185 lapangan padel yang belum mengantongi PBG. Sehingga, dari total 397 lapangan padel di Jakarta, sebagian besar masih dalam proses pengurusan izin.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pendataan terhadap seluruh lapangan padel yang ada di Jakarta. Dari hasil pendataan tersebut, diketahui bahwa jumlah lapangan padel mencapai 397 unit. Saat ini, Pemprov tengah melakukan penyisiran kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).

    Pramono menegaskan, sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang tidak memiliki PBG. Sanksi tersebut berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

  • Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas Lapangan Padel Tak Berizin

    Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas Lapangan Padel Tak Berizin

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terkait keberadaan 185 lapangan padel di ibu kota yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Wibi menyampaikan kepada wartawan pada Kamis (26/12/2026), bahwa tindakan tegas harus tetap proporsional. Ia menekankan pentingnya Pemprov memberikan kesempatan bagi pengelola lapangan padel untuk segera mengurus dan melengkapi perizinan dengan batas waktu yang jelas.

    Namun, ia menambahkan, jika tidak ada itikad baik atau terbukti melanggar tata ruang serta mengganggu warga, maka tindakan tegas harus diambil.

    "Maka penghentian operasional bahkan pembongkaran bisa menjadi opsi terakhir. Kita ingin olahraga padel tetap berkembang, tapi jangan sampai mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum," jelasnya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat keberadaan 397 lapangan padel di seluruh Jakarta. Dari jumlah tersebut, 212 lapangan telah memiliki PBG, sementara sisanya sebanyak 185 lapangan belum memiliki izin yang diperlukan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG akan dikenai sanksi tegas. Sanksi tersebut meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha.

  • Lapangan Padel Cilandak Hentikan Operasi Sementara

    Lapangan Padel Cilandak Hentikan Operasi Sementara

    Manajemen lapangan padel Fourthwall Padel di Cilandak, Jakarta Selatan, menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian ini dilakukan untuk memasang peredam suara (soundproofing) setelah adanya keluhan dari warga sekitar terkait kebisingan.

    Selain itu, Fourthwall juga menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait aturan zonasi komersial di wilayah tersebut.

    Fajar Edi Putra, perwakilan manajemen Fourthwall Padel Cilandak, menyampaikan bahwa penghentian operasional dimulai sejak Sabtu, 21 Februari 2026. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap mediasi dengan warga yang difasilitasi oleh pihak kelurahan.

    Warga meminta agar manajemen memasang peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke rumah mereka.

    Proses pemasangan peredam suara telah dimulai sejak Jumat, 20 Februari 2026, dengan melakukan survei dan pengukuran tingkat kebisingan di dalam dan di luar area lapangan, termasuk di rumah warga.

    Targetnya, material peredam suara akan mulai dipasang dalam minggu-minggu ini, sekitar Kamis atau Jumat. Pengerjaan diperkirakan memakan waktu 20 hingga 30 hari kerja.

    Selama proses pemasangan, operasional lapangan dihentikan sepenuhnya. Dalam mediasi, sempat dibahas mengenai jam operasional selama pemasangan peredam suara, tetapi akhirnya diputuskan untuk tutup sementara selama bulan Ramadan.

    Selama penutupan sementara, karyawan lapangan padel dirumahkan, namun manajemen menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap para pekerja.

    Selain pemasangan peredam suara, Fourthwall Padel Cilandak juga menanti kepastian penerapan aturan usaha di zona komersial. Pihak Fourthwall berpendapat bahwa lokasi mereka berada di zona komersial.

    Meskipun mengakui adanya rumah tinggal di sekitar zona komersial tersebut, Fourthwall tetap menghargai keberadaan warga sekitar. Terkait pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB untuk lapangan padel di zona rumah tinggal, Fajar menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.

    Manajemen akan meninjau kembali regulasi yang berlaku sebelum membuka kembali operasional. Fajar menyebutkan bahwa izin usaha telah dimiliki, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah diajukan sejak Agustus sebelum pembangunan dimulai, namun hingga kini belum terbit.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memutuskan untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Ke depan, lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial. "Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata Pramono usai memimpin rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).

  • Lapangan Padel Menjamur di ‘Kampung Padel’ Tangerang

    Lapangan Padel Menjamur di ‘Kampung Padel’ Tangerang

    Sebuah kawasan di Kabupaten Tangerang, Banten, kini dikenal sebagai 'Kampung Padel' karena banyaknya lapangan padel. Lokasinya terkonsentrasi di Desa Pagerhaur dan Rancalele, Pagedangan.

    Pantauan pada Selasa (24/2/2026) menunjukkan sekitar tujuh lapangan padel berada di sepanjang Jalan Raya Pagedangan, tersebar di dua desa. Beberapa lapangan berdekatan, bahkan berseberangan.

    Di Rancalele, dua lapangan padel hanya berjarak 10-15 meter. Sementara di Pagerhaur, terdapat sekitar enam lapangan dengan jarak yang juga berdekatan, ada yang bersampingan, berseberangan, atau terpisah sekitar 10-15 meter.

    Sebagian besar lapangan padel memiliki area parkir di dalam. Namun, ada juga yang memisahkan lahan parkir dan lapangan.

    Lokasi lapangan padel ini berada di sekitar pemukiman warga, bahkan bersisian langsung dengan dinding rumah. Warga dapat menyaksikan langsung aktivitas bermain padel dari jendela rumah mereka. Selain itu, lapangan juga berada di antara pertokoan, warung makan, dan bengkel.

    Selain lapangan padel, fasilitas olahraga lain seperti gym, lapangan golf, dan badminton juga dapat ditemukan di kawasan ini. Bahkan, tersedia toko khusus peralatan olahraga padel dan golf.

  • Pramono Anung Tertibkan Parkir Sembarangan Pemain Padel

    Pramono Anung Tertibkan Parkir Sembarangan Pemain Padel

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menindaklanjuti keluhan warga terkait parkir sembarangan yang dilakukan oleh pemain padel di area perumahan. Penertiban akan segera dilakukan.

    Pramono menyampaikan bahwa masalah parkir menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Lokasi parkir yang tidak memadai di lapangan padel perumahan membuat pemain parkir sembarangan, yang mengganggu warga sekitar.

    "Parkir ini, mohon maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang yang memang punya kemampuan untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan karena tidak ada lokasi parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga," kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Selain masalah parkir, keluhan lain termasuk kebisingan dan jam operasional lapangan padel yang terlalu malam. Banyak lapangan padel di area perumahan tidak memiliki lahan parkir yang cukup, sehingga mobil pemain memenuhi jalan lingkungan dan menghalangi akses warga.

    "Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan," tegasnya.

    Pemprov DKI juga akan membatasi jam operasional lapangan padel di perumahan hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga wajib memasang peredam suara untuk mengurangi kebisingan pantulan bola dan teriakan pemain.

    Pramono menyebutkan ada 397 lapangan padel di Jakarta. Pemprov sedang memeriksa kelengkapan izin, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lapangan yang tidak berizin akan dihentikan operasionalnya, bahkan dibongkar.

    Ke depan, pembangunan lapangan padel baru hanya diizinkan di kawasan komersial dengan persetujuan teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

    "Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," imbuhnya.

  • DKI Jakarta Batasi Jam Operasional Lapangan Padel di Perumahan

    DKI Jakarta Batasi Jam Operasional Lapangan Padel di Perumahan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan kebijakan pembatasan jam operasional lapangan padel yang berlokasi di kawasan perumahan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga.

    Menurut keputusan rapat terbatas di Balai Kota Jakarta pada Selasa (24/2/2026), lapangan padel di lingkungan perumahan hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Selain itu, pengelola lapangan wajib memasang peredam suara.

    Pramono Anung menjelaskan, "Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga."

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa aturan pembatasan jam operasional ini berlaku meskipun pengelola telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Wali kota, camat, dan lurah diminta untuk berdialog dengan warga setempat terkait implementasi kebijakan ini.

    Aspek kebisingan menjadi perhatian utama dalam penertiban ini. Banyak warga mengeluhkan suara pantulan bola dan teriakan pemain yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Pramono menegaskan perlunya solusi untuk masalah ini.

    "Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan, yang kemudian mengganggu masyarakat, maka wajib membuat kedap suara," tegasnya.

    Selain kebisingan, masalah parkir liar juga menjadi keluhan warga. Banyak pemain yang menggunakan mobil pribadi memarkir kendaraannya di badan jalan perumahan karena lahan parkir yang terbatas. Pemerintah akan menertibkan parkir liar ini.

    "Parkir ini sangat mengganggu warga. Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan," ujar Pramono.

    Pendataan dan Izin Mendirikan Bangunan

    Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 397 lapangan padel di Jakarta. Pemerintah sedang mendalami status perizinan lapangan-lapangan tersebut, untuk mengetahui berapa yang sudah memiliki izin lengkap dan berapa yang belum memiliki PBG.

    Pramono menegaskan bahwa untuk pembangunan baru, lapangan padel tidak lagi diperbolehkan berdiri di zona perumahan. Izin baru hanya dapat diterbitkan di kawasan komersial, setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

    "Kami ingin ada penataan yang jelas agar hobi olahraga tetap berjalan, tapi kenyamanan warga juga terlindungi," tutupnya.

  • Pembangunan Lapangan Padel di Jakarta Perlu Izin Teknis

    Pembangunan Lapangan Padel di Jakarta Perlu Izin Teknis

    Pembangunan lapangan padel di Jakarta tidak bisa dilakukan sembarangan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.

    Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Balai Kota Jakarta pada Selasa (24/2/2026) yang membahas penertiban lapangan padel di seluruh wilayah Jakarta.

    "Untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," kata Pramono.

    Aturan ini dibuat sebagai respons terhadap banyaknya keluhan warga terkait keberadaan lapangan padel, terutama yang berlokasi di kawasan perumahan. Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang tercatat di Jakarta.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mendalami jumlah lapangan padel yang memiliki izin lengkap, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lapangan yang tidak memiliki PBG berpotensi dihentikan operasionalnya, bahkan hingga dibongkar dan izin usahanya dicabut.

    Selain mewajibkan izin teknis melalui Dispora, Pemprov DKI juga memutuskan untuk tidak lagi menerbitkan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel baru hanya diperbolehkan di kawasan komersial.

    Bagi lapangan padel yang sudah terlanjur berdiri di kawasan perumahan dan memiliki PBG, operasionalnya dibatasi maksimal hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diwajibkan untuk menyediakan sistem peredam suara untuk meminimalisir kebisingan yang dapat mengganggu warga sekitar.

    Pramono menambahkan, pengetatan izin ini bukan bertujuan untuk menghambat perkembangan olahraga padel yang tengah populer di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan tata ruang kota dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.

    "Kami tidak ingin hobi olahraga ini berkembang tanpa aturan yang jelas dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar," imbuhnya.

  • Pemkot Jaktim Turun Tangan Atasi Polemik Lapangan Padel Pulomas Akibat Keluhan Bising Warga

    Pemkot Jaktim Turun Tangan Atasi Polemik Lapangan Padel Pulomas Akibat Keluhan Bising Warga

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) akan segera memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas keluhan warga Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, terkait keberadaan lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan.

    Wali Kota Jaktim, Munjirin, menyatakan bahwa Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan diundang dalam rapat koordinasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan di SMK 24 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (23/2/2026).

    Selain itu, Pemkot Jaktim juga berencana berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permasalahan izin mendirikan bangunan (IMB) lapangan padel tersebut.

    Sebelumnya, warga Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, telah menyampaikan protes terhadap pembangunan lapangan padel di wilayah mereka. Ratna, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa pembangunan lapangan dimulai sejak Juni 2024. Awalnya, warga mengira bangunan tersebut untuk keperluan pribadi. Namun, saat pembukaan pada November 2024, warga dan pengurus lingkungan merasa tidak pernah dimintai persetujuan.

    "Sejak 2024, lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan dan membuat warga tidak nyaman," ujar Ratna.

    Ratna menambahkan, warga juga terganggu dengan peningkatan volume lalu lintas di sekitar area lapangan. "Mobil banyak banget yang lewat, mungkin ada sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar jemput, kan jadi double, bolak-balik," jelasnya. Ia juga menyoroti keramaian yang ditimbulkan saat turnamen digelar.

    Warga kemudian mengajukan gugatan ke PTUN terkait IMB lapangan tersebut. Selama proses persidangan, terungkap bahwa Pemkot Jaktim telah menerbitkan surat peringatan (SP) hingga surat perintah pembongkaran lapangan, yang diterbitkan sejak Mei 2025, setelah lapangan beroperasi.

    Lapangan padel tersebut diketahui telah menerima surat peringatan (SP) serta perintah pembongkaran dari pemerintah.

  • Warga Cilandak Terganggu Padel Bising, DPRD DKI Turun Tangan

    Warga Cilandak Terganggu Padel Bising, DPRD DKI Turun Tangan

    Keluhan warga Cilandak, Jakarta Selatan, terkait kebisingan lapangan padel mendapat perhatian dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar.

    Kevin Wu, saat dihubungi pada Minggu (22/2/2026), menyatakan, "Di sini, kenyamanan warga juga harus dipertimbangkan kalau tidak persoalannya akan semakin larut menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari."

    Menurutnya, perkembangan usaha olahraga padel jangan sampai mengabaikan hak warga untuk hidup nyaman. Ia mewanti-wanti potensi konflik sosial yang mungkin timbul. "Prinsipnya sederhana, usaha boleh berkembang, olahraga tetap jalan, tapi hak warga sekitar untuk hidup nyaman juga harus dilindungi. Jangan sampai aktivitas usaha justru menimbulkan konflik sosial," tegasnya.

    Kevin Wu pada dasarnya mendukung perkembangan olahraga padel di Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar keluhan masyarakat terkait kebisingan tidak diabaikan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Persoalan izin usaha juga menjadi sorotannya.

    Kevin Wu mempertanyakan izin usaha lapangan padel tersebut, merujuk pada Perda No 8/2007 yang mengatur izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan bagi usaha yang berdampak pada lingkungan sekitar. "Maka, pertanyaannya adalah apakah perizinan tersebut sudah diurus oleh pemilik usaha padel yang dipermasalahkan. Dan jika sudah bagaimana prosesnya berjalan sampai-sampai ketika usahanya sudah berdiri, warga di sekitarnya tetap mengeluh," ungkapnya.

    Komisi A DPRD DKI Jakarta siap memfasilitasi mediasi antara pihak pengelola lapangan padel dan warga untuk mencari solusi yang adil. "Kalau diperlukan, Komisi A siap memfasilitasi mediasi agar ada solusi yang adil untuk semua pihak," kata Kevin.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan pengawasan terhadap lapangan padel tersebut dan akan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar. Pramono menyampaikan pada Jumat (20/2), "Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini."

    Pramono Anung menambahkan bahwa keputusan terkait nasib lapangan padel yang bermasalah akan diambil pada pekan berikutnya, karena selain mengganggu ketertiban, lapangan tersebut juga diduga tidak memiliki izin lengkap dan tidak disetujui warga. "Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," pungkasnya.

  • Keluhan Warga Jakarta Soal Bising Lapangan Padel, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

    Keluhan Warga Jakarta Soal Bising Lapangan Padel, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons keluhan sejumlah warga di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terkait kebisingan yang ditimbulkan oleh keberadaan lapangan padel di lingkungan mereka. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan evaluasi terhadap lapangan padel, khususnya yang dinilai tidak sesuai dengan izin yang berlaku.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional seluruh lapangan padel di wilayah DKI Jakarta, terutama yang berdekatan dengan area permukiman warga. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Minggu (22/2/2026).

    Evaluasi tersebut mencakup pemetaan lokasi seluruh lapangan padel di Jakarta dan peninjauan ulang dokumen perizinan, termasuk kesesuaian dengan peruntukan wilayah dan ketentuan ketertiban umum. "Pemetaan lokasi lapangan padel secara keseluruhan. Peninjauan ulang dokumen perizinan (termasuk kesesuaian dengan peruntukan wilayah dan ketentuan ketertiban umum)," ujar Chico.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan mengkaji dampak kebisingan lapangan padel terhadap lingkungan sekitar, sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan standar kebisingan lingkungan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi.

    Chico menambahkan, "Langkah ini diambil untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di lokasi lain. Bapak Gubernur menegaskan bahwa lapangan padel yang terbukti mengganggu ketertiban umum, tidak sesuai izin, atau tidak memperoleh persetujuan dari warga sekitar akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pembatasan operasional hingga pencabutan izin jika diperlukan."

    Targetnya, proses evaluasi akan segera difinalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencapai hasil yang optimal.

    Salah satu warga, Naufal, yang tinggal di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa kebisingan dari lapangan padel di dekat rumahnya sangat mengganggu. Bahkan, masalah ini telah dibawa ke tahap mediasi, meskipun Naufal mengaku belum puas dengan hasilnya.

    Kasus serupa juga terjadi di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Warga mengeluhkan kebisingan dan lalu lalang kendaraan dari lapangan padel yang berlokasi di lingkungan perumahan. Keluhan ini bahkan sampai dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Mutia (45), warga Pulomas, menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan dua rumah yang dirobohkan sekitar Juni 2024. Awalnya, warga mengira akan dibangun lapangan tenis pribadi. "Awalnya kami pikir buat lapangan tenis pribadi, karena yang punya rumahnya di belakang situ. Jadi ya sudah, kami nggak masalah. Ternyata pas akhir Oktober mulai ramai, ada karangan bunga, banyak mobil. Baru tahu kalau ini komersial," ujar Mutia pada Sabtu (21/2).