Tag: Padel

  • Keluhan Warga Jakarta Soal Bising Lapangan Padel, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

    Keluhan Warga Jakarta Soal Bising Lapangan Padel, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons keluhan sejumlah warga di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terkait kebisingan yang ditimbulkan oleh keberadaan lapangan padel di lingkungan mereka. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan evaluasi terhadap lapangan padel, khususnya yang dinilai tidak sesuai dengan izin yang berlaku.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional seluruh lapangan padel di wilayah DKI Jakarta, terutama yang berdekatan dengan area permukiman warga. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Minggu (22/2/2026).

    Evaluasi tersebut mencakup pemetaan lokasi seluruh lapangan padel di Jakarta dan peninjauan ulang dokumen perizinan, termasuk kesesuaian dengan peruntukan wilayah dan ketentuan ketertiban umum. "Pemetaan lokasi lapangan padel secara keseluruhan. Peninjauan ulang dokumen perizinan (termasuk kesesuaian dengan peruntukan wilayah dan ketentuan ketertiban umum)," ujar Chico.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan mengkaji dampak kebisingan lapangan padel terhadap lingkungan sekitar, sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan standar kebisingan lingkungan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi.

    Chico menambahkan, "Langkah ini diambil untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di lokasi lain. Bapak Gubernur menegaskan bahwa lapangan padel yang terbukti mengganggu ketertiban umum, tidak sesuai izin, atau tidak memperoleh persetujuan dari warga sekitar akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pembatasan operasional hingga pencabutan izin jika diperlukan."

    Targetnya, proses evaluasi akan segera difinalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencapai hasil yang optimal.

    Salah satu warga, Naufal, yang tinggal di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa kebisingan dari lapangan padel di dekat rumahnya sangat mengganggu. Bahkan, masalah ini telah dibawa ke tahap mediasi, meskipun Naufal mengaku belum puas dengan hasilnya.

    Kasus serupa juga terjadi di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Warga mengeluhkan kebisingan dan lalu lalang kendaraan dari lapangan padel yang berlokasi di lingkungan perumahan. Keluhan ini bahkan sampai dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Mutia (45), warga Pulomas, menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan dua rumah yang dirobohkan sekitar Juni 2024. Awalnya, warga mengira akan dibangun lapangan tenis pribadi. "Awalnya kami pikir buat lapangan tenis pribadi, karena yang punya rumahnya di belakang situ. Jadi ya sudah, kami nggak masalah. Ternyata pas akhir Oktober mulai ramai, ada karangan bunga, banyak mobil. Baru tahu kalau ini komersial," ujar Mutia pada Sabtu (21/2).

  • Sengketa Lapangan Padel Pulomas Berlanjut ke PTUN, Warga Keluhkan Kebisingan dan Izin Bangunan

    Sengketa Lapangan Padel Pulomas Berlanjut ke PTUN, Warga Keluhkan Kebisingan dan Izin Bangunan

    Konflik antara warga Pulomas, Jakarta Timur, dengan pengelola lapangan padel komersial kini memasuki babak baru di meja hijau. Warga secara resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keberadaan fasilitas olahraga tersebut yang dinilai mengganggu ketenangan lingkungan perumahan.

    Gugatan yang diajukan pada akhir Juni 2025 ini menyasar Wali Kota Jakarta Timur sebagai pemberi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam proses persidangan, terungkap fakta adanya ketidaksesuaian luas bangunan pada dokumen perizinan dengan kondisi riil di lapangan. Bahkan, telah ada surat peringatan hingga perintah pembongkaran dari dinas terkait yang hingga kini belum dieksekusi oleh pihak pengelola.

    Persoalan bermula saat dua rumah di kawasan tersebut dirobohkan pada Juni 2024. Warga awalnya menduga lahan itu akan dijadikan lapangan tenis pribadi. Namun, keresahan muncul saat operasional dimulai pada Oktober 2024 secara komersial. Berdasarkan keterangan Mutia (45), salah satu warga terdampak, lapangan tersebut beroperasi selama 16 jam, mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB setiap harinya.

    Tingginya aktivitas di dua unit lapangan padel tersebut memicu mobilitas kendaraan yang masif. Tercatat lebih dari 100 unit mobil keluar masuk setiap hari melalui akses satu pintu yang tepat berada di depan hunian warga. Kondisi ini diperparah dengan adanya kegiatan tambahan seperti bazar, uji coba kendaraan, hingga kegiatan yang berlangsung hingga larut malam.

    Sebelum menempuh jalur hukum, warga mengklaim telah melakukan berbagai upaya mediasi. Permintaan warga mencakup pengurangan jam operasional, pemasangan peredam suara, hingga pengaturan parkir di luar area portal kompleks. Laporan juga telah disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, aplikasi JAKI, Balai Kota DKI Jakarta, hingga Ombudsman dan DPRD DKI, namun belum membuahkan solusi permanen.

    Meskipun PTUN Jakarta telah memberikan putusan yang memenangkan pihak warga dalam persidangan tingkat pertama, sengketa ini belum berakhir sepenuhnya. Saat ini, pihak pemilik lapangan dan Pemerintah Kota Jakarta Timur sedang mengajukan proses banding atas putusan tersebut.

  • Warga Jakarta Protes Kebisingan Lapangan Padel, Pramono Anung Siapkan Tindakan Tegas

    Warga Jakarta Protes Kebisingan Lapangan Padel, Pramono Anung Siapkan Tindakan Tegas

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan dinas terkait untuk memperketat pengawasan terhadap operasional lapangan padel di wilayah ibu kota. Langkah ini diambil merespons keluhan warga di sejumlah titik, termasuk Kayu Putih dan Cilandak, yang merasa terganggu oleh kebisingan dari aktivitas olahraga tersebut.

    Pramono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan berencana memanggil para pengelola serta pemangku kepentingan terkait. "Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini," ujar Pramono saat ditemui di Taman Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Keresahan warga salah satunya terlihat di kawasan RT 05 RW 13, Kelurahan Kayu Putih, Pulomas, Jakarta Timur. Warga setempat memasang sejumlah spanduk merah di sepanjang pagar dan ruas jalan pemukiman sebagai bentuk penolakan. Pesan dalam spanduk tersebut menuntut pengembalian ketenangan lingkungan yang hilang akibat aktivitas lapangan padel di tengah pemukiman mereka.

    Berdasarkan keterangan warga setempat pada Sabtu (21/2), gangguan suara berasal dari hantaman bola dan teriakan para pemain yang terdengar hingga malam hari. Selain masalah suara, peningkatan volume kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi menuju area lapangan juga menjadi keluhan tambahan bagi penduduk di sekitar lokasi.

    Kondisi serupa terjadi di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Meski proses mediasi antara warga dan pengelola telah dilakukan, pihak terdampak mengaku belum mencapai kesepakatan yang memuaskan. Salah satu warga, Naufal (27), menyatakan bahwa hasil pertemuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan warga yang merasa terganggu oleh polusi suara yang dihasilkan.

  • Ganggu Ketenangan Warga, Operasional Lapangan Padel di Cilandak Dihentikan Sementara

    Ganggu Ketenangan Warga, Operasional Lapangan Padel di Cilandak Dihentikan Sementara

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil langkah tegas terhadap operasional lapangan padel di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan kebisingan serta indikasi ketidaklengkapan izin operasional fasilitas olahraga tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat. Menurutnya, kepastian nasib lapangan tersebut akan diputuskan pada awal pekan depan, antara Senin atau Selasa.

    "Kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," ujar Pramono saat ditemui di Taman Semanggi, Jumat (20/2/2026).

    Persoalan ini mencuat setelah warga terdampak melakukan mediasi dengan pihak pengelola. Meski jalur dialog telah dibuka, warga merasa hasil pertemuan tersebut belum memberikan solusi jangka panjang yang memuaskan. Naufal (27), salah satu warga sekitar, mengungkapkan harapannya agar ketenangan lingkungan rumahnya dapat kembali seperti semula tanpa gangguan suara teriakan maupun benturan raket.

    Sebagai tindak lanjut jangka pendek, pihak pengelola sepakat untuk menghentikan operasional lapangan selama bulan Ramadan. Penutupan sementara ini akan dimanfaatkan untuk melakukan pengerjaan peredam suara (soundproofing) guna meminimalisir polusi suara ke area pemukiman.

    "Kami menghargai perkembangan terbaru di mana pihak pengelola lapangan padel dan Pak Lurah sudah mengonfirmasi bahwa operasional akan dihentikan sementara selama bulan Ramadan," kata Naufal pada Sabtu (21/2/2026).

    Meski mengapresiasi langkah tersebut, warga menegaskan akan tetap mengawal proses pengerjaan teknis di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemasangan peredam suara nantinya benar-benar efektif dan kenyamanan warga tidak lagi terganggu saat lapangan kembali beroperasi di masa mendatang.

  • Gubernur DKI Jakarta Ancam Tutup Lapangan Padel Tak Berizin di Cilandak

    Gubernur DKI Jakarta Ancam Tutup Lapangan Padel Tak Berizin di Cilandak

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap mengambil langkah tegas terhadap operasional lapangan padel di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Keputusan mengenai nasib fasilitas olahraga yang dikeluhkan warga tersebut dijadwalkan akan keluar pada Senin atau Selasa pekan depan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat. Berdasarkan laporan awal, lapangan tersebut disinyalir tidak mengantongi izin lengkap dan belum mendapatkan persetujuan dari warga setempat.

    "Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," ujar Pramono di Taman Semanggi, Jumat (20/2/2026).

    Persoalan ini mencuat setelah penghuni di sekitar lokasi mengeluhkan kebisingan melalui media sosial dan aplikasi JAKI. Warga mengeklaim suara dari aktivitas olahraga di lapangan tersebut sangat mengganggu kenyamanan lingkungan, namun sebelumnya merasa aduan mereka belum mendapatkan respons cepat dari pihak berwenang.

    Menanggapi polemik tersebut, PT Kreasi Arena Indonesia selaku pengelola melalui perwakilannya, Fajar Ediputra, menyatakan telah melakukan langkah mitigasi. Salah satunya adalah memangkas jam operasional hingga 50 persen selama masa Ramadan, yakni mulai pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB.

    Selain penyesuaian jadwal, pihak pengelola berjanji akan segera memasang fasilitas peredam suara untuk meminimalkan polusi suara ke area pemukiman. "Kami akan memperkuat dinding kami supaya suara-suara yang dihasilkan dari lapangan padel itu bisa teredam di dalam tidak mengganggu apa yang ada di luar," jelas Fajar.

  • Polemik Kebisingan Lapangan Padel di Jakarta: Ketua Komisi X DPR dan Gubernur DKI Jakarta Ambil Tindakan

    Polemik Kebisingan Lapangan Padel di Jakarta: Ketua Komisi X DPR dan Gubernur DKI Jakarta Ambil Tindakan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana memanggil para pengelola lapangan padel dan pemangku kepentingan terkait pada pekan depan. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan warga mengenai gangguan suara bising dari aktivitas olahraga tersebut yang berlangsung hingga larut malam.

    Pramono menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membedah seluruh dokumen perizinan serta memastikan operasional lapangan padel berjalan sesuai regulasi yang berlaku. "Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Persoalan ini mencuat setelah seorang warga di kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan, mengunggah keresahannya melalui media sosial Threads pada Kamis (19/2). Dalam unggahan tersebut, ia mengeluhkan suara aktivitas di lapangan padel dekat rumahnya yang sangat mengganggu. Meski telah melapor melalui aplikasi JAKI dan menandai akun media sosial Gubernur, warga mengaku belum mendapatkan solusi konkret hingga akhirnya kasus ini viral.

    Merespons situasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan olahraga dan ketenangan masyarakat. Hetifah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi ketat terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan batas ambang kebisingan di setiap fasilitas olahraga.

    "Aktivitas olahraga tersebut tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan," kata Hetifah pada Jumat (20/2/2026). Ia juga mengusulkan agar pengelola lapangan diwajibkan memasang peredam suara dan mematuhi pembatasan jam operasional agar tidak mengganggu pemukiman di sekitarnya.

    Meskipun mengapresiasi tren positif olahraga padel di Indonesia, Hetifah mengingatkan bahwa setiap pembangunan sarana publik harus tetap patuh pada aturan tata ruang. Menurutnya, pertumbuhan industri olahraga tidak boleh mengorbankan hak warga atas lingkungan yang kondusif.

  • Gangguan Kebisingan Lapangan Padel di Cilandak, Pramono Anung Bakal Panggil Pengelola

    Gangguan Kebisingan Lapangan Padel di Cilandak, Pramono Anung Bakal Panggil Pengelola

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memanggil pengelola lapangan padel di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, menyusul adanya keluhan warga terkait polusi suara. Pemanggilan para stakeholder tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan untuk meninjau ulang perizinan dan operasional usaha olahraga tersebut.

    Persoalan ini mencuat setelah warga setempat melaporkan gangguan kebisingan yang dinilai sangat intens dan mengganggu waktu istirahat. Menurut Pramono, pertemuan mendatang akan difokuskan pada presentasi teknis dari pihak pengelola untuk memastikan apakah operasional mereka sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Jakarta.

    Idham, salah satu warga yang terdampak, mengungkapkan bahwa suara bising dari aktivitas padel muncul dari benturan bola dengan raket, dinding kaca, hingga beton. Karakter suara yang frekuensinya tinggi dan impulsif ini disebut merambat hingga ke area privat seperti kamar tidur dan ruang tamu.

    Selain suara teknis dari permainan, euforia pemain yang berteriak di lapangan turut menambah beban kebisingan. Idham menyebut gangguan ini jauh lebih mengganggu dibandingkan suara lalu lintas jalan raya atau kereta api karena sifat suaranya yang mendadak dan berulang.

    "Jadi kebisingan itu kalau diakumulasi dari setiap gesekan antara raket ke bola lalu dari pantulan dari bola ke kaca atau ke lapangan padel atau seringkali juga mengenai dinding-dingding rumah kami, nah itu pantulan-pantulan itu yang menggema dan menggaung ke sekitar rumah kami," jelas Idham pada Jumat (20/2/2026).

    Masalah Sosialisasi dan Perizinan

    Di balik gangguan suara tersebut, warga juga menyoroti minimnya komunikasi dari pihak pengelola sejak tahap pembangunan. Idham mengklaim bahwa tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan awal kepada warga sekitar, bahkan pihak RT dan RW setempat disebut belum pernah memberikan informasi terkait proyek tersebut.

    Kondisi ini membuat warga mengambil langkah proaktif dengan melaporkan masalah tersebut melalui aplikasi JAKI dan kanal resmi Pemprov DKI. Meskipun sempat mengunggah keluhan di media sosial Threads pada Kamis (19/2) dan menandai akun gubernur, warga sempat merasa laporannya belum mendapat respons sebelum akhirnya ditanggapi oleh Pramono Anung di Balai Kota.

  • Buntut Keluhan Kebisingan Warga, Jam Operasional Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Dipangkas

    Buntut Keluhan Kebisingan Warga, Jam Operasional Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Dipangkas

    PT Kreasi Arena Indonesia selaku pengelola lapangan Fourthwall Padel di Jalan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, resmi memangkas jam operasional harian. Kebijakan ini diambil menyusul keluhan warga sekitar terkait gangguan kebisingan yang bersumber dari aktivitas di arena olahraga tersebut.

    Perwakilan Fourthwall, Fajar Ediputra, menyatakan bahwa selama periode Ramadan, operasional lapangan dikurangi hingga 50 persen. Jika sebelumnya fasilitas ini melayani pengguna mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB, kini jam buka dibatasi hanya mulai pukul 14.00 hingga 19.00 WIB sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan pemukiman.

    "Kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih memulai pembatasan operasional sampai 50 persen. Ini tujuannya juga kami lebih menghargai tetangga kami," ujar Fajar usai menjalani mediasi di kantor Kelurahan Gandaria Selatan, Kamis (19/2/2026).

    Selain penyesuaian jadwal, pihak pengelola berkomitmen melakukan modifikasi bangunan dengan memasang fasilitas peredam suara. Fajar mengakui adanya kendala teknis akibat zonasi lapangan yang berbatasan langsung dengan hunian warga, meski ia mengklaim tingkat kebisingan saat ini masih berada di angka 70 desibel.

    Upaya penguatan dinding dilakukan agar pantulan suara bola dan teriakan pemain tidak lagi merambat ke area luar. Pengelola meminta waktu kepada warga untuk menyelesaikan proses instalasi fasilitas peredam tersebut secara bertahap.

    Persoalan ini mencuat setelah warga setempat, Naufal (27), mengeluhkan hilangnya kenyamanan lingkungan akibat suara bising yang terdengar sejak pagi hingga larut malam. Naufal menyebutkan bahwa teriakan pemain dan dentuman bola seringkali melampaui batas waktu komitmen yang sebelumnya pernah disepakati pada awal tahun.

    Dalam mediasi tersebut, perwakilan warga sempat melayangkan tuntutan agar aktivitas operasional dihentikan sepenuhnya. Warga berharap dapat memperoleh kembali ketenangan dan kenyamanan tempat tinggal sebagaimana kondisi sebelum adanya pembangunan lapangan padel tersebut.

  • DPRD DKI Desak Penertiban Lapangan Padel yang Ganggu Kenyamanan Warga

    DPRD DKI Desak Penertiban Lapangan Padel yang Ganggu Kenyamanan Warga

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk mengambil langkah tegas menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait kebisingan dari operasional lapangan padel hingga dini hari. DPRD DKI Jakarta menginstruksikan Satpol PP untuk mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan aktivitas olahraga tersebut tidak mengganggu ketenangan warga.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan, menekankan pentingnya pengawasan rutin dan pengetatan proses perizinan. Menurutnya, lokasi usaha harus dievaluasi agar tidak berbenturan dengan kenyamanan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa setiap tempat usaha wajib memiliki aturan jam operasional yang jelas dan dipatuhi oleh pengelola.

    "Satpol PP bisa melakukan pengawasan, kontrol. Dalam konteks pemberian izin harus diperketat. Jangan sampai mengganggu lingkungan dan lain sebagainya, termasuk soal lokasi," ujar Pantas pada Kamis (19/2/2026). Ia menilai, meskipun regulasi umum sudah tersedia, penegakan hukum di lapangan masih perlu diperkuat.

    Persoalan ini menjadi semakin krusial di tengah momentum bulan Ramadan. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyatakan bahwa meski kegiatan olahraga patut didukung, kenyamanan masyarakat untuk beristirahat tidak boleh dikorbankan. Ia menyoroti aktivitas yang berlangsung hingga larut malam yang memicu keresahan warga di kawasan permukiman.

    Ali Lubis mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera memanggil para pemilik fasilitas olahraga tersebut. Tujuannya adalah merumuskan regulasi khusus, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Surat Edaran, yang mengatur batasan jam operasional secara mendetail selama Ramadan.

    "Saya pikir Gubernur harus segera memanggil semua pemilik lapangan padel untuk merumuskan aturan penggunaan lapangan padel selama bulan Ramadan termasuk soal batas waktu operasional," tegas Ali. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fasilitas publik dan ketertiban lingkungan.

  • Bising Lapangan Padel di Jakarta: DPRD Desak Evaluasi Izin dan Jam Operasional

    Bising Lapangan Padel di Jakarta: DPRD Desak Evaluasi Izin dan Jam Operasional

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menyoroti izin usaha fasilitas olahraga padel menyusul munculnya protes warga terkait gangguan kebisingan. Penegasan mengenai kewajiban kajian dampak lingkungan bagi penyedia lapangan komersial tersebut disuarakan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai respons atas dinamika di lapangan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan langkah konkret akan diambil dengan memanggil para pengelola dan pemangku kepentingan terkait pada pekan depan. Pemanggilan ini bertujuan untuk membedah presentasi perizinan serta memastikan seluruh operasional teknis lapangan padel telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Jakarta.

    Persoalan ini mencuat setelah warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan bisingnya aktivitas olahraga tersebut melalui media sosial dan aplikasi JAKI. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fu'adi Luthfi, menegaskan bahwa meski tren gaya hidup sehat harus didukung, hal tersebut tidak boleh mengabaikan hak warga atas ketenangan.

    Fu'adi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera merumuskan batasan jam operasional yang lebih jelas dan menetapkan standar baku mutu kebisingan yang ketat bagi fasilitas olahraga di area permukiman. Menurutnya, kepastian hukum melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) atau penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) spesifik sangat diperlukan.

    DPRD DKI Jakarta juga meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan secara proaktif tanpa menunggu laporan masyarakat. Fu'adi menekankan bahwa setiap izin usaha olahraga wajib disertai dokumen lingkungan yang valid, termasuk aspek mitigasi suara.

    "Kami sangat mendukung pertumbuhan usaha dan aktivitas olahraga berkembang di Jakarta tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan sosial sekitar," ujar Fu'adi pada Kamis (19/2/2026). Ia juga memberikan peringatan tegas bahwa jika ditemukan pelanggaran aturan yang tidak bisa ditoleransi, penutupan tempat usaha menjadi opsi terakhir yang harus diambil.