Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu semakin besar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa belum ada aturan teknis yang bisa dijadikan landasan perubahan status tersebut.
Menurut Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Pandeglang, Juwita Mutachirriyah, pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi teknis terkait hal ini.
"Kita masih menunggu aturan dari Kementerian PAN-RB. Saat ini belum ada petunjuk resmi," kata Juwita Mutachirriyah, dilansir dari Pojoksatu yang mengutip dari Radar Banten, 4 Maret 2026.
Tanpa aturan tertulis yang jelas, pemerintah daerah belum bisa mengambil langkah administratif lebih lanjut. Mekanisme serta persyaratan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pun masih belum diketahui secara pasti.
"Untuk syarat dan mekanismenya seperti apa, kita belum tahu. Jadi kita menunggu aturan dulu," imbuhnya.
Jumlah PPPK Paruh Waktu
Data dari BKPSDM menunjukkan jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Pandeglang mencapai 5.688 orang. Mereka tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, kecamatan, serta dinas dan badan lainnya.
Jumlah yang cukup besar ini menjadikan isu pengalihan status sebagai perhatian utama, baik dalam manajemen kepegawaian maupun pengelolaan anggaran daerah.
Pengangkatan Pertimbangkan Kebutuhan dan Fiskal
Pemkab Pandeglang menekankan bahwa setelah kebijakan dari Kemenpan-RB terbit, pembahasan internal akan segera dilakukan. Pengajuan pengangkatan nantinya akan mempertimbangkan dua faktor utama:
- Kebutuhan formasi di daerah
- Kapasitas keuangan daerah
Dengan demikian, meski peluang pengalihan status terbuka, pelaksanaannya bergantung pada kondisi fiskal masing-masing daerah.
Harapan Peningkatan Kinerja
BKPSDM berharap, realisasi kebijakan pengalihan status ini dapat meningkatkan kinerja aparatur serta memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Status penuh waktu dinilai akan memberikan kepastian kerja dan motivasi bagi para PPPK.
Saat ini, semuanya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Isu Nasional PPPK Paruh Waktu
Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi sorotan secara nasional. Pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan tahapan pengangkatan bertahap, termasuk evaluasi berdasarkan kebutuhan formasi dan kinerja.
Namun, ketiadaan regulasi teknis yang rinci menghambat gerak cepat pemerintah daerah. Kasus di Pandeglang menggambarkan betapa daerah sangat bergantung pada kebijakan pusat dalam manajemen kepegawaian ASN.
Menanti Kepastian Regulasi
Kepastian regulasi menjadi hal yang paling dinantikan oleh 5.688 PPPK paruh waktu di Pandeglang. Pengalihan status menjadi penuh waktu akan berpengaruh pada stabilitas kerja dan potensi peningkatan kesejahteraan mereka.
Publik masih menunggu langkah nyata dari Kemenpan-RB untuk menjawab pertanyaan apakah 2026 akan menjadi tahun perubahan bagi PPPK paruh waktu, atau prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Keputusan kebijakan saat ini berada di tangan pemerintah pusat.









