Tag: Pandeglang

  • PPPK Paruh Waktu Pandeglang Menanti Kejelasan Status

    PPPK Paruh Waktu Pandeglang Menanti Kejelasan Status

    Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu semakin besar.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa belum ada aturan teknis yang bisa dijadikan landasan perubahan status tersebut.

    Menurut Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Pandeglang, Juwita Mutachirriyah, pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi teknis terkait hal ini.

    "Kita masih menunggu aturan dari Kementerian PAN-RB. Saat ini belum ada petunjuk resmi," kata Juwita Mutachirriyah, dilansir dari Pojoksatu yang mengutip dari Radar Banten, 4 Maret 2026.

    Tanpa aturan tertulis yang jelas, pemerintah daerah belum bisa mengambil langkah administratif lebih lanjut. Mekanisme serta persyaratan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pun masih belum diketahui secara pasti.

    "Untuk syarat dan mekanismenya seperti apa, kita belum tahu. Jadi kita menunggu aturan dulu," imbuhnya.

    Jumlah PPPK Paruh Waktu

    Data dari BKPSDM menunjukkan jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Pandeglang mencapai 5.688 orang. Mereka tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, kecamatan, serta dinas dan badan lainnya.

    Jumlah yang cukup besar ini menjadikan isu pengalihan status sebagai perhatian utama, baik dalam manajemen kepegawaian maupun pengelolaan anggaran daerah.

    Pengangkatan Pertimbangkan Kebutuhan dan Fiskal

    Pemkab Pandeglang menekankan bahwa setelah kebijakan dari Kemenpan-RB terbit, pembahasan internal akan segera dilakukan. Pengajuan pengangkatan nantinya akan mempertimbangkan dua faktor utama:

    • Kebutuhan formasi di daerah
    • Kapasitas keuangan daerah

    Dengan demikian, meski peluang pengalihan status terbuka, pelaksanaannya bergantung pada kondisi fiskal masing-masing daerah.

    Harapan Peningkatan Kinerja

    BKPSDM berharap, realisasi kebijakan pengalihan status ini dapat meningkatkan kinerja aparatur serta memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Status penuh waktu dinilai akan memberikan kepastian kerja dan motivasi bagi para PPPK.

    Saat ini, semuanya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

    Isu Nasional PPPK Paruh Waktu

    Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi sorotan secara nasional. Pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan tahapan pengangkatan bertahap, termasuk evaluasi berdasarkan kebutuhan formasi dan kinerja.

    Namun, ketiadaan regulasi teknis yang rinci menghambat gerak cepat pemerintah daerah. Kasus di Pandeglang menggambarkan betapa daerah sangat bergantung pada kebijakan pusat dalam manajemen kepegawaian ASN.

    Menanti Kepastian Regulasi

    Kepastian regulasi menjadi hal yang paling dinantikan oleh 5.688 PPPK paruh waktu di Pandeglang. Pengalihan status menjadi penuh waktu akan berpengaruh pada stabilitas kerja dan potensi peningkatan kesejahteraan mereka.

    Publik masih menunggu langkah nyata dari Kemenpan-RB untuk menjawab pertanyaan apakah 2026 akan menjadi tahun perubahan bagi PPPK paruh waktu, atau prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Keputusan kebijakan saat ini berada di tangan pemerintah pusat.

  • Samsat Pandeglang Razia Kendaraan Penunggak Pajak

    Samsat Pandeglang Razia Kendaraan Penunggak Pajak

    Kantor Samsat Pandeglang, bekerja sama dengan Satlantas Polres Pandeglang, menggelar razia penertiban kendaraan yang menunggak pajak. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya warga yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

    Menurut Kasi Penerimaan UPTD Samsat Cabang Pandeglang, Ina Rohaeti, razia ini menyasar wilayah Banten Selatan yang masih memiliki tingkat kepatuhan pajak rendah. "Dari Banten Selatan masih banyak penunggak pajak, masih banyak hampir ribuan," kata Ina Rohaeti di Alun-alun Pandeglang, Jum'at (27/2/2026).

    Dalam razia tersebut, terjaring 24 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak. Para pengendara diberikan waktu selama enam hari untuk melunasi tunggakan pajak mereka.

    Ina menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan mendatangi rumah para penunggak pajak jika dalam kurun waktu enam hari mereka tidak melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendapatan dari sektor pajak kendaraan dapat tercapai.

    Samsat Pandeglang akan terus melakukan penagihan pajak kendaraan, tidak hanya melalui razia di jalan, tetapi juga dengan metode door to door ke rumah-rumah warga.

    "Kedepannya nanti akan door to door," kata Ina.

  • Pemprov Banten Bantu Perbaikan Jalan di Pandeglang

    Pemprov Banten Bantu Perbaikan Jalan di Pandeglang

    Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau proyek Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang telah rampung di Kabupaten Pandeglang. Dalam kunjungannya, Andra mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menganggarkan dana perbaikan jalan.

    Kunjungan Andra bersama rombongan dilakukan pada Kamis, 26 Februari 2026, ke ruas Jalan Suksame-Kobangkondang. Pembangunan jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 4 meter ini menelan anggaran Rp 4,8 miliar dari APBD Provinsi Banten.

    Menurut Andra Soni, jalan tersebut sebelumnya rusak parah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten kemudian melakukan perbaikan dengan metode pembetonan.

    "Saya mendapat informasi ada jalan kita yang tidak layak digunakan. Kebetulan jalan ini berada di wilayah salah satu lumbung padi di Pandeglang, melewati sekolah dan permukiman padat penduduk. Dari usulan kepala desa kemudian diverifikasi, dicek, serta dikoordinasikan dengan bupati, maka jalan ini dibangun," ujarnya.

    Andra menambahkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih memerlukan bantuan perbaikan jalan. Pada tahun 2025, Pandeglang diketahui tidak menganggarkan dana untuk perbaikan jalan.

    "Sama-sama kita jaga, karena membangun itu membutuhkan biaya dan Provinsi Banten sedang berusaha membantu kabupaten yang fiskalnya rendah seperti Pandeglang untuk membangun jalan-jalan desa," kata Andra.

    Selain mengharapkan alokasi anggaran dari Pemkab Pandeglang, Pemprov Banten juga mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk perbaikan jalan.

    "Kami juga berharap bupatinya dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan desa bersama provinsi. Sekaligus kami juga sedang mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat," katanya.

  • Pemprov Banten Digugat Rp 100 Miliar Akibat Jalan Rusak

    Pemprov Banten Digugat Rp 100 Miliar Akibat Jalan Rusak

    Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang digugat sebesar Rp 100 miliar oleh seorang warga akibat infrastruktur jalan yang rusak. Al Amin, seorang tukang ojek menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang buruk di Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Raden Elang Mulyana, kuasa hukum Al Amin, menyatakan bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Gugatan tersebut menuntut ganti rugi atas kecelakaan yang dialami Al Amin.

    Ganti rugi sebesar Rp 100 miliar yang diajukan dalam gugatan tersebut, menurut Elang, akan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Provinsi Banten dan memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lainnya. "Tujuan gugatan yang kami ajukan adalah untuk menunjuk ganti kerugian sebesar Rp 100 miliar pada pemerintah, tujuannya nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Banten, dan uang itu dibangun untuk jalan yang berlubang dan rusak, tujuannya seperti itu," ucapnya.

    Ayi Erlangga menambahkan bahwa gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian pemerintah. Selain Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang, gugatan juga menyasar Kepala DPUPR Banten, Dinas Perhubungan Pandeglang, serta seorang sopir ambulans.

    Pemerintah Provinsi Banten menyatakan siap menghadapi gugatan perdata tersebut. Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang anak SD akibat kecelakaan yang dialami Al Amin.

    Hadi Prawoto menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menggugat dan mengakui bahwa pemerintah tidak kebal hukum. "Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh masyarakat. Itu adalah hak konstitusional warga negara," kata Hadi.

    Menurut Hadi, gugatan ini bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan, tetapi juga tentang memastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat perbaikan infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem pemeliharaan yang ada. Jika ditemukan kekurangan dalam kebijakan pemerintah daerah, hal itu akan menjadi bahan perbaikan. Namun, jika pemerintah telah bekerja sesuai standar dan ketentuan, maka hal itu akan dibuktikan secara hukum.

    Hadi menambahkan, Pemprov menerapkan sikap responsif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

  • Pemkab Pandeglang Digugat Masyarakat karena Jalan Rusak

    Pemkab Pandeglang Digugat Masyarakat karena Jalan Rusak

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghadapi gugatan perdata dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kabupaten Pandeglang.

    Humas PN Pandeglang, Iskandar Zulkarnain, membenarkan adanya gugatan tersebut. "Iya bener (digugat) baru masuk hari ini diregister," katanya, Selasa (24/2/2026).

    Menurut Zulkarnain, selanjutnya pihak-pihak tergugat akan dipanggil untuk menghadiri persidangan. Ia menambahkan, dalam sidang perdata, para tergugat memiliki hak untuk didampingi kuasa hukum.

    Terdapat empat pihak yang menjadi tergugat dalam gugatan ini, yaitu Gubernur Banten, DPUPR Banten, Bupati Pandeglang, dan Dinas Perhubungan Pandeglang.

    Gugatan ini diajukan sebagai respons atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Khairi meninggal dunia setelah terjatuh dari motor yang dikendarai Al Amin pada 27 Januari lalu.

    Raden Elang Mulyana, kuasa hukum penggugat, menyatakan bahwa Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang harus bertanggung jawab atas kondisi jalan yang rusak. Menurutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kenyamanan kepada pengguna jalan.

    "Jadi yang harusnya diminta pertanggungjawaban secara hukum adalah Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang selaku pejabat penyelenggara jalan raya Labuan-Pandeglang," kata Elang.

    Elang menambahkan bahwa kondisi jalan rusak membahayakan pengguna jalan dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi penanggung jawab atau pengelola jalan.

    Gugatan perdata ini diajukan karena menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Kerugian imateriil mencapai Rp 1 miliar, sementara kerugian materiil mencapai sekitar Rp 20 juta.

    "Gugatan perdata diajukan, kerugian materiil dan imateriil. Materinya kurang lebih 20 juta imaterilnya 1 Miliar," ucapnya.

  • BPOM Serang Temukan Formalin pada Makanan di Pasar Badak Pandeglang

    BPOM Serang Temukan Formalin pada Makanan di Pasar Badak Pandeglang

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Serang menemukan bahan makanan berbahaya di Pasar Badak Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Inspeksi mendadak tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

    Dalam pemeriksaan yang dilakukan, petugas BPOM Serang menemukan kandungan formalin pada sampel makanan yang diuji. Kepala Balai Besar BPOM Serang, Fauzi Ferdiansyah, mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut. "Kita melakukan sampling terhadap beberapa komoditi, tadi ada sekitar 15 komoditi yang diuji sampling, masih ditemukan ada satu makanan yaitu sagu mutiara positif Rhodamin B dan teri Medan positif formalin," kata Fauzi, Senin (23/2/2026).

    Dua jenis makanan yang terdeteksi mengandung zat berbahaya adalah sagu mutiara dan ikan teri.

    Menindaklanjuti temuan tersebut, Fauzi mengimbau pedagang untuk tidak menjual produk yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan konsumen. "Agar segera diamankan jangan dijual dulu makanan yang tadi positif formalin," ucapnya.

    Sidak ini dilakukan bersama Bupati Pandeglang dan jajarannya. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani turut mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih bahan makanan. "Ke depan agar masyarakat bisa memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi, agar anggota keluarga bisa menikmati dengan aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya," katanya.

  • Kebakaran Landa Pasar Labuan: Belasan Kios Hangus Jelang Berbuka Puasa

    Kebakaran Landa Pasar Labuan: Belasan Kios Hangus Jelang Berbuka Puasa

    Sebanyak 18 kios di Pasar Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilalap api pada Minggu (22/2/2026) sore. Kebakaran ini terjadi menjelang waktu berbuka puasa.

    Kepala Bidang Damkar BPBD-PK Pandeglang, Endan Permana, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 17.40 WIB. "Telah terjadi kebakaran kios-kios yang terletak di Pasar Baru Labuan, kurang lebih 18 kios," ujarnya.

    Diduga, penyebab utama kebakaran adalah korsleting arus listrik. Api dengan cepat menyambar bangunan kios-kios pasar yang sebagian besar terbuat dari kayu. Warga sempat melihat asap pekat membubung tinggi sebelum api membesar.

    Upaya pemadaman dengan alat seadanya sempat dilakukan oleh warga, namun tidak berhasil. Tim Damkar segera diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan.

    Endan Permana memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai Rp 300 juta. "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian materi keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 300 juta," pungkasnya.

  • Insiden Maut di Pantai Sambolo Carita: Satu Wisatawan Asal Tangerang Tewas Terseret Ombak

    Insiden Maut di Pantai Sambolo Carita: Satu Wisatawan Asal Tangerang Tewas Terseret Ombak

    Seorang pemuda asal Kabupaten Tangerang bernama Sunardi Surya (26) dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus saat berenang di Pantai Sambolo, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Insiden tragis ini terjadi pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

    Peristiwa bermula saat korban berenang bersama tiga rekannya di area pantai tersebut. Namun, posisi Sunardi mendadak terpisah dari rombongan dan terseret ombak hingga ke tengah laut. Berbeda dengan korban, tiga rekan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang kembali ke tepian.

    Kasat Polair Polres Pandeglang, IPTU Turip, mengonfirmasi bahwa korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah terseret arus jauh dari bibir pantai. Petugas penjaga pantai yang berjaga di lokasi bersama warga sekitar langsung melakukan tindakan evakuasi segera setelah melihat kejadian tersebut.

    "Petugas penjaga pantai bersama masyarakat sekitar segera melakukan upaya pertolongan dan berhasil mengevakuasi korban ke darat," ungkap IPTU Turip saat memberikan keterangan mengenai proses penyelamatan.

    Setibanya di darat, Sunardi langsung dilarikan ke Puskesmas Carita untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun, tim medis menyatakan nyawa korban tidak tertolong. Pihak kepolisian memastikan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia saat pemeriksaan medis dilakukan.

    Pihak keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah murni dan memilih untuk tidak melakukan proses autopsi. Saat ini, jenazah telah dibawa menuju kediamannya di Tangerang untuk proses pemakaman.

  • Remaja Asal Tangerang Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terseret Ombak di Pantai Camara

    Remaja Asal Tangerang Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terseret Ombak di Pantai Camara

    Upaya pencarian selama dua hari terhadap seorang pelajar asal Tangerang, Sammy Alvitrano Nurwahid Prasetyo (17), berakhir dengan penemuan jasad korban di Pantai Camara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang. Korban sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret ombak saat sedang berenang di area tepi pantai tersebut.

    Tim SAR gabungan menemukan posisi korban sekitar 50 meter dari titik awal kejadian pada Selasa (17/2/2026) pagi, tepatnya pukul 09.30 WIB. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Vicky Meidy, mengonfirmasi bahwa saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

    "Setelah dilakukan upaya pencarian intensif selama dua hari, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujar Vicky Meidy dalam keterangan resminya.

    Selama operasi berlangsung, tim pencari dibagi menjadi dua regu yang menyisir area darat dan perairan di sekitar Desa Banyuasih. Setelah ditemukan, jasad Sammy segera dievakuasi ke Puskesmas Sumur untuk menjalani prosedur penanganan medis sebelum dipulangkan ke kediaman keluarga.

    Vicky menambahkan bahwa dengan ditemukannya jasad korban dan penyerahan kepada pihak keluarga, maka operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Korban diduga kuat kehilangan kendali saat beraktivitas di sekitar pantai hingga terseret arus laut.

  • Santri Terseret Ombak di Pandeglang Ditemukan Meninggal

    Santri Terseret Ombak di Pandeglang Ditemukan Meninggal

    Seorang santri bernama Dafa Kurniawan Fadilah (14) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Deplangu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Tim SAR Gabungan menemukan jasad korban mengambang di area pantai. Lokasi penemuan berada sekitar 0,25 nautical mile (NM) dari lokasi kejadian perkara (LKP).

    "Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia (MD) di koordinat 6°40'20"S 105°34'10"E dengan jarak kurang lebih 0,25 NM dari LKP," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrad, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/2/2026).

    Al Amrad menambahkan, jasad Dafa ditemukan sekitar pukul 14.30 WIB.

    Proses Pencarian Tim SAR

    Selama proses pencarian, tim SAR gabungan membentuk dua unit regu (SRU) untuk menyisir wilayah darat dan laut.

    "SRU I melakukan pencarian menggunakan Rubber Boat Basarnas dengan radius 2 Nautical Mile (NM) dari lokasi kejadian perkara (LKP). Sementara SRU II melaksanakan penyisiran darat ke arah utara dan selatan masing-masing sejauh 2 kilometer," ucapnya.

    Setelah penemuan, jasad korban dievakuasi ke Puskesmas Sumur dan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi pencarian pun dihentikan.

    Kronologi Kejadian

    Dafa Kurniawan Fadilah dilaporkan hilang di Pantai Deplangu pada Kamis (12/2/2026) karena terseret arus ombak.

    "Terseret arus laut sampai ke tengah laut," kata Kapolsek Sumur AKP Erwin Heryadi, Kamis (12/2/2026).

    Berikut rincian operasi pencarian yang dilakukan oleh Tim SAR Gabungan:

    Unit Regu (SRU) Metode Pencarian Area Pencarian
    SRU I Rubber Boat Basarnas Radius 2 NM dari LKP
    SRU II Penyisiran Darat 2 km ke utara dan selatan dari LKP