Pemprov Banten Digugat Rp 100 Miliar Akibat Jalan Rusak

Written by

in

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang digugat sebesar Rp 100 miliar oleh seorang warga akibat infrastruktur jalan yang rusak. Al Amin, seorang tukang ojek menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang buruk di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Raden Elang Mulyana, kuasa hukum Al Amin, menyatakan bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Gugatan tersebut menuntut ganti rugi atas kecelakaan yang dialami Al Amin.

Ganti rugi sebesar Rp 100 miliar yang diajukan dalam gugatan tersebut, menurut Elang, akan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Provinsi Banten dan memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lainnya. "Tujuan gugatan yang kami ajukan adalah untuk menunjuk ganti kerugian sebesar Rp 100 miliar pada pemerintah, tujuannya nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Banten, dan uang itu dibangun untuk jalan yang berlubang dan rusak, tujuannya seperti itu," ucapnya.

Ayi Erlangga menambahkan bahwa gugatan perdata ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian pemerintah. Selain Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang, gugatan juga menyasar Kepala DPUPR Banten, Dinas Perhubungan Pandeglang, serta seorang sopir ambulans.

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan siap menghadapi gugatan perdata tersebut. Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang anak SD akibat kecelakaan yang dialami Al Amin.

Hadi Prawoto menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menggugat dan mengakui bahwa pemerintah tidak kebal hukum. "Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh masyarakat. Itu adalah hak konstitusional warga negara," kata Hadi.

Menurut Hadi, gugatan ini bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan, tetapi juga tentang memastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat perbaikan infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem pemeliharaan yang ada. Jika ditemukan kekurangan dalam kebijakan pemerintah daerah, hal itu akan menjadi bahan perbaikan. Namun, jika pemerintah telah bekerja sesuai standar dan ketentuan, maka hal itu akan dibuktikan secara hukum.

Hadi menambahkan, Pemprov menerapkan sikap responsif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *