Tag: Pangan

  • Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terkendali bagi masyarakat ibu kota.

    Pengawasan keamanan terhadap ketersediaan pangan di Jakarta diperketat. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perintah tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga harga-harga bahan pokok agar tidak melonjak.

    Langkah ini krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Terutama dalam menghadapi kebutuhan konsumsi yang meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Ketersediaan pangan di Jakarta terpantau dalam kondisi cukup. Meskipun demikian, terdapat kenaikan kebutuhan pangan menjelang Imlek dan Ramadan.

    Berikut adalah beberapa jenis bahan pokok yang menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI Jakarta:

    Jenis Bahan Pokok Tujuan Pengawasan
    Beras Menjaga stabilitas pasokan dan harga.
    Minyak Goreng Mencegah kelangkaan dan spekulasi harga.
    Gula Pasir Memastikan ketersediaan di pasar.
    Daging Ayam & Sapi Mengantisipasi lonjakan permintaan.
    Telur Ayam Menstabilkan harga di tingkat konsumen.

    Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memantau dinamika harga dan ketersediaan komoditas strategis. Tujuannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

  • Wamenperin Faisol Riza Sebut Sumatera Utara Kaya Potensi Pangan Belum Terolah Maksimal

    Wamenperin Faisol Riza Sebut Sumatera Utara Kaya Potensi Pangan Belum Terolah Maksimal

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyoroti kekayaan produk pangan Sumatera Utara (Sumut) yang berpotensi besar untuk dikelola. Faisol menyebut, hasil pertanian dari Sumut memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Begitu kayanya tanah Sumatera Utara ini, tanah di Medan ini, sehingga mampu menyumbang perekonomian nasional. Kaya minyak atsiri, kakao, kelapa, karet, sagu dan berbagai macam produk pangan lainnya,” ucap Faisol di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Rabu (11/2/2026).

    Faisol menyampaikan, beberapa jenis komoditas pangan yang ingin dikembangkan adalah umbi-umbian. Ia menyebut banyak umbi-umbian di Medan yang mungkin tidak ditemukan di Jawa. Komoditas ini penting untuk terus diolah.

    “Kita bisa mengolah umbi, kentang menjadi tepung, kita juga bisa mengolah ketela jadi tepung yang tepungnya bisa digunakan untuk kebutuhan tekstil,” kata Faisol.

    Tepung dari umbi-umbian juga multifungsi. “Tidak hanya itu, tepungnya bisa digunakan untuk kebutuhan makanan minuman, tepungnya juga bisa digunakan untuk kebutuhan elektronik,” jelas Faisol.

    Pemanfaatan Potensi Pangan Belum Optimal

    Faisol menyoroti kekayaan pangan yang belum diolah secara maksimal. Ia mempertanyakan mengapa potensi besar ini belum dimanfaatkan sepenuhnya.

    “Hingga kini kenapa pangan dan produk pangan belum diolah? hasil pangan kita itu pertumbuhannya baru 4,8%. Kontribusinya kepada perekonomian nasional 8,9%,” lanjut Faisol.

    Ia memaparkan data terkait sektor pangan saat ini:

    Indikator Data Saat Ini Target 2025/2026
    Pertumbuhan Hasil Pangan 4,8% 5,23%
    Kontribusi Ekonomi Nasional 8,9% –
    Tenaga Kerja Terlibat 10 juta orang –
    Ekspor 54 miliar US$ –
    Utilisasi Pabrik 57% 74%

    “Tenaga kerjanya yang hari ini terlibat 10 juta orang, ekspornya mencapai 54 miliar US$ dan utilisasi pabriknya baru 57%. Jadi, masih sangat kecil, masih lebih dari 40% pabrik kita bisa kita gunakan lebih optimal. Tahun 2025 dan 2026 pemerintah menargetkan yang tadi 4,8% pertumbuhannya menjadi 5,23% dan pabriknya bisa optimal hingga 74% dari 53% menjadi 74%,” tandasnya.

    Kolaborasi & Kemandirian Industri

    Faisol menyampaikan harapan besar agar bahan baku industri dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ini memerlukan kolaborasi dan mencontoh negara maju.

    “Bahan baku industri kita tidak lagi impor, bisa dipenuhi dengan supply chain atau rantai pasok yang ada didalam negeri. Ini harapan besar, tantangan, sekaligus pekerjaan yang berat harus ada kolaborasi, harus ada kerja sama dan kita bisa mencontoh berbagai keberhasilan yang sudah dicapai oleh negara-negara maju di sektor pangan,” tandasnya.

    Ancaman Global dan Swasembada Pangan

    Di sisi lain, Faisol mengungkapkan tantangan besar industri pangan akibat gejolak perang yang belum usai. Perang di berbagai belahan dunia memengaruhi rantai pasok global.

    “Kalau kita mengikuti perkembangan dunia hari ini, perang terjadi di mana-mana. Setelah Ukraina, perang kemudian bergejolak di Timur Tengah, lalu Amerika bergejolak dan sampai hari ini perang belum selesai,” ucap Faisol.

    Faisol menilai ancaman terhadap rantai pasok industri secara global sedang terjadi, termasuk di sektor pangan, setelah pandemi COVID-19.

    “Makanya Bapak Presiden mencanangkan swasembada pangan, yang hari ini stoknya lebih dari 3 juta ton dan berhasil dicapai tahun 2025. Hal tersebut merupakan langkah strategis, dimana kita bisa menjamin pemerintah beserta bangsa kita bisa menjamin pangan kita tercukupi,” kata Faisol.

    Meski Indonesia masih mengimpor beras, pemerintah terus menggalakkan swasembada pangan sejak tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan pertanian dalam negeri.

    “Pemerintah beserta seluruh jajaran kementerian pertanian dan semua masyarakat, bisa mencukupi kebutuhan sektor pertanian kita dengan melakukan swasembada pangan. Langkah yang dilakukan itu luar biasa, namun demikian, apakah sudah selesai ancaman terhadap industri atau kemandirian pangan kita? Masih belum selesai,” imbuhnya.

    Peringatan Ancaman Perang Dunia Ketiga

    Faisol juga mengungkapkan kekhawatiran global terhadap kemungkinan perang yang meluas. Pemerintah Belanda, misalnya, menginstruksikan warganya untuk menabung dan menyimpan bahan makanan.

    “Mereka khawatir perang akan meluas bahkan ke Eropa. Pertemuan pemimpin-pemimpin dunia di Davos, beberapa minggu yang lalu, semua sedang membicarakan kemungkinan Perang Dunia ke-3 terjadi,” imbuhnya.

    Ia menyoroti beberapa kejadian internasional yang mengindikasikan potensi konflik. “Setelah Amerika menahan atau menangkap pemimpin Venezuela, lalu kemudian berencana untuk mengambil alih Greenland di Denmark. Lalu mengancam Iran dengan mengerahkan pasukan dan kapal perangnya Angkatan ke-7 di perairan Timur Tengah,” jelasnya.

    Menurut Faisol, ancaman perang ini memiliki dampak luas. “Ancaman perang sangat mungkin terjadi, itulah yang kita saksikan di dunia, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan rantai pasok global, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari,” tambahnya.

    Faisol menduga, kemungkinan perang dan ancaman saat ini mengancam kehidupan, ekonomi, dan pangan. “Maka sangat tepat dan sangat penting, hari ini kita membicarakan tentang kemungkinan kita memperluas, menghidupkan dan meningkatkan industri pangan nasional kita,” tandas Faisol.

  • Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan lonjakan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Telur ayam diproyeksikan melonjak hingga 17,20% dibandingkan hari normal.

    Proyeksi ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Keterangan tersebut diberikan dalam diskusi Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Uus menekankan bahwa rangkaian hari besar yang berdekatan, termasuk Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, menjadi perhatian khusus Pemprov DKI. Jakarta sebagai pusat aktivitas harus memastikan ketersediaan pangan tetap aman.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan stok pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Stabilitas pangan dan ekonomi menjadi prioritas utama,” ujar Uus.

    Selain telur ayam, beberapa komoditas lain juga diprediksi mengalami peningkatan kebutuhan saat Idul Fitri. Ini termasuk daging ayam, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit.

    Berikut proyeksi kenaikan kebutuhan komoditas menjelang Idul Fitri:

    Komoditas Proyeksi Kenaikan Idul Fitri
    Telur Ayam 17,20%
    Daging Ayam 10,77%
    Bawang Merah 10,67%
    Minyak Goreng 9,67%
    Cabai Rawit 9,18%

    Menjelang Ramadan, kenaikan kebutuhan juga sudah mulai terlihat. Telur ayam diprediksi naik 7,5%, daging sapi dan kerbau 3,57%, bawang putih 3,57%, cabai rawit 3,06%, serta bawang merah 2,89%.

    Strategi Koordinasi dan Pasokan

    Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut, Pemprov DKI bersama BUMD pangan memperkuat koordinasi. Uus menegaskan soliditas antar-BUMD menjadi kunci menjaga stabilitas stok dan harga di pasaran.

    “Tidak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Koordinasi dan soliditas antar-BUMD menjadi kunci,” tegasnya.

    Ketersediaan stok beras di Jakarta saat ini mencapai 182.172 ton. Jumlah ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang dan Bulog.

    Ketersediaan Stok Pangan DKI Jakarta

    Perumda Dharma Jaya memastikan stok protein hewani dalam kondisi aman. Ini mencakup daging sapi 1.246 ton, daging ayam 435 ton, dan ikan kembung 547 ton.

    Stok komoditas lain juga terpantau aman, di antaranya telur ayam 5,5 ton, cabai rawit 57 ton, bawang merah 104 ton, bawang putih 48 ton, minyak goreng 625 ton, dan gula 437,4 ton.

    Langkah Pengendalian Inflasi

    Pemprov DKI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah pengendalian inflasi. Ini meliputi pemantauan harga dan stok, pengawasan LPG 3 kilogram, serta bazar murah.

    Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi dengan harga yang terkendali.

  • Tabanan Pastikan Stok Ayam Broiler Aman Jelang Imlek 2026

    Tabanan Pastikan Stok Ayam Broiler Aman Jelang Imlek 2026

    Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan menjamin ketersediaan ayam broiler atau ayam potong menjelang perayaan Imlek 2026. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan pemantauan di beberapa pasar tradisional.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tabanan, Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, menjelaskan pada Rabu (11/6/2026) bahwa pasokan daging ayam broiler saat ini aman hingga Imlek. Pasokan tidak hanya berasal dari peternak lokal, namun juga didatangkan dari luar kabupaten.

    Langkah ini diambil untuk memastikan stok di pasar tetap terjaga. Sebagai contoh, di Pasar Kediri, hasil pantauan menunjukkan stok ayam broiler masih terbilang aman.

    “Contohnya di Pasar Kediri, dari pantauan petugas stok ayam broiler masih terbilang aman,” kata Sri Widyanti, Rabu (11/6/2026).

    Harga daging ayam potong di Tabanan juga relatif stabil, berkisar antara Rp 40.000 hingga Rp 42.000 per kilogram. Selain daging ayam, belasan komoditas kebutuhan pokok lainnya juga diperkirakan aman.

    Komoditas tersebut meliputi telur, bumbu dapur, dan berbagai jenis sayur mayur. Pihak dinas akan terus memantau situasi harga dan stok di lapangan.

    Berikut adalah beberapa komoditas pokok yang dipastikan aman stoknya jelang Imlek 2026:

    Komoditas Status Ketersediaan Kisaran Harga (per kg/satuan)
    Daging Ayam Broiler Aman Rp 40.000 – Rp 42.000
    Telur Ayam Aman Stabil
    Bumbu Dapur Aman Stabil
    Sayur Mayur Aman Stabil

    Dinas Ketahanan Pangan Tabanan berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian serta petugas enumerator jika terjadi kelangkaan komoditas di kemudian hari.

    “Jika kedepan ada kelangkaan komoditi, kami akan berkoordinasi bersama Dinas Pertanian serta petugas enumerator,” pungkasnya, Rabu (11/6/2026).

  • Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Istana Jakarta Bahas Ekonomi

    Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Istana Jakarta Bahas Ekonomi

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana, Jakarta, hari ini, Rabu (11/2/2026). Sejumlah menteri terlihat hadir untuk membahas isu-isu krusial, terutama terkait kondisi perekonomian nasional.

    Para menteri mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu yang hadir, belum memberikan detail pembahasan. Namun, ia memastikan rapat akan fokus pada aspek ekonomi.

    "Yang pasti bahas ekonomi. Apanya nanti kita dengar dari Bapak langsung," ujar Airlangga, Rabu (11/2/2026).

    Selain Airlangga, hadir pula Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Amran dijadwalkan melaporkan progres sektor pertanian, khususnya terkait ketersediaan beras.

    "Progres pangan khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, harga juga, stok pangan," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

    Amran menekankan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Ia optimis stok akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

    Daftar menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mentan Andi Amran Sulaiman, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Donny Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Update Stok Beras Nasional

    Mentan Amran Sulaiman menyampaikan data terbaru mengenai stok beras nasional. Ia memastikan ketersediaan pasokan untuk masyarakat.

    "Banyak, sekarang stok kita 3,4 juta ton hari ini. Kemungkinan akhir bulan 3,8 juta ton. Bulan Maret itu bisa 4 juta ton," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

    Estimasi Stok Beras Nasional

    Bulan Estimasi Stok Beras (Juta Ton)
    Februari 3,4
    Akhir Februari 3,8
    Maret 4,0

    Peningkatan stok ini menjadi kabar baik untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang momen penting keagamaan.

  • Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo Tanam Padi Japonica Tarabas Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah (Jateng), bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan investor asal Spanyol, memulai penanaman padi varietas Japonica Tarabas. Kegiatan ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras.

    Dilansir detikNews, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menyatakan program ini merupakan inisiasi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Penanaman perdana dilakukan di area persawahan Dukuh Jati, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

    Program penanaman padi Japonica Tarabas merupakan hasil sinergi Polri, Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan PT Bio Nusa Lestari. Polres Sukoharjo bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo berupaya mengembangkan varietas beras unggulan.

    Pengembangan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Beras Japonica dikenal memiliki tekstur lebih pulen dan lengket, sering digunakan restoran Jepang dan Korea.

    "Ini adalah langkah strategis untuk mengembangkan varietas beras baru, yaitu beras Japonica. Selama ini beras jenis ini banyak digunakan oleh restoran Jepang dan Korea karena teksturnya lebih pulen dan lengket. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor, maka kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," kata Anggaito, Selasa (10/2/2026).

    Anggaito menambahkan, pengembangan padi Japonica Tarabas juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Ini akan memberikan dampak positif terhadap devisa negara.

    "Bahan bakunya berasal dari Indonesia, sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan negara," jelasnya.

    Pada tahap awal, lahan seluas 16 hektare disiapkan di Kecamatan Bendosari. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Area penanaman berpotensi diperluas ke wilayah lain di Sukoharjo maupun daerah lain.

    Potensi Hasil Panen Tinggi dan Pasar Khusus

    Menurut Pelaksana Lapangan Wiku Wicaksa, varietas Japonica Tarabas adalah padi beras Jepang yang telah dibudidayakan secara nasional. Bibit ini memiliki sertifikasi resmi dari Balai Benih Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah teregister.

    Usia tanamnya sekitar 110 hari setelah tanam. Potensi hasil nasional mencapai sekitar 7 ton per hektare. "Namun melihat potensi lahan di Desa Mulur, Bendosari, kami optimistis hasilnya bisa lebih tinggi," kata Wiku.

    Wiku menjelaskan, beras Japonica memiliki segmen pasar tersendiri, berbeda dengan beras konsumsi umum. Selama ini, beras Japonica yang beredar di pasaran umumnya merupakan beras impor yang dikemas ulang.

    Beras ini dijual di supermarket dalam kemasan satu kilogram dengan berbagai merek. "Nantinya hasil panen sudah memiliki pembeli khusus. Kami fokus pada budidaya, sementara pemasaran akan ditangani pihak yang bergerak di bidang tersebut. Ini membuka peluang hadirnya beras Japonica lokal dengan kualitas yang mampu bersaing," terangnya.

    Bibit yang digunakan merupakan benih resmi dari Balai Benih Subang dengan nama varietas Japonica Tarabas. Benih ini telah memiliki nomor registrasi.

    "Sebetulnya ini bukan varietas baru, namun momentumnya sangat tepat karena adanya kebijakan pembatasan impor beras," ungkap Wiku.

    Dukungan Investor dan Kondisi Tanah Sukoharjo

    Perwakilan investor dari PT Bio Nusa Lestari, Eduardo Castillo, menjelaskan pemilihan Sukoharjo karena kualitas tanahnya sangat baik. Tanah di Sukoharjo dinilai sesuai dengan karakter varietas Japonica.

    "Kami percaya komunitas di Sukoharjo memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang sangat mendukung. Kami membawa standar operasi modern dari luar negeri, namun tetap menggunakan infrastruktur, tanah, kontraktor, serta tenaga kerja lokal," kata Eduardo.

    Eduardo menambahkan, permintaan beras Japonica di Indonesia terus meningkat. Khususnya untuk segmen restoran dan rumah tangga premium. Dengan produksi dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan impor.

    Berikut adalah perbandingan karakteristik Beras Japonica dan Beras Lokal Umum:

    Karakteristik Beras Japonica Tarabas Beras Lokal Umum
    Tekstur Nasi Pulen dan Lengket Bervariasi (pulen, pera)
    Penggunaan Utama Restoran Jepang/Korea, Rumah Tangga Premium Konsumsi harian
    Sertifikasi Benih Resmi Balai Benih Kementan Bervariasi
    Potensi Hasil Panen Sekitar 7 ton/hektare (potensi lebih tinggi) Bervariasi
    Segmen Pasar Khusus Luas

    "Kami telah melakukan riset mulai dari pengecekan tanah, air, hingga pengambilan sampel. Hasilnya sangat cocok. Peran Kapolda juga sangat besar karena memahami struktur tanah dan potensi wilayah, sehingga Sukoharjo dipilih sebagai lokasi percontohan," pungkas Eduardo.

  • SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    SPPG Rampal Celaket Desak Dispangtan Malang Sinkronkan Standar Harga Pangan

    Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rampal Celaket, Hanan Jalil, mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang untuk melakukan sinkronisasi standar harga bahan pokok. Desakan ini muncul setelah SPPG menerima surat teguran terkait pembelian bahan baku yang dinilai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Hanan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara standar kualitas yang diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan acuan harga yang digunakan oleh Dispangtan di lapangan. Menurutnya, BGN menetapkan standar pangan kualitas tinggi atau premium untuk program gizi.

    Di sisi lain, Dispangtan seringkali menggunakan acuan harga komoditas reguler di pasar. Hal ini menimbulkan kebingungan dan potensi perbedaan interpretasi harga.

    Hanan menjelaskan, standar kualitas yang diminta BGN sangat tinggi, yakni premium. Namun, patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Perbedaan ini menjadi akar permasalahan yang perlu segera diatasi.

    “Standar yang diminta BGN itu tinggi, kualitas premium. Sementara patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Contohnya minyak goreng, standar BGN itu tinggi, tapi yang dijadikan acuan mungkin kelas di bawahnya. Ini yang harus disamakan persepsinya,” ujar Hanan kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Sebagai contoh, Hanan menyebutkan selisih harga beras sebesar Rp 20 menjadi dasar teguran Dispangtan Kota Malang. Pembelian tersebut dilakukan secara darurat pada tengah malam di toko kelontong dekat SPPG.

    Kebutuhan mendesak pada 7 Januari 2026 lalu menjadi alasan pembelian tersebut. Mengacu pada HET Provinsi Jatim, harga tersebut masih masuk akal untuk kualitas yang diminta.

    “Dispangtan keluarkan HET beras di hari itu Rp 14.900, kami belinya di toko dekat SPPG dan malam karena mendadak di harga Rp 14.920 per kilo. Jadi ada selisih Rp 20,” beber Hanan.

    Berikut adalah perbandingan harga beras yang menjadi polemik:

    Deskripsi Harga Keterangan
    HET beras Dispangtan Rp 14.900/kg Acuan Dispangtan
    Pembelian SPPG Rp 14.920/kg Pembelian darurat malam hari
    Selisih harga Rp 20/kg Dasar teguran

    Hanan menyayangkan mekanisme koordinasi yang dirasa kurang preventif. SPPG lebih banyak memantau perkembangan harga melalui update HET Provinsi Jawa Timur.

    Hal ini karena minimnya informasi harian dari pihak kota. Ia berharap ada perbaikan dalam sistem penyampaian data.

    Permintaan Solusi dan Data Up-to-Date

    “Harapannya, Dispangtan merilis HET Kota Malang setiap hari di grup koordinasi dapur. Jangan sampai jarang berbagi data harga, tapi tiba-tiba langsung menegur. Harus ada data yang up-to-date sebagai patokan kami belanja,” tegas Hanan.

    Selain data harga, Hanan juga menantang Dispangtan untuk memberikan solusi nyata dalam rantai pasok. Mengingat SPPG wajib melaporkan belanja harian secara transparan, ia meminta dinas terkait turut menyediakan atau merekomendasikan supplier.

    “Kami minta Dispangtan juga menyediakan supplier yang sanggup menyediakan bahan pokok kualitas premium sesuai standar BGN, tapi harganya tetap masuk dalam pagu HET yang mereka tentukan. Jadi ada sinkronisasi antara kualitas yang diminta negara dengan harga yang ditetapkan daerah,” tambah Hanan.

    Meskipun terdapat dinamika administratif soal harga, Hanan memastikan operasional dapur SPPG Rampal Celaket tetap berjalan normal. Tidak ada pelanggaran pada komposisi menu, sehingga distribusi gizi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap beroperasi setiap hari, untuk menyediakan 2700 porsi MBG,” pungkas Hanan.

    Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi terkait harapan SPPG tersebut. Berulangkali dihubungi, Slamet tak memberikan respons.

    Sebelumnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapatkan peringatan. Ini karena tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.

    Ketujuh SPPG yang mendapatkan teguran resmi tersebut adalah SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket di wilayah Klojen. Teguran juga ditujukan kepada SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, serta SPPG Sawojajar 3 di wilayah Kedungkandang, dan SPPG Mojolangu 2 yang berada di wilayah Lowokwaru.

  • 7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    7 SPPG di Kota Malang Terima Peringatan Keras Akibat Langgar HET

    Tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapat teguran keras. Ini karena mereka tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan. Temuan ini berdasarkan evaluasi pembelian pada Januari 2026.

    Surat teguran bernomor 500.1.3.1//23 135.73.407/2026 ini ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Teguran itu untuk menjamin stabilitas harga pangan. Ini juga demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Ada 7 SPPG yang diketahui melakukan pembelian tak sesuai HET di periode Januari 2026," kata Slamet dikutip dari surat edaran, Senin (9/2/2026).

    Data dari Koordinator Wilayah Kota Malang menunjukkan. SPPG di Kecamatan Klojen, Kedungkandang, dan Lowokwaru melanggar HET. Pelanggaran ini terkait transaksi bahan pangan.

    Secara spesifik, tiga SPPG di wilayah Klojen mendapat teguran. Yakni SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket. Tiga SPPG lain di Kedungkandang juga ditegur. Yaitu SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, dan SPPG Sawojajar 3. Satu lagi, SPPG Mojolangu 2 di Lowokwaru.

    Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang meminta semua pengelola SPPG. Mereka diminta segera menyesuaikan harga. Penyesuaian harus dilakukan dalam waktu singkat sesuai aturan.

    Kebijakan harga ini merujuk pada beberapa regulasi utama.

    Peraturan/Keputusan Tahun Komoditas
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 299 2025 Beras
    Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 2024 Jagung, Telur, Daging Ayam
    Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 2024 Minyak Goreng

    Penegasan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran November 2025. Surat tersebut terkait stabilisasi pasokan pangan.

    Tanggapan Pemilik SPPG

    Sampai berita ini ditulis, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi. Ia tidak memberikan respons saat dihubungi.

    Salah satu pemilik SPPG Rampal Celaket, Hanan Jalil membenarkan surat teguran. Namun, Hanan menyayangkan dasar pedoman teguran itu.

    "Iya ada surat teguran dari Dispangtan. Selama ini Dispangtan tidak mengirimkan HET Kota Malang. Sehingga, anak anak (pegawai) mengacu pada HET provinsi yang setiap harinya update," ujar Hanan Jalil, Senin siang.

    Menurut Hanan, surat teguran awalnya untuk SPPI. SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka juga kepala dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPI yang berbelanja bahan baku untuk SPPG.

    "Jadi yang selama ini belanja kebutuhan itu SPPI sekaligus kepala dapur, mereka yang ditegur oleh Dispangtan. Karena ada teguran, terus saya tanya kok bisa, ada apa?" beber Hanan.

    Ia lalu mengetahui penyebabnya. Ada satu bahan pokok dibeli tidak sesuai HET. Itu menjadi acuan Dispangtan Kota Malang.

    Hanan menjelaskan, kepala dapur membeli dua sak beras. Pembelian dilakukan di toko dekat SPPG Rampal Celaket. Ini terjadi pada 7 Januari 2026.

    Harga beli beras Rp 14.920 per kilo. Sementara HET Kota Malang hari itu Rp 14.900 per kilo. "Itu pun karena belinya tengah malam, belinya 2 sak. Artinya gak beli banyak. Belinya di toko Madura dekat SPPG, karena sudah malam. Jadi kelebihan Rp 20, hanya beras saja. Pembelian tanggal 7, periode Januari," ungkapnya.

    Atas kejadian ini, Hanan berharap Dispangtan Kota Malang terbitkan HET harian. Ini akan menjadi acuan harga bagi kepala dapur saat belanja.

    Selain itu, Dispangtan diminta sesuaikan harga komoditas. Harganya harus sesuai standar BGN. Semua menggunakan barang jenis premium, contohnya minyak goreng bukan merek MinyaKita.

    "Seharusnya Dispangtan itu mengeluarkan HET harian, di grup dapur. Tapi standarnya BGN kan standar tinggi atau premium. Sedangkan apa yang menjadi patokan Dispangtan tidak barang jenis premium," tegasnya.

    Meski menerima teguran, SPPG Rampal Celaket tetap beroperasi. Mereka menyiapkan 2700 porsi MBG setiap hari. "Tetap beroperasi, tidak ada masalah. Jika ada selisih, kita memang punya kewajiban mengembalikan ke BGN," pungkasnya.

  • Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam percepatan program Swasembada Pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas saat Rapim Polri 2026 di Jakarta Timur.

    Zulhas menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pangan harus tetap terjaga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti Lebaran, Natal, serta Tahun Baru.

    Menurut Zulhas, jajaran kepolisian telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan fundamental Presiden terkait swasembada pangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

    “Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa perintah Presiden untuk menjaga dan menurunkan harga pangan merupakan tantangan yang tidak mudah diwujudkan.

    “Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.

    Peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti peran besar Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri berkontribusi dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut.

    Inisiatif awal program MBG menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam pembangunan dapur. Kepala BGN, Pak Dadan, menghadapi kendala saat membangun fasilitas tersebut.

    “Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.

    SPPG Polri Terbaik di Indonesia

    Zulhas mengakui keterlibatan aktif Polri yang turun tangan membantu pembangunan SPPG di berbagai wilayah. Saat ini, SPPG Polri bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

    “Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.

    Berikut adalah perbandingan peran Polri dalam berbagai program pangan:

    Program Peran Polri
    Swasembada Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, mendukung kebijakan Presiden
    Makan Bergizi Gratis Mendirikan dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), membangun dapur di berbagai wilayah

    Rapat Pimpinan Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.