Tag: pbi jk

  • Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk mengecek status kepesertaan secara daring. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan kini dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

    Kemudahan ini diberikan khususnya bagi peserta yang sebelumnya sempat dinonaktifkan.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan,” katanya di RSUP dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026) dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari Antara.

    Masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sembari dilakukan pembaruan dan verifikasi data peserta.

    “Karena dalam tiga bulan ini akan benar-benar dicek. Nanti oleh Dinsos, oleh BPJS, juga oleh pemda. Apakah yang yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak?” ucapnya.

    Pemerintah ingin memastikan bantuan iuran tersebut tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Karena PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya. Kalau punya rumah listriknya Rp2.200 ya pasti bukan PBI. Kalau punya kartu kredit limitnya Rp25.000.000 ya enggak cocok dapat PBI,” katanya.

    Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak perlu mengurus administrasi secara mandiri karena proses reaktivasi dilakukan otomatis oleh sistem.

    “Jadi, enggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali. Tapi aktifnya ini tiga bulan,” ujarnya.

    Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek status aktif BPJS PBI JK dengan NIK KTP:

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store, lalu login menggunakan NIK atau nomor kartu JKN.

    Pilih menu “Peserta”. Status kepesertaan akan langsung muncul, termasuk jenis kepesertaan (PBI atau non-PBI).

    1. Website Resmi BPJS Kesehatan
    1. Chatbot BPJS Kesehatan

    Kirim pesan ke nomor WhatsApp di 08118165165, lalu ikuti instruksi untuk pengecekan status peserta.

    Apabila status kepesertaan masih tercatat nonaktif, peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial dengan membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi serta mengajukan pengaktifan kembali. Biasanya diperlukan surat keterangan layak dari kelurahan sebagai salah satu syarat pendukung.

    Berikut adalah tabel yang berisi informasi mengenai cara cek status BPJS PBI JK:

    Metode Langkah-langkah
    Aplikasi Mobile JKN Unduh aplikasi, login, pilih menu peserta
    Website Resmi Kunjungi website, masukkan NIK
    Chatbot WhatsApp Kirim pesan ke nomor yang tersedia, ikuti instruksi

    Perubahan Status PBI JK

    Pemerintah menegaskan bahwa status PBI JK dapat berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan BPS secara berkala.

    Karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin mengecek status kepesertaan dan memastikan data administrasi kependudukan selalu diperbarui.

  • Menteri Sosial Libatkan Pendamping PKH Awasi 11 Juta Peserta PBI-JK Dinonaktifkan

    Menteri Sosial Libatkan Pendamping PKH Awasi 11 Juta Peserta PBI-JK Dinonaktifkan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia aktif terlibat dalam proses ground check. Hal ini berkaitan dengan 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan.

    Peserta tersebut dinonaktifkan atau dialihkan kepesertaannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Langkah ini bagian dari pemutakhiran data nasional yang terus berjalan.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya peran lebih dari 30 ribu pendamping PKH. Mereka akan membantu memastikan kondisi objektif dari setiap penerima manfaat yang terdampak kebijakan ini.

    "Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Proses ground check bertujuan memverifikasi kondisi aktual penerima manfaat yang dinonaktifkan. Penonaktifan ini tidak mengurangi total jumlah penerima bantuan, tetapi mengalihkan kepesertaan PBI-JK. Pengalihan dilakukan dari kelompok mampu di desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke kelompok tidak mampu di desil 1-5.

    Pengalihan kepesertaan ini telah berlangsung sejak Mei 2025 secara bertahap. Masyarakat terdampak yang masih memerlukan layanan kesehatan dapat melakukan reaktivasi sesuai ketentuan.

    Reaktivasi Otomatis dan Peran Masyarakat

    Untuk pasien dengan penyakit berat, akses pengobatan tetap terjaga. Sebanyak 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis telah direaktivasi otomatis.

    "Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya," ujarnya.

    Selain pendamping, Gus Ipul juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam pemutakhiran data. Usulan atau sanggahan dapat disampaikan melalui saluran yang disediakan Kemensos.

    Saluran tersebut meliputi aplikasi Cek Bansos, Call Center, hingga WhatsApp Center. Partisipasi masyarakat sangat krusial untuk akurasi data.

    "Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah beberapa saluran pengaduan atau partisipasi masyarakat terkait PBI-JK:

    Saluran Fungsi
    Aplikasi Cek Bansos Pengajuan usulan dan sanggahan
    Call Center Kemensos Informasi dan pengaduan
    WhatsApp Center Layanan informasi dan pengaduan cepat

    Koordinasi Lintas Kementerian dan Program Strategis

    Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan. Koordinasi ini memastikan perbaikan layanan PBI-JK.

    Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing. Kemensos menetapkan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan untuk anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan ke rumah sakit.

    "Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggarannya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit," terangnya.

    Proses konsolidasi data nasional melalui DTSEN merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditetapkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2025.

    Pemutakhiran data secara berkala bertujuan meningkatkan akurasi data. Data yang akurat akan memastikan program tepat sasaran.

    "Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat," pungkasnya.

  • Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif. Penegasan ini berlaku khusus bagi penderita penyakit katastropik.

    Budi meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan rumah sakit yang menolak pelayanan. Laporan dapat ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, atau BPJS Kesehatan.

    "Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu (menolak) tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS," kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menindaklanjuti setiap laporan penolakan pasien PBI JK nonaktif. Rumah sakit yang terbukti menolak akan menerima teguran langsung.

    "Nanti kalau masuk, dikasih tahu ke kita, nanti akan kita tegur langsung rumah sakitnya," ujarnya.

    Budi menjelaskan bahwa Kemenkes telah menerbitkan surat edaran (SE). SE tersebut ditujukan kepada seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien katastropik.

    "Hari ini, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien-pasien PBI yang dinonaktifkan untuk layanan hari ini," katanya.

    Reaktivasi Otomatis Pasien PBI JK Katastropik

    Selain SE dari Kemenkes, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah menerbitkan surat keputusan (SK). SK ini mengatur reaktivasi otomatis bagi pasien penyakit katastropik.

    Pasien dengan penyakit katastropik yang berisiko meninggal dunia akan otomatis direaktivasi dari pusat. Ini berarti mereka tidak perlu datang ke Puskesmas atau Dinas Sosial.

    "Saya juga tadi terinformasi, Pak Mensos juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) agar pasien-pasien dengan penyakit katastropik ini yang berisiko meninggal akan otomatis direaktivasi dari pusat. Sehingga tanpa mereka datang ke Puskesmas, tanpa mereka datang ke Dinas Sosial, sudah otomatis aktif kembali PBI-nya," imbuh dia.

    Poin Penting Kebijakan Pelayanan Pasien Katastropik

    Kebijakan ini bertujuan memastikan pasien penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan ini:

    Aspek Detail
    Status PBI JK Nonaktif
    Jenis Penyakit Katastropik
    Pihak Pelapor Masyarakat
    Penerima Laporan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS
    Tindakan Kemenkes Teguran langsung kepada rumah sakit
    Dasar Hukum Kemenkes Surat Edaran (SE)
    Dasar Hukum Kemensos Surat Keputusan (SK)
    Mekanisme Aktivasi Otomatis dari pusat
  • Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, tidak akan ditolak. Hal ini menyusul kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.

    Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Tujuannya agar seluruh peserta tetap terlayani dengan baik.

    Gubernur Khofifah telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Prioritas utama adalah keselamatan pasien di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.

    "Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Kamis (11/2/2026).

    Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), per 1 Februari 2026, sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur telah dinonaktifkan. Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

    Masa Transisi dan Jaminan Pelayanan

    Kebijakan penonaktifan ini sejalan dengan perkembangan nasional dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat serta DPR RI. Kesepakatan tersebut memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan.

    Selama periode transisi, seluruh pelayanan kesehatan akan tetap diberikan. Pembiayaan PBI juga akan tetap ditanggung oleh Pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.

    Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.

    "Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung," ujarnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen terus memberikan pelayanan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.

    Tabel Jumlah Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan di Jawa Timur

    Kategori Jumlah Peserta Dinonaktifkan Status
    PBI JK Jawa Timur 1.480.380 Dinonaktifkan per 1 Februari 2026

    Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah diperintahkan untuk berkoordinasi lintas unsur. Tujuannya mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.

    Dinsos Provinsi Jawa Timur menugaskan Pendamping PKH dan TKSK melakukan sosialisasi. Mereka juga menyisir warga desil 1-4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.

    Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra. Ini untuk memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial.

  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan bahwa 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah diaktifkan kembali. Ia menilai polemik terkait penonaktifan peserta kini telah selesai.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ghufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia juga menyayangkan persoalan ini masih terus menjadi perbincangan.

    “Penyakit yang berbiaya katastropik, itu ada memang 120 ribu, tepatnya 120.472. Nah oleh Kemensos dicocokkan lagi. Sekarang sudah aktif kembali,” kata Ghufron.

    Ghufron menambahkan bahwa peserta yang membutuhkan layanan seperti cuci darah juga sudah diaktifkan kembali. Menurutnya, masalah utama penonaktifan sudah teratasi.

    “Yang butuh cuci darah segala macam itu yang ramai ini sudah diaktifkan kembali, jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan gorengannya belum selesai itu masalahnya,” sambungnya.

    Penonaktifan peserta PBI khusus merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. SK ini berlaku per 1 Februari 2026, dan tertanggal 22 Januari 2026.

    BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa data dari Kemensos kemudian didaftarkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk kepesertaan periode Februari 2026. BPJS hanya menjalankan keputusan berdasarkan data yang ditetapkan Kemensos.

    Verifikasi Data dan Jumlah Peserta

    Menurut Ghufron, jumlah peserta yang dinonaktifkan sebenarnya tidak mencapai 120 ribu. Verifikasi ulang menunjukkan angka yang berbeda.

    “Jadi itu ada 102.921. Jadi bukan 120. Kenapa begitu? Karena sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, lalu dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi,” ujarnya.

    Dengan demikian, sisa 102.921 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini sudah kembali aktif. Proses verifikasi data telah dilakukan oleh Kemensos.

    Berikut rincian data peserta PBI JK yang sempat menjadi polemik:

    Deskripsi Jumlah Peserta
    Peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan 120.472
    Peserta yang telah diaktifkan kembali (setelah verifikasi Kemensos) 102.921
    Peserta yang pindah segmen/lapor ke Dinas Sosial 17.551

    Ini menunjukkan proses validasi data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagian peserta telah berpindah segmen kepesertaan. Sebagian lain melaporkan kondisinya ke dinas sosial setempat untuk proses aktivasi ulang.

  • Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merespons penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Pemprov Jabar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 22/KS.01.01/KESRA.

    Surat edaran ini mengatur tindak lanjut jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Tujuannya memastikan warga yang sempat dicoret kepesertaannya di BPJS PBI tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

    SE tersebut menjadi pegangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini bertujuan agar masyarakat terdampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak kehilangan hak berobat.

    Perhatian khusus diberikan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan rutin. Pemprov Jabar berkomitmen melindungi hak kesehatan warganya.

    Dalam edaran itu, terdapat enam poin penting yang harus segera ditindaklanjuti daerah. Salah satu poin utama menekankan pentingnya reaktivasi bagi warga yang sedang dirawat.

    "Masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI JK dan saat ini sedang menjalani perawatan rutin di fasilitas pelayanan kesehatan, difasilitasi untuk mendapatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan melalui skema reaktivasi PBI JK," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam SE itu, Rabu (11/2/2026).

    Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta proaktif membantu proses administrasi. Rumah sakit, puskesmas, maupun klinik diwajibkan menerbitkan surat keterangan rawat bagi pasien PBI JK.

    Surat keterangan ini sebagai syarat pengajuan reaktivasi ke Dinas Sosial. Langkah ini diharapkan mempercepat proses dan mencegah terputusnya layanan kesehatan.

    "Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus mengeluarkan Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Rawat bagi pasien peserta PBI JK yang rutin kontrol berobat, sebagai persyaratan reaktivasi ke Dinas Sosial," jelas Dedi.

    Skema Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Pemprov juga memberikan perhatian khusus pada daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Untuk kabupaten/kota dengan kategori ini, peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak harus segera diverifikasi dan divalidasi datanya.

    Setelah itu, proses reaktivasi dilaksanakan secara paralel. Ini penting untuk memastikan layanan kesehatan tidak terhambat.

    "Kabupaten/Kota dengan Status UHC Prioritas, peserta yang masuk dalam kriteria memerlukan pelayanan kesehatan segera, dilaksanakan proses verifikasi validasi data reaktivasi PBI JK dan secara paralel didaftarkan ke PBPU Pemda Kabupaten/Kota," ucapnya.

    Perbedaan Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Berikut adalah perbedaan mekanisme penanganan peserta BPJS PBI JK berdasarkan status UHC wilayah:

    Status UHC Wilayah Mekanisme Penanganan
    UHC Prioritas Verifikasi, validasi data, reaktivasi paralel, lalu didaftarkan ke PBPU Pemda.
    UHC Non Prioritas Didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga dengan pembiayaan Pemprov, lalu dapat didaftarkan PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria.

    Sementara itu, untuk daerah dengan status UHC Non Prioritas, mekanismenya sedikit berbeda. Peserta akan didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga.

    Ini melalui skema pembiayaan yang diatur Pemprov Jawa Barat. Setelah itu, mereka dapat didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

    "Hal-hal lain yang tidak tertuang dalam surat edaran ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Dedi.

  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi warganya tetap berlaku.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali jika memenuhi kriteria tertentu.

    Aras mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan data peserta PBI JK tepat sasaran. “Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” kata Aras, pada Rabu (11/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali PBI JK

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan agar dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka:

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
    • Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

    “Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri,” ujarnya.

    Pendaftaran PBPU mandiri bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 2.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan. Ini untuk mengantisipasi jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Untuk peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! akan terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, ada petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) khusus di rumah sakit untuk melayani kebutuhan pasien.

    “Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien,” jelasnya.

    Penjelasan Dinkes Surabaya

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menambahkan bahwa penonaktifan PBI JK bertujuan untuk pembaruan data Kemensos. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria.

    “Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah,” kata Nanik.

    Nanik menjelaskan bahwa warga yang dinonaktifkan datanya masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya yang memenuhi kriteria.

    Berikut adalah contoh kategori Desil:

    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    “Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” pungkasnya.

    Penonaktifan PBI JK ini, seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan kepesertaan PBI JK tetap valid.

  • Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sebanyak 1.824 orang berkategori kaya masih menerima PBI JK.

    Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Adanya orang kaya yang masuk PBI JK berdampak pada kuota bantuan. Kuota PBI JK sekitar 96,8 juta, namun sebagian terisi oleh mereka yang mampu.

    "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta," sambungnya.

    Pemerintah memutuskan untuk merekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan. Proses ini menyasar 11 juta data peserta yang berubah status dari PBI menjadi non-PBI.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa rekonsiliasi akan melibatkan sejumlah lembaga. Di antaranya BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah.

    "Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana, karena pasti ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ujarnya.

    Penataan data ini tidak akan mengganggu layanan pasien. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit katastropik atau kondisi kritis.

    Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Ini memungkinkan posisi PBI JK diisi oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Berikut rincian jumlah peserta yang disorot oleh Kementerian Kesehatan:

    Kategori Jumlah Peserta Keterangan
    PBI JK Desil 10 1.824 Kategori orang kaya yang masih menerima bantuan
    Berpindah Status 11 juta Dari PBI menjadi non-PBI
    Total Kuota PBI JK 96,8 juta Estimasi jumlah kuota keseluruhan

    Proses ini akan ditinjau dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda. Mereka akan mengedukasi peserta desil 10 untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.

    "Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.' Kan Rp 42.000 ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'," ungkapnya.

    Penataan ini dilakukan agar kursi kepesertaan PBI JK dapat diisi oleh mereka yang lebih berhak. Dengan begitu, bantuan pemerintah akan lebih efektif dan merata.

    "Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.

  • Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Kemenkes Jamin Biaya 120 Ribu Pasien Katastropik PBI JK, RS Tak Perlu Khawatir di Senayan

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh rumah sakit tidak perlu ragu melayani pasien penyakit kronis atau katastropik. Terutama bagi mereka yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sedang dalam proses reaktivasi.

    Budi memastikan pemerintah akan menanggung penuh biaya layanan kesehatan bagi pasien tersebut. Jaminan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

    Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Budi menjelaskan bahwa sebanyak 120.000 pasien katastropik akan direaktivasi status PBI JK-nya.

    "120.000 pasien-pasien katastropik ini sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial," kata Budi.

    Dengan demikian, kata Budi, mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan. Pasien dapat menerima layanan, dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah.

    Budi juga menyebut sudah ada surat edaran (SE) kepada seluruh rumah sakit. Surat edaran ini untuk memastikan pelayanan tetap diberikan.

    "Hari ini, kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit, bahwa untuk layanan-layanan katastropik yang BPJS keluarkan 120.000, bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani," ujarnya.

    Budi berharap Kementerian Sosial segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait reaktivasi ini. Ia telah meminta Sekjennya untuk berkoordinasi dengan Kemensos.

    "Jadi kita keluarkan suratnya hari ini, sekarang saya pribadi akan, sudah minta Pak Sekjen saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga SK Kemensos," sambungnya.

    Iuran PBI JK bagi pasien tersebut akan dibayarkan melalui Kementerian Sosial. Hal ini menegaskan kembali agar fasilitas kesehatan tidak menunda atau menghentikan layanan.

    "Rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya, karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial," tuturnya.

    Berikut ringkasan poin penting terkait kebijakan PBI JK:

    Poin Kebijakan Keterangan
    Jumlah Pasien 120.000 pasien katastropik
    Status Kepesertaan PBI JK dalam proses reaktivasi
    Penjamin Biaya Pemerintah (melalui Kementerian Sosial)
    Tujuan Memastikan akses layanan kesehatan
    Tindakan Kemenkes Mengeluarkan surat edaran ke rumah sakit
    Harapan Menkes Kemensos segera mengeluarkan SK reaktivasi
  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.