Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS.
Sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terkena dampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Pramono Anung menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh berkurang, meskipun status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan. Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda.
Skema tersebut merupakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema ini, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.
“Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.
“Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.
Gubernur memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin. Ini termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.
“Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.
Layanan Darurat dan Non-Darurat
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.
“Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.
Sementara itu, untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial. Hal ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan.
Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang untuk diaktifkan kembali. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial.
Detail Layanan Kesehatan Terjamin
Berikut adalah beberapa layanan kesehatan yang tetap dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta:
表的td>
| Jenis Layanan | Keterangan |
|---|---|
| Rawat Inap | Seluruh biaya rawat inap akan ditanggung. |
| Cuci Darah | Tindakan medis rutin bagi pasien gagal ginjal. |
| Operasi Katarak | Tindakan operasi untuk mengatasi masalah penglihatan. |
| Penyakit Berat | Penanganan dan perawatan untuk penyakit serius. |
| Tindakan Medis Rutin | Berbagai tindakan medis yang diperlukan secara berkala. |








