Tag: pbi jk

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS.

    Sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terkena dampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono Anung menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh berkurang, meskipun status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan. Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda.

    Skema tersebut merupakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema ini, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

    “Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.

    “Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.

    Gubernur memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin. Ini termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.

    “Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.

    Layanan Darurat dan Non-Darurat

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.

    “Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.

    Sementara itu, untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial. Hal ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan.

    Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang untuk diaktifkan kembali. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial.

    Detail Layanan Kesehatan Terjamin

    Berikut adalah beberapa layanan kesehatan yang tetap dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta:

    表的td>

    Jenis Layanan Keterangan
    Rawat Inap Seluruh biaya rawat inap akan ditanggung.
    Cuci Darah Tindakan medis rutin bagi pasien gagal ginjal.
    Operasi Katarak Tindakan operasi untuk mengatasi masalah penglihatan.
    Penyakit Berat Penanganan dan perawatan untuk penyakit serius.
    Tindakan Medis Rutin Berbagai tindakan medis yang diperlukan secara berkala.
  • Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketersediaan anggaran memadai untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program vital ini.

    Total anggaran yang dialokasikan untuk iuran PBI JK tahun 2026 mencapai Rp 56,464 triliun. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Dana ini sudah siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana ini masih dalam status diblokir, menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    “Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur Purbaya, Senin (9/2/2026).

    Dana Cadangan dan Kepastian Pembayaran

    Selain alokasi tersebut, Purbaya menambahkan, pihaknya mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini juga menanti dasar kebijakan lebih lanjut.

    “Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” ujar Purbaya.

    Purbaya membantah isu pencairan PBI JKN tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah sangat kuat dan mampu mendukung program ini.

    Tabel Alokasi Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026

    Deskripsi Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status
    Anggaran PBI JK dalam DIPA Kemenkes 46,464 Siap Digunakan
    Anggaran Cadangan dalam DIPA Kemenkes 10,000 Diblokir (Menunggu Kebijakan)
    Anggaran Cadangan dalam Pos BUN 10,000 Menunggu Kebijakan
    Total Alokasi 66,464

    Menteri Keuangan menepis klaim Menteri Kesehatan terkait keterlambatan dana. Purbaya menegaskan tidak ada masalah dengan ketersediaan kas negara.

    “Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.

  • Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Jaminan ini diberikan meski ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada tahun 2026.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan adalah prioritas. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

    Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.623.753 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan pada 2026. Jumlah ini dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah.

    Penonaktifan ini berdampak pada pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia. Kelangsungan pengobatan mereka harus dipastikan secara berkelanjutan.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," ujar Yunita dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Langkah Antisipasi dan Koordinasi Lintas Sektor

    Untuk mengantisipasi dampak penonaktifan, Pemprov Jawa Tengah menghimbau Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah. Mereka diminta memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas kesehatan.

    Koordinasi ini bertujuan menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Terutama pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, dan penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi.

    Selain itu, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah diharapkan menghimbau seluruh BPJS cabang. Tujuannya agar jaminan pembiayaan layanan bagi pasien tetap berjalan sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

    Berikut rincian data peserta PBI JK Jawa Tengah:

    Deskripsi Jumlah Jiwa
    Total Peserta PBI JK 14.299.031
    Peserta Dinonaktifkan (2026) 1.623.753
    Peserta Terdampak Penyakit Kronis (Termasuk hemodialisa, kemoterapi, thalasemia)

    "Pemprov Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi kepesertaan," tandasnya.

  • Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS lebih dari sekadar urusan teknis. Menurutnya, data negara ini bersinggungan langsung dengan nasib dan nyawa jutaan rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke menyoroti dampak besar data tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

    "Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.

    Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.

    Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data kemiskinan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan validitas data kemiskinan jika jumlah penerima PBI JK mencapai 143,98 juta jiwa.

    "Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.

    Selain itu, Rieke meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Ia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.

    "Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.

    Perlunya Pembenahan Ekosistem Data Nasional

    Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.

    "Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.

    Tuntutan Pengaktifan Kembali PBI JK

    Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. Menurutnya, anggaran untuk ini telah tersedia.

    "Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.

    Marwan juga menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Kriteria penerima, menurutnya, tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.

    "Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.

    Pembedaan Bantuan Sosial dan Kesehatan

    Marwan menjelaskan, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat. Istilah ini merujuk pada mereka yang tidak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    Namun, Marwan menekankan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya pembedaan yang jelas antara kedua jenis bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta PBI JK dengan perkiraan penduduk Indonesia:

    Deskripsi Jumlah (Juta Jiwa)
    Total Penduduk Indonesia 287
    Peserta PBI JK (Ditanggung APBN/APBD) 143
    Persentase Penerima PBI JK dari Total Penduduk 50,31%

    "Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.

  • Mensos Gus Ipul Ungkap Perbedaan Data PBI JK Nonaktif Pasien Kronis dengan Kemenkes di Senayan

    Mensos Gus Ipul Ungkap Perbedaan Data PBI JK Nonaktif Pasien Kronis dengan Kemenkes di Senayan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan adanya perbedaan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan nonaktif yang mengidap penyakit kronis. Perbedaan data ini terjadi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Gus Ipul menjelaskan, perbedaan data tersebut muncul setelah Kemensos melakukan validasi ulang. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan data dari Kemenkes, tercatat sebanyak 120.472 peserta PBI JK yang dinonaktifkan merupakan pasien penyakit kronis. Namun, data Kemensos menunjukkan angka yang lebih rendah.

    Menurut data Kemensos, hanya ada 106 ribu peserta PBI JK pengidap penyakit kronis yang dinonaktifkan. Selisih data ini disebabkan oleh proses penyesuaian yang dilakukan Kemensos.

    "Data kami 106 (ribu) itu adalah setelah kita sesuaikan dengan yang meninggal," ujar Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan, Kemensos telah melakukan validasi ulang secara menyeluruh terhadap data peserta PBI JK pengidap penyakit kronis. Proses ini termasuk penelusuran peserta yang telah meninggal dunia.

    "Jadi 120 (ribu) itu, kemudian kita cek ulang dan tinggal 106 (ribu) setelah kita lakukan penelusuran yang meninggal. Jadi 106 (ribu), yang dari catatan kami," ungkapnya.

    Berikut perbandingan data PBI JK nonaktif pengidap penyakit kronis:

    Sumber Data Jumlah Peserta PBI JK Nonaktif Keterangan
    Kemenkes 120.472 Pasien penyakit kronis
    Kemensos 106.000 Setelah validasi ulang, termasuk penyesuaian data meninggal

    Dinamika Data Jaminan Sosial

    Gus Ipul menambahkan, data dalam sistem jaminan sosial bersifat sangat dinamis dan krusial. Perubahan data dapat terjadi setiap hari karena berbagai peristiwa sosial di masyarakat.

    "Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ini sangat krusial," ucapnya.

    Dinamika ini membuat data jaminan sosial sangat rentan terhadap perubahan. Kesadaran akan hal ini penting untuk semua pihak.

    "Jadi mungkin data hari ini dengan data besok sudah sangat berubah. Ini yang perlu kita sadari bersama," imbuhnya.

  • Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia mengingatkan kebijakan penonaktifan agar tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan, perubahan data PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    "Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JK bisa dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    "Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," katanya.

    Menkeu Purbaya mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah.

    "Tapi jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya," katanya.

    "Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," sambung dia.

    Prinsip Penentuan Jumlah Peserta JKN

    Lebih lanjut, ia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ini dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penentuan dan pengelolaan PBI JK menurut Purbaya:

    Aspek Keterangan
    Ketepatan Sasaran Memastikan bantuan diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
    Kemudahan Akses Memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
    Keberlanjutan Program Menjaga stabilitas dan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional.
    Sosialisasi Pemberitahuan dini kepada peserta yang dinonaktifkan.

    "Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu," katanya.

    Fokus Permasalahan PBI JK Bukan Anggaran

    Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," kata Purbaya.

  • BPJS Kesehatan Siap Reaktivasi PBI JK, Ali Ghufron Tegaskan Syarat Ini di Senayan

    BPJS Kesehatan Siap Reaktivasi PBI JK, Ali Ghufron Tegaskan Syarat Ini di Senayan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kesiapan untuk mereaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ali menegaskan bahwa proses ini tidak akan menghadapi kendala berarti selama dasar hukumnya jelas.

    Pernyataan ini disampaikan Ali dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik.

    Tugas utamanya adalah menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, bukan sebagai entitas pencari keuntungan. Kedudukan BPJS Kesehatan berada langsung di bawah Presiden.

    "Kedudukannya ini langsung di bawah Presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga," kata Ali.

    Ali juga menyoroti persepsi keliru masyarakat mengenai biaya kesehatan. Banyak yang menganggap layanan kesehatan murah atau bahkan gratis.

    Padahal, menurutnya, biaya kesehatan sebenarnya cukup mahal.

    "Yang sering salah persepsi, dikira kesehatan itu murah, gratis. Padahal kesehatan itu mahal. Cuma ada yang bayarin, begitu," katanya.

    Kuota nasional PBI tetap mengacu pada batas maksimal 96,8 juta jiwa sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2025, sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan berdasarkan pemutakhiran data.

    Ali menjelaskan, persoalan utama reaktivasi PBI JKN banyak dialami peserta dengan penyakit katastropik. Contohnya pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin.

    Secara total, jumlah peserta dengan penyakit katastropik yang terdampak penonaktifan mencapai 120.472 orang.

    Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi menjadi pasif dan aktif. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dengan mudah.

    Pengecekan bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui platform non-tatap muka.

    Syarat Reaktivasi Peserta PBI JKN

    Ali menegaskan, proses reaktivasi peserta PBI JKN pada prinsipnya tidak sulit. Ini bisa terjadi jika surat keputusan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar hukum telah jelas.

    Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap peserta yang membutuhkan dapat kembali aktif.

    Berikut adalah rincian data peserta yang terdampak penonaktifan:

    Kategori Peserta Jumlah Terdampak Keterangan
    Peserta PBI dinonaktifkan (2025) 11 Juta jiwa Berdasarkan pemutakhiran data
    Peserta penyakit katastropik terdampak 120.472 orang Termasuk pasien gagal ginjal
    Peserta rencana direaktivasi 408 orang Sudah pernah direaktivasi, belum di-update dua kali

    "Sehingga sebetulnya tidak terlalu sulit dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensos-nya jelas, kita ngikutin," ujarnya.

    "Secara umum tidak ada kendala yang bermakna, ya. Kecuali tadi yang 408 peserta yang rencana direaktivasi dengan status sudah pernah direaktivasi dan belum di-update dalam dua kali pemutakhiran data DTSN tadi," imbuh dia.

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    DPR dan Pemerintah Sepakati Pembayaran PBI JK BPJS Tiga Bulan Ke Depan di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mencapai kesepakatan krusial terkait perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembayaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS oleh pemerintah untuk tiga bulan ke depan.

    Rapat penting ini diselenggarakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    Ia didampingi oleh dua pimpinan DPR lainnya, yaitu Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Diskusi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam.

    Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat meliputi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Turut hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.

    DPR dan pemerintah menyepakati lima poin penting dalam perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.

    “DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco membacakan kesimpulan rapat.

    Pemerintah dan DPR juga bersepakat untuk melakukan pengecekan Desil menggunakan data pembanding terbaru. Selain itu, optimalisasi anggaran APBN yang telah dialokasikan dengan data akurat juga menjadi poin penting.

    No. Poin Kesepakatan Penanggung Jawab
    1. Pembayaran PBI JK BPJS oleh pemerintah selama 3 bulan ke depan Pemerintah
    2. Pengecekan dan pemutakhiran Desil dengan data pembanding terbaru Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan
    3. Optimalisasi anggaran APBN secara tepat sasaran dan akurat DPR, Pemerintah
    4. Sosialisasi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda BPJS Kesehatan
    5. Perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan menuju satu data tunggal DPR, Pemerintah

    “Kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” ujar Dasco.

    Ia melanjutkan, “Ketiga, DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat.”

    Sosialisasi dan Perbaikan Tata Kelola

    Rapat juga menyepakati peran aktif BPJS Kesehatan dalam melakukan sosialisasi. Ini terkait penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda.

    “Keempat, DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda,” kata Dasco.

    Terakhir, kesepakatan juga meliputi perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai satu data tunggal yang lebih akurat dan efisien.

    “Kelima, DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal,” imbuh Ketua Harian Gerindra itu.

  • Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK Secara Online Melalui Aplikasi dan WhatsApp

    Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK Secara Online Melalui Aplikasi dan WhatsApp

    Banyak masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengeluhkan penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan menyusul pembaruan data yang dilakukan per 1 Februari 2026.

    Status kepesertaan yang aktif menjadi syarat mutlak bagi masyarakat agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan tanpa terkendala biaya administrasi.

    PBI JK merupakan program bantuan iuran bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan iuran dibayar penuh oleh pemerintah.

    Metode Pengecekan Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Langkah pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah menggunakan aplikasi resmi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui platform penyedia aplikasi di ponsel pintar.

    Tahapan Panduan Penggunaan
    Registrasi Daftar menggunakan NIK KTP
    Akses Masuk Login dengan nomor akun dan password
    Navigasi Pilih Menu Lainnya lalu klik Info Peserta

    Setelah mengikuti langkah tersebut, sistem akan menampilkan data lengkap peserta beserta status kepesertaan, apakah masih dalam kondisi aktif atau sudah dinonaktifkan oleh sistem.

    Prosedur Cek Status via WhatsApp Pandawa

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan tanpa tatap muka melalui asisten personal WhatsApp bernama Pandawa untuk mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan ruang penyimpanan aplikasi.

    Masyarakat cukup menyimpan nomor Layanan Pandawa di 08118165165 dan memulai percakapan dengan mengirim pesan sapaan seperti "Hai" atau "Halo" ke nomor tersebut.

    Langkah Instruksi Chat Pandawa
    Pilih Menu Pilih Informasi kemudian Cek Status Kepesertaan
    Input Data Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan
    Hasil Sistem otomatis membalas status kepesertaan

    Pengecekan melalui WhatsApp ini sering menjadi pilihan utama karena prosesnya yang cepat dan tidak memerlukan proses pendaftaran akun yang rumit seperti pada aplikasi mobile.

    Layanan Call Center 165 dan Alternatif Lain

    Selain melalui kanal digital berbasis teks, peserta juga dapat menghubungi pusat bantuan suara melalui Call Center BPJS Kesehatan di nomor 165 dari telepon seluler.

    Peserta cukup mengikuti instruksi yang diberikan oleh operator atau memilih menu otomatis yang tersedia untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK secara langsung.

    Keberadaan berbagai kanal resmi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memastikan status jaminan kesehatan mereka tetap terjaga setelah adanya kebijakan pembaruan data pemerintah.