Tag: PBI JKN

  • Kemensos Gandeng BPS Periksa 11 Juta Penerima PBI JKN Nonaktif

    Kemensos Gandeng BPS Periksa 11 Juta Penerima PBI JKN Nonaktif

    Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemeriksaan lapangan (groundcheck) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang statusnya dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI.

    Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses ini, melibatkan SDM Kemensos selama dua bulan.

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan Kemensos meminta pendampingan BPS. Pendamping PKH akan membantu pemutakhiran data.

    “Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Gus Ipul berharap masyarakat, khususnya penerima manfaat, jujur memberikan keterangan. Hasil pemutakhiran akan diverifikasi dan divalidasi BPS.

    Data ini nantinya menjadi dasar penetapan kebijakan dan program. Proses ini krusial untuk menjaga validitas data sosial.

    Reaktivasi Prioritas Penyakit Kronis

    Sebelumnya, 106.153 penerima manfaat yang menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

    “Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

    Dasar Hukum Penetapan PBI-JKN

    Gus Ipul menegaskan penetapan PBI-JKN mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026. PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 – 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

    Dukungan Penuh dari BPS

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan kesiapan jajarannya. BPS akan mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

    “Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

    Untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi.

    “Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

    Sisa penerima ditargetkan rampung dalam dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data DTSEN versi terbaru tahun 2026.

    Estimasi Jadwal Groundcheck PBI JKN
    Kelompok Penerima Jumlah Target Penyelesaian Kolaborator
    Penyakit Kronis/Katastropik 106.153 Sebelum Lebaran BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik
    Sisa Penerima Dinonaktifkan +/- 11 Juta Dua Bulan (April 2026) BPS, Kemensos, Pendamping PKH, Mitra Statistik

    Amalia menegaskan BPS terus berkolaborasi dengan Kemensos. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN agar semakin akurat.

    “Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

    Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi. Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Kementerian Andy Kurniawan serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto turut hadir.

  • 5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    Jembrana, Bali, menghadapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 5.000 warga kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana memastikan masyarakat tidak perlu panik dan layanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, mengakui penonaktifan ini berpotensi menambah beban anggaran daerah. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang status kepesertaannya dinonaktifkan.

    Pemerintah daerah tengah berupaya melakukan reaktivasi kepesertaan ke pemerintah pusat. Proses ini tidak mudah, dihadapkan pada keterbatasan waktu dan jumlah operator. Oka Parwata mengungkapkan, upaya reaktivasi hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulan dengan satu operator.

    “Antisipasi tentunya masyarakat yang nonaktif dan memiliki penyakit kronis tentunya kita jamin, apalagi adanya surat dari Kemenkes. Kita punya waktu tiga bulan untuk reaktivasi,” ungkap Oka Parwata, Kamis (12/2/2026).

    Oka Parwata berharap pemerintah pusat dapat mempermudah proses reaktivasi kepesertaan PBI. Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi tantangan utama bagi Pemkab Jembrana.

    “Kendala reaktivasi kami mohon untuk pusat agar lebih dipermudah prosesnya karena waktu yang sangat terbatas, karena setiap bulan dari tanggal 1-10 saja dan hanya ada satu operator yang bisa melakukan proses,” ujar Oka.

    Apabila upaya reaktivasi ke pusat tidak membuahkan hasil, Pemkab Jembrana siap menanggung pembiayaan peserta yang dinonaktifkan melalui PBI daerah.

    “Kalau reaktivasi (pusat) tidak bisa dilakukan, maka akan kami cover melalui PBI daerah,” tegas Oka.

    Perlindungan Pasien dengan Surat Edaran Kemenkes

    Langkah perlindungan bagi peserta PBI yang dinonaktifkan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/539/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 ini melarang pimpinan rumah sakit menolak pasien yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan sementara, selama terdapat indikasi medis.

    Larangan penolakan ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif. Oka Parwata memastikan bahwa layanan kesehatan rutin, seperti cuci darah, tetap akan diberikan.

    “Pasien cuci darah, misalnya, tetap dilayani. Kemungkinan masyarakat tidak mendapatkan layanan itu sangat kecil,” imbuh Oka.

    Cakupan Universal Health Coverage Jembrana

    Kabupaten Jembrana telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sekitar 98 persen dari total penduduk 330.000 jiwa. Status UHC ini mempermudah proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

    “Karena kita UHC, kalaupun masih ada warga yang belum tercover, itu bisa diaktivasi dalam waktu 1×24 jam,” jelas Oka.

    Peta Kepesertaan BPJS Kesehatan Jembrana

    Berikut adalah rincian peta kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Dinas Kesos:

    Kategori Kepesertaan Jumlah Jiwa (sekitar) Keterangan
    DTKS/Desil 90.000
    PBI APBN 60.000 Termasuk 5.000 peserta yang dinonaktifkan
    PBI APBD 155.000
    Total Penduduk 330.000

    Dinas Kesos Jembrana telah menyurati seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Jembrana. Tujuannya adalah memastikan pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat yang kepesertaan PBI-nya bermasalah.

    “Kami menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Oka.

  • DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut baik Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait larangan rumah sakit menolak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). SE ini khusus ditujukan bagi pasien PBI JK yang dinonaktifkan pengidap penyakit katastropik.

    Yahya Zaini menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Rumah Sakit, fasilitas layanan kesehatan tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun. Prioritas utama adalah aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien.

    Penegasan larangan penolakan pasien sangat penting, menurut Yahya. Dia mendesak seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi SE tersebut agar tidak ada lagi pasien yang terlantar.

    “Saya menyambut baik dan mendukung SE Menkes yang melarang RS menolak pasien. Sesuai aturan UU RS tidak boleh menolak pasien. Aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien harus diutamakan, daripada persoalan adiministratif,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yahya juga meminta Kemenkes untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang tidak patuh. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi.

    “Saya mendesak semua RS untuk mematuhi SE Menkes tersebut, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Sehingga tidak ada lagi pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan,” ujarnya.

    “Jika ada RS yang tidak patuh terhadap SE tersebut saya minta untuk diberikan sanksi, mulai sanksi administratif, pemberhentian kerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai pemberhentian beroperasi,” ujarnya.

    Sorotan Diskriminasi Pasien BPJS

    Selain itu, Yahya menyoroti praktik diskriminasi yang sering dialami pasien BPJS Kesehatan di lapangan. Dia menyebut perlakuan tidak adil masih kerap terjadi.

    Terkadang, pasien BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan, ada kasus pasien yang baru tiga hari menginap di rumah sakit sudah diminta pulang, meskipun belum sembuh total.

    Pihak Terlibat Peran/Tanggung Jawab
    Kemenkes Penerbit SE, Pengawas Pelaksanaan
    DPR (Komisi IX) Pengawas Kebijakan, Pendukung SE
    Rumah Sakit (Pemerintah/Swasta) Pelaksana SE, Penyedia Layanan
    BPJS Kesehatan Peserta, Sosialisasi SE

    “Praktik di lapangan sering terjadi pasien BPJS Kesehatan selalu mendapat perlakukan yang diskriminatif. Terkadang tidak mendapat perlakuan yang baik. Bahkan sering juga ada kasus baru 3 hari menginap di RS sembuh tidak sembuh sudah disuruh pulang,” tuturnya.

    Yahya juga meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta mensosialisasikan SE Kemenkes ini. Hal ini penting agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak rumah sakit.

    “Terakhir, saya minta pihak BPJS Kesehatan ikut mensosialisasikan SE Menkes tersebut supaya efektif dilaksanakan oleh pihak RS,” imbuh dia.

    Penegasan Kemenkes: Keselamatan Pasien Prioritas

    Sebelumnya, Kemenkes telah menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara. Termasuk di dalamnya adalah peserta PBI Jaminan Kesehatan.

    Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026, yang ditetapkan pada Rabu (11/02/2026). Kebijakan ini memastikan bahwa masalah administratif kepesertaan tidak akan menghambat pelayanan medis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

    “Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar, dikutip Kamis (12/2).

  • Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Sejumlah warga Kota Mataram mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram pada Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari penjelasan dan solusi atas layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif.

    Sejak pagi, warga berdatangan karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak lagi dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

    Yuli, salah satu warga yang mengadu, mengungkapkan kekecewaannya. Orang tuanya tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan karena status PBI JKN mendadak nonaktif. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan layanan kesehatan umum.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata Yuli.

    Ia harus membayar biaya pengobatan secara pribadi, yang menurutnya cukup memberatkan. Adik Yuli menanggung biaya sebesar Rp 300 ribu, belum termasuk biaya rawat inap.

    “Akhirnya bayar umum. Adik saya yang bayarin kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inap,” terangnya.

    Yuli berharap status BPJS PBI keluarganya dapat segera aktif kembali. Terutama karena sang ayah harus rutin kontrol kesehatan.

    “Makanya saya datang ke Dinsos, apa sih sebenarnya, alasan BPJS PBI kami nonaktif. Semoga bisa aktif lagi. Soalnya bapak saya harus kontrol, kami nggak punya pegangan uang. Biasanya pakai BPJS, tapi tiba-tiba pakai umum, kan tambah berat dan kepikiran jadinya,” sambungnya.

    Penyebab Penonaktifan PBI JKN

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Mataram, Muhamad Zubaidi, memberikan penjelasan. Penonaktifan PBI JKN dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan status warga dari desil 1-5 menjadi desil 6.

    Selain itu, ada juga warga yang terindikasi menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan. Perubahan data administrasi kependudukan juga menjadi penyebab lainnya.

    “Terindikasi judol, jadi nonaktif. Ada juga yang dinonaktifkan karena secara adminduk pindah wilayah, sehingga datanya menjadi tidak padan lagi,” kata Zubaidi saat dikonfirmasi di ruangannya.

    Zubaidi menambahkan, warga terdampak masih bisa mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI. Namun, proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

    “Namun untuk proses reaktivasi memakan waktu hingga enam bulan lamanya. Kalau gawat darurat bisa langsung aktif,” ucapnya.

    Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penonaktifan PBI JKN:

    Faktor Penyebab Keterangan
    Perubahan Desil Status warga berubah dari desil 1-5 ke desil 6.
    Indikasi Penyalahgunaan Bansos Penggunaan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan.
    Perubahan Adminduk Pindah wilayah atau data kependudukan tidak padan.
  • Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemprov Bali Minta Pemkab/Kota Percepat Reaktivasi PBI-JKN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendesak pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Permintaan ini agar masyarakat miskin dan rentan miskin tetap terjamin akses kesehatannya.

    Permintaan tersebut disampaikan melalui surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra. Edaran itu menekankan pentingnya reaktivasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

    Peserta yang dapat diusulkan reaktivasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yaitu telah masuk daftar penonaktifan kepesertaan per Mei 2025.

    Selain itu, peserta harus tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Kondisi kesehatan berupa penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis juga menjadi pertimbangan penting.

    Tidak Ada Penolakan Pasien di Rumah Sakit Bali

    Kepala Dinas Kesehatan Bali I Nyoman Gede Anom memastikan tidak ada penolakan terhadap peserta PBI-JKN di rumah sakit Bali. Pasien tetap dapat memperoleh penanganan medis.

    Penanganan medis ini tetap diberikan meski proses aktivasi ulang BPJS PBI-JKN masih berjalan. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit.

    "Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit agar tidak ada penolakan pasien," kata Anom, Selasa (10/2/2026).

    Anom menambahkan, proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JKN sudah berjalan. Proses tersebut melalui Dinas Sosial provinsi serta kabupaten/kota.

    Data Penonaktifan Kepesertaan PBI-JKN

    Pada periode Mei hingga Juni 2025, tercatat 39.882 orang kepesertaannya dihapus. Sebagian besar penghapusan berasal dari dua kabupaten.

    Rata-rata penghapusan kepesertaan berasal dari Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Berikut adalah data penonaktifan kepesertaan PBI-JKN per Kabupaten:

    Kabupaten Jumlah Penonaktifan
    Karangasem [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Buleleng [Data tidak tersedia, asumsi sebagian besar]
    Lainnya [Sisa dari total 39.882]
    Total 39.882
  • Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah, pemilik Rumah Pejuang Kanker Ambu di Kota Bandung, mengungkapkan keresahannya. Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan mengancam kelanjutan pengobatan anak-anak pengidap kanker yang singgah di tempatnya.

    Dewi khawatir anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pengobatan krusial mereka. Satu pasien anak dilaporkan sudah terdampak langsung oleh kebijakan ini.

    Pasien bernama Afzal Atalah, bocah 3 tahun asal Garut, menjadi korban pertama. Kepesertaan BPJS-nya mendadak nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit.

    "Baru satu pasien, pas dia mau ke rumah sakit BPJS-nya nggak aktif. Jadi yang ketahuan baru satu, jangan sampai ya ada yang terdampak lagi," kata perempuan yang akrab disapa Ambu saat berbincang dengan detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Rumah Pejuang Kanker Ambu saat ini menampung 23 anak dan 8 remaja. Mereka semua tengah menjalani pengobatan kanker.

    Setiap tahun, ratusan pasien datang silih berganti. Anak-anak ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

    Mereka mendapatkan rujukan ke sejumlah rumah sakit di Bandung dan sekitarnya. Rumah sakit tersebut antara lain RSHS, Welas Asih, Cicendo, Hermina, dan Sentosa.

    Di kelima rumah sakit itu, mereka menjalani kemoterapi.

    Jenis penyakit yang ditangani di rumah singgah ini beragam, mulai dari leukemia hingga tumor. Hampir seluruh pasien bergantung pada BPJS Kesehatan skema PBI.

    Skema PBI ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Penonaktifan dikhawatirkan mengganggu pengobatan vital.

    "Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor. Rata-rata mereka semua pengobatan pakai BPJS PBI itu, makanya saya takut anak-anak ini terdampak penonaktifan ini," ucapnya.

    Jadwal Kemoterapi dan Kendala Biaya

    Ambu menegaskan, kemoterapi memiliki jadwal yang sangat ketat. Pengobatan ini tidak bisa ditunda sembarangan.

    Penundaan dapat membahayakan keselamatan pasien anak.

    "Sedangkan kemoterapi harus terus dilakukan, minimal seminggu sekali sampai 8-9 bulan, nanti ada 2-3 minggu sekali sampai 5 minggu sekali," jelasnya.

    Ambu menyoroti dampak jika pasien terpaksa beralih ke kepesertaan BPJS mandiri. Menurutnya, beban biaya bulanan akan sangat memberatkan keluarga pasien yang mayoritas tidak mampu.

    "Kalau mandiri itu kasihan ke pasien ya, harus bayar tiap bulan. Pengobatannya panjang, BPJS dibayar tiap bulan. Jadi jangan dinonaktifkan, kasihan pasien yang kemoterapi," ujarnya.

    Kondisi ini dikhawatirkan membuat keluarga pasien memilih menghentikan pengobatan. Padahal, jadwal kemoterapi sudah ditentukan dokter dan idealnya tidak boleh terlewat.

    Meski begitu, ada ruang konsultasi jika terjadi kendala dalam pengobatan.

    "Pasien itu sudah dijadwal sama dokter untuk kemoterapi, seharusnya nggak boleh lewat. Tapi kalau misal ada kendala bisa konsultasi dulu ke dokter," ujarnya.

    Permohonan kepada Pemerintah

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kanker yang ditangani di Rumah Pejuang Kanker Ambu:

    Jenis Kanker Deskripsi Singkat
    Leukemia Kanker darah yang memengaruhi sel darah putih.
    Tumor Otak Massa abnormal di otak, bisa jinak atau ganas.
    Kanker Tulang Kanker yang berasal dari sel-sel tulang.
    Limfoma Kanker yang memengaruhi sistem limfatik.
    Neuroblastoma Kanker langka pada anak yang terbentuk dari sel saraf.

    Kondisi ini membuat Ambu memohon agar pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS. Terutama bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker.

    "Kepada pemerintah, jangan dinonaktifkan. Dampaknya ke keluarga pasien, anak-anak kasihan. Mereka mohon maaf ya, orang tidak mampu, untuk obat saja banyak yang tidak dicover, ini malah dinonaktifkan, kumaha atuh pemerintah," pungkasnya.

  • Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.

    Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Periode Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Juni – Desember 2025 13,5 Juta
    Januari – Februari 2026 11,53 Juta

    Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa naik pitam menyikapi keluhan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan mendadak.

    Purbaya menekankan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN tidak berkurang. Ia menegaskan, penonaktifan seharusnya meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    Purbaya mengatakan, penonaktifan bertujuan agar program JKN lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

    Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPR RI.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menegaskan, "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin."

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Masa tenggang ini disertai sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

    Masyarakat yang dinonaktifkan seharusnya diberi tahu lebih awal. Ini agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan sebelum status kepesertaan mereka hilang.

    Sanggahan Status Kepesertaan

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan dapat menyampaikan sanggahan. Sanggahan ini bisa diajukan jika mereka merasa masih layak menjadi PBI, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan dengan hati-hati. Penentuan harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran.

    Selain itu, kemudahan akses layanan dan keberlanjutan program JKN juga harus terjaga. Semua aspek ini penting untuk memastikan program berjalan optimal.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencatat 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan. Data ini terhitung sepanjang Januari-Februari 2026.

    Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, memicu kegaduhan. Penonaktifan ini dilakukan untuk mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Berikut adalah ringkasan data penonaktifan dan reaktivasi peserta PBI JKN:

    Periode Jumlah Dinonaktifkan Jumlah Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum Tersedia

    Dari jumlah yang dinonaktifkan, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencatat penonaktifan sebanyak 11,53 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) selama Januari-Februari 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

    Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di kalangan pengguna BPJS Kesehatan. Beberapa netizen melaporkan hambatan dalam penanganan kesehatan mereka akibat status kepesertaan yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Hal ini untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

    Data yang digunakan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Data Penonaktifan Peserta PBI

    Pemerintah telah melakukan penonaktifan peserta PBI secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Dari jumlah tersebut, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai oleh pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

    Dampak dan Laporan Masyarakat

    Penonaktifan kepesertaan PBI ini sempat membuat heboh netizen. Beberapa pengguna BPJS Kesehatan mengalami hambatan dalam penanganan medis.

    Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat 160 laporan masuk. Laporan diterima dalam dua hari, Rabu (4/2) hingga Kamis (5/2).

    Pasien mengeluhkan jadwal cuci darah yang tertunda karena status kepesertaan BPJS PBI mereka. Hal ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap layanan kesehatan masyarakat.

    Statistik Penonaktifan PBI-JKN
    Periode Jumlah Dinonaktifkan Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum tersedia
  • Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penonaktifan mendadak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Purbaya menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk program JKN tidak berkurang, meskipun ada penonaktifan.

    Ia menyampaikan, penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Tujuannya agar lebih tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, Purbaya meminta pemutakhiran data yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan.

    Purbaya menekankan pentingnya sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Hal ini agar mereka tidak terkejut saat membutuhkan layanan kesehatan.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Menurut Purbaya, jika penonaktifan tersebut bertujuan mengurangi uang negara, ia akan mendukung. Namun, karena anggaran yang dikeluarkan sama, ia merasa dirugikan dengan adanya keributan.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Usulan Jangka Waktu dan Sosialisasi Penonaktifan

    Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak sebagai PBI. Ini penting untuk memastikan mereka memahami langkah selanjutnya.

    Berikut adalah rincian usulan Menkeu Purbaya terkait penonaktifan PBI JK:

    Purbaya juga meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati. Ini harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.

    Aspek Usulan Menkeu Purbaya
    Jangka Waktu Berlaku Tidak langsung dinonaktifkan, berikan waktu 2-3 bulan
    Sosialisasi Wajib dilakukan kepada peserta yang dinonaktifkan
    Sanggahan Peserta Peserta bisa mengajukan sanggahan jika merasa masih layak
    Ketepatan Sasaran Penentuan PBI JK harus hati-hati dan terukur

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Penghapusan 11 Juta Peserta PBI JK Februari 2026

    Purbaya mengungkapkan, jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Angka ini dinilai menyebabkan keributan di masyarakat.

    Menurutnya, penghapusan bisa diperkecil setiap bulannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kejutan dan gejolak sosial.

    "Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

    Ia menekankan perlunya pengendalian jumlah penonaktifan. Hal ini untuk menghindari efek kejut di tengah masyarakat, yang dapat merugikan citra pemerintah.