Tag: Pemberdayaan Perempuan

  • PNM Berangkatkan 101 Nasabah Mekaar Umrah ke Tanah Suci

    PNM Berangkatkan 101 Nasabah Mekaar Umrah ke Tanah Suci

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberangkatkan 101 nasabah PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari berbagai daerah. Keberangkatan ini merupakan bagian dari program reward umrah ke Tanah Suci.

    Program ini menjadi bentuk apresiasi PNM kepada ibu-ibu prasejahtera yang konsisten membangun usaha. Total nasabah PNM yang telah dilayani di seluruh Indonesia mencapai 22,9 juta.

    Nasabah PNM Mekaar kloter ini berasal dari Sabang hingga Merauke, masing-masing dengan kisah perjuangan mereka. Apresiasi ini bukan sekadar peristiwa sesaat, melainkan bagian dari proses pemberdayaan berkelanjutan.

    Tidak hanya nasabah, karyawan PNM juga menerima penghargaan atas peran dan pengabdian mereka. Sebelumnya, batch pertama telah memberangkatkan 212 ibu-ibu pengusaha ultra mikro ke Tanah Suci. Langkah ini menegaskan bahwa apresiasi adalah penghormatan atas proses yang dijaga bersama, bukan sekadar hasil akhir.

    Berikut adalah rincian program umrah PNM:

    Program Jumlah Peserta Keterangan
    Umrah Batch 1 212 ibu-ibu Pengusaha ultra mikro
    Umrah Batch 2 101 nasabah Nasabah PNM Mekaar
    Penerima Apresiasi Nasabah & Karyawan Penghargaan atas dedikasi

    Kisah Inspiratif Ibu Siti Jumaidah

    Salah satu penerima apresiasi adalah Ibu Siti Jumaidah, nasabah PNM Mekaar asal Lamongan. Ia memulai hidup dengan bekerja serabutan, kini berbahagia mengasuh anak dan optimistis dengan usaha sendiri.

    “Terima kasih banyak PNM, sudah menemani kisah hidup saya dari 0, mulai dari saya kerja apa saja, hingga saya bisa memomong anak. Saya sekarang bahagia sekali. Saya selalu doakan yang terbaik untuk PNM agar banyak menolong orang seperti saya,” tutur Siti Jumaidah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Pesan Hangat dari Manajemen PNM

    Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria, menyampaikan pesan hangat kepada para nasabah yang berangkat. Ia berharap perjalanan ibadah ini menjadi ruang syukur dan kekuatan baru.

    “Kami menitipkan doa dari Tanah Suci, agar langkah PNM senantiasa dijaga, diberi kelapangan, dan mampu terus menemani lebih banyak perjuangan hidup para nasabah di berbagai penjuru negeri,” pungkas Dodot Patria.

  • Megawati Tegaskan Pemberdayaan Perempuan Bukan Ancaman di Riyadh

    Megawati Tegaskan Pemberdayaan Perempuan Bukan Ancaman di Riyadh

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukan merupakan ancaman terhadap agama, budaya, maupun tradisi. Hal ini diungkapkan Megawati dalam pidato penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2/2026).

    Menurut Megawati, konsep pemberdayaan perempuan justru diajarkan oleh Islam dan telah diwariskan dalam sejarah. Ia menekankan bahwa nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, serta diwariskan oleh sejarah, terwujud dalam pemberdayaan perempuan.

    "Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah," kata Megawati, Senin (9/2/2026).

    Megawati juga menyoroti bahwa negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri. Ketua Umum PDIP itu juga menggarisbawahi pentingnya penguatan hukum dan kelembagaan pemerintahan demi mendukung pemberdayaan perempuan.

    Pemerintah Indonesia, kata Megawati, telah memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai contoh nyata. Keberadaan kementerian ini menegaskan mandat untuk memastikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

    "Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah," ujar Megawati.

    Megawati menambahkan, penguatan kelembagaan sangat penting karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan kekuatannya. Negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

    Universitas juga memiliki peran vital dalam pemberdayaan perempuan. Megawati menilai universitas dapat menjadi ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemberdayaan perempuan yang disoroti:

    Aspek Keterangan
    Hukum Diperlukan penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan.
    Kelembagaan Pentingnya institusi kuat untuk mengimplementasikan kebijakan.
    Pendidikan Universitas sebagai pusat pembentukan nilai dan kepemimpinan.
    Integrasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan harus terintegrasi dalam pembangunan nasional.

    "Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan," ujar Megawati.

    Sinergi Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan Publik

    Bagi Megawati, ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan. Pemerintahan yang kuat membutuhkan dasar intelektual yang kokoh untuk mengambil keputusan strategis.

    "Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas sosial. Di sinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya," imbuhnya.

  • Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terharu hingga menitikkan air mata saat mengenang masa kepemimpinannya di Indonesia pasca-reformasi. Pengalaman tersebut dibagikan dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Acara penganugerahan gelar berlangsung pada Senin (9/2/2026) di kampus PNU, Riyadh. Megawati menyampaikan Indonesia berada dalam transisi demokrasi yang penuh tantangan saat dirinya menjabat sebagai presiden.

    "Ketika saya menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, bangsa Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi yang sangat menentukan," kata Megawati.

    Reformasi, ujarnya, membuka ruang kebebasan namun juga menyingkap kerentanan sosial, terutama yang dialami perempuan dan anak. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah.

    Ketua Umum PDIP itu bersyukur atas kekuatan yang diberikan untuk memimpin Indonesia di masa sulit tersebut. Ia merasa terbantu untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik.

    "Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh bersikap pasif. Alhamdulillah, saya telah diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wata'alla untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu," ujar Megawati.

    Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Salah satu langkah krusial yang diambil Megawati adalah pemberdayaan kaum perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

    "Komitmen internasional ini kami dorong pelaksanaannya melalui kebijakan nasional," ujar Megawati.

    Selain itu, pengesahan undang-undang tentang perlindungan anak juga menjadi prioritas. Langkah ini menjadi fondasi penting karena kerentanan anak sering kali berhubungan langsung dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

    Landasan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

    Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini secara tegas menyatakan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan urusan privat.

    "Perkembangan hukum tersebut berlanjut hingga hari ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kesinambungan komitmen negara," sambung dia.

    Negara, menurut Megawati, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

    Tahun Undang-Undang Fokus Utama
    1984 UU No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
    2004 UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
    2022 UU No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

    Visi untuk Masa Depan Bangsa

    Di akhir pidatonya, Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Sebaliknya, hal itu merupakan implementasi nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam dan ditegaskan oleh konstitusi.

    "Negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri," kata Megawati.