Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terharu hingga menitikkan air mata saat mengenang masa kepemimpinannya di Indonesia pasca-reformasi. Pengalaman tersebut dibagikan dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.
Acara penganugerahan gelar berlangsung pada Senin (9/2/2026) di kampus PNU, Riyadh. Megawati menyampaikan Indonesia berada dalam transisi demokrasi yang penuh tantangan saat dirinya menjabat sebagai presiden.
"Ketika saya menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, bangsa Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi yang sangat menentukan," kata Megawati.
Reformasi, ujarnya, membuka ruang kebebasan namun juga menyingkap kerentanan sosial, terutama yang dialami perempuan dan anak. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Ketua Umum PDIP itu bersyukur atas kekuatan yang diberikan untuk memimpin Indonesia di masa sulit tersebut. Ia merasa terbantu untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik.
"Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh bersikap pasif. Alhamdulillah, saya telah diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wata'alla untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu," ujar Megawati.
Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Salah satu langkah krusial yang diambil Megawati adalah pemberdayaan kaum perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
"Komitmen internasional ini kami dorong pelaksanaannya melalui kebijakan nasional," ujar Megawati.
Selain itu, pengesahan undang-undang tentang perlindungan anak juga menjadi prioritas. Langkah ini menjadi fondasi penting karena kerentanan anak sering kali berhubungan langsung dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
Landasan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini secara tegas menyatakan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan urusan privat.
"Perkembangan hukum tersebut berlanjut hingga hari ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kesinambungan komitmen negara," sambung dia.
Negara, menurut Megawati, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan keadilan.
| Tahun | Undang-Undang | Fokus Utama |
|---|---|---|
| 1984 | UU No. 7 Tahun 1984 | Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) |
| 2004 | UU No. 23 Tahun 2004 | Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) |
| 2022 | UU No. 12 Tahun 2022 | Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) |
Visi untuk Masa Depan Bangsa
Di akhir pidatonya, Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Sebaliknya, hal itu merupakan implementasi nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam dan ditegaskan oleh konstitusi.
"Negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri," kata Megawati.

Leave a Reply