Tag: Pemerintah

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini terjadi setelah keduanya sempat terlibat polemik anggaran kapal yang mencuat di publik.

    Trenggono meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang dan semua pihak melanjutkan fokus bekerja. Unggahan ini diharapkan meredakan ketegangan yang sempat terjadi.

    "That's all Folks, back to work ya," tulis Trenggono dalam keterangan di akun Instagramnya, dilihat pada Rabu (11/2/2026).

    Trenggono menampilkan dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama adalah tangkapan layar berita yang menyebut Purbaya mengakui adanya kesalahan data. Foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara, menunjukkan suasana damai.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula ketika Purbaya mengungkapkan keheranannya. Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memesan kapal ke industri galangan Tanah Air.

    Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengucurkan anggaran untuk pengadaan kapal bagi KKP. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara 'Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia'.

    Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pernyataan Purbaya ini kemudian memicu respons dari Trenggono.

    Trenggono, melalui akun Instagramnya, meminta Purbaya untuk memeriksa langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut. Ia menegaskan pentingnya data yang akurat.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya

    Saat dimintai respons terkait sindiran Trenggono, Purbaya menyebut dirinya hanya mengecek ke galangan. Ia menemukan belum adanya pemesanan kapal di sana, sehingga menimbulkan kebingungan awal.

    "Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai Rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Purbaya mengakui kemungkinan data yang diterima salah. Namun, ia menekankan bahwa sebagian uang pinjaman juga harus melewati Kementerian Keuangan terlebih dahulu, sesuai prosedur yang berlaku.

    "Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," kata dia.

    Purbaya belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk pembuatan kapal tersebut. Ia menekankan pentingnya program pembuatan kapal segera dilanjutkan oleh Kementerian KKP demi kemajuan sektor kelautan.

    "Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya.

    Di kesempatan terpisah, Purbaya sudah mengecek terkait anggaran kapal tersebut dan memastikan belum ada pencairan dana. Ia menegaskan hal ini berdasarkan data terkini yang dimilikinya.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Namun, Purbaya berpendapat bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu anggaran cair. Ia percaya bahwa jika rencana sudah matang, pemesanan bisa dilakukan lebih awal.

    Berikut adalah perbandingan awal pandangan kedua menteri:

    Menteri Pernyataan Awal Tanggapan Terkini
    Sakti Wahyu Trenggono Anggaran dari pinjaman luar negeri (UK) Meminta fokus bekerja, persoalan tak diperpanjang
    Purbaya Yudhi Sadewa Heran KKP belum pesan kapal, padahal anggaran sudah dikucurkan Data bisa salah, anggaran pinjaman lewat Kemenkeu, belum ada pencairan

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu… Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Pahami Perbedaan dengan Non-PBI dan Cara Mengaktifkan

    Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan berita penonaktifan status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai perbedaan mendasar antara BPJS PBI dengan BPJS Non-PBI. Pemahaman ini krusial untuk masyarakat.

    Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan BPJS PBI khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

    Penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kini telah digantikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Syarat khusus ini menjadi salah satu perbedaan utama. BPJS PBI dan Non-PBI memiliki kriteria kepesertaan yang berbeda secara signifikan.

    Berikut adalah poin-poin utama perbedaan antara BPJS PBI dan Non-PBI yang perlu diketahui masyarakat:

    • Kepesertaan BPJS PBI diperuntukkan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
    • Peserta BPJS PBI dibebaskan dari iuran bulanan karena sudah ditanggung pemerintah.
    • Peserta BPJS PBI otomatis mendapatkan ruang rawat inap kelas III.

    Syarat Kepesertaan BPJS PBI dan Non-PBI

    Syarat kepesertaan BPJS PBI meliputi tiga poin utama. Pertama, penduduk Warga Negara Indonesia (WNI).

    Kedua, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di direktorat jenderal bidang kependudukan dan catatan sipil. Ketiga, terdaftar dalam DTKS/DTSEN.

    Di sisi lain, peserta BPJS Non-PBI diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

    Setiap jenis kepesertaan memiliki persyaratan tersendiri. Ini diatur dalam peraturan yang berlaku.

    Sebagai contoh, peserta BP antara lain terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan. Ini sesuai Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018.

    Peserta lain diperbolehkan asal mampu membayar iuran. Sementara itu, peserta PPU antara lain pejabat negara, Pegawai Sipil Negara (PNS), anggota TNI dan Polri.

    Juga termasuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarganya paling banyak 4 orang.

    Besar iuran peserta BPJS PBI adalah Rp 42 ribu per bulan. Nominal tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat.

    Otomatis, peserta BPJS PBI bebas iuran. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Lain lagi dengan peserta kategori PPU. Mereka dikenai kewajiban iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Sebanyak 4%-nya dibayarkan pemberi kerja, sedangkan sisa 1%-nya dibayar peserta.

    Berikut adalah rincian iuran bulanan untuk peserta PBPU dan BP:

    Kelas BPJS Iuran Bulanan Keterangan
    Kelas I Rp 150.000
    Kelas II Rp 100.000
    Kelas III Rp 35.000 Awalnya Rp 42.000, disubsidi pemerintah Rp 7.000

    Besar iuran peserta PBPU dan BP bergantung kelas yang dipilih. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Fasilitas Rawat Inap

    Peserta BPJS PBI mendapatkan ruang rawat inap kelas III. Sementara itu, peserta lainnya mendapat ruangan sesuai kelas yang didaftarkan.

    Setiap kelas BPJS memiliki spesifikasi ruang yang berbeda. Umumnya, kamar rawat inap kelas I berkapasitas 1-2 pasien.

    Kelas II menampung 3-5 pasien. Kelas III berisi 4-6 pasien. BPJS Kesehatan berencana mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan karakteristik sama.

    Penerapannya masih dipersiapkan pemerintah. Ini akan menyamakan fasilitas rawat inap.

    Cara Mengaktifkan Kembali Status Kepesertaan BPJS

    Menyusul polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS PBI, pihak BPJS Kesehatan menyebut peserta nonaktif dapat mengaktifkan kembali.

    Hal ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan. Solusi tersedia bagi peserta terdampak.

  • Mensos Gus Ipul Fokuskan Bansos Stimulus pada Desil 1-4 DTSEN untuk Ramadan-Idul Fitri 2026

    Mensos Gus Ipul Fokuskan Bansos Stimulus pada Desil 1-4 DTSEN untuk Ramadan-Idul Fitri 2026

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan fokus pemberian bantuan stimulus sosial (bansos) untuk masyarakat. Bantuan akan diarahkan pada desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Kebijakan ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat. Utamanya dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 mendatang.

    Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. Acara ini berlangsung di Stasiun Gambir.

    Prioritas Bantuan Sosial

    Gus Ipul menjelaskan fokus bantuan awalnya untuk desil 1 dan 2. Alokasi anggaran yang tersedia memungkinkan peningkatan hingga desil 3 dan 4.

    "Sesuai hasil rapat dengan Pak Menko, fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," ujar Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Ada dua jenis bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial.

    Jenis Bansos yang Disalurkan

    Berikut adalah tabel jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial:

    Jenis Bantuan Deskripsi Alokasi Anggaran (Rp) Penerima Manfaat
    Bansos Reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 17,5 Triliun 18 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
    Bansos Adaptif Kebencanaan Bantuan isian rumah, pemberdayaan, dan jaminan hidup Disesuaikan Korban bencana
    Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Diberikan kepada keluarga pemerlu atensi sosial Disesuaikan Keluarga pemerlu atensi sosial

    Bansos reguler meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini memiliki alokasi anggaran senilai Rp 17,5 triliun.

    Bantuan tersebut ditujukan untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, ada bansos adaptif yang terdiri dari bantuan adaptif kebencanaan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

    Bantuan kebencanaan mencakup bantuan isian rumah, pemberdayaan, dan jaminan hidup. Sementara ATENSI diberikan kepada keluarga pemerlu atensi sosial.

    Pemutakhiran Data DTSEN

    Semua bantuan sosial bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui oleh Kemensos.

    Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data agar bantuan akurat. Kemensos membuka peluang seluas-luasnya untuk pembaruan data.

    "Kami semuanya terbuka dan kami sudah siapkan prosedur. Tetapi saya harus sampaikan memang data kami belum sempurna. Maka itulah lewat, saluran-saluran yang ada kita ingin menyempurnakan data," imbuh Gus Ipul.

    Kemensos menyediakan beberapa kanal untuk pemutakhiran data. Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data di DTSEN melalui kanal tersebut.

    Kanal yang tersedia antara lain melalui jalur formal berjenjang dari RT/RW hingga kepala daerah. Aplikasi Cek Bansos dan Command Center Kemensos juga menjadi pilihan.

    Masyarakat dapat menghubungi Command Center Kemensos di nomor telepon 021-171, yang beroperasi 24 jam. Kemensos juga sedang menyiapkan kanal aduan baru berupa hotline WhatsApp.

    Dukungan Stimulus Ekonomi Lainnya

    Selain penjelasan bantuan sosial oleh Gus Ipul, pertemuan tersebut membahas fasilitas lain dari pemerintah. Tujuannya adalah mendongkrak ekonomi masyarakat pada Triwulan I.

    Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Antara lain Sekretaris Kabinet RI Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.