Tag: Pemerintahan

  • Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mempertanyakan keberadaan Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto. Pasalnya, Rowiyanto telah menghilang selama dua bulan tanpa kabar. Sakir menduga, hilangnya Rowiyanto berkaitan dengan isu tambang yang sedang memanas di daerahnya.

    DPRD sebenarnya mengundang Rowiyanto untuk audiensi dengan warga Desa Sambeng. Audiensi tersebut terkait penolakan penambangan tanah uruk, namun Rowiyanto tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi.

    "Menurut dugaan saya, ya perginya karena ada permasalahan ini (masalah tambang) aja. Menurut saya ada permasalahan ini," ujar Sakir.

    Pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memberikan atensi khusus pada Desa Sambeng. Hal ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

    "Karena itu (menghilangnya kades) juga tentunya akan mempengaruhi roda pemerintahan di tingkat Desa Sambeng terutama di dalam mengelola keuangan," jelas Sakir.

    "Kemudian, pertanggung jawaban, kemudian pelayanan kepada masyarakat kan tentunya tidak sampai terganggu masih bisa dilayani dengan baik. Tentunya, ada aturan-aturan yang mungkin Dispermades akan memberikan arahan kepada Desa Sambeng," imbuhnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo, juga menekankan pentingnya kelancaran pemerintahan. Ia meminta roda pemerintahan di Desa Sambeng tetap berjalan, serta masyarakat terlayani dengan baik.

    "Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa saudara kepala desa sudah hampir 2 bulan tidak hadir di kantor. Dan juga tidak tahu keberadaannya di mana," kata Budi.

    "Mohon khususnya terkait dengan roda pemerintahan di Desa Sambeng ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga, pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait administrasi tidak ada yang terganggu. Dalam hal ini, mungkin nanti Dispermades bisa mengambil langkah yang diperlukan," sambungnya.

    Dispermades Kabupaten Magelang terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Mereka berupaya mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

    Tanggapan Dispermades Kabupaten Magelang

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan keberadaan Kades Sambeng Rowiyanto masih misterius. Pihaknya ikut mendampingi pelayanan di Desa Sambeng.

    "Setiap saat, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, unsur pimpinan di wilayah kecamatan bersama-sama Forkopimcam. Dan kami terus mendampingi pemerintah desa dalam mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terhambat," kata Gunawan.

    "Sampai dengan saat ini pun, memang kami izin mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dari sisi perencanaan, penganggaran ada hal-hal yang sifatnya diskresi. Tapi, kita dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pemerintahan desa yang perlu diperhatikan:

    Aspek Penjelasan
    Pengelolaan Keuangan Memastikan anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
    Pertanggungjawaban Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sesuai peraturan.
    Pelayanan Masyarakat Memastikan layanan administrasi dan publik tidak terganggu.
    Koordinasi Internal Antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
    Pendampingan Eksternal Oleh Dispermades dan Forkopimcam untuk menjaga stabilitas.

    Kades Sambeng, Rowiyanto, dilaporkan menghilang pada Jumat (5/12) siang. Malam sebelumnya, Kamis (4/12), ia masih menghadiri pertemuan dengan warga yang menolak penambangan tanah uruk. Sejak Jumat (5/12) siang, keberadaan Kades Sambeng tidak diketahui hingga saat ini.

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

    Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.

    Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

    Integrasi Data Melalui SIPD

    Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.

    Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

    “Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:

    Aspek Jumlah
    Total Pemda 546
    Pemda Terapkan SIPD 524
    Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur 22

    Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    Dukungan tersebut mencakup keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan arah kebijakan Presiden. Pesan ini disampaikan Tito saat pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden. Khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

    Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kata kunci utama. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat tata kelola negara yang baik.

    “Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian

    Dalam konteks global yang kompetitif, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini meliputi pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto disebut telah banyak melahirkan program yang mengarah pada penguatan ketahanan tersebut. Kemendagri memiliki peran strategis untuk mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan.

    Seluruh jajaran diminta memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah. Termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

    “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

    Kebijakan Berorientasi Ekonomi Sosial Kerakyatan

    Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

    “Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

    Sinergi Kebijakan Daerah

    Tabel berikut menguraikan fokus utama kebijakan yang harus diselaraskan Kemendagri di daerah:

    Aspek Kebijakan Target Utama Peran Kemendagri
    Ekonomi Sosial Kerakyatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat, intervensi pasar Memastikan program prorakyat di daerah
    Ketahanan Nasional Pangan, energi, ekonomi Mengawal daerah agar sejalan dengan arah pusat
    Self-Reliance Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri Sosialisasi dan implementasi di tingkat daerah
    Transformasi Kerja Perubahan pola pikir dan cara kerja ASN Mendorong adaptasi dan inovasi

    Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini.

    Hal ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

  • Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin penggunaan nama sponsor pada taman dan fasilitas publik di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuka partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan ruang publik.

    Pramono Anung menyampaikan kebijakan tersebut saat meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia mencontohkan perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park.

    Perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park disebut sebagai penyesuaian identitas kawasan. Nama lama dinilai terlalu berat.

    "Dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian karena namanya terlalu berat diubah menjadi Meruya Sport Park," kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan serta pengembangan fasilitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak yang berkontribusi diizinkan mencantumkan namanya pada fasilitas tersebut.

    "Jadi untuk taman-taman, ini sebagai contoh, Meruya ini kan dulunya namanya Ki Amat. Sekarang menjadi Meruya dan kenapa menjadi Meruya karena memang ini adalah nama Meruya dulu," ujar Pramono.

    "Kemudian yang kedua saya mengizinkan tempat ini juga untuk pembangunannya bisa dengan CSR atau partisipasi siapa pun. Taman Meruya Sport Park by siapalah gitu loh. Jadi ini diperbolehkan," sambungnya.

    Manfaat Pelibatan Sponsor dan Publik

    Pelibatan sponsor dan partisipasi publik dianggap penting agar pembangunan serta perawatan fasilitas umum berjalan lebih cepat. Ini juga untuk keberlanjutan tanpa hanya bergantung pada APBD.

    Berikut adalah perbandingan skema pendanaan fasilitas publik:

    Aspek APBD CSR/Partisipasi Publik
    Sumber Dana Anggaran Daerah Perusahaan/Masyarakat
    Kecepatan Pembangunan Terbatas Anggaran Potensi Lebih Cepat
    Keberlanjutan Perawatan Bergantung Anggaran Tahunan Potensi Lebih Stabil
    Keterlibatan Masyarakat Tidak Langsung Langsung

    "Jadi ini bagian bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk juga membangun Jakarta," tutur Pramono.

    Skema ini akan tetap diatur secara rinci. Pengaturan dilakukan agar tidak menghilangkan fungsi utama taman sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik bagi warga Jakarta.

  • DPR Soroti Menteri KP dan Menkeu Ribut Anggaran Kapal, Minta Fokus Bantu Presiden

    DPR Soroti Menteri KP dan Menkeu Ribut Anggaran Kapal, Minta Fokus Bantu Presiden

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PAN Ahmad Yohan angkat bicara terkait perseteruan dua menteri di media sosial. Kericuhan tersebut melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Yohan mengimbau para menteri untuk fokus membantu presiden. Ia juga meminta mereka menghindari intrik di hadapan publik yang dapat merugikan kinerja pemerintahan.

    “Para pembantu presiden harus fokus bantu presiden, jangan saling intrik,” kata Yohan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang bijak antar menteri. Yohan menyarankan agar mereka tidak saling meniadakan pandangan di hadapan masyarakat.

    Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan kesan buruk. Hal ini juga berpotensi memicu kurangnya koordinasi di dalam tubuh pemerintahan.

    “Para menteri harus lebih bijak dalam berkomunikasi, harus saling menjaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Yohan menambahkan, jika tidak, itu akan menimbulkan kesan saling tidak koordinasi. Ini bisa berujung pada kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

    Terkini, Trenggono mengunggah foto bersama Purbaya di akun Instagram-nya. Hal ini dilakukan setelah sempat terjadi perdebatan publik terkait anggaran kapal.

    Dalam unggahannya, Trenggono meminta agar persoalan tidak diperpanjang. Ia juga mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja.

    “That's all Folks, back to work ya,” tulis Trenggono dalam keterangan di akun Instagramnya, dilihat pada Rabu (11/2).

    Trenggono menampilkan dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama adalah tangkapan layar berita yang menyebut Purbaya mengakui adanya kesalahan data. Sementara itu, foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara.

    Pemicu Perseteruan Anggaran

    Persoalan antara kedua menteri ini berawal dari pernyataan Purbaya. Ia mengaku heran mengapa Kementerian KKP belum memesan kapal ke galangan Tanah Air.

    Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Pihak Tanggapan/Tindakan
    Ahmad Yohan (DPR) Minta menteri fokus, hindari intrik, jaga komunikasi.
    Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KP) Unggah foto damai, ajak kembali fokus kerja.
    Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) Sempat heran KKP belum pesan kapal padahal anggaran sudah cair.

    Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara 'Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional'. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Kehadiran beliau untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Beliau kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut meliputi banyak sub-sub pertanyaan lainnya.

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub.

    Detail Waktu Pemeriksaan

    Pemeriksaan tambahan terhadap Presiden Jokowi berlangsung cukup intensif, mencakup sejumlah pertanyaan yang mendalam. Berikut rincian singkat waktu kehadiran dan durasi pemeriksaan:

    Kegiatan Waktu
    Tiba di Mapolresta Solo 15.55 WIB
    Masuk Ruang Pemeriksaan 16.00 WIB
    Keluar dari Mapolresta Solo 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam

    Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan akan dijelaskan secara rinci oleh tim kuasa hukum Presiden Jokowi.

  • Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kesepakatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP.

    Akses audit ini mencakup seluruh lini Pemprov Jakarta, tanpa batasan apa pun.

    Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," kata Pramono.

    Pramono Anung menekankan tidak ada pembatasan bagi BPKP. BPKP dapat melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI.

    Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu masuk ke seluruh sektor yang diperlukan.

    "Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," ujarnya.

    Menurut Pramono, keterbukaan adalah bagian penting. Ini untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel.

    Pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.

    Komitmen Perbaikan Tata Kelola

    Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI.

    Pemprov DKI memberikan ruang luas untuk pengawasan. BPKP akan memfokuskan hasil pengawasan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan.

    "Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.

    BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif.

    Kerja sama ini juga diharapkan minim hambatan dan terhindar dari praktik kecurangan.

    Pengawasan ini diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

    "Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuhnya.

    Manfaat Kerja Sama Pengawasan

    Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP membawa sejumlah manfaat strategis. Ini terutama untuk peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait manfaat kerja sama ini:

    Aspek Manfaat Kerja Sama
    Pencegahan Korupsi Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, mengurangi risiko korupsi.
    Efisiensi Anggaran Memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, mencegah pemborosan.
    Transparansi Meningkatkan keterbukaan data dan proses pemerintahan kepada publik.
    Akuntabilitas Memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap setiap keputusan dan tindakan.
    Peningkatan Kualitas Layanan Menjamin program dan layanan publik berjalan efektif dan optimal.
    Dukungan Visi Kota Global Membantu tercapainya visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya melalui tata kelola yang baik.
  • Bupati Badung Wayan Adi Arnawa Rombak 150 Pejabat, Fokus Tinjau Ulang Kinerja

    Bupati Badung Wayan Adi Arnawa Rombak 150 Pejabat, Fokus Tinjau Ulang Kinerja

    Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi melantik 150 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pelantikan ini mencakup pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional, Rabu (11/2/2026).

    Dari jumlah tersebut, 13 pejabat eselon II menduduki posisi strategis. Mereka terdiri dari asisten sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, kepala badan, inspektorat, hingga staf ahli.

    Sebanyak 11 pejabat eselon II dirotasi, sementara dua kepala dinas kembali menempati posisi semula. Hal ini terjadi karena mereka telah menjabat lebih dari lima tahun tanpa perpindahan jabatan sebelumnya.

    Mutasi ini merupakan yang perdana bagi Adi Arnawa sejak menjabat pada Februari 2025. Perombakan organisasi ini bertujuan menghapus ego sektoral di antara pejabat Badung, serta meningkatkan soliditas dan sinergisitas antar perangkat daerah.

    “Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, saya melantik pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, hingga fungsional di lingkungan Pemkab Badung. Total yang dilantik sekitar 150-an orang, dengan rincian 71 pejabat fungsional dan sisanya pejabat struktural,” kata Adi Arnawa di Puspem Badung, Rabu (11/2/2026).

    Adi Arnawa menekankan pentingnya membangun sistem karier ASN yang jelas dan memotivasi. Tujuannya adalah mendorong profesionalitas dan integritas.

    “Kami mencoba agar pejabat yang dilantik ini benar-benar dilihat dari daftar urutan kepangkatan, karena ternyata ada beberapa yang 'nyungsang' atau pangkatnya lumayan tapi tidak kelihatan. Saya ingin membangun sistem agar karier ASN di Badung ini jelas dan memotivasi mereka untuk mendorong profesionalitas serta integritas,” ujarnya.

    Perubahan paradigma birokrasi ini dinilai mendesak untuk mendukung visi pariwisata Badung yang berkualitas di tengah tantangan global. Pemkab Badung juga fokus menangani persoalan dasar seperti kemacetan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, hingga banjir.

    “Badung ini daerah internasional sehingga standar lama yang masih konvensional perlu dihilangkan demi keberlanjutan pariwisata kita ke depan. Kita harus mulai merubah paradigma reformasi birokrasi dengan mengedepankan kinerja yang profesional,” imbuh Adi Arnawa.

    Posisi yang Rotasi dan Masih Kosong

    Dua kepala dinas digeser menjadi staf ahli. I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, mantan Kepala Diskominfo, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Anak Agung Ngurah Raka Sukaeling, kini menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

    Beberapa dinas yang masih diisi pelaksana tugas antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

    Posisi strategis lainnya yang belum memiliki pejabat definitif pascarotasi meliputi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Diperpa), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal.

    Pemkab Badung berencana mengisi jabatan-jabatan kosong ini dalam waktu dekat melalui proses seleksi terbuka atau manajemen talenta. Ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan memberikan ruang bagi pejabat yang telah menjabat lebih dari tujuh tahun.

    “Secepatnya akan diisi karena rotasi Eselon II B ini memang perlu untuk penyegaran bagi yang sudah menjabat lebih dari tujuh tahun. Ada beberapa perangkat daerah yang saya lihat akan menjadi perebutan nanti, apakah lewat lelang jabatan atau manajemen talenta yang kita dorong,” pungkasnya.

    Berikut adalah daftar sebagian pejabat yang dirotasi:

    Jabatan Lama Jabatan Baru
    Kepala Diskominfo I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    Kepala Dinas Sosial Anak Agung Ngurah Raka Sukaeling Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
    Kepala Diperpa Badung I Wayan Wijana Asisten Administrasi Umum
    Kepala Dinas Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha Kepala Dinas Sosial
    Kepala Dishub AA Ngurah Rai Yuda Darma Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja
    Kepala Dinas Penanaman Modal I Made Agus Aryawan Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    Inspektur Badung Luh Suryaniti Asisten Pemerintahan dan Kesra
    Kepala Brida I Wayan Putra Yadnya Kepala BKPSDM
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gde Arjana Kepala Brida
    Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi Inspektur Badung
    Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM I Gde Surya Kurniawan Sekretaris DPRD Badung
  • PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    PKS Sarankan Menteri KKP dan Menkeu Selesaikan Beda Pendapat di Rapat Kabinet

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi perseteruan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Beda pendapat di media sosial tersebut berkaitan dengan anggaran pengadaan kapal.

    Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet. Hal ini untuk menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet ya bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

    Menurutnya, menteri-menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memiliki satu suara. Ini juga berlaku bagi Trenggono dan Purbaya.

    "Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.

    Perbedaan pandangan antarmenteri dinilai Kholid sebagai hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam pemerintahan.

    "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar Kholid.

    Sikap menteri yang menunjukkan perbedaan pandangan di publik dapat mengganggu citra dan efektivitas kerja pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah internal adalah kunci.

    Kronologi Beda Pendapat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal. Purbaya dalam sebuah video menyebut anggaran kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu mengenai informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Trenggono juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri. Proyek ini didanai melalui anggaran kredit dari pemerintah Inggris.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya heran karena KKP belum juga melakukan pemesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Berikut ringkasan perbedaan pendapat antar menteri:

    Menteri Pernyataan
    Menteri KKP (Trenggono) Anggaran kapal dari pinjaman luar negeri (UK).
    Menteri Keuangan (Purbaya) Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan.