Tag: Pemerintahan

  • Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan jajarannya untuk bekerja berbasis data akurat dan membumi pada tahun 2026. Hal ini disampaikan agar manfaat program Kemensos dapat langsung dirasakan masyarakat.

    Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut saat Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung di Hotel Fairfield Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/2).

    Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas Tahun 2026.

    Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap intervensi program Kemensos. Ia juga menyebut tahun 2025 sebagai masa penyesuaian untuk menyelaraskan program dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulailah bekerja dengan data yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua intervensi program harus berbasis data,” ujar Gus Ipul, Rabu (11/2/2026).

    Perhatian Khusus untuk 'The Invisible People'

    Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan, atau yang disebut 'the invisible people'. Gus Ipul menegaskan tugas Kemensos adalah memastikan mereka tidak terlewat.

    “Presiden memiliki atensi luar biasa kepada 'the invisible people' ini. Mereka ada di sekitar kita, tapi sering luput dari perhatian,” kata Gus Ipul.

    “Karena itu, tugas kita memastikan mereka tidak terlewat,” sambungnya.

    Tugas Kemensos memiliki dasar konstitusional kuat, yakni Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata terarah dan berkelanjutan.

    Program Sosial Harus Membumi

    Gus Ipul mengingatkan agar seluruh jajarannya tidak terjebak pada rutinitas administratif. Namun, memastikan masyarakat memahami dan merasakan manfaat program yang dijalankan. Pesan program juga harus sampai ke publik secara sederhana.

    “Kerja kita harus membumi. Bukan hanya rapi di laporan, tapi dipahami masyarakat dan dirasakan dampaknya,” kata Gus Ipul.

    Program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial Kemensos harus saling terhubung antar satuan kerja. Selain itu, disertai mitigasi risiko serta disusun dengan tahapan waktu terukur.

    Daftar Pejabat yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemensos. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan arahan Mensos Gus Ipul.

    Jabatan Nama Pejabat
    Sekretaris Jenderal Robben Rico
    Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih
    Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo
    Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin
    Inspektur Jenderal Dody Sukmono

    Selain nama-nama tersebut, hadir pula jajaran Kepala Biro (Kabiro), Staf Khusus (Stafsus), Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia.

    Menyambut 2026 dengan Semangat Baru

    Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kemensos menjaga semangat kerja dan tanggung jawab bersama. Hal ini dilakukan dalam menyongsong tahun 2026 agar lebih banyak prestasi dapat diukir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Mari kita songsong 2026 ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan semakin banyak prestasi yang bisa kita ukir, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Ipul.

  • Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan pendampingan hukum berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menjelaskan bahwa lingkup kesepakatan ini sangat luas. Ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance), yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan masalah hukum.

    Selain pendampingan hukum, perjanjian ini juga membahas penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kejari Bangli akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa antar instansi.

    Kerja sama ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bangli. Pendampingan dan pertimbangan hukum dari Kejari Bangli bertujuan mencegah potensi kerugian negara.

    “Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance),” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam keterangannya kepada detikBali, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam perjanjian kerja sama antara Pemkab dan Kejari Bangli:

    Aspek Kerja Sama Keterangan
    Pendampingan Hukum Legal assistance untuk tata kelola pemerintahan
    Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
    Pemberian Pendapat Legal opinion
    Peran Fasilitator Mediator dalam sengketa antar instansi
    Penyelamatan Aset Kekayaan dan aset negara/daerah

    Kerja sama ini bukan hanya untuk pendampingan. Pemkab Bangli juga melihat potensi penyelamatan aset daerah. Ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

    “Selain itu juga dengan adanya nota kesepakatan kejaksaan dapat membantu penyelamatan kekayaan dan aset negara atau daerah,” kata Sedana Arta.

    Komitmen Kejaksaan dalam Pencegahan Risiko

    Kepala Kejari Bangli, Yetty Herawati, menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah selalu memiliki risiko. Oleh karena itu, komitmen kejaksaan sangat penting dalam memberikan masukan objektif.

    Langkah ini diambil untuk mencegah risiko hukum yang mungkin timbul. Kejari Bangli bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Kami bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN),” kata Yetty.

    Menurut Yetty, efektivitas penanganan masalah hukum di Kabupaten Bangli sangat dibutuhkan. Penanganan hukum yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian negara dan mengoptimalkan aset daerah. Hal ini krusial untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik.

    “Sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir dan optimalisasi aset daerah dapat tercapai dengan lebih baik,” katanya.