Tag: pendidikan

  • Gubernur Khofifah Puji SMK 1 Buduran Sidoarjo Cetak Lulusan Siap Kerja

    Gubernur Khofifah Puji SMK 1 Buduran Sidoarjo Cetak Lulusan Siap Kerja

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi tinggi terhadap sistem pembelajaran di SMK Negeri 1 Buduran, Sidoarjo. Model pendidikan ini dinilai sukses mencetak lulusan yang siap kerja dan memiliki daya saing kompetitif.

    Bahkan, fenomena menarik terungkap di mana banyak siswa telah di-inden oleh perusahaan jauh sebelum mereka menyelesaikan studinya.

    Menurut Gubernur Khofifah, kunci keberhasilan lulusan SMK saat ini adalah tingkat employability mereka. Ini adalah kemampuan untuk langsung bekerja di berbagai sektor industri.

    "Punya employability itu sangat penting, artinya mereka siap bekerja di semua lini, semua sektor, dan dalam berbagai proses pembangunan," kata Khofifah, Senin (9/2/2025).

    Ia mencontohkan, di SMKN 1 Buduran, siswa menjalani satu minggu di kelas dan dua minggu praktik di lapangan. "Ini luar biasa," tambahnya kepada wartawan saat kunjungan ke lokasi.

    Khofifah menjelaskan, siswa tidak hanya menerima teori tetapi langsung melayani masyarakat sesuai jurusan. Ini mencakup tata boga yang membuka restoran dan kafe, perhotelan, tata busana, hingga kecantikan dan tata rambut.

    "Ini bukan sekadar magang di luar, tapi mereka benar-benar praktik melayani publik. Jadi rasa percaya diri mereka tumbuh karena sudah terbiasa menghadapi pelanggan langsung," jelasnya.

    Model pembelajaran ini, lanjut Khofifah, menciptakan konektivitas kuat antara sekolah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dampaknya, lulusan SMK mudah terserap dunia kerja.

    Dinas Pendidikan Jatim Soroti Adaptasi Teknologi

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menekankan serapan tenaga kerja lulusan SMK bergantung pada adaptasi sekolah. Termasuk terhadap perkembangan teknologi digital.

    "Perkembangan teknologi justru harus mendorong kita meningkatkan kompetensi siswa. Dunia perhotelan, pariwisata, kuliner, dan tata busana itu tidak pernah habis," ujar Aries.

    Ia menambahkan, pemasaran digital kini memperluas jangkauan pasar bagi produk siswa. Contohnya adalah roti dan makanan olahan tata boga yang dipasarkan online. Karya tata busana juga dijual melalui platform digital.

    "Jadi bukan hanya disiapkan untuk industri, tapi juga untuk wirausaha. Anak-anak ini diajari membuka lapangan kerja sendiri sesuai kebutuhan pasar," tambahnya.

    Serapan Lulusan SMKN 1 Buduran Tinggi

    Kepala SMKN 1 Buduran, Agustina, mengungkapkan tingkat serapan lulusan sekolahnya mencapai sekitar 97,5 persen. Sebagian besar bekerja, sementara sisanya memilih berwirausaha atau melanjutkan pendidikan.

    "Mayoritas anak-anak kami bekerja atau berwirausaha di bidang makanan, kecantikan, dan jasa lainnya. Bahkan kelas 11 pun sudah ada yang buka jasa salon panggilan dari rumah ke rumah," jelas Agustina.

    Agustina juga menyebut beberapa industri telah melakukan pemesanan tenaga kerja lebih awal. Ini terjadi setelah mereka melihat fasilitas di sekolah.

    "Beberapa industri sudah datang melihat fasilitas kami dan melakukan rekrutmen lebih awal. Jadi sebelum lulus pun, anak-anak sudah ada yang di-inden," ujarnya.

    Selain itu, sekitar 30 persen lulusan memilih melanjutkan ke perguruan tinggi. Pihak sekolah juga menyediakan aplikasi khusus untuk menghubungkan lulusan dengan dunia industri.

    "Intinya kami ingin memastikan anak-anak punya masa depan jelas, baik bekerja, berwirausaha, maupun kuliah," pungkas Agustina.

    Profil Lulusan SMKN 1 Buduran

    Kategori Persentase Contoh Bidang
    Bekerja ~67.5% Makanan, Perhotelan, Tata Busana, Kecantikan
    Berwirausaha ~30% Jasa Salon Panggilan, Produk Online
    Melanjutkan Pendidikan ~30% Perguruan Tinggi
  • Bupati Sidoarjo Hadiri Milad ke-37 Umsida, Tekankan Sinergi Pendidikan

    Bupati Sidoarjo Hadiri Milad ke-37 Umsida, Tekankan Sinergi Pendidikan

    Bupati Sidoarjo Subandi menghadiri perayaan Milad ke-37 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Umsida, Senin (9/2). Kehadirannya sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bersinergi dengan dunia pendidikan.

    Subandi menyatakan kemajuan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari peran perguruan tinggi. Institusi seperti Umsida, akan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

    Peringatan hari lahir Umsida kali ini juga bertepatan dengan pengukuhan guru besar Umsida, Prof. Dr. Sigit Hermawan. Momen ini menjadi penanda kontribusi Umsida terhadap pengembangan keilmuan.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat Milad ke-37 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga semakin maju, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan kita semua,” kata Subandi dalam sambutannya, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, Milad ke-37 Umsida bukan sekadar peringatan usia. Namun, dapat menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

    “Selama lebih dari tiga dekade, Umsida telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur,” ujarnya.

    Pengukuhan Guru Besar Umsida

    Dalam kesempatan tersebut, Subandi turut menyampaikan selamat dan apresiasi atas pengukuhan Prof. Dr. Sigit Hermawan sebagai guru besar Umsida.

    Aspek Keterangan
    Peran Perguruan Tinggi Mencetak SDM berkualitas
    Kontribusi Umsida Pembangunan SDM Sidoarjo & Jawa Timur
    Komitmen Pemkab Sidoarjo Sinergi berkelanjutan dengan pendidikan
    Harapan Bupati Umsida semakin maju, berdaya saing

    Gelar akademik tertinggi tersebut bukan hanya kebanggaan pribadi. Melainkan juga menjadi kebanggaan institusi dan masyarakat Sidoarjo secara keseluruhan.

    Subandi berharap kontribusi nyata terus diberikan oleh guru besar Umsida. Khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Kepada guru besar yang baru dikukuhkan, semoga amanah ini menjadi ladang amal dan inspirasi bagi generasi penerus,” pungkasnya.

  • Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mengambil tindakan atas kondisi jalan rusak parah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara. Jalan ini menjadi viral setelah diprotes siswa SD melalui poster bertuliskan 'Lebih Butuh Jalan daripada Makan Bergizi Gratis (MBG)'.

    Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyatakan penanganan akses vital pendidikan dan ekonomi ini akan diupayakan terealisasi tahun anggaran ini.

    Uus menjelaskan bahwa jalan yang dikeluhkan warga merupakan bagian dari Ruas Jalan Bagbagan-Mekarasih. Total panjang ruas jalan ini mencapai 23,8 kilometer berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

    Titik kerusakan yang menjadi sorotan berada di Station (Sta) 13.800 hingga Station 14.200. Fokus penanganan akan dilakukan pada segmen sepanjang 400 meter tersebut.

    "Ruas jalan tersebut berdasarkan SK Bupati memiliki panjang 23,8 kilometer. Adapun titik kerusakan yang viral dan akan kita tangani berada di Station (Sta) 13.800 sampai dengan Station 14.200," jelas Uus kepada detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Area ini memerlukan penanganan teknis khusus karena kondisi tanah yang labil dan berada di tebing.

    Rencana Teknis Perbaikan

    Dinas PU telah menyiapkan rencana teknis untuk mengatasi kerusakan ini. Langkah-langlang ini bertujuan untuk memperkuat struktur jalan dan drainase.

    "Rencana teknis penanganan untuk segmen tersebut, kita akan pasang bangunan pelengkap bronjong di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan akan dibangun pasangan batu TPT (Tembok Penahan Tanah) dan selokan tembok untuk drainasenya," papar Uus.

    Selain penguatan tebing untuk mencegah longsor susulan, perbaikan juga mencakup badan jalan dan sistem drainase. Sistem drainase yang buruk selama ini menjadi penyebab utama jalan berubah menjadi lumpur.

    "Untuk crossing saluran drainase kita pasang plat beton sebanyak 2 unit. Untuk badan jalan kita pasang konstruksi lengkap, mulai dari pondasi bawah, pondasi atas, hingga lapis permukaan yang kedap air," tambah Uus.

    Berikut rincian rencana penanganan teknis:

    Lokasi Jenis Penanganan Detail
    Sisi Kiri Bangunan Pelengkap Bronjong
    Sisi Kanan Struktur Penahan Tanah Pasangan Batu TPT (Tembok Penahan Tanah)
    Sisi Kanan Drainase Selokan Tembok
    Saluran Air Crossing 2 Unit Plat Beton
    Badan Jalan Konstruksi Pondasi Bawah, Pondasi Atas, Lapis Permukaan Kedap Air

    Anggaran dan Protes Warga

    Uus mengungkapkan, untuk merealisasikan perbaikan di titik Sta 13.800-14.200, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 700 juta. Usulan perbaikan jalan ini sebenarnya sudah masuk sejak tahun 2023.

    "Perkiraan biaya untuk segmen tersebut mencapai kurang lebih Rp 700 juta. Sebenarnya usulan sudah masuk sejak tahun 2023, hanya karena kondisi anggaran terbatas jadi belum bisa ditangani saat itu," pungkasnya.

    Sebelumnya, foto siswa SDN Sukamukti memegang poster kritik sosial viral di media sosial. Poster itu bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'.

    Poster protes tersebut juga terlihat ditancapkan warga di batang pohon jati di pinggir jalan yang rusak parah. Kerusakan jalan akibat longsor ini telah melumpuhkan aktivitas warga.

    Siswa sekolah harus bertaruh nyawa meniti jembatan bambu di atas lumpur. Bahkan, tak jarang mereka harus digendong orang tua karena kondisi jalan licin dan berbahaya.

    Petani setempat, Rahmat (39), mengaku harus berjalan kaki sejauh satu kilometer. Ia memikul karung gabah seberat 50 kilogram karena sepeda motor tidak bisa melintasi jalur ekstrem tersebut.

  • SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi Akibat Sengketa Lahan

    SMAN 13 Bandung Terancam Dieksekusi Akibat Sengketa Lahan

    Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandung menghadapi ancaman eksekusi lahan. Bangunan sekolah di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, tersebut diklaim sebagai milik ahli waris, memicu sengketa kepemilikan. Ancaman ini berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

    Upaya penyegelan sempat terjadi, namun berhasil dicegah. Pihak ahli waris berpegang pada Putusan Eksekusi PN Bandung bernomor 15/Pdt/Eks/2015/Put/PN.Bdg. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi keberlangsungan SMAN 13 Bandung.

    SMAN 13 Bandung telah berdiri sejak 1977. Sekolah ini dikenal telah melahirkan sejumlah alumni ternama di Indonesia. Salah satunya adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Jenderal Agus Subiyanto merupakan lulusan SMAN 13 Bandung, menempuh pendidikan pada 1983-1986. Ia bahkan didapuk sebagai Ketua Lintas Angkatan SMAN 13 Bandung periode 2025-2028.

    Selain Jenderal Agus, ada Dadan Hindayana yang kini menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan adalah rekan seangkatan Jenderal Agus di SMAN 13 Bandung.

    Alumni lainnya termasuk purnawirawan polisi Rudy Sufahriadi, mantan Kapolda Jawa Barat. Chaerul Rochman, seorang Profesor Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga tercatat sebagai alumni.

    Sejarah Perubahan Nama SMAN 13 Bandung

    SMAN 13 Bandung didirikan pada 24 Oktober 1977. Awalnya, sekolah ini bernama SMA Negeri Cimindi Cimahi, merupakan filial dari SMA Negeri 7 Bandung.

    Seiring perubahan administrasi wilayah, status sekolah juga berubah. Berikut adalah daftar perubahan nama SMAN 13 Bandung:

    Tahun Nama Sekolah
    1977 – 1987 SMA Negeri Cimindi Cimahi
    1987 – 1997 SMAN Cimindi Kota Bandung
    1997 – 1999 SMU Negeri 13 Kota Bandung
    2004 – Sekarang SMAN 13 Bandung

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menjelaskan klaim pihak penggugat. Mereka merasa memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung.

    "Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).

  • Siswa SD Sukamukti Sukabumi Butuh Perbaikan Jalan, Tolak Program MBG

    Siswa SD Sukamukti Sukabumi Butuh Perbaikan Jalan, Tolak Program MBG

    Sebuah foto siswa Sekolah Dasar (SD) di Sukabumi viral di media sosial. Mereka memegang poster kritik sosial bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'. Poster tersebut kini menancap di pohon jati Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi.

    Aksi ini menjadi gambaran nyata penderitaan warga. Selain itu, perjuangan siswa SDN Sukamukti dan masyarakat setempat di tengah akses jalan yang nyaris putus total akibat longsor juga menjadi sorotan.

    Pantauan di lokasi pada Selasa (10/2/2026) menunjukkan bahwa jalan kabupaten tersebut benar-benar rusak. Rombongan siswa SD harus meniti bambu darurat di atas lumpur cair yang dalam.

    Beberapa siswa tampak gemetar, sementara sepatu mereka kotor oleh tanah merah lengket. Kondisi ini membuat para orang tua khawatir.

    Rika (30), salah satu orang tua murid, siaga di ujung jalan dengan sepatu bot. Ia menunggu anaknya pulang sekolah di samping pohon tempat poster protes ditempel.

    Ia mengaku terpaksa mengantar-jemput anaknya setiap hari. Hal ini karena medan jalan terlalu berbahaya bagi anak kecil.

    "Tiap hari jemput anak ke sini. Terpaksa, karena kondisi jalannya rusak parah. Kalau enggak diantar, anak enggak bisa lewat. Kemarin juga ada anak yang jatuh terpeleset di sini karena licin," ungkap Rika, Selasa (10/2/2026).

    Jeritan Hati Warga Soal MBG

    Terkait poster viral yang menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rika menegaskan itu murni jeritan hati para ibu. Mereka putus asa karena kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki selama dua bulan.

    "Itu inisiatif warga, kreatif ibu-ibu saja. Soalnya sudah divideoin, masih saja enggak ada respons. Siapa tahu dengan begini aspirasi kami bisa sampai. Kami butuh jalan ini segera diperbaiki," tegasnya, Selasa (10/2/2026).

    Dampak Kerusakan Jalan

    Selain pendidikan, urat nadi ekonomi warga juga terganggu. Rahmat (39), seorang petani, terlihat berjalan tertatih-tatih memanggul karung gabah seberat 50 kilogram.

    Ia harus berjalan kaki sejauh satu kilometer dari sawahnya di Desa Bantargadung. Sepeda motornya tidak bisa melewati jalur tersebut.

    "Biasanya motor bisa sampai sawah, langsung angkut. Sekarang mah boro-boro, jalan kaki saja susah. Terpaksa dipikul sejauh satu kilo lebih. Tenaga habis di jalan, biaya angkut jadi mahal," keluh Rahmat, Selasa (10/2/2026).

    Dampak Kerusakan Jalan Deskripsi
    Pendidikan Siswa SD kesulitan akses, harus meniti bambu darurat.
    Ekonomi Petani kesulitan mengangkut hasil panen, biaya transportasi meningkat.
    Keamanan Anak-anak rawan terjatuh dan terpeleset.
    Aktivitas Warga Mobilitas warga terhambat, harus ditempuh dengan berjalan kaki.

    Perbaikan Tak Kunjung Datang

    Ketua RT 03/04 Kampung Babakan, Dedem, membenarkan kondisi ini berulang kali terjadi. Status jalan sebagai aset Pemerintah Daerah (Pemda) membuat pihak desa tidak bisa berbuat banyak.

    Mereka hanya bisa melakukan kerja bakti seadanya. Namun, usaha tersebut kerap sia-sia karena longsor kembali terjadi setiap musim hujan.

    "Kejadiannya tiap musim hujan pasti longsor. Habis kerja bakti, ketiban hujan, longsor lagi, timbun lagi. Ini jalan Pemda, desa enggak bisa bangun. Kasihan anak sekolah dan warga," pungkas Dedem, Selasa (10/2/2026).

  • SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    SMAN 13 Bandung Terancam Eksekusi Lahan, Ahli Waris Klaim Kepemilikan

    Bangunan SMAN 13 Bandung di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, terancam dieksekusi. Ancaman ini muncul menyusul klaim kepemilikan lahan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

    Ancaman eksekusi mencuat setelah sejumlah orang dari pihak penggugat mendatangi sekolah. Mereka memasang papan plang sengketa di depan gerbang sekolah pada Senin (9/2/2026).

    Peristiwa ini bermula pada pagi hari. Pihak ahli waris bahkan sempat berupaya menggembok gerbang SMAN 13 Bandung. Namun, upaya tersebut berhasil dicegah sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

    Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, menceritakan kejadian tersebut. Ia menerima telepon dari petugas keamanan sekolah yang melaporkan kedatangan pihak penggugat dan kuasa hukum.

    “Untuk kronologis kemarin, jam setengah enam saya ditelepon pihak keamanan sekolah, katanya sedang bersama lawyer dan pihak penggugat. Katanya sekolah akan dilakukan penggembokan,” ujar Henhen, Selasa (10/2/2026).

    Menghadapi situasi tersebut, pihak sekolah meminta kebijaksanaan agar proses belajar siswa tidak terganggu. Permintaan tersebut akhirnya diakomodasi setelah komunikasi dan negosiasi di lokasi.

    “Saya di situ meminta kebijaksanaan karena memang mendadak. Jadi saya minta agar siswa sekolah masuk saja dulu. Adapun ke depan seperti apa nanti tunggu pimpinan,” katanya.

    Situasi di sekitar sekolah sempat ramai, termasuk kawasan SPBU yang berdekatan. Negosiasi kemudian dilakukan setelah pimpinan sekolah hadir.

    “Alhamdulillah permintaan itu didengar. Memang posisinya sudah ramai, termasuk yang di sebelah SPBU juga ramai, dan begitu datang pimpinan terjadi negosiasi,” ucap Henhen.

    Klaim Kepemilikan Tanah

    Dalam pertemuan itu, pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung. Klaim ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Putusan tersebut menyatakan lahan itu milik ahli waris Nyi Mas Entjeh. Pihak penggugat mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri.

    “Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri,” kata Henhen.

    Namun, Henhen menegaskan bahwa pihak sekolah tidak melihat dokumen resmi yang ditunjukkan secara langsung. “Yang saya lihat secara berkas tidak ada, tapi mereka menunjukkan handphone, mungkin ada di situ ya,” ungkapnya.

    Tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat

    Setelah pihak penggugat meninggalkan lokasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) datang ke sekolah. Disdik Jabar memberikan penegasan terkait sengketa lahan tersebut.

    Henhen menyebut Disdik menilai objek sengketa tidak jelas. Mereka juga tidak membenarkan adanya eksekusi sepihak.

    “Setelah mereka semua pergi, datang dari pihak Disdik dan menyatakan jika objek yang dituju itu tidak jelas dan tidak boleh ada eksekusi baik pengosongan atau penyegelan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa persoalan sengketa lahan semestinya menjadi ranah pemerintah daerah. Bukan pihak sekolah sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

    “Jadi berdasarkan itu ya mungkin mengarahnya ke pemerintah daerah, bukan ke sekolah. Karena kami di sini hanya penerima manfaat,” katanya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait sengketa lahan SMAN 13 Bandung:

    Aspek Keterangan
    Pihak Penggugat Ahli waris Nyi Mas Entjeh
    Dasar Klaim Putusan PK Nomor 653 PK/Pdt.G
    Tindakan Penggugat Memasang plang sengketa, upaya penggembokan
    Tanggapan Sekolah Meminta kebijaksanaan, melakukan negosiasi
    Tanggapan Disdik Jabar Objek sengketa tidak jelas, eksekusi sepihak tidak dibenarkan

    Henhen memastikan tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar siswa. Meskipun demikian, kejadian tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.

    “Kalau dampak langsung nggak ada alhamdulillah. Yang terganggu mungkin kemarin arus lalu lintas ya. Untuk hari ini juga alhamdulillah aman lancar,” tuturnya.

    Henhen berpesan kepada siswa agar tetap tenang dan fokus belajar. “Tenang saja menyikapi ini, tetap jaga kondusifitas belajar karena kita mengejar waktu jelang Ramadan sehingga sedang padat,” pungkasnya.

  • Siswa SD Sukabumi Protes Rusaknya Jalan: Lebih Prioritaskan Perbaikan daripada Makan Gratis

    Siswa SD Sukabumi Protes Rusaknya Jalan: Lebih Prioritaskan Perbaikan daripada Makan Gratis

    Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sukabumi melancarkan aksi protes yang menyentil pemerintah. Mereka membentangkan poster berisi pesan kritis, 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!', menyoroti kondisi jalan rusak parah di wilayah mereka.

    Pesan ini merefleksikan prioritas para siswa terhadap akses jalan yang layak dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka adalah siswa Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi, yang setiap hari bertaruh nyawa melintasi jalan rusak untuk belajar.

    Pantauan detikJabar pada Selasa (10/2/2026) menunjukkan, poster protes tersebut kini tertancap di batang pohon jati pinggir jalan. Ini menjadi penanda mendesaknya kebutuhan infrastruktur di area tersebut.

    Kondisi jalan di lokasi sangat mengkhawatirkan. Jalur di tebingan tersebut nyaris putus akibat longsoran, mengubah permukaan jalan menjadi kubangan tanah merah yang lengket dan licin.

    Kondisi ini membuat jalur tersebut sulit dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga yang melintas terpaksa berjalan kaki dengan hati-hati, bahkan memanggul karung hasil bumi di pundak.

    Salah langkah sedikit saja, mereka berisiko terperosok ke jurang di sisi jalan. Kerusakan ini tak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan.

    Perjuangan Siswa dan Orang Tua

    Ustaz Syamsuloh (60), tokoh masyarakat setempat, menceritakan perjuangan berat orang tua dan siswa setiap hari. Jalan yang kini dilalui merupakan jalur baru buatan warga secara swadaya.

    Jalan utama sebelumnya sudah putus total akibat longsor. "Motor enggak bisa lewat sama sekali. Anak sekolah tiap hari digendong. Sekolah Diniyah juga digendong sama ibu atau bapaknya. Ditungguin sebentar, nanti jam 10.00 balik lagi (digendong lagi)," ujar Syamsuloh, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Syamsuloh, kondisi ini berlangsung sejak longsor besar pada Januari lalu akibat curah hujan tinggi. Jalan penghubung Kampung Babakan menuju Warungkiara via Simpenan putus.

    Warga terpaksa membuat jalan darurat seadanya. "Jalannya putus di sini. Ini buat jalan baru sebisa-bisanya warga. Harapannya ya begini, (karena) motor nggak bisa lewat," tambahnya.

    Longsor Berulang dan Harapan Warga

    Ketua RT 03/04 Kampung Babakan, Dedem, membenarkan kejadian tersebut dan lokasi pengambilan foto siswa SD protes. "Memang di sini lokasinya. Itu anak-anak sekolah yang sering lewat, karena kondisi jalannya rusak dan becek, mereka seringkali tidak bisa lewat sendiri. Akhirnya harus digendong sama ibunya," kata Dedem, Selasa (10/2/2026).

    Dedem menyebut kerusakan jalan ini akibat longsor berulang setiap musim hujan dalam dua bulan terakhir. Upaya kerja bakti warga seolah sia-sia.

    Tanah kembali menutup jalan setiap kali hujan turun. "Kejadiannya tiap musim hujan pasti longsor. Habis kerja bakti, ketiban hujan, longsor lagi, timbun lagi," ujar Dedem.

    Data Jalan Rusak di Kampung Babakan

    Lokasi Panjang Kerusakan Status Jalan Jumlah Siswa Terdampak Tujuan Utama
    Kampung Babakan, Desa Mekarjaya Sekitar 100 meter Jalan Pemerintah Daerah (Pemda) Sekitar 50 anak SD SD Sukamukti (jarak 200 meter)

    Akses jalan ini berstatus jalan pemerintah daerah (pemda) dan merupakan nadi utama bagi sekitar 50 anak sekolah menuju SD Sukamukti. Jarak sekolah hanya sekitar 200 meter.

    Warga berharap pemerintah peka terhadap sindiran halus anak-anak SD tersebut dan segera melakukan perbaikan permanen. "Ini katanya jalan pemda, jadi nggak bisa dibangun sama desa. Rusaknya sekitar 100 meter, tapi dampaknya besar," pungkas Dedem.

  • Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik insentif guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian publik. Besaran insentif sebesar Rp50 ribu rupiah memicu perbincangan.

    Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya buka suara terkait masalah ini. Mereka memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemberian insentif tersebut.

    Kabar ini mencuat setelah guru bernama Fildzah Nur Amalina mengunggah video di media sosial. Dalam video tersebut, tertulis 'Kenapa mau jadi guru padahal gajinya kecil…?'.

    Unggahan itu juga menunjukkan bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu. Bahkan, setelah potongan BPJS Kesehatan, insentif yang diterima hanya Rp15 ribu.

    Penjelasan Disdik Sumedang

    Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Disdik Sumedang segera memberikan tanggapan. Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, angkat bicara.

    Roni menjelaskan, Fildzah masuk kategori R3 sebagai P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni kepada detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Pihak Disdik tidak menampik adanya bayaran insentif Rp50 ribu untuk guru P3K paruh waktu. Namun, Roni menegaskan, angka tersebut memiliki dasar.

    Menurutnya, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata di BKN karena masa pengabdian kurang dari dua tahun.

    Kategori Guru P3K Paruh Waktu

    Berikut adalah rincian kategori guru P3K paruh waktu di Sumedang yang menjadi sorotan:

    Kategori Status BKN Masa Kerja Insentif Awal
    R3 Belum Bersertifikasi Variatif Rp250 ribu
    R4 Tidak Terdaftar Database Kurang 2 Tahun Rp50 ribu

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," kata Roni.

    Ia menambahkan, Pemda Sumedang mengakomodir honorer non-database BKN dengan syarat minimal dua tahun masa kerja. Proses ini muncul saat seleksi P3K tahap 2.

    Solusi agar TPG Tidak Hangus

    Sebelumnya, P3K paruh waktu kategori R4 tidak menerima insentif dari Pemkab Sumedang. Namun, mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp2 juta.

    Pada pertengahan 2025, muncul surat dari Kementerian Pendidikan. Surat tersebut menyatakan guru yang tidak mendapat insentif daerah akan kehilangan TPG senilai Rp2 juta.

    "Nah muncullah pada saat itu kesepakatan dari ketua korlap nya yang dari guru honorer ini sebelum adanya paruh waktu atau R4 itu, kemudian kesepakatan bersama mereka meminta kalau tidak ada honor daerah ini tidak akan cair sertifikasi gurunya terlepas berapapun," ungkap Roni.

    Untuk menghindari TPG hangus, Pemkab Sumedang berdialog dengan guru P3K paruh waktu kategori R4. Disepakati, mereka akan menerima insentif sementara sebesar Rp50 ribu.

    "Insyaallah ke depan update dari Pak Kadis menghadap ke kementerian meminta penjelasan dan bantuan-bantuan munculah seperti itu," tutur Roni.

    Peningkatan Insentif Guru P3K

    Roni menjelaskan, Disdik Sumedang berencana menggeser anggaran. Tujuannya untuk menambah insentif guru P3K paruh waktu.

    Besaran insentif akan ditingkatkan dari Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu. Ini merupakan upaya agar tidak ada lagi guru yang menerima insentif di bawah standar.

    "Ini sedang dalam upaya supaya tidak ada lagi yang dapat Rp 50 ribu, sudah berproses standar terendah itu Rp 250 ribu tidak ada yang di bawah itu. Tetap bertahap sesuai dengan kemampuan daerah," pungkasnya.

    Hingga kini, Disdik Sumedang mencatat 546 guru P3K paruh waktu masuk kategori R4.

  • ITB Buka Seleksi Siswa Unggul 2026, Kesempatan Emas Calon Mahasiswa Berprestasi

    ITB Buka Seleksi Siswa Unggul 2026, Kesempatan Emas Calon Mahasiswa Berprestasi

    Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka kembali peluang emas bagi para pelajar berprestasi melalui jalur Seleksi Siswa Unggul (SSU) ITB 2026. Jalur ini dirancang khusus untuk menarik calon mahasiswa dengan kinerja akademik cemerlang dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi.

    ITB memiliki empat jalur masuk utama. Ini termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi Siswa Unggul (SSU ITB), serta Program Internasional.

    ITB menerima pendaftaran SNBP berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan nonakademik, serta portofolio. Pendaftaran SNBP dijadwalkan pada 3 hingga 18 Februari 2026.

    Calon mahasiswa SNBT wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang ditentukan Panitia SNPMB. Jadwal pendaftaran SNBT berlangsung pada 25 Maret sampai 7 April 2026.

    UTBK akan dilaksanakan pada 21 hingga 30 April 2026. Pengumuman hasil SNBT direncanakan pada 25 Mei 2026.

    Selain jalur nasional, ITB juga menyediakan jalur mandiri. Jalur ini dahulu dikenal sebagai Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB), kini disebut SSU ITB.

    SSU ITB tersedia bagi lulusan SMA sederajat kurikulum nasional, termasuk Kurikulum Merdeka dan Internasional. Jalur ini menyediakan skema tes dan nontes.

    Berikut adalah jadwal pendaftaran dan seleksi untuk Jalur SSU ITB 2026:

    Kegiatan Tanggal (Gelombang 1) Tanggal (Gelombang 2) Tanggal (Gelombang 3) Tanggal (Tes)
    Pendaftaran 1 – 17 April 2026 28 Mei – 5 Juni 2026 28 Mei – 5 Juni 2026 4 – 29 Mei 2026
    Seleksi Portofolio SSU 20 April – 8 Mei 2026 8 – 13 Juni 2026 8 – 13 Juni 2026
    Drawing Test 4 Juni 2026
    ITB AQ Test 3 Juni 2026
    Pengumuman Hasil Seleksi 28 Mei 2026 19 Juni 2026 19 Juni 2026 19 Juni 2026
    Pendaftaran Ulang 29 Mei – 5 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026 22 – 27 Juni 2026

    Jalur Program Internasional (IUP) ITB

    Informasi jadwal pendaftaran jalur IUP 2026 belum diumumkan resmi oleh laman Admisi ITB. Namun, Direktur Pendidikan ITB, Imam Santoso, menyebutkan bahwa IUP ITB 2026 gelombang pertama akan dibuka pada 26 Januari hingga 27 Februari.

    ITB menekankan bahwa informasi lebih rinci mengenai setiap jalur masih dalam tahap persiapan. Calon mahasiswa diimbau untuk memantau informasi terbaru secara berkala di laman resmi ITB: https://admission.itb.ac.id/id/program/sarjana/seleksi-siswa-unggul-itb.

  • Guru SD Sukabumi Tersandung Dugaan Child Grooming Akibat Konten TikTok

    Guru SD Sukabumi Tersandung Dugaan Child Grooming Akibat Konten TikTok

    Bandung – Sebuah video TikTok dari akun 'Cikgu Ucan' memicu kemarahan publik. Video tersebut menampilkan seorang siswa sekolah dasar yang dijadikan objek konten dengan narasi dinilai tidak layak dan berisiko child grooming.

    Warganet mengecam konten itu melanggar etika profesi guru. Mereka mendesak Dinas Pendidikan dan kepolisian segera menyelidiki dugaan pelecehan simbolik tersebut. Keresahan ini menyebar luas di media sosial.

    Pemilik akun Cikgu Ucan adalah R (35), seorang guru SD di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Ia menjadi sorotan setelah serangkaian video aktivitas sekolahnya dianggap tidak senonoh.

    Hingga saat ini, data pribadi lengkap R masih minim. Lokasi sekolah dan alamat detail masih menunggu konfirmasi pihak berwenang. Informasi berkembang berdasarkan penelusuran warganet di media sosial.

    Kasus ini mencuat setelah R membagikan konten yang melibatkan salah satu siswi perempuan. Konten-konten ini dinilai publik sangat tidak pantas bagi seorang pendidik. Banyak pihak menyayangkan hal tersebut.

    Poin-Poin Konten Bermasalah

    Tiga poin utama menjadi sorotan tajam dalam konten-konten yang diunggah Cikgu Ucan. Ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerhati anak.

    • Pertama, keterangan foto saat pengambilan gambar ijazah siswi, R menyertakan keterangan menyinggung KUA.
    • Kedua, video perayaan ulang tahun, menunjukkan momen R menyuapi makanan kepada siswi.
    • Ketiga, unggahan berupa ungkapan rindu dianggap tidak wajar ditujukan kepada anak di bawah umur.

    Masyarakat merasa keberatan dengan pelibatan anak-anak dalam narasi dewasa di media sosial. Konten-konten bermasalah itu telah dihapus setelah dilaporkan massal ke Kemendikbudristek dan kepolisian.

    Pengakuan Cikgu Ucan dan Bantahan Child Grooming

    R mengaku mulai aktif membuat konten setelah unggahan pertamanya viral dan masuk televisi nasional. Ia awalnya merasa mendapat respons positif, namun kini dikecam publik.

    R membantah niat melakukan child grooming. Ia mengklaim video dibuat untuk mendorong siswanya yang pemalu agar lebih berani berinteraksi. Niatnya adalah memberikan dukungan.

    "Saya atas nama cikgu ucan ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi di sosial media. Apa yang saya lakukan ini terjadi karena keteledoran saya sendiri dan tidak memikirkan dampaknya akan seperti apa. Saya telah dirugikan atas kesalahan saya. Sekali lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya," tulis Cikgu Ucan di salah satu postingannya.

    Ia juga menyatakan metode pendekatan itu diterapkan kepada siswa lain, meski tidak seaktif konten viral. R menegaskan orang tua siswa yang bersangkutan mengetahui aktivitas tersebut dan telah memberikan persetujuan.

    Keresahan Publik dan Dampak Negatif

    Keresahan publik disuarakan pengguna TikTok @sadam****awiyana. Ia menyoroti salah satu unggahan yang dianggap keterlaluan. Narasi yang dipakai disebut sangat tidak pantas.

    "Hari ini foto buat ijazah dulu yak, nanti kita foto bareng di KUA ya, Una," tulisnya dari akun TikTok Cikgu Ucan.

    Akun tersebut menilai interaksi R dengan siswinya telah melebihi batas wajar. Ini terlihat dari bahasa tubuh, tatapan, dan narasi video yang terkesan mengobjektifikasi anak di bawah umur. Masyarakat diminta untuk tidak menormalisasi perilaku demikian.

    "Ini tidak lucu, ini bukan bahan bercandaan, ini adalah hal yang sangat serius sekali. Video ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak," tegas akun tersebut.

    Tabel Insiden Konten Cikgu Ucan

    Berikut adalah ringkasan beberapa insiden konten yang memicu kontroversi dari akun Cikgu Ucan:

    Konten Narasi/Aksi Kritik Publik
    Foto Ijazah Keterangan menyinggung KUA: "nanti kita foto bareng di KUA ya, Una" Tidak layak, mengarah ke narasi dewasa
    Video Ulang Tahun Menyuapi makanan kepada siswi Interaksi tidak wajar antara guru dan murid
    Ungkapan Rindu Ditujukan kepada anak di bawah umur Tidak pantas, berisiko mengarah ke child grooming

    Respons Cikgu Ucan dan Langkah Selanjutnya

    Menanggapi polemik, R mengaku sangat sedih karena dampak meluas hingga mencoreng profesi guru. Ia mengakui tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap unggahannya di media sosial.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah hukum resmi atau kepastian penyelidikan dari pihak kepolisian. Status kepegawaian R di sekolah masih menunggu keputusan dan informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan setempat.

    Kasus ini menjadi pengingat krusial mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Pengawasan ketat terhadap konten yang melibatkan anak, terutama oleh tenaga pendidik, sangat diperlukan.