Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penjualan puluhan sepeda motor ilegal yang rencananya akan dikirim ke Vietnam.
Direktorat Reserse Polda Jateng telah mengamankan 87 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kombes Muhammad Anwar Nasir, Dirreskrimum Polda Jateng, menyatakan bahwa dua tersangka, R dan S, telah ditangkap terkait kasus penadahan ini.
R dan S bekerja sama dengan AM, yang saat ini masih buron, dalam menjual motor-motor bodong dari Pekalongan ke Bandung. Selain 87 motor yang ditemukan di gudang, 150 unit motor lainnya sudah berhasil dijual.
Anwar menjelaskan, tersangka R mampu menjual dan mengirimkan sekitar 5-7 unit motor setiap bulan kepada AM. Total motor yang sudah dikirim mencapai kurang lebih 150 unit tanpa dokumen resmi. Penangkapan R dan S dilakukan di Bandung pada Jumat (30/1).
Dari hasil pengembangan, polisi menemukan 87 unit motor di sebuah gudang di Bandung yang sudah dikemas untuk didistribusikan. Rencananya, motor-motor ini akan dijual ke perorangan atau dikirim ke Timor Leste atau Vietnam.
Menurut Anwar, total kerugian akibat kasus ini diperkirakan mendekati Rp 1 miliar, mengingat variasi jenis kendaraan yang terlibat. Saat ini, tujuan utama pengiriman 87 motor tersebut adalah Vietnam.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima polisi pada Januari 2026 mengenai pengiriman motor tanpa surat-surat yang sah melalui jasa ekspedisi kereta api.
Tempat kejadian perkara berada di kantor ekspedisi Herona Express, Stasiun Kota Pekalongan, karena 87 unit motor tersebut ditemukan di tempat pengiriman ke Bandung.
R dan S telah bekerja sama dengan AM sejak tahun 2024 untuk menjual motor baru tanpa surat-surat yang sah. Mereka bertugas mencari motor baru kondisi 0 kilometer tanpa dokumen lengkap, yang diperoleh melalui modus kredit menggunakan KTP orang lain.
Dalam proses perolehan kendaraan, R dibantu oleh S melalui pembelian dari media sosial maupun perorangan di wilayah Kota Pekalongan dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti Solo, Temanggung, dan Pekalongan.
Modus yang digunakan adalah menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan kredit motor. AM sebagai pemodal utama menyalurkan dana kepada R dan S untuk membayar uang muka pembelian motor.
Jika harga motor Scoopy di pasaran sekitar Rp 27 juta dan NMAX sekitar Rp 35 juta, para penadah berhasil memperoleh motor dengan skema kredit awal yang jauh lebih murah. “Belinya resmi, tapi kredit. Scoopy itu mungkin harganya Rp 20 jutaan, belinya mungkin harga Rp 10 jutaan, kendaraan keluar, diserahkan kepada R. Kemudian nanti S yang menyerahkan ke ekspedisi untuk dikirim keluar," terangnya.
Pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan oknum leasing maupun pihak ekspedisi, karena motor dapat dikirim hanya dengan Surat Tanda Cek Kendaraan (STCK) tanpa STNK dan BPKB. "Masih kami dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari leasing maupun ekspedisi," katanya.
Atas perbuatan mereka, R dan S dijerat Pasal 591 dan Pasal 592 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
"Total kerugian kalau dihitung mungkin hampir mendekati Rp 1 miliar kali ya. Karena kendaraannya bervariasi," ucapnya.









