Tag: Penegakan Hukum

  • Viral Berujung Penutupan: TPS Ilegal Kebalen Disegel dan Dipagari

    Viral Berujung Penutupan: TPS Ilegal Kebalen Disegel dan Dipagari

    Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Kebalen, Kecamatan Babelan, yang sebelumnya viral di media sosial. Lokasi tersebut, yang berada di belakang deretan ruko dekat Taman Kebalen, kini telah disegel dan dipasangi pagar.

    Penyegelan dilakukan pada akhir Desember 2025, setelah tumpukan sampah di lokasi tersebut menjadi sorotan publik. Pemerintah daerah menilai keberadaan TPS ilegal ini melanggar aturan tata ruang dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Lokasi ini sebelumnya dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga karena lokasinya yang strategis, dekat dengan permukiman padat.

    Sebelum penutupan, TPS ilegal ini telah beroperasi selama beberapa tahun. Warga setempat mengonfirmasi bahwa lokasi tersebut telah lama digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, meskipun tidak pernah diresmikan oleh pemerintah daerah. Luas lahan yang digunakan untuk TPS ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan meter persegi, membentang di area kosong di belakang bangunan komersial hingga tepi sungai.

    Kini, pemilik lahan telah memasang pagar pembatas di area tersebut, mengakhiri aktivitas pembuangan sampah di lokasi. Dengan penutupan ini, diharapkan permasalahan sampah di wilayah Kebalen dapat teratasi dan lingkungan sekitar dapat terjaga.

  • Raja Charles III Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu Usai Penangkapan Andrew

    Raja Charles III Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu Usai Penangkapan Andrew

    Raja Charles III memberikan respons tegas atas tindakan kepolisian Inggris yang mengamankan Andrew Mountbatten-Windsor terkait dugaan pelanggaran dalam jabatan publik. Pemimpin monarki Inggris tersebut menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengusutan kasus hukum yang menjerat adiknya hingga tuntas.

    Kepastian mengenai dukungan pihak istana disampaikan langsung oleh Raja Charles III sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum tanpa memandang status sosial. Ia menegaskan bahwa otoritas yang berwenang harus melakukan investigasi secara adil dan transparan dalam menangani perkara ini.

    "Yang selanjutnya adalah proses yang lengkap, adil, dan tepat di mana masalah ini diselidiki dengan cara yang tepat dan oleh otoritas yang tepat. Dalam hal ini, mereka mendapat dukungan dan kerja sama penuh dari kami," tegas Raja Charles III dalam keterangan resminya pada Kamis (19/2/2026).

    Penangkapan Andrew berlangsung di kediaman pribadinya yang berlokasi di wilayah Norfolk, Inggris bagian timur. Berdasarkan keterangan resmi dari Kepolisian Thames Valley, tindakan hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Meski tidak menyebutkan identitas secara spesifik sesuai pedoman nasional, kepolisian mengonfirmasi telah menahan seorang pria berusia 60-an tahun dalam operasi tersebut. Selain penahanan, petugas juga melakukan serangkaian penggeledahan pada lokasi yang berkaitan dengan Andrew untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

    Raja Charles III menyatakan keprihatinannya atas kabar tersebut namun memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh demi menjaga objektivitas proses hukum. Ia memastikan bahwa prinsip kesetaraan di mata hukum harus tetap menjadi landasan utama selama investigasi berlangsung.

  • KKP Segel Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal Seluas 1,72 Hektar di Gresik

    KKP Segel Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal Seluas 1,72 Hektar di Gresik

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di wilayah Gresik, Jawa Timur. Langkah penyegelan ini menyasar area seluas 1,72 hektar yang dikelola oleh PT SSM karena diduga kuat tidak mengantongi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, memimpin langsung operasi lapangan tersebut pada Selasa (17/02/26). Operasi dijalankan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dari Pangkalan PSDKP Benoa sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan aturan kelautan.

    "Pemanfaatan ruang laut di lokasi tersebut dihentikan sementara, karena jelas hasil pengawasan oleh Polsus bahwa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut," ungkap Ipunk melalui keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).

    Selain hasil pengawasan rutin secara mandiri, penindakan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya kegiatan tak berizin di wilayah pesisir mereka. Ipunk menegaskan bahwa kehadiran KKP melalui PSDKP bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dari potensi kerusakan akibat kegiatan yang tidak sesuai regulasi.

    Secara regulasi, tindakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberi wewenang penuh kepada Polsus PWP3K untuk menghentikan kegiatan ilegal. Aturan tersebut diperkuat oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana setiap pemanfaatan ruang laut wajib memiliki PKKPRL, dan khusus untuk proyek reklamasi harus disertai izin reklamasi yang sah.

    Pihak PSDKP saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap PT SSM. KKP memastikan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran luasan area usaha maupun perizinan yang ditemukan di lapangan.

  • Dosen Untag Tewas, AKBP Basuki Diserahkan ke Kejari Semarang

    Dosen Untag Tewas, AKBP Basuki Diserahkan ke Kejari Semarang

    Tersangka kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), AKBP Basuki, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Proses pelimpahan dilakukan di Kejari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat pada Jumat (13/2/2026) pagi.

    Kasi Pidum Kejari Kota Semarang, Sarwanto, menjelaskan bahwa pelimpahan Basuki dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Basuki terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.

    "Hari ini kita telah menerima pelimpahan tersangka maupun barang bukti atas nama B dari penyidik Polda Jawa Tengah kepada penuntut umum Kejati Jawa Tengah dan Kejari Kota Semarang," kata Sarwanto di Kejari Kota Semarang, Jumat (13/2/2026).

    Basuki dijerat Pasal 428 ayat (1) ayat (3) huruf B Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang penelantaran orang atau Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka.

    "Dengan ancaman maksimal 7 tahun," ungkapnya.

    Penahanan Tersangka di Lapas Kedungpane

    Sarwanto menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa tersangka dan barang bukti yang dilimpahkan. Selanjutnya, Basuki akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane.

    "Telah melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane," jelasnya.

    Keluarga Korban Merasa Lega

    Penuntut umum akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

    Pengacara keluarga korban, Zainal Petir, mengaku lega atas pelimpahan Basuki ke Kejari Kota Semarang. Dia menilai kasus ini telah berlarut-larut.

    "Saya selaku penasihat hukum keluarga korban, merasa plong setelah tersangka AKBP B sudah dilimpahkan ke Kejari. Artinya sudah lengkap dan siap disidangkan," jelas Zainal.

    "Kenapa saya merasa lega? Karena sebelumnya saya ketar-ketir, apakah penyidik benar-benar mau melakukan penyidikan secara maksimal atau tidak, karena kan sesama polisi," lanjutnya.

    Zainal berharap kejaksaan dapat menuntut tersangka secara maksimal demi keadilan bagi keluarga korban.

    "Kami dukung Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan yang maksimal supaya keluarga korban juga merasa senang, masyarakat juga ikut senang," harapnya.

    Kronologi Kasus

    Sebelumnya, seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, D (35), ditemukan meninggal di sebuah hotel di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada pertengahan November lalu. Korban diketahui menginap bersama seorang pria berinisial B, yang merupakan perwira polisi.

    Polisi kemudian melakukan penyidikan atas kasus kematian dosen tersebut. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Basuki digelar Polda Jateng, yang berujung pada hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    Rincian Pasal yang Menjerat AKBP Basuki

    Berikut rincian pasal yang menjerat AKBP Basuki dalam kasus ini:

    Pasal yang menjerat AKBP Basuki

    Pasal Deskripsi Ancaman Hukuman
    428 ayat (1) ayat (3) huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Penelantaran orang Maksimal 7 tahun
    474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka Maksimal 7 tahun
  • Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Kota Medan dan Deli Serdang. Pengungkapan ini melibatkan sanksi tegas dari Pertamina terhadap SPBU yang terbukti terlibat.

    Sebagai respons atas temuan tersebut, Pertamina memberlakukan sanksi penghentian sementara penyaluran BBM ke SPBU bersangkutan. Sebanyak tiga operator SPBU juga telah diamankan oleh pihak kepolisian.

    Sales Branch Manager Medan IV Fuel Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Hanif Rajasa, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas SPBU yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

    "Terkait dengan 6 temuan tadi, terdapat tiga temuan yang memang penangkapannya berada di area SPBU. Ketiga temuan tersebut, kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berupa pemberhentian penyaluran produk terkait selama 30 hari dan juga 14 hari sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU tersebut," kata Hanif, Kamis (12/2/2026).

    Hanif menambahkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengawasi penyaluran BBM ini. Pihaknya berkomitmen untuk menindak oknum nakal yang terlibat.

    "Kami berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan juga peraturan. Apabila dalam proses hukum ditemukan keterlibatan oknum, baik itu dari lembaga penyalur, termasuk adanya operator, pengawas, manajer, dan juga pemilik SPBU, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

    Pertamina telah menerapkan berbagai langkah agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk penggunaan barcode dan digitalisasi. Namun, Hanif mengakui masih ada oknum yang mencoba mengakali sistem.

    "Namun, patut kita cermati bahwa memang ada oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti contohnya melakukan pengisian ke motor mereka dulu, dari motor dibuka tangkinya, diambil minyaknya kembali, dan lain sebagainya, ini masih terjadi. Tapi memang di SPBU Pertamina diwajibkan, jika ingin mendapatkan BBM bersubsidi, harus membawa barcode dan barcode yang tertera harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang dibawa," jelas Hanif.

    Modus Operandi dan Penemuan Truk Transportir Palsu

    Terkait truk transportir berwarna putih biru yang turut diamankan, Hanif menjelaskan bahwa modus memodifikasi truk seperti ini sering terjadi. Perbedaan utama dengan transportir resmi terletak pada kelengkapan dokumen.

    "Beberapa kali ada temuan putih biru ini. Ini sebenarnya truk yang jika memang ada yang mau mengecat warnanya putih biru, diberikan nama PT, mungkin semua orang bisa melakukan itu, yang membedakan adalah surat jalannya. Jadi, yang berbeda (dengan transportir resmi) adalah tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkapnya. Jika memang ini dari Pertamina dan memang adalah agen industri yang benar-benar valid dari Pertamina, pasti mereka dapat menunjukkan dokumen lengkap tersebut. Jika mereka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap, berarti hanya menyerupai dari mobil tangki Pertamina, tapi bukan dari Pertamina," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diungkap:

    Jenis BBM Jumlah Disita
    Pertalite 256 liter
    Solar 14 ton

    Enam Kasus Penyalahgunaan Sejak Oktober 2025

    Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa 256 liter Pertalite dan 14 ton solar. Pengungkapan ini merupakan hasil dari enam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi sejak 9 Oktober 2025.

    "Secara keseluruhan, barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton," kata Calvijn saat konferensi pers.

    Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga SPBU, yakni di SPBU Jalan Medan-Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan, SPBU Jalan Mabar Kecamatan Medan Perjuangan, dan SPBU Simpang Pos Jalan Jamin Ginting.

    Selain itu, tiga kendaraan pengangkut BBM bersubsidi juga turut diamankan. Kendaraan tersebut meliputi mobil tangki transportir berwarna biru putih, mobil truk fuso, dan mobil modifikasi jenis Espass.

    Sepuluh Tersangka Diamankan, Tiga Operator SPBU Termasuk

    Dalam enam pengungkapan kasus ini, total 10 orang berhasil diamankan petugas kepolisian. Tiga di antaranya adalah operator SPBU.

    "Tersangka secara keseluruhan ada 10 tersangka. Dari 10 tersangka ini, setidaknya ada 3 operator SPBU yang sudah ditangkap. Tiga operator SPBU tersebut adalah di SPBU Batang Kuis, SPBU di Medan Perjuangan, dan SPBU di Jalan Jamin Ginting," jelasnya.

    Kesepuluh tersangka yang diamankan adalah SY (43), MHN (56), M (47), AH (18), S (41), AP (45), RAMC (22), AAS (22), SH (46), dan RUS (43).

  • Korban Kekerasan Habib Bahar bin Smith di Karawaci Kecewa, Tuntut Penahanan Tersangka

    Korban Kekerasan Habib Bahar bin Smith di Karawaci Kecewa, Tuntut Penahanan Tersangka

    Rida, korban dugaan penganiayaan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith, mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa tidak puas karena Habib Bahar bin Smith, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, belum juga ditahan oleh pihak kepolisian.

    Rida mendesak agar penahanan terhadap Bahar bin Smith segera dilakukan. Permohonan penangguhan penahanan dinilai tidak adil bagi dirinya.

    Rida menyampaikan rasa kecewanya terkait alasan penangguhan penahanan yang dikemukakan. Alasan tersebut menyebutkan bahwa Bahar bin Smith merupakan tulang punggung keluarga dan seorang pengajar.

    “Saya pribadi sangat kecewa dengan alasan katanya ada alasan penangguhan karena sebagai tulang punggung dan sebagai pengajar,” kata Rida kepada wartawan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kamis (12/2/2026).

    Ia menyoroti ketidakadilan situasi tersebut. Rida juga merupakan tulang punggung keluarga dan harus berjuang untuk perekonomiannya.

    “Saya juga sebagai tulang punggung. Sampai saat ini ya saya mengawal kasus ini sampai saat ini saya untuk perekonomian saya pun masih belum stabil karena mengawal kasus ini. Tapi ternyata dari pihak kepolisian dengan alasan seperti ya sangat kecewa sekali seperti itu,” lanjutnya.

    Tuntutan Hukum Berkelanjutan dan Segera Penahanan

    Rida menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan upaya hukum. Ia bersikeras menuntut penahanan Bahar bin Smith.

    “Sampai saat ini kasus akan tetap jalan. Saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap, dan dipenjarakan,” tegasnya.

    Sebelumnya, polisi mengumumkan ada empat orang yang menjadi tersangka dugaan penganiayaan. Salah satunya adalah Bahar bin Smith.

    Proses Pemeriksaan Tersangka

    Bahar bin Smith telah menjalani pemeriksaan pada hari sebelumnya. Proses ini masih terus berlangsung dan bertahap.

    “Itu masih dalam proses pemeriksaan karena baru datang sore kemarin. Kita masih melihat, proses pemeriksaan ini masih bertahap ya, masih berlanjut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (11/2).

    Budi memberikan ruang bagi penyidik Polresta Tangerang Kota untuk menyelesaikan proses tersebut. Hal ini termasuk bagi individu yang sedang dalam pemeriksaan.

    “Jadi kita beri ruang kepada teman-teman penyidik Polresta Tangerang Kota, termasuk orang yang dalam saat ini dalam proses pemeriksaan,” lanjutnya.

    Berikut adalah ringkasan status tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan ini:

    Nama Tersangka Status Pemeriksaan Jumlah Tersangka Lain
    Habib Bahar bin Smith Sudah diperiksa 3 orang
    Tiga Tersangka Lain Sudah ditetapkan –

    Kombes Budi Hermanto juga memastikan bahwa hanya Bahar bin Smith yang diperiksa pada saat itu. Tiga tersangka lainnya telah ditetapkan sebelumnya.

    “Hanya satu, yang bersangkutan, tetapi kan yang lain kan sudah ada penetapan tiga orang tersangka sebelumnya,” ujarnya.

  • Polres Indragiri Hilir Tangkap Pelaku Pembakar Lahan 0,5 Hektare di Tembilahan Barat

    Polres Indragiri Hilir Tangkap Pelaku Pembakar Lahan 0,5 Hektare di Tembilahan Barat

    Polres Indragiri Hilir (Inhil) bertindak cepat merespons laporan masyarakat melalui call center 110 Polri. Kecepatan respons ini berbuah manis dengan pemadaman api dan penangkapan pelaku.

    Kebakaran lahan seluas 0,5 hektare itu terjadi di Jalan Provinsi Parit 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhil.

    Peristiwa ini berlangsung pada Rabu (11/2/2026) sore, menimbulkan kepulan asap di area tersebut.

    Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora menjelaskan, laporan kebakaran lahan diterima pihaknya. Petugas segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

    "Awalnya kami mendapatkan laporan dari 110 adanya kebakaran lahan di lokasi dan kami segera menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman," kata Farouk, Kamis (12/2/2026).

    Lahan yang terbakar merupakan jenis tanah gambut dengan luas sekitar 0,5 hektare. Titik koordinat lokasi kejadian adalah -0.348057, 103.117616.

    Setiba di lokasi, tim gabungan Polres Inhil dan BPBD Inhil langsung berjibaku memadamkan api dan melakukan pendinginan. Kolaborasi ini memastikan api tidak menjalar lebih luas.

    "Saat ini api sudah padam dan dilakukan pendinginan," imbuh AKBP Farouk.

    Penangkapan Tersangka Pembakar Lahan

    Bersamaan dengan upaya pemadaman, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial S. Penangkapan ini dilakukan di sekitar lokasi kejadian.

    Dari hasil interogasi awal, S mengakui perbuatannya telah membakar lahan tersebut. Motif pembakaran masih didalami lebih lanjut.

    Petugas kemudian membawa tersangka beserta barang bukti ke Mapolres Indragiri Hilir untuk proses hukum. Barang bukti yang diamankan antara lain korek api, parang, kapal, dan batang kayu yang terbakar.

    Berikut rincian barang bukti yang diamankan:

    No. Jenis Barang Bukti Keterangan
    1 Korek api Digunakan untuk menyulut api
    2 Parang Alat bantu pembukaan lahan
    3 Kapal Sarana transportasi pelaku
    4 Batang kayu terbakar Sisa pembakaran di lokasi

    Proses Hukum Lanjutan

    Tersangka S dijerat dengan Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal tersebut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Juga dikenakan Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Polisi juga akan melakukan koordinasi lanjutan, memeriksa saksi ahli, dan melengkapi berkas perkara. Berkas akan dikirim ke JPU untuk proses hukum berikutnya.

  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia zero overdimension-overloading (ODOL) pada tahun 2027. Ini menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan kegiatan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Fokus kegiatan adalah kasus yang disebabkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Asistensi ini berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait.

    Hadir dalam agenda tersebut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, dan unsur Forkopimda turut hadir.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kembali komitmennya. Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia zero ODOL 2027 ditekankan. Ini bagian dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama timnya untuk memberikan asistensi langsung penanganan perkara.

    Dalam paparannya, Ditlantas Polda Sumsel menjelaskan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat.

    Hasil penyidikan mengungkap adanya modifikasi kendaraan tronton. Perubahan tipe kendaraan dilakukan tanpa melalui uji tipe. Hal ini melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 KUHP.

    Sejumlah kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi yang tidak sesuai ketentuan teknis. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) dan kini memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini menjadi preseden penting. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi memiliki konsekuensi hukum tegas dan tidak dapat ditoleransi.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan pemerintah menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga ketahanan jalan dan jembatan. Serta menciptakan sistem logistik nasional yang tertib dan berkeadilan.

    “Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pelaku usaha logistik, hingga perusahaan karoseri yang melakukan pelanggaran,” kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.

    Pengawasan akan diperkuat melalui harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga akan diterapkan.

    Pemanfaatan Teknologi dan Regulasi ODOL

    Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, hingga saat ini terdapat 1.603 unit ETLE nasional. Sistem tersebut telah terintegrasi di seluruh Indonesia.

    Sebanyak 20 unit WIM juga tersebar di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Regulasi pendukung zero ODOL 2027 terus disempurnakan melalui koordinasi intensif.

    Koordinasi ini dilakukan bersama Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga.

    Sinergi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Tujuannya menekan praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Praktik ini berdampak pada kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi negara. Dengan kolaborasi solid dan dukungan teknologi, target Indonesia zero ODOL 2027 diharapkan terwujud.

    Target tersebut demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut adalah data terkait penegakan hukum ODOL:

    Aspek Penegakan Hukum Detail Implementasi
    Target Zero ODOL Nasional 1 Januari 2027
    Regulasi Pendukung UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
    Target Pelanggar Hukum Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pelaku Usaha Logistik, Perusahaan Karoseri
    Teknologi Pendukung Weight in Motion (WIM), Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
    Jumlah Unit ETLE Nasional 1.603 unit
    Jumlah Unit WIM 20 unit (Tol Trans Jawa & Sumatera)
  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.

  • SH Meninggal Usai Tertembak Senapan Angin Ayah Tiri di Sukabumi

    SH Meninggal Usai Tertembak Senapan Angin Ayah Tiri di Sukabumi

    Harapan untuk melihat senyum SH (6) kembali merekah akhirnya pupus. Bocah perempuan asal Kadudampit, Kabupaten Sukabumi itu mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu (8/2/2026) malam. SH berjuang melewati masa kritis di ruang perawatan intensif RS Betha Medika.

    Tragedi memilukan ini bermula dari kelalaian fatal. SH menjadi korban setelah peluru dari senapan angin jenis PCP kaliber 4,5 mm milik ayah tirinya, S (35), bersarang di kepalanya.

    Senjata yang seharusnya digunakan untuk hobi itu justru meletus tanpa sengaja di dalam rumah mereka.

    Plt Kasi Humas Polres Sukabumi Kota, Ipda Ade Ruli, mengonfirmasi nyawa bocah malang tersebut tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.00 WIB.

    "Betul, korban meninggal dunia pada Minggu (8/2) sekitar pukul 22.00 WIB," kata Ade Ruli saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Dilema Keluarga dan Proses Hukum

    Sejak peristiwa berdarah itu mencuat, polisi telah bergerak melakukan penyelidikan awal. Penyelidikan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Namun, hingga saat ini, meja hijau hukum masih menanti langkah formal dari pihak keluarga korban.

    "Untuk langkah yang dilakukan kepolisian, kami sudah melakukan upaya penyelidikan dengan dasar informasi dari masyarakat," ujarnya.

    Ade mengungkapkan adanya dilema yang sempat dihadapi keluarga. Sebelum korban dinyatakan meninggal, pihak keluarga bersama kepala desa setempat meminta agar proses hukum tidak digulirkan terlebih dahulu. Saat itu, doa dan seluruh energi keluarga tercurah sepenuhnya untuk kesembuhan SH.

    "Sampai sekarang keluarga tidak membuat laporan, karena ada pengajuan dari keluarga dan kepala desa untuk tidak dulu membuat laporan. Fokusnya ke perawatan, pada saat itu kondisi korban masih dirawat di rumah sakit," jelasnya.

    Keterangan Ayah Tiri Dikantongi

    Meskipun SH telah tiada, sikap keluarga terkait laporan resmi belum berubah. Kepolisian menegaskan kelanjutan prosedur hukum sangat bergantung pada dasar formil tersebut. Keterangan dari ayah tiri korban telah dikantongi.

    "Kami sudah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk ayah sambung korban. Selanjutnya diserahkan kembali ke keluarga," kata Ade Ruli.

    Sejauh ini, pemeriksaan terhadap S masih berstatus sebagai klarifikasi. Tanpa adanya laporan polisi, aparat merasa belum memiliki pijakan kuat. Ini untuk meningkatkan status pemeriksaan ke tahap penyidikan yang lebih dalam.

    "Dasar formilnya harus ada laporan polisi. Jadi sejauh ini sebatas pengambilan keterangan saja," ujarnya.

    Kesiapan Penyelidikan Lebih Lanjut

    Satreskrim Polres Sukabumi Kota menyatakan kesiapannya untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini jika pihak keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.

    "Setidaknya dari Reskrim Polres Sukabumi Kota, untuk melanjutkan penyelidikan itu dasarnya adalah laporan polisi. Hingga sekarang kami masih menunggu," pungkasnya.

    Berikut kronologi singkat insiden penembakan:

    Waktu Kejadian Lokasi Kronologi Singkat
    Jumat (6/2) siang, sekitar 13.00 WIB Depan rumah korban, Kadudampit, Sukabumi S membersihkan senapan angin, senapan meletus dan mengenai SH

    Detik-detik Tragis Kejadian

    Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (6/2) siang sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, S sedang sibuk membersihkan dan memperbaiki senapan anginnya di depan rumah. Tanpa disadari, maut masih mengintai di dalam laras senapan yang ternyata masih berisi peluru.

    "Pada saat membongkar bagian popor, senapan angin tersebut tiba-tiba meletus. Di depan laras senapan saat itu terdapat korban, sehingga peluru mengenai bagian atas pelipis dan menembus ke belakang kepala," jelas Kapolsek Kadudampit Ipda Suhendar.

    Seketika suasana berubah mencekam. S yang panik langsung memanggil istrinya dan melarikan SH ke Puskesmas Kadudampit. Namun, karena luka tembak yang menembus bagian vital kepala, korban harus dirujuk ke RS Betha Medika Cisaat sebelum akhirnya dinyatakan tutup usia.