Tag: Penegakan Hukum

  • Polda Jateng Gagalkan Penjualan 87 Motor Bodong ke Vietnam

    Polda Jateng Gagalkan Penjualan 87 Motor Bodong ke Vietnam

    Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penjualan puluhan sepeda motor ilegal yang rencananya akan dikirim ke Vietnam.

    Direktorat Reserse Polda Jateng telah mengamankan 87 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kombes Muhammad Anwar Nasir, Dirreskrimum Polda Jateng, menyatakan bahwa dua tersangka, R dan S, telah ditangkap terkait kasus penadahan ini.

    R dan S bekerja sama dengan AM, yang saat ini masih buron, dalam menjual motor-motor bodong dari Pekalongan ke Bandung. Selain 87 motor yang ditemukan di gudang, 150 unit motor lainnya sudah berhasil dijual.

    Anwar menjelaskan, tersangka R mampu menjual dan mengirimkan sekitar 5-7 unit motor setiap bulan kepada AM. Total motor yang sudah dikirim mencapai kurang lebih 150 unit tanpa dokumen resmi. Penangkapan R dan S dilakukan di Bandung pada Jumat (30/1).

    Dari hasil pengembangan, polisi menemukan 87 unit motor di sebuah gudang di Bandung yang sudah dikemas untuk didistribusikan. Rencananya, motor-motor ini akan dijual ke perorangan atau dikirim ke Timor Leste atau Vietnam.

    Menurut Anwar, total kerugian akibat kasus ini diperkirakan mendekati Rp 1 miliar, mengingat variasi jenis kendaraan yang terlibat. Saat ini, tujuan utama pengiriman 87 motor tersebut adalah Vietnam.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima polisi pada Januari 2026 mengenai pengiriman motor tanpa surat-surat yang sah melalui jasa ekspedisi kereta api.

    Tempat kejadian perkara berada di kantor ekspedisi Herona Express, Stasiun Kota Pekalongan, karena 87 unit motor tersebut ditemukan di tempat pengiriman ke Bandung.

    R dan S telah bekerja sama dengan AM sejak tahun 2024 untuk menjual motor baru tanpa surat-surat yang sah. Mereka bertugas mencari motor baru kondisi 0 kilometer tanpa dokumen lengkap, yang diperoleh melalui modus kredit menggunakan KTP orang lain.

    Dalam proses perolehan kendaraan, R dibantu oleh S melalui pembelian dari media sosial maupun perorangan di wilayah Kota Pekalongan dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti Solo, Temanggung, dan Pekalongan.

    Modus yang digunakan adalah menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan kredit motor. AM sebagai pemodal utama menyalurkan dana kepada R dan S untuk membayar uang muka pembelian motor.

    Jika harga motor Scoopy di pasaran sekitar Rp 27 juta dan NMAX sekitar Rp 35 juta, para penadah berhasil memperoleh motor dengan skema kredit awal yang jauh lebih murah. “Belinya resmi, tapi kredit. Scoopy itu mungkin harganya Rp 20 jutaan, belinya mungkin harga Rp 10 jutaan, kendaraan keluar, diserahkan kepada R. Kemudian nanti S yang menyerahkan ke ekspedisi untuk dikirim keluar," terangnya.

    Pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan oknum leasing maupun pihak ekspedisi, karena motor dapat dikirim hanya dengan Surat Tanda Cek Kendaraan (STCK) tanpa STNK dan BPKB. "Masih kami dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari leasing maupun ekspedisi," katanya.

    Atas perbuatan mereka, R dan S dijerat Pasal 591 dan Pasal 592 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

    "Total kerugian kalau dihitung mungkin hampir mendekati Rp 1 miliar kali ya. Karena kendaraannya bervariasi," ucapnya.

  • Kapolri Minta Maaf Jika Personel Polri Cederai Keadilan

    Kapolri Minta Maaf Jika Personel Polri Cederai Keadilan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas tindakan personel Polri yang mungkin melukai rasa keadilan di masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat acara buka bersama dengan para pemimpin redaksi dan insan pers.

    Rabu (25/2/2026), di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, ia menyampaikan, "Kemudian dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini, kami mohon maaf."

    Jenderal Sigit berjanji akan menindak tegas personel yang melanggar keadilan publik, sebagai komitmen institusi terhadap masyarakat dan pers.

    "Ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen institusi terhadap publik, terhadap masyarakat, dan terhadap insan pers," ujarnya.

    Sigit juga mengajak insan pers untuk memberitakan prestasi Polri sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Ia juga berterima kasih atas dukungan media dan menitipkan pesan agar bersama-sama menjaga institusi Polri.

    Dirinya berharap dukungan pers dapat terus berlanjut dalam menjaga amanah institusi. Tugas pokok Polri, menurutnya, adalah menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, serta menjaga keamanan negara di tengah situasi global yang tidak pasti.

    "Namun titip juga agar kami terus bisa menjaga untuk melaksanakan amanah institusi, untuk melaksanakan tugas pokok kami dalam menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, dan menjaga keamanan untuk negeri kita agar menjadi lebih baik di situasi ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi," pungkas Sigit.

  • Wali Kota Bandung Terima Keluhan Miras Saat Ramadan

    Wali Kota Bandung Terima Keluhan Miras Saat Ramadan

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat terkait peredaran minuman keras selama Bulan Ramadan. Aduan tersebut diterimanya saat melakukan siskamling di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal.

    Farhan menjelaskan bahwa setelah penormalan sungai dari Citarum Harum lima tahun lalu, pihaknya akan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kekhawatiran mengenai peredaran obat keras dan minuman keras juga menjadi perhatian utama.

    Menindaklanjuti aduan tersebut, Farhan menyatakan akan mengintensifkan pemeriksaan bersama Satpol PP Kota Bandung. Penindakan tegas akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.

    "Di sini ada beberapa hal yang menarik. Ini kan pernah dinormalisasi sungai dari Citarum Harum. Nah, kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat setelah penormalisasi sejak 5 tahun yang lalu," kata Farhan, Selasa (24/2/2026).

    Pemeriksaan perizinan akan dilakukan terhadap toko-toko retail di sekitar daerah Binong dan Malaer, khususnya terkait penjualan minuman beralkohol dan obat keras. Hal ini dilakukan untuk memastikan legalitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    "Kemudian juga ada kekhawatiran mengenai peredaran obat keras dan juga minuman keras. kita akan melakukan pemeriksaan perizinan baik untuk minuman beralkohol maupun pun obat keras yang beredar di toko-toko retail yang ada di seputaran daerah Binong dan daerah Malaer ini," ungkapnya menambahkan.

    Sweeping bersama Satpol PP akan segera digelar untuk menindak pelanggaran Perda. Bentuk penindakan dapat berupa justisi maupun non-justisi, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.

    "Makanya kita akan melakukan sweeping lah istilahnya, sweeping bersama dengan Satpol PP apabila memang ada pelanggaran perda maka kita bisa melakukan justisi dan non-justisi," ucapnya.

    Modus penjualan miras dan obat-obatan terlarang di wilayah tersebut dilaporkan beragam. Sebelum melakukan penindakan, pengecekan kelengkapan administrasi akan menjadi prioritas.

    "Karena ini mah kan berawal dari kekhawatiran. Saya khawatirnya adalah bahwa kalau minol ini, kalau memang dicek, pertama, ada izinnya dulu atau enggak. Kemudian kita mesti cek barangnya legal apa tidak legal. Kalaupun ada izinnya, apakah dia hanya menjual atau mempersilakan orang minum di tempat. Karena izinnya beda deui eta teh," tuturnya.

    Dampak penjualan miras terhadap warga juga akan menjadi perhatian. Pemerintah Kota Bandung akan melihat seberapa besar pengaruh negatif yang ditimbulkan.

    "Terus kita akan lihat nanti rembesan ke warga, seberapa banyak rembesannya ke warga. Nah, itu mesti di di perhatikan karena pengaruh negatifnya lumayan gitu," pungkasnya.

  • Viral Berujung Penutupan: TPS Ilegal Kebalen Disegel dan Dipagari

    Viral Berujung Penutupan: TPS Ilegal Kebalen Disegel dan Dipagari

    Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Kebalen, Kecamatan Babelan, yang sebelumnya viral di media sosial. Lokasi tersebut, yang berada di belakang deretan ruko dekat Taman Kebalen, kini telah disegel dan dipasangi pagar.

    Penyegelan dilakukan pada akhir Desember 2025, setelah tumpukan sampah di lokasi tersebut menjadi sorotan publik. Pemerintah daerah menilai keberadaan TPS ilegal ini melanggar aturan tata ruang dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Lokasi ini sebelumnya dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga karena lokasinya yang strategis, dekat dengan permukiman padat.

    Sebelum penutupan, TPS ilegal ini telah beroperasi selama beberapa tahun. Warga setempat mengonfirmasi bahwa lokasi tersebut telah lama digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, meskipun tidak pernah diresmikan oleh pemerintah daerah. Luas lahan yang digunakan untuk TPS ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan meter persegi, membentang di area kosong di belakang bangunan komersial hingga tepi sungai.

    Kini, pemilik lahan telah memasang pagar pembatas di area tersebut, mengakhiri aktivitas pembuangan sampah di lokasi. Dengan penutupan ini, diharapkan permasalahan sampah di wilayah Kebalen dapat teratasi dan lingkungan sekitar dapat terjaga.

  • Raja Charles III Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu Usai Penangkapan Andrew

    Raja Charles III Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu Usai Penangkapan Andrew

    Raja Charles III memberikan respons tegas atas tindakan kepolisian Inggris yang mengamankan Andrew Mountbatten-Windsor terkait dugaan pelanggaran dalam jabatan publik. Pemimpin monarki Inggris tersebut menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengusutan kasus hukum yang menjerat adiknya hingga tuntas.

    Kepastian mengenai dukungan pihak istana disampaikan langsung oleh Raja Charles III sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum tanpa memandang status sosial. Ia menegaskan bahwa otoritas yang berwenang harus melakukan investigasi secara adil dan transparan dalam menangani perkara ini.

    "Yang selanjutnya adalah proses yang lengkap, adil, dan tepat di mana masalah ini diselidiki dengan cara yang tepat dan oleh otoritas yang tepat. Dalam hal ini, mereka mendapat dukungan dan kerja sama penuh dari kami," tegas Raja Charles III dalam keterangan resminya pada Kamis (19/2/2026).

    Penangkapan Andrew berlangsung di kediaman pribadinya yang berlokasi di wilayah Norfolk, Inggris bagian timur. Berdasarkan keterangan resmi dari Kepolisian Thames Valley, tindakan hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Meski tidak menyebutkan identitas secara spesifik sesuai pedoman nasional, kepolisian mengonfirmasi telah menahan seorang pria berusia 60-an tahun dalam operasi tersebut. Selain penahanan, petugas juga melakukan serangkaian penggeledahan pada lokasi yang berkaitan dengan Andrew untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

    Raja Charles III menyatakan keprihatinannya atas kabar tersebut namun memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh demi menjaga objektivitas proses hukum. Ia memastikan bahwa prinsip kesetaraan di mata hukum harus tetap menjadi landasan utama selama investigasi berlangsung.

  • KKP Segel Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal Seluas 1,72 Hektar di Gresik

    KKP Segel Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal Seluas 1,72 Hektar di Gresik

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di wilayah Gresik, Jawa Timur. Langkah penyegelan ini menyasar area seluas 1,72 hektar yang dikelola oleh PT SSM karena diduga kuat tidak mengantongi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, memimpin langsung operasi lapangan tersebut pada Selasa (17/02/26). Operasi dijalankan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dari Pangkalan PSDKP Benoa sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan aturan kelautan.

    "Pemanfaatan ruang laut di lokasi tersebut dihentikan sementara, karena jelas hasil pengawasan oleh Polsus bahwa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut," ungkap Ipunk melalui keterangan resminya, Rabu (18/2/2026).

    Selain hasil pengawasan rutin secara mandiri, penindakan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya kegiatan tak berizin di wilayah pesisir mereka. Ipunk menegaskan bahwa kehadiran KKP melalui PSDKP bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dari potensi kerusakan akibat kegiatan yang tidak sesuai regulasi.

    Secara regulasi, tindakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberi wewenang penuh kepada Polsus PWP3K untuk menghentikan kegiatan ilegal. Aturan tersebut diperkuat oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana setiap pemanfaatan ruang laut wajib memiliki PKKPRL, dan khusus untuk proyek reklamasi harus disertai izin reklamasi yang sah.

    Pihak PSDKP saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap PT SSM. KKP memastikan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran luasan area usaha maupun perizinan yang ditemukan di lapangan.

  • Dosen Untag Tewas, AKBP Basuki Diserahkan ke Kejari Semarang

    Dosen Untag Tewas, AKBP Basuki Diserahkan ke Kejari Semarang

    Tersangka kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), AKBP Basuki, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Proses pelimpahan dilakukan di Kejari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat pada Jumat (13/2/2026) pagi.

    Kasi Pidum Kejari Kota Semarang, Sarwanto, menjelaskan bahwa pelimpahan Basuki dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Basuki terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.

    "Hari ini kita telah menerima pelimpahan tersangka maupun barang bukti atas nama B dari penyidik Polda Jawa Tengah kepada penuntut umum Kejati Jawa Tengah dan Kejari Kota Semarang," kata Sarwanto di Kejari Kota Semarang, Jumat (13/2/2026).

    Basuki dijerat Pasal 428 ayat (1) ayat (3) huruf B Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang penelantaran orang atau Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka.

    "Dengan ancaman maksimal 7 tahun," ungkapnya.

    Penahanan Tersangka di Lapas Kedungpane

    Sarwanto menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa tersangka dan barang bukti yang dilimpahkan. Selanjutnya, Basuki akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane.

    "Telah melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane," jelasnya.

    Keluarga Korban Merasa Lega

    Penuntut umum akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

    Pengacara keluarga korban, Zainal Petir, mengaku lega atas pelimpahan Basuki ke Kejari Kota Semarang. Dia menilai kasus ini telah berlarut-larut.

    "Saya selaku penasihat hukum keluarga korban, merasa plong setelah tersangka AKBP B sudah dilimpahkan ke Kejari. Artinya sudah lengkap dan siap disidangkan," jelas Zainal.

    "Kenapa saya merasa lega? Karena sebelumnya saya ketar-ketir, apakah penyidik benar-benar mau melakukan penyidikan secara maksimal atau tidak, karena kan sesama polisi," lanjutnya.

    Zainal berharap kejaksaan dapat menuntut tersangka secara maksimal demi keadilan bagi keluarga korban.

    "Kami dukung Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan yang maksimal supaya keluarga korban juga merasa senang, masyarakat juga ikut senang," harapnya.

    Kronologi Kasus

    Sebelumnya, seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, D (35), ditemukan meninggal di sebuah hotel di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada pertengahan November lalu. Korban diketahui menginap bersama seorang pria berinisial B, yang merupakan perwira polisi.

    Polisi kemudian melakukan penyidikan atas kasus kematian dosen tersebut. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Basuki digelar Polda Jateng, yang berujung pada hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    Rincian Pasal yang Menjerat AKBP Basuki

    Berikut rincian pasal yang menjerat AKBP Basuki dalam kasus ini:

    Pasal yang menjerat AKBP Basuki

    Pasal Deskripsi Ancaman Hukuman
    428 ayat (1) ayat (3) huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Penelantaran orang Maksimal 7 tahun
    474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka Maksimal 7 tahun
  • Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Kota Medan dan Deli Serdang. Pengungkapan ini melibatkan sanksi tegas dari Pertamina terhadap SPBU yang terbukti terlibat.

    Sebagai respons atas temuan tersebut, Pertamina memberlakukan sanksi penghentian sementara penyaluran BBM ke SPBU bersangkutan. Sebanyak tiga operator SPBU juga telah diamankan oleh pihak kepolisian.

    Sales Branch Manager Medan IV Fuel Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Hanif Rajasa, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas SPBU yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

    "Terkait dengan 6 temuan tadi, terdapat tiga temuan yang memang penangkapannya berada di area SPBU. Ketiga temuan tersebut, kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berupa pemberhentian penyaluran produk terkait selama 30 hari dan juga 14 hari sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU tersebut," kata Hanif, Kamis (12/2/2026).

    Hanif menambahkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengawasi penyaluran BBM ini. Pihaknya berkomitmen untuk menindak oknum nakal yang terlibat.

    "Kami berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan juga peraturan. Apabila dalam proses hukum ditemukan keterlibatan oknum, baik itu dari lembaga penyalur, termasuk adanya operator, pengawas, manajer, dan juga pemilik SPBU, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

    Pertamina telah menerapkan berbagai langkah agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk penggunaan barcode dan digitalisasi. Namun, Hanif mengakui masih ada oknum yang mencoba mengakali sistem.

    "Namun, patut kita cermati bahwa memang ada oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti contohnya melakukan pengisian ke motor mereka dulu, dari motor dibuka tangkinya, diambil minyaknya kembali, dan lain sebagainya, ini masih terjadi. Tapi memang di SPBU Pertamina diwajibkan, jika ingin mendapatkan BBM bersubsidi, harus membawa barcode dan barcode yang tertera harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang dibawa," jelas Hanif.

    Modus Operandi dan Penemuan Truk Transportir Palsu

    Terkait truk transportir berwarna putih biru yang turut diamankan, Hanif menjelaskan bahwa modus memodifikasi truk seperti ini sering terjadi. Perbedaan utama dengan transportir resmi terletak pada kelengkapan dokumen.

    "Beberapa kali ada temuan putih biru ini. Ini sebenarnya truk yang jika memang ada yang mau mengecat warnanya putih biru, diberikan nama PT, mungkin semua orang bisa melakukan itu, yang membedakan adalah surat jalannya. Jadi, yang berbeda (dengan transportir resmi) adalah tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkapnya. Jika memang ini dari Pertamina dan memang adalah agen industri yang benar-benar valid dari Pertamina, pasti mereka dapat menunjukkan dokumen lengkap tersebut. Jika mereka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap, berarti hanya menyerupai dari mobil tangki Pertamina, tapi bukan dari Pertamina," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diungkap:

    Jenis BBM Jumlah Disita
    Pertalite 256 liter
    Solar 14 ton

    Enam Kasus Penyalahgunaan Sejak Oktober 2025

    Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa 256 liter Pertalite dan 14 ton solar. Pengungkapan ini merupakan hasil dari enam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi sejak 9 Oktober 2025.

    "Secara keseluruhan, barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton," kata Calvijn saat konferensi pers.

    Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga SPBU, yakni di SPBU Jalan Medan-Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan, SPBU Jalan Mabar Kecamatan Medan Perjuangan, dan SPBU Simpang Pos Jalan Jamin Ginting.

    Selain itu, tiga kendaraan pengangkut BBM bersubsidi juga turut diamankan. Kendaraan tersebut meliputi mobil tangki transportir berwarna biru putih, mobil truk fuso, dan mobil modifikasi jenis Espass.

    Sepuluh Tersangka Diamankan, Tiga Operator SPBU Termasuk

    Dalam enam pengungkapan kasus ini, total 10 orang berhasil diamankan petugas kepolisian. Tiga di antaranya adalah operator SPBU.

    "Tersangka secara keseluruhan ada 10 tersangka. Dari 10 tersangka ini, setidaknya ada 3 operator SPBU yang sudah ditangkap. Tiga operator SPBU tersebut adalah di SPBU Batang Kuis, SPBU di Medan Perjuangan, dan SPBU di Jalan Jamin Ginting," jelasnya.

    Kesepuluh tersangka yang diamankan adalah SY (43), MHN (56), M (47), AH (18), S (41), AP (45), RAMC (22), AAS (22), SH (46), dan RUS (43).

  • Korban Kekerasan Habib Bahar bin Smith di Karawaci Kecewa, Tuntut Penahanan Tersangka

    Korban Kekerasan Habib Bahar bin Smith di Karawaci Kecewa, Tuntut Penahanan Tersangka

    Rida, korban dugaan penganiayaan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith, mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa tidak puas karena Habib Bahar bin Smith, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, belum juga ditahan oleh pihak kepolisian.

    Rida mendesak agar penahanan terhadap Bahar bin Smith segera dilakukan. Permohonan penangguhan penahanan dinilai tidak adil bagi dirinya.

    Rida menyampaikan rasa kecewanya terkait alasan penangguhan penahanan yang dikemukakan. Alasan tersebut menyebutkan bahwa Bahar bin Smith merupakan tulang punggung keluarga dan seorang pengajar.

    “Saya pribadi sangat kecewa dengan alasan katanya ada alasan penangguhan karena sebagai tulang punggung dan sebagai pengajar,” kata Rida kepada wartawan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kamis (12/2/2026).

    Ia menyoroti ketidakadilan situasi tersebut. Rida juga merupakan tulang punggung keluarga dan harus berjuang untuk perekonomiannya.

    “Saya juga sebagai tulang punggung. Sampai saat ini ya saya mengawal kasus ini sampai saat ini saya untuk perekonomian saya pun masih belum stabil karena mengawal kasus ini. Tapi ternyata dari pihak kepolisian dengan alasan seperti ya sangat kecewa sekali seperti itu,” lanjutnya.

    Tuntutan Hukum Berkelanjutan dan Segera Penahanan

    Rida menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan upaya hukum. Ia bersikeras menuntut penahanan Bahar bin Smith.

    “Sampai saat ini kasus akan tetap jalan. Saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap, dan dipenjarakan,” tegasnya.

    Sebelumnya, polisi mengumumkan ada empat orang yang menjadi tersangka dugaan penganiayaan. Salah satunya adalah Bahar bin Smith.

    Proses Pemeriksaan Tersangka

    Bahar bin Smith telah menjalani pemeriksaan pada hari sebelumnya. Proses ini masih terus berlangsung dan bertahap.

    “Itu masih dalam proses pemeriksaan karena baru datang sore kemarin. Kita masih melihat, proses pemeriksaan ini masih bertahap ya, masih berlanjut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (11/2).

    Budi memberikan ruang bagi penyidik Polresta Tangerang Kota untuk menyelesaikan proses tersebut. Hal ini termasuk bagi individu yang sedang dalam pemeriksaan.

    “Jadi kita beri ruang kepada teman-teman penyidik Polresta Tangerang Kota, termasuk orang yang dalam saat ini dalam proses pemeriksaan,” lanjutnya.

    Berikut adalah ringkasan status tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan ini:

    Nama Tersangka Status Pemeriksaan Jumlah Tersangka Lain
    Habib Bahar bin Smith Sudah diperiksa 3 orang
    Tiga Tersangka Lain Sudah ditetapkan –

    Kombes Budi Hermanto juga memastikan bahwa hanya Bahar bin Smith yang diperiksa pada saat itu. Tiga tersangka lainnya telah ditetapkan sebelumnya.

    “Hanya satu, yang bersangkutan, tetapi kan yang lain kan sudah ada penetapan tiga orang tersangka sebelumnya,” ujarnya.

  • Polres Indragiri Hilir Tangkap Pelaku Pembakar Lahan 0,5 Hektare di Tembilahan Barat

    Polres Indragiri Hilir Tangkap Pelaku Pembakar Lahan 0,5 Hektare di Tembilahan Barat

    Polres Indragiri Hilir (Inhil) bertindak cepat merespons laporan masyarakat melalui call center 110 Polri. Kecepatan respons ini berbuah manis dengan pemadaman api dan penangkapan pelaku.

    Kebakaran lahan seluas 0,5 hektare itu terjadi di Jalan Provinsi Parit 4 RT 002 RW 002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhil.

    Peristiwa ini berlangsung pada Rabu (11/2/2026) sore, menimbulkan kepulan asap di area tersebut.

    Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora menjelaskan, laporan kebakaran lahan diterima pihaknya. Petugas segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

    "Awalnya kami mendapatkan laporan dari 110 adanya kebakaran lahan di lokasi dan kami segera menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman," kata Farouk, Kamis (12/2/2026).

    Lahan yang terbakar merupakan jenis tanah gambut dengan luas sekitar 0,5 hektare. Titik koordinat lokasi kejadian adalah -0.348057, 103.117616.

    Setiba di lokasi, tim gabungan Polres Inhil dan BPBD Inhil langsung berjibaku memadamkan api dan melakukan pendinginan. Kolaborasi ini memastikan api tidak menjalar lebih luas.

    "Saat ini api sudah padam dan dilakukan pendinginan," imbuh AKBP Farouk.

    Penangkapan Tersangka Pembakar Lahan

    Bersamaan dengan upaya pemadaman, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial S. Penangkapan ini dilakukan di sekitar lokasi kejadian.

    Dari hasil interogasi awal, S mengakui perbuatannya telah membakar lahan tersebut. Motif pembakaran masih didalami lebih lanjut.

    Petugas kemudian membawa tersangka beserta barang bukti ke Mapolres Indragiri Hilir untuk proses hukum. Barang bukti yang diamankan antara lain korek api, parang, kapal, dan batang kayu yang terbakar.

    Berikut rincian barang bukti yang diamankan:

    No. Jenis Barang Bukti Keterangan
    1 Korek api Digunakan untuk menyulut api
    2 Parang Alat bantu pembukaan lahan
    3 Kapal Sarana transportasi pelaku
    4 Batang kayu terbakar Sisa pembakaran di lokasi

    Proses Hukum Lanjutan

    Tersangka S dijerat dengan Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal tersebut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Juga dikenakan Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Polisi juga akan melakukan koordinasi lanjutan, memeriksa saksi ahli, dan melengkapi berkas perkara. Berkas akan dikirim ke JPU untuk proses hukum berikutnya.