Tag: Penegakan Hukum

  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia zero overdimension-overloading (ODOL) pada tahun 2027. Ini menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan kegiatan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Fokus kegiatan adalah kasus yang disebabkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Asistensi ini berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait.

    Hadir dalam agenda tersebut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, dan unsur Forkopimda turut hadir.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kembali komitmennya. Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia zero ODOL 2027 ditekankan. Ini bagian dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama timnya untuk memberikan asistensi langsung penanganan perkara.

    Dalam paparannya, Ditlantas Polda Sumsel menjelaskan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat.

    Hasil penyidikan mengungkap adanya modifikasi kendaraan tronton. Perubahan tipe kendaraan dilakukan tanpa melalui uji tipe. Hal ini melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 KUHP.

    Sejumlah kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi yang tidak sesuai ketentuan teknis. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) dan kini memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini menjadi preseden penting. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi memiliki konsekuensi hukum tegas dan tidak dapat ditoleransi.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan pemerintah menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga ketahanan jalan dan jembatan. Serta menciptakan sistem logistik nasional yang tertib dan berkeadilan.

    “Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pelaku usaha logistik, hingga perusahaan karoseri yang melakukan pelanggaran,” kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.

    Pengawasan akan diperkuat melalui harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga akan diterapkan.

    Pemanfaatan Teknologi dan Regulasi ODOL

    Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, hingga saat ini terdapat 1.603 unit ETLE nasional. Sistem tersebut telah terintegrasi di seluruh Indonesia.

    Sebanyak 20 unit WIM juga tersebar di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Regulasi pendukung zero ODOL 2027 terus disempurnakan melalui koordinasi intensif.

    Koordinasi ini dilakukan bersama Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga.

    Sinergi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Tujuannya menekan praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Praktik ini berdampak pada kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi negara. Dengan kolaborasi solid dan dukungan teknologi, target Indonesia zero ODOL 2027 diharapkan terwujud.

    Target tersebut demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut adalah data terkait penegakan hukum ODOL:

    Aspek Penegakan Hukum Detail Implementasi
    Target Zero ODOL Nasional 1 Januari 2027
    Regulasi Pendukung UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
    Target Pelanggar Hukum Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pelaku Usaha Logistik, Perusahaan Karoseri
    Teknologi Pendukung Weight in Motion (WIM), Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
    Jumlah Unit ETLE Nasional 1.603 unit
    Jumlah Unit WIM 20 unit (Tol Trans Jawa & Sumatera)
  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.

  • SH Meninggal Usai Tertembak Senapan Angin Ayah Tiri di Sukabumi

    SH Meninggal Usai Tertembak Senapan Angin Ayah Tiri di Sukabumi

    Harapan untuk melihat senyum SH (6) kembali merekah akhirnya pupus. Bocah perempuan asal Kadudampit, Kabupaten Sukabumi itu mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu (8/2/2026) malam. SH berjuang melewati masa kritis di ruang perawatan intensif RS Betha Medika.

    Tragedi memilukan ini bermula dari kelalaian fatal. SH menjadi korban setelah peluru dari senapan angin jenis PCP kaliber 4,5 mm milik ayah tirinya, S (35), bersarang di kepalanya.

    Senjata yang seharusnya digunakan untuk hobi itu justru meletus tanpa sengaja di dalam rumah mereka.

    Plt Kasi Humas Polres Sukabumi Kota, Ipda Ade Ruli, mengonfirmasi nyawa bocah malang tersebut tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pukul 22.00 WIB.

    "Betul, korban meninggal dunia pada Minggu (8/2) sekitar pukul 22.00 WIB," kata Ade Ruli saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Dilema Keluarga dan Proses Hukum

    Sejak peristiwa berdarah itu mencuat, polisi telah bergerak melakukan penyelidikan awal. Penyelidikan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Namun, hingga saat ini, meja hijau hukum masih menanti langkah formal dari pihak keluarga korban.

    "Untuk langkah yang dilakukan kepolisian, kami sudah melakukan upaya penyelidikan dengan dasar informasi dari masyarakat," ujarnya.

    Ade mengungkapkan adanya dilema yang sempat dihadapi keluarga. Sebelum korban dinyatakan meninggal, pihak keluarga bersama kepala desa setempat meminta agar proses hukum tidak digulirkan terlebih dahulu. Saat itu, doa dan seluruh energi keluarga tercurah sepenuhnya untuk kesembuhan SH.

    "Sampai sekarang keluarga tidak membuat laporan, karena ada pengajuan dari keluarga dan kepala desa untuk tidak dulu membuat laporan. Fokusnya ke perawatan, pada saat itu kondisi korban masih dirawat di rumah sakit," jelasnya.

    Keterangan Ayah Tiri Dikantongi

    Meskipun SH telah tiada, sikap keluarga terkait laporan resmi belum berubah. Kepolisian menegaskan kelanjutan prosedur hukum sangat bergantung pada dasar formil tersebut. Keterangan dari ayah tiri korban telah dikantongi.

    "Kami sudah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk ayah sambung korban. Selanjutnya diserahkan kembali ke keluarga," kata Ade Ruli.

    Sejauh ini, pemeriksaan terhadap S masih berstatus sebagai klarifikasi. Tanpa adanya laporan polisi, aparat merasa belum memiliki pijakan kuat. Ini untuk meningkatkan status pemeriksaan ke tahap penyidikan yang lebih dalam.

    "Dasar formilnya harus ada laporan polisi. Jadi sejauh ini sebatas pengambilan keterangan saja," ujarnya.

    Kesiapan Penyelidikan Lebih Lanjut

    Satreskrim Polres Sukabumi Kota menyatakan kesiapannya untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini jika pihak keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.

    "Setidaknya dari Reskrim Polres Sukabumi Kota, untuk melanjutkan penyelidikan itu dasarnya adalah laporan polisi. Hingga sekarang kami masih menunggu," pungkasnya.

    Berikut kronologi singkat insiden penembakan:

    Waktu Kejadian Lokasi Kronologi Singkat
    Jumat (6/2) siang, sekitar 13.00 WIB Depan rumah korban, Kadudampit, Sukabumi S membersihkan senapan angin, senapan meletus dan mengenai SH

    Detik-detik Tragis Kejadian

    Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (6/2) siang sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, S sedang sibuk membersihkan dan memperbaiki senapan anginnya di depan rumah. Tanpa disadari, maut masih mengintai di dalam laras senapan yang ternyata masih berisi peluru.

    "Pada saat membongkar bagian popor, senapan angin tersebut tiba-tiba meletus. Di depan laras senapan saat itu terdapat korban, sehingga peluru mengenai bagian atas pelipis dan menembus ke belakang kepala," jelas Kapolsek Kadudampit Ipda Suhendar.

    Seketika suasana berubah mencekam. S yang panik langsung memanggil istrinya dan melarikan SH ke Puskesmas Kadudampit. Namun, karena luka tembak yang menembus bagian vital kepala, korban harus dirujuk ke RS Betha Medika Cisaat sebelum akhirnya dinyatakan tutup usia.

  • Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menampilkan inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld.

    Inovasi ini sebagai wujud sinergitas antar kelembagaan dan penguatan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas. Kehadiran ETLE Mobile Handheld menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut.

    Kegiatan ini selaras dengan kebijakan strategis Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Beliau mendorong modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

    Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Modernisasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

    Kehadiran ETLE Mobile Handheld dalam Pameran

    Pameran ini dihadiri oleh berbagai unsur Polri. Ini meliputi Korlantas Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hukum Polri, dan Bareskrim Polri.

    Korlantas Polri secara khusus menyoroti ETLE Mobile Handheld. Inovasi ini solusi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital. Sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri.

    Penguatan Penegakan Hukum di Lapangan

    Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyatakan bahwa ETLE Mobile Handheld hadir untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Sistem ini terintegrasi secara nasional.

    Setiap proses penindakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penindakan.

    Mekanisme Kerja ETLE Mobile Handheld

    Pengunjung di booth Korlantas Polri memperoleh penjelasan langsung. Jajaran Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri menjelaskan mekanisme kerja ETLE Mobile Handheld.

    Mulai dari identifikasi kendaraan, perekaman bukti pelanggaran, hingga pengiriman data secara real time. Data tersebut dikirim ke sistem back office ETLE nasional. Tersedia juga video dan brosur edukasi.

    Antusiasme Masyarakat dan Apresiasi Mahkamah Agung

    Antusiasme masyarakat terhadap ETLE Mobile Handheld terlihat sangat tinggi. Tercatat 700 masyarakat mengunjungi Booth Polri. Mereka mencari informasi seputar sistem pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

    Booth Polri juga mendapat perhatian khusus. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninjau langsung dan mengapresiasi implementasi ETLE Mobile Handheld. Ini bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum.

    Manfaat ETLE Mobile Handheld

    Aspek Manfaat
    Sinergitas Kelembagaan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
    Transformasi Digital Modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi
    Transparansi & Akuntabilitas Proses penindakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
    Edukasi Masyarakat Membangun kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
    Efisiensi Penindakan Proses identifikasi dan perekaman bukti pelanggaran lebih cepat

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Namun juga sebagai sarana edukasi.

    Ini bertujuan membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Implementasi ETLE Mobile Handheld diharapkan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

    Selain itu, sistem ini mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.