Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat aturan pembangunan lapangan padel setelah adanya protes warga terkait kebisingan. Kebijakan ini bertujuan menertibkan pembangunan dan operasional lapangan padel di Ibu Kota.
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta per 23 Februari 2026, setiap pembangunan lapangan padel wajib memenuhi ketentuan perizinan, zonasi, dan jam operasional. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @dkijakarta.
Berikut adalah aturan terbaru terkait pembangunan dan operasional lapangan padel di Jakarta:
1. Izin Teknis Awal dari Dispora DKI Jakarta
Setiap rencana pembangunan lapangan padel wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Izin ini menjadi syarat utama sebelum memulai proses pembangunan.
Pengetatan aturan ini bukan untuk menghambat pertumbuhan olahraga padel, melainkan untuk memastikan pembangunan sarana olahraga sesuai peruntukan ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
2. Zonasi Komersial
Pemprov Jakarta menegaskan bahwa lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan dengan zonasi komersial, tidak diperkenankan di zona perumahan. Tujuannya adalah mencegah potensi gangguan kebisingan dan kepadatan aktivitas di lingkungan tempat tinggal warga.
3. Pembatasan Jam Operasional
Bagi lapangan padel yang terlanjur berada di kawasan perumahan dan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pemprov memberlakukan pembatasan jam operasional. Lapangan tersebut hanya diperbolehkan beroperasi maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Pengelola juga diwajibkan memasang sistem peredam atau kedap suara untuk meminimalkan kebisingan, meski telah mengantongi PBG.
4. Dialog dengan Warga
Pemprov DKI Jakarta meminta jajaran wali kota, camat, hingga lurah untuk aktif melakukan dialog dengan warga setempat guna mencari solusi terbaik apabila muncul keberatan atau keluhan dari masyarakat.
Jika lapangan padel terbukti menimbulkan kebisingan yang mengganggu, pengelola wajib melakukan penyesuaian teknis, termasuk membangun sistem kedap suara.
5. Sanksi Tegas
Pemprov Jakarta menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sanksi tersebut dapat berupa penghentian kegiatan operasional, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.




