Tag: Peraturan Daerah

  • DKI Jakarta Perketat Izin Lapangan Padel: Zonasi dan Jam Operasional

    DKI Jakarta Perketat Izin Lapangan Padel: Zonasi dan Jam Operasional

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat aturan pembangunan lapangan padel setelah adanya protes warga terkait kebisingan. Kebijakan ini bertujuan menertibkan pembangunan dan operasional lapangan padel di Ibu Kota.

    Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta per 23 Februari 2026, setiap pembangunan lapangan padel wajib memenuhi ketentuan perizinan, zonasi, dan jam operasional. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @dkijakarta.

    Berikut adalah aturan terbaru terkait pembangunan dan operasional lapangan padel di Jakarta:

    1. Izin Teknis Awal dari Dispora DKI Jakarta

    Setiap rencana pembangunan lapangan padel wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Izin ini menjadi syarat utama sebelum memulai proses pembangunan.

    Pengetatan aturan ini bukan untuk menghambat pertumbuhan olahraga padel, melainkan untuk memastikan pembangunan sarana olahraga sesuai peruntukan ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

    2. Zonasi Komersial

    Pemprov Jakarta menegaskan bahwa lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan dengan zonasi komersial, tidak diperkenankan di zona perumahan. Tujuannya adalah mencegah potensi gangguan kebisingan dan kepadatan aktivitas di lingkungan tempat tinggal warga.

    3. Pembatasan Jam Operasional

    Bagi lapangan padel yang terlanjur berada di kawasan perumahan dan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pemprov memberlakukan pembatasan jam operasional. Lapangan tersebut hanya diperbolehkan beroperasi maksimal hingga pukul 20.00 WIB.

    Pengelola juga diwajibkan memasang sistem peredam atau kedap suara untuk meminimalkan kebisingan, meski telah mengantongi PBG.

    4. Dialog dengan Warga

    Pemprov DKI Jakarta meminta jajaran wali kota, camat, hingga lurah untuk aktif melakukan dialog dengan warga setempat guna mencari solusi terbaik apabila muncul keberatan atau keluhan dari masyarakat.

    Jika lapangan padel terbukti menimbulkan kebisingan yang mengganggu, pengelola wajib melakukan penyesuaian teknis, termasuk membangun sistem kedap suara.

    5. Sanksi Tegas

    Pemprov Jakarta menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sanksi tersebut dapat berupa penghentian kegiatan operasional, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

  • Pergub NTT Batasi BBM Subsidi untuk Kendaraan Pelat Luar

    Pergub NTT Batasi BBM Subsidi untuk Kendaraan Pelat Luar

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan aturan yang membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dengan pelat nomor luar wilayah NTT. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat dikonfirmasi terkait Pergub tersebut, mengarahkan untuk menghubungi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba. "Nanti kontak Pak Alex Lumba," ujar Laka Lena, Jumat (27/2/2026).

    Salah satu daerah yang akan segera menerapkan aturan ini adalah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kendaraan berpelat nomor luar NTT hanya diperbolehkan untuk membeli BBM nonsubsidi.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. "Tidak berdampak, persyaratan untuk pembelian BBM Bersubsidi tetap diberlakukan," tulis Ahad dalam pesan WhatsApp.

    Pertamina, lanjut Ahad, berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. "Kami bersama Pemerintah Daerah akan selalu bersinergi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," tambahnya.

    Sebelumnya, telah diberitakan bahwa kendaraan bermotor dengan pelat luar NTT dilarang mengisi BBM subsidi di SPBU Labuan Bajo. Larangan ini juga berlaku bagi kendaraan yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Kepala UPTD Dispenda NTT, Anjas Pranda, menjelaskan bahwa sosialisasi implementasi pergub tersebut difokuskan pada ketentuan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, kuota BBM subsidi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang beroperasi di NTT. Namun, ketentuan ini menjadi tidak akurat ketika banyak kendaraan dari luar NTT turut mengonsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut.

    "Mereka menikmati subsidi di wilayah NTT, namun pajaknya disetorkan ke wilayah lain," kata Anjas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok BBM subsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu antrean panjang di SPBU. Pemerintah daerah berupaya menjaga stok BBM bersubsidi sehingga bisa mengantisipasi kelangkaan dan antrean panjang.

    UPTD Dispenda Provinsi NTT bersama Bapenda Manggarai Barat telah melakukan sosialisasi implementasi pergub tersebut kepada pemilik kendaraan di sejumlah SPBU di Labuan Bajo.

  • Ramadan 1447 H, Pemkot Bogor Larang Operasional THM dan Aktivitas SOTR

    Ramadan 1447 H, Pemkot Bogor Larang Operasional THM dan Aktivitas SOTR

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi melarang seluruh aktivitas tempat hiburan malam (THM), karaoke, panti pijat, hingga arena bernyanyi selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kondusivitas serta menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di wilayah tersebut.

    Keputusan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 000.1.10/Kep.66-Bakesbangpol/2026. Dokumen yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama Ramadan ini telah ditandatangani oleh Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, pada Rabu (18/2/2026).

    "Kegiatan usaha hiburan malam, karaoke, arena bernyanyi atau sejenisnya, panti pijat atau sejenisnya di wilayah Kota Bogor, wajib menutup usahanya selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M," demikian kutipan poin utama dalam SK tersebut.

    Selain menyasar sektor hiburan, Pemkot Bogor juga memberlakukan larangan ketat terhadap kegiatan sahur di jalanan atau Sahur On The Road (SOTR). Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Larangan serupa juga berlaku bagi aktivitas memproduksi, menjual, hingga menyalakan petasan di seluruh wilayah Kota Bogor.

    Untuk sektor kuliner, rumah makan dan warung tetap diperbolehkan beroperasi pada siang hari. Namun, pengelola wajib memasang tirai penutup di area makan sebagai bentuk penghormatan bagi umat Islam yang berpuasa. Sementara itu, penyelenggaraan bazar Ramadan tetap diizinkan dengan syarat wajib menjaga ketertiban serta berkoordinasi dengan aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk pengawasan.

    Aturan ini diperkuat dengan ancaman sanksi administratif bagi siapa saja yang melanggar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

  • Cianjur Larang THM Beroperasi Selama Ramadan, Izin Usaha Terancam Dicabut

    Cianjur Larang THM Beroperasi Selama Ramadan, Izin Usaha Terancam Dicabut

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengeluarkan instruksi tegas terkait operasional tempat hiburan malam (THM) selama bulan suci Ramadan. Seluruh THM di wilayah tersebut dilarang beroperasi demi menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

    Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini akan dipantau secara ketat. Ia tidak segan untuk memberikan sanksi berat bagi pengusaha yang tetap membandel.

    "Kalau membandel, tetap beroperasi saat Ramadan, kami akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Wahyu saat memberikan keterangan di Mall Pelayanan Publik, Jalan Mangunsarkoro, Rabu (18/2/2024).

    Wahyu menambahkan, sanksi paling berat yang dipersiapkan pemerintah daerah adalah pencabutan izin operasional secara permanen. Tim gabungan akan melakukan pemeriksaan berkala ke lokasi-lokasi THM untuk memastikan tidak ada aktivitas tersembunyi selama bulan puasa.

    Selain fokus pada tempat hiburan, Pemkab Cianjur juga mengatur aktivitas perdagangan makanan. Pemilik rumah makan maupun penjual nasi diminta untuk tidak berjualan secara terbuka pada siang hari. Langkah ini diambil untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    Meski demikian, aktivitas perdagangan tetap diperbolehkan dengan penyesuaian waktu, seperti menjelang jam berbuka. Bagi warung yang melayani masyarakat yang tidak berpuasa, layanan wajib dilakukan secara tertutup dan tidak mencolok.

    Di sisi lain, Bupati meminta masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak seperti aksi penyisiran atau sweeping terhadap warung nasi. Ia mengimbau warga untuk menyerahkan urusan penindakan kepada petugas berwenang.

    "Tidak usah ada sweeping warung makan. Laporkan jika memang ada yang buka secara terang-terangan, biar nanti petugas yang memberikan peringatan atau penindakan," tutupnya.

  • Aturan Ramadan di Depok: Operasional Hiburan Malam Dilarang dan Imbauan Tirai Warung Makan

    Aturan Ramadan di Depok: Operasional Hiburan Malam Dilarang dan Imbauan Tirai Warung Makan

    Pemerintah Kota Depok resmi menerbitkan regulasi khusus terkait aktivitas masyarakat dan usaha selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 300/76/Satpol PP/2026 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

    Salah satu poin utama dalam edaran tersebut adalah larangan total operasional bagi berbagai jenis tempat hiburan malam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, sektor usaha seperti diskotek, kelab malam, bar, karaoke, pub, panti pijat, hingga rumah biliar diinstruksikan untuk tutup selama bulan Ramadan dan hari besar keagamaan.

    Selain penutupan tempat hiburan, Supian Suri juga memberikan instruksi khusus bagi pelaku usaha kuliner. Pemilik restoran, rumah makan, maupun warung makan diimbau untuk memasang kain penutup atau tirai pada siang hari guna menghormati warga yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    "Bagi pemilik restoran atau pengelola rumah makan atau warung makan, diimbau untuk memasang kain penutup atau tirai di area usahanya pada siang hari selama bulan Ramadan," tulis petikan dalam SE tersebut.

    Imbauan juga menyasar perilaku masyarakat di ruang publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) serta warga yang tidak berpuasa diminta untuk tidak makan, minum, atau merokok di tempat terbuka secara mencolok pada siang hari. Langkah ini diambil sebagai bentuk toleransi dan upaya menjaga kekhusyukan ibadah di tengah masyarakat.

    Melalui SE yang mengusung semangat 'Bersama Depok Maju' ini, Wali Kota berharap partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan yang terarah. Seluruh jajaran Camat dan Lurah di wilayah Kota Depok juga diminta segera mensosialisasikan aturan ini agar implementasi di lapangan berjalan kondusif.