Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan aturan yang membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dengan pelat nomor luar wilayah NTT. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat dikonfirmasi terkait Pergub tersebut, mengarahkan untuk menghubungi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba. "Nanti kontak Pak Alex Lumba," ujar Laka Lena, Jumat (27/2/2026).
Salah satu daerah yang akan segera menerapkan aturan ini adalah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kendaraan berpelat nomor luar NTT hanya diperbolehkan untuk membeli BBM nonsubsidi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. "Tidak berdampak, persyaratan untuk pembelian BBM Bersubsidi tetap diberlakukan," tulis Ahad dalam pesan WhatsApp.
Pertamina, lanjut Ahad, berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. "Kami bersama Pemerintah Daerah akan selalu bersinergi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," tambahnya.
Sebelumnya, telah diberitakan bahwa kendaraan bermotor dengan pelat luar NTT dilarang mengisi BBM subsidi di SPBU Labuan Bajo. Larangan ini juga berlaku bagi kendaraan yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Kepala UPTD Dispenda NTT, Anjas Pranda, menjelaskan bahwa sosialisasi implementasi pergub tersebut difokuskan pada ketentuan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, kuota BBM subsidi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang beroperasi di NTT. Namun, ketentuan ini menjadi tidak akurat ketika banyak kendaraan dari luar NTT turut mengonsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut.
"Mereka menikmati subsidi di wilayah NTT, namun pajaknya disetorkan ke wilayah lain," kata Anjas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok BBM subsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu antrean panjang di SPBU. Pemerintah daerah berupaya menjaga stok BBM bersubsidi sehingga bisa mengantisipasi kelangkaan dan antrean panjang.
UPTD Dispenda Provinsi NTT bersama Bapenda Manggarai Barat telah melakukan sosialisasi implementasi pergub tersebut kepada pemilik kendaraan di sejumlah SPBU di Labuan Bajo.

Leave a Reply