Tag: perizinan

  • 206 Lapangan Padel di Jakarta Kena Sanksi Administratif

    206 Lapangan Padel di Jakarta Kena Sanksi Administratif

    Sebanyak 206 lapangan padel di Jakarta dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, hingga penghentian kegiatan yang berujung pada penyegelan lokasi.

    Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menyampaikan bahwa penindakan ini telah dilakukan hingga awal Maret 2026.

    Data terbaru per 23 Februari 2026 menunjukkan bahwa dari total 397 bangunan lapangan padel di DKI Jakarta, hanya 212 lokasi (53,4 persen) yang memiliki perizinan. Sementara itu, 185 lokasi (46,6 persen) belum mengantongi izin.

    Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah lapangan padel terbanyak, mencapai 206 lokasi. Dari jumlah tersebut, 99 lapangan telah berizin, sedangkan 107 lainnya belum. Jakarta Barat menyusul dengan 90 lokasi, di mana 55 sudah berizin dan 35 belum berizin.

    Di Jakarta Utara, terdapat 37 lapangan padel, dengan rincian 20 sudah memiliki izin dan 17 belum berizin. Jakarta Timur juga mencatat 37 lokasi, dengan 23 sudah berizin dan 14 belum berizin.

  • Lapangan Padel Cilandak Disegel karena Bising dan Tak Berizin

    Lapangan Padel Cilandak Disegel karena Bising dan Tak Berizin

    Sebuah lapangan padel, Fourthwall Padel yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan, disegel oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Selatan. Penyegelan ini dilakukan karena adanya keluhan kebisingan dari warga sekitar serta masalah perizinan yang belum diselesaikan.

    Menurut Kepala Sudin Citata Jakarta Selatan, Andy Lazuardi, lapangan padel tersebut berpeluang untuk kembali beroperasi apabila semua persyaratan perizinan telah dipenuhi dan tidak lagi menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. "Kalau nanti mereka sudah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan, kemungkinan bisa. Ya kan? Seperti itu. Karena sesuai aturan aja gitu," kata Andy saat ditemui di lokasi penyegelan, Selasa (3/3/2026).

    Andy Lazuardi menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu yang diberikan kepada pemilik lapangan padel untuk mengurus perizinan. Proses perizinan sepenuhnya bergantung pada kecepatan dan inisiatif dari pemilik lapangan. "Ya itu tergantung pemohon, pemilik sih. Gimana pemilik kecepatannya untuk mengurus izin," ujarnya.

    Menanggapi pernyataan pemilik Fourthwall Padel yang menyebut lokasinya berada di zona komersial, Andy menegaskan bahwa status zona komersial tidak serta merta membebaskan pemilik usaha dari kewajiban menjaga lingkungan. "Ya walaupun di zona komersil tetap harus jaga lingkungan. Nggak bisa semena-mena aja komersil tapi harus juga jaga lingkungan jangan sampai terganggu," tegasnya.

    Penyegelan lapangan padel ini dilakukan dengan memasang garis pembatas berwarna kuning hitam di seluruh akses masuk bangunan. Selain itu, spanduk berwarna merah juga dipasang dengan tulisan "Bangunan ini dikenakan penghentian tetap (Disegel)" untuk menginformasikan penutupan operasional Fourthwall Padel.

    Sebelumnya, pihak Kecamatan Cilandak juga telah melakukan penyegelan. Tindakan penyegelan ini dilakukan karena Fourthwall Padel dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 dan PP Nomor 21 Tahun 2021. Andy menegaskan bahwa seluruh tindakan yang diambil oleh pihaknya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    "Pokoknya kita melakukan sesuatunya dengan aturan. Kita nggak ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sesuai aturan yang ada, PP 16 dan PP 21 itu disegel," kata Andy.

  • Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Disegel karena Bising

    Lapangan Padel Fourthwall Cilandak Disegel karena Bising

    Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan melakukan penyegelan terhadap lapangan padel Fourthwall yang berlokasi di kawasan Cilandak. Tindakan ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait kebisingan yang ditimbulkan. Penyegelan dijadwalkan berlangsung besok pagi.

    Menurut Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan, Andy Lazuardy, penyegelan akan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB. Alasan utama penyegelan adalah karena bangunan tersebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).

    Andy Lazuardy menjelaskan, tanpa adanya PBG, bangunan dianggap belum memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. "Tanpa PBG, bangunan belum memenuhi ketentuan administrasi tata bangunan yang berlaku," ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan Manajemen Fourthwall, Fajar Edi Putra, mengakui bahwa pihaknya memang belum mengantongi PBG. Akan tetapi, Fajar menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PBG telah dilakukan sejak Agustus 2025, jauh sebelum pembangunan lapangan padel dimulai. "Info terakhir, izin PBG kami, sampai saat ini belum diterbitkan," kata Fajar.

    Sebelumnya, warga di sekitar kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, telah mengeluhkan kebisingan yang berasal dari aktivitas di lapangan padel tersebut. Salah seorang warga bernama Idham mengungkapkan bahwa suara bising bahkan terdengar hingga ke dalam kamar rumahnya.

    Idham menjelaskan, suara bising berasal dari gesekan raket dengan bola, pantulan bola ke kaca atau lapangan, dan juga mengenai dinding rumah. Pantulan-pantulan inilah yang kemudian menggema dan mengganggu lingkungan sekitar. "Jadi kebisingan itu kalau diakumulasi dari setiap gesekan antara raket ke bola lalu dari pantulan dari bola ke kaca atau ke lapangan padel atau seringkali juga mengenai dinding-dinding rumah kami, nah itu pantulan-pantulan itu yang menggema dan menggaung ke sekitar rumah kami," ujar Idham.

    Idham menambahkan bahwa kebisingan juga berasal dari teriakan para pemain padel. Menurutnya, kebisingan ini tergolong tinggi karena pantulan bola ke kaca.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan sebelumnya telah menyatakan akan menindak bangunan lapangan padel tersebut karena belum memiliki izin resmi. Penertiban akan dilakukan oleh tim gabungan setelah menerima rekomendasi dari Suku Dinas Citata Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pembahasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai lapangan padel, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel yang baru saat ini harus dilakukan di zona komersial.

    Lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, lapangan padel yang memiliki PBG tetapi berada di kawasan perumahan, diimbau untuk dinegosiasikan dengan wali kota dan jajaran terkait, dengan pemberian batas waktu operasional. Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, meskipun sudah mendapat izin PBG, maksimal hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

    Selain itu, lapangan padel wajib dibuat kedap suara jika menimbulkan kebisingan karena pantulan bola atau teriakan yang mengganggu masyarakat.

  • Pemkot Jakbar Segel Lapangan Padel MMT di Kembangan

    Pemkot Jakbar Segel Lapangan Padel MMT di Kembangan

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat (Jakbar) melakukan penyegelan terhadap bangunan MMT Padel yang terletak di Kawasan Sentra Primer Barat (SPB), Kembangan. Penyegelan ini dilakukan karena pemilik bangunan belum menyelesaikan dokumen perizinan yang diperlukan.

    Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, yang dilansir Antara pada Senin (2/3/2026), menyatakan bahwa penyegelan ini tetap dilakukan karena terdapat persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum dipenuhi dan diurus oleh pemilik bangunan.

    Penyegelan lapangan padel yang berlokasi di Jalan Puri Ayu, RW 02, Kembangan ini ditandai dengan pemasangan spanduk segel dan garis kuning oleh Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Barat. Spanduk penyegelan dipasang di bagian luar bangunan, tepatnya di pintu masuk, sebagai penanda informasi publik. Sementara itu, garis CKTRP dipasang di dalam bangunan untuk memastikan tidak ada pelanggaran batas area yang telah ditentukan.

    Iin menegaskan bahwa manajemen MMT Padel tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apa pun selama penyegelan berlangsung. Pihaknya juga telah memeriksa bagian atas gedung untuk memastikan tidak ada kegiatan di lokasi tersebut.

    Iin menambahkan, saat pengecekan bagian atas gedung, terlihat area padel sudah terpasang garis CKTRP, termasuk area kafe dan kelengkapannya. Oleh karena itu, semua aktivitas di dalam bangunan diminta untuk dihentikan.

    Dalam kesempatan yang sama, Iin Mutmainnah mengimbau kepada pemilik bangunan padel lainnya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari 132 bangunan padel yang ada, sebagian besar sudah berizin, namun ada juga yang belum karena beberapa hal. Penertiban akan terus dilakukan sesuai prosedur, termasuk bangunan padel yang berada di lingkungan RT/RW.

    Kepala Suku Dinas CKTRP Jakbar, Lucia Purbarini Soepardi, menegaskan bahwa kegiatan operasional tidak diperbolehkan selama bangunan disegel. Operasional baru diperbolehkan setelah dokumen perizinan lengkap.

    Lucia menjelaskan, untuk berdirinya bangunan harus memiliki PBG, tetapi untuk operasionalnya harus memiliki sertifikat layak fungsi (SLF) terlebih dahulu. Bangunan baru boleh beroperasi bila semua dokumen lengkap.

    Penjelasan Pengelola Lapangan Padel

    General Manager MMT Padel, Doris, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengurus dokumen perizinan sejak Juni 2025. Namun, terdapat kendala pada sejumlah bagian dokumen yang harus diperbaiki.

    Doris menambahkan, proses perizinan tidak terlalu banyak, hanya merevisi gambar teknisnya. Setelah revisi gambar selesai, kemudian akan diterbitkan Nomor Pokok Retribusi (NPR), lalu tinggal membayar retribusi. Sebenarnya prosesnya sudah sampai pada tahap itu.

  • Pembangunan Rumah Duka di Jakbar Dihentikan Sementara

    Pembangunan Rumah Duka di Jakbar Dihentikan Sementara

    Proyek pembangunan rumah duka dan krematorium di Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, dihentikan sementara karena belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Proyek ini juga sempat menuai protes dari warga sekitar.

    Sebelumnya, Yayasan Rumah Swarga Abadi selaku pengembang telah menyepakati kelengkapan perizinan lingkungan pada 27 Januari 2026. Namun, hingga kini izin tersebut belum dikantongi.

    Wali Kota Jakbar, Iin Mutmainnah, menyatakan bahwa perizinan lingkungan dan izin lainnya seharusnya segera diurus setelah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan.

    "Berkomitmen tidak akan memulai kegiatan pembangunan di lokasi proyek sebelum seluruh proses perizinan lingkungan tersebut selesai dan izin lingkungan resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang," kata Iin dilansir Antara, Jumat (27/2/2026).

    Iin menjelaskan penghentian sementara proyek tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kelengkapan izin.

    "Jadi, dari hasil rapat ini adalah seluruh proses ditunda sampai semua proses perizinan selesai sesuai dengan ketentuan. Seperti itu hasil rapatnya," katanya.

    Iin menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar bersikap netral dalam menanggapi penolakan warga Kalideres terhadap pembangunan rumah duka dan krematorium di dekat permukiman mereka.

    Mediasi telah diupayakan oleh Pemkot Jakbar dengan memberikan kesempatan kepada warga Kalideres, pengembang dari Yayasan Rumah Swarga Abadi, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait, serta Kecamatan Kalideres untuk menyampaikan pendapat.

    Iin menambahkan bahwa mediasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

    "Rapat koordinasi ini dengan seluruh komponen terkait yang kami undang, ini kita menunjukkan pemerintah hadir. Artinya kami melakukan upaya koordinasi secara intensif dan efektif, tujuannya agar semua berjalan dengan kondusif," katanya.

    Penolakan Warga

    Sebelumnya, warga Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat, melakukan unjuk rasa pada Sabtu (21/2) untuk menolak pembangunan rumah duka dan krematorium di dekat kawasan tempat tinggal mereka.

    Budiman Tandiono, perwakilan masyarakat Citra 2, mengungkapkan bahwa warga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai pembangunan rumah duka dan krematorium yang berlokasi di depan perumahan mereka. Warga baru mengetahui adanya pembangunan setelah alat berat mulai beroperasi di lokasi pada pertengahan bulan.

    "Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan," ujar Budiman.

    Budiman menyebutkan bahwa izin proyek tersebut diterbitkan pada 6 Februari 2026. Namun, hingga saat ini, tidak terlihat adanya papan informasi atau plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi.

  • Pemprov DKI Tertibkan Lapangan Padel Tak Berizin 26 Februari 2026

    Pemprov DKI Tertibkan Lapangan Padel Tak Berizin 26 Februari 2026

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan penertiban lapangan padel yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa sekitar 185 lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin yang diperlukan.

    Pramono menegaskan bahwa kepemilikan PBG adalah syarat mutlak untuk setiap pembangunan fasilitas, termasuk lapangan olahraga. Penertiban ini bertujuan untuk memastikan ketertiban tata ruang dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. "Saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP, wali kota, aparat camat, dan sebagainya yang terkait untuk mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang belum punya PBG. Karena itu syarat mutlak yang diminta," kata Pramono di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan lahan, terutama ruang terbuka hijau. Pramono menegaskan bahwa area tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi lapangan padel.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Vera Revina Sari, menyampaikan bahwa hingga 23 Februari 2026, terdapat 212 lapangan padel di Jakarta yang telah memiliki PBG. "Kecepatan perkembangan bangunan padel memang luar biasa. Sampai 23 Februari 2026 tercatat 212 bangunan padel yg telah memiliki PBG," ujar Vera kepada wartawan, Rabu (25/2).

    Vera menambahkan, jumlah total lapangan padel di Jakarta mencapai 397, termasuk 185 lapangan yang belum memiliki PBG. "Dan 185 bangunan padel yang tidak memiliki PBG," katanya.

  • 397 Lapangan Padel di Jakarta, Izin PBG Disorot

    397 Lapangan Padel di Jakarta, Izin PBG Disorot

    Jumlah lapangan padel di Jakarta mengalami peningkatan pesat. Data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta menunjukkan, hingga 23 Februari 2026, terdapat 397 lapangan padel yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota.

    Padel sendiri merupakan olahraga yang menyerupai tenis dan squash. Perbedaannya terletak pada raket yang digunakan, di mana raket padel berbentuk solid tanpa senar, seperti dijelaskan di situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram @dkijakarta, menekankan pentingnya perizinan, zonasi, dan jam operasional lapangan padel. Tujuannya adalah untuk menjaga kenyamanan bersama. Berikut adalah aturan terbaru yang berlaku untuk lapangan padel di Jakarta:

    • Izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta wajib dimiliki.
    • Lokasi lapangan harus berada di zona komersial, tidak diperkenankan di zona perumahan.
    • Untuk lapangan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetapi berada di kawasan perumahan, jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
    • Jika menimbulkan kebisingan, lapangan wajib dilengkapi dengan fasilitas kedap suara.

    Sanksi tegas akan diberikan kepada lapangan padel yang tidak memiliki PBG, meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan pembongkaran lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Vera Revina Sari, mengungkapkan bahwa dari total lapangan padel yang ada, baru 212 yang sudah memiliki PBG.

    "Kecepatan perkembangan bangunan padel memang luar biasa. Sampai 23 Februari 2026 tercatat 212 bangunan padel yg telah memiliki PBG," ujar Vera kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

    Vera menambahkan, terdapat 185 lapangan padel yang belum mengantongi PBG. Sehingga, dari total 397 lapangan padel di Jakarta, sebagian besar masih dalam proses pengurusan izin.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pendataan terhadap seluruh lapangan padel yang ada di Jakarta. Dari hasil pendataan tersebut, diketahui bahwa jumlah lapangan padel mencapai 397 unit. Saat ini, Pemprov tengah melakukan penyisiran kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).

    Pramono menegaskan, sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang tidak memiliki PBG. Sanksi tersebut berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

  • Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas Lapangan Padel Tak Berizin

    Pemprov DKI Diminta Tindak Tegas Lapangan Padel Tak Berizin

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terkait keberadaan 185 lapangan padel di ibu kota yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Wibi menyampaikan kepada wartawan pada Kamis (26/12/2026), bahwa tindakan tegas harus tetap proporsional. Ia menekankan pentingnya Pemprov memberikan kesempatan bagi pengelola lapangan padel untuk segera mengurus dan melengkapi perizinan dengan batas waktu yang jelas.

    Namun, ia menambahkan, jika tidak ada itikad baik atau terbukti melanggar tata ruang serta mengganggu warga, maka tindakan tegas harus diambil.

    "Maka penghentian operasional bahkan pembongkaran bisa menjadi opsi terakhir. Kita ingin olahraga padel tetap berkembang, tapi jangan sampai mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum," jelasnya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat keberadaan 397 lapangan padel di seluruh Jakarta. Dari jumlah tersebut, 212 lapangan telah memiliki PBG, sementara sisanya sebanyak 185 lapangan belum memiliki izin yang diperlukan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG akan dikenai sanksi tegas. Sanksi tersebut meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha.

  • Pemprov DKI Jakarta Batasi Pembangunan Lapangan Padel

    Pemprov DKI Jakarta Batasi Pembangunan Lapangan Padel

    Polemik kebisingan akibat lapangan padel di Jakarta memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini menetapkan aturan baru terkait pembangunannya.

    Rapat khusus yang digelar Pemprov Jakarta pada Senin (23/2) membahas aspek perizinan, tata ruang, hingga dampak lingkungan dari pendirian lapangan padel.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pembahasan komprehensif. Pemprov DKI akan menindaklanjuti setiap persoalan yang berdampak pada kenyamanan warga.

    Berikut adalah aturan baru terkait isu lapangan padel di Jakarta yang disampaikan Pramono pada Selasa (24/2/2026):

    Pramono Anung memutuskan untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Ke depan, lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial.

    "Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata Pramono.

    Aturan Jam Operasional

    Pemprov Jakarta juga akan membatasi jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan perumahan. Padel di lingkungan perumahan maksimal hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dan wajib dilengkapi peredam suara.

    "Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga," kata Pramono.

    Pengelola tetap harus mengikuti aturan pembatasan jam tersebut meski sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Wali kota, camat, hingga lurah diminta untuk melakukan dialog dengan warga setempat.

    Selain jam operasional, kebisingan menjadi sorotan utama. Banyak aduan warga terkait suara pantulan bola dan teriakan pemain.

    "Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan, yang kemudian mengganggu masyarakat, maka wajib membuat kedap suara," tegasnya.

    Izin Pembangunan Lapangan Padel Harus Lewat Dispora

    Pembangunan lapangan padel di Ibu Kota tak bisa sembarangan. Setiap rencana pembangunan wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.

    "Untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," kata Pramono.

    Pengetatan izin ini bukan untuk menghambat olahraga padel, melainkan untuk memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.

    "Kami tidak ingin hobi olahraga ini berkembang tanpa aturan yang jelas dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar," imbuhnya.

    Lapangan Padel Ilegal Akan Dibongkar

    Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 397 lapangan padel yang tersebar di Jakarta. Pemprov kini tengah menyisir kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Pramono.

    Lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi tegas, mulai penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

    "Kami mensinyalir ada yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG. Nanti angkanya akan dipastikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan," ujarnya.

    Penataan Parkir Kendaraan Pemain Padel

    Pramono Anung turut menyoroti keluhan terkait parkir kendaraan pemain padel yang sembarangan.

    "Parkir. Parkir ini, mohon maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang yang memang punya kemampuan untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan karena tidak ada lokasi parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga," kata Pramono.

    Persoalan parkir menjadi salah satu dari tiga keluhan utama masyarakat, selain kebisingan dan jam operasional yang terlalu malam. Banyak lapangan padel di perumahan yang tidak memiliki lahan parkir memadai.

    Akibatnya, kendaraan pemain memadati jalan lingkungan dan mengganggu akses keluar-masuk warga.

    "Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan," tegasnya.

  • Lapangan Padel Ilegal di Jakarta Akan Ditertibkan

    Lapangan Padel Ilegal di Jakarta Akan Ditertibkan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas lapangan padel yang beroperasi tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menginstruksikan pembongkaran terhadap lapangan-lapangan tersebut.

    Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Vera Revina Sari, hingga 23 Februari 2026, tercatat 212 lapangan padel di Jakarta yang sudah mengantongi PBG.

    Vera menambahkan, saat ini terdapat 185 lapangan padel yang belum memiliki PBG. Dengan demikian, total terdapat 397 lapangan padel yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pendalaman terhadap kelengkapan perizinan seluruh lapangan padel, termasuk PBG. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa (24/2).

    Pramono menegaskan, sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang tidak memiliki PBG, mulai dari penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.