Polemik kebisingan akibat lapangan padel di Jakarta memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini menetapkan aturan baru terkait pembangunannya.
Rapat khusus yang digelar Pemprov Jakarta pada Senin (23/2) membahas aspek perizinan, tata ruang, hingga dampak lingkungan dari pendirian lapangan padel.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pembahasan komprehensif. Pemprov DKI akan menindaklanjuti setiap persoalan yang berdampak pada kenyamanan warga.
Berikut adalah aturan baru terkait isu lapangan padel di Jakarta yang disampaikan Pramono pada Selasa (24/2/2026):
Pramono Anung memutuskan untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Ke depan, lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial.
"Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata Pramono.
Aturan Jam Operasional
Pemprov Jakarta juga akan membatasi jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan perumahan. Padel di lingkungan perumahan maksimal hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dan wajib dilengkapi peredam suara.
"Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga," kata Pramono.
Pengelola tetap harus mengikuti aturan pembatasan jam tersebut meski sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Wali kota, camat, hingga lurah diminta untuk melakukan dialog dengan warga setempat.
Selain jam operasional, kebisingan menjadi sorotan utama. Banyak aduan warga terkait suara pantulan bola dan teriakan pemain.
"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan, yang kemudian mengganggu masyarakat, maka wajib membuat kedap suara," tegasnya.
Izin Pembangunan Lapangan Padel Harus Lewat Dispora
Pembangunan lapangan padel di Ibu Kota tak bisa sembarangan. Setiap rencana pembangunan wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.
"Untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," kata Pramono.
Pengetatan izin ini bukan untuk menghambat olahraga padel, melainkan untuk memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.
"Kami tidak ingin hobi olahraga ini berkembang tanpa aturan yang jelas dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar," imbuhnya.
Lapangan Padel Ilegal Akan Dibongkar
Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 397 lapangan padel yang tersebar di Jakarta. Pemprov kini tengah menyisir kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Pramono.
Lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi tegas, mulai penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.
"Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.
"Kami mensinyalir ada yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG. Nanti angkanya akan dipastikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan," ujarnya.
Penataan Parkir Kendaraan Pemain Padel
Pramono Anung turut menyoroti keluhan terkait parkir kendaraan pemain padel yang sembarangan.
"Parkir. Parkir ini, mohon maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang yang memang punya kemampuan untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan karena tidak ada lokasi parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga," kata Pramono.
Persoalan parkir menjadi salah satu dari tiga keluhan utama masyarakat, selain kebisingan dan jam operasional yang terlalu malam. Banyak lapangan padel di perumahan yang tidak memiliki lahan parkir memadai.
Akibatnya, kendaraan pemain memadati jalan lingkungan dan mengganggu akses keluar-masuk warga.
"Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan," tegasnya.