Tag: perizinan

  • BKPM Sederhanakan Pengurusan NIB bagi Usaha Mikro

    BKPM Sederhanakan Pengurusan NIB bagi Usaha Mikro

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran baru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

    Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas keluhan pelaku usaha mikro terkait sulitnya memperoleh NIB karena proses perizinan lokasi yang berbelit. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kondisi ini berdampak pada tertundanya realisasi legalitas usaha.

    “Kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi saat ini sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat bagi Usaha Mikro,” kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2/2026).

    Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha mikro kini dapat menyampaikan deklarasi mandiri mengenai lokasi usahanya. Dengan mekanisme ini, persetujuan dapat diproses otomatis tanpa pemeriksaan teknis.

    “PKKPR-nya tetap ada, tetapi bisa dilakukan dengan pernyataan mandiri,” ujar dia.

    Ia menambahkan, "Jadi cukup menyatakan titik lokasinya di mana, alamatnya di mana, tanpa perlu verifikasi teknis lagi, itu sudah bisa NIB-nya diterbitkan.”

    Pemerintah berencana meningkatkan payung hukum kebijakan ini menjadi Peraturan Menteri dalam tiga bulan ke depan. Todotua menegaskan, langkah ini diambil agar landasan hukum semakin kuat dan mengikat.

    Data kementerian menunjukkan bahwa hingga saat ini telah terbit sekitar 15,2 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut, kurang lebih 14,9 juta di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro.

    Potensi jumlah usaha mikro di Indonesia diperkirakan mencapai 56 juta unit. Artinya, masih ada sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum mengantongi legalitas formal.

    Penyederhanaan perizinan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi negara. Todotua Pasaribu menegaskan, semakin banyak UMKM yang terdaftar secara resmi, semakin besar pula peluang peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta penguatan basis ekonomi nasional.

    “Ini nanti kontribusi penerimaan dari sektor UMKM ini dengan sendirinya pasti akan naik,” tegas dia.

  • Pemerintah Percepat Legalisasi UMKM dengan NIB

    Pemerintah Percepat Legalisasi UMKM dengan NIB

    Pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini dilakukan mengingat sekitar 40 juta pelaku UMKM di Indonesia diperkirakan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa legalitas bagi UMKM sangat penting agar program-program pemerintah dapat tersalurkan secara efektif. Penerbitan NIB menjadi kunci dalam proses legalisasi ini.

    "Artinya kalau pelaku usaha ini sudah bisa menjadi legal dan bertatus hukum dan memiliki perizinan yang jelas, nah itu makanya juga adanya program-program pemerintah yang ada di Kemenko UMKM juga penyalurannya juga bisa lebih cepat dan lebih terukur," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Todotua mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah NIB yang telah diterbitkan mencapai sekitar 15,2 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 14,9 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro. Sementara itu, potensi usaha mikro di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 56 juta.

    Menurut Todotua, masih terdapat sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang perlu didorong untuk segera memiliki legalitas dalam berusaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

    Selama ini, salah satu kendala dalam penerbitan NIB adalah kewajiban pemenuhan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin lokasi. Proses PKKPR seringkali memakan waktu karena memerlukan sejumlah persyaratan teknis.

    Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2026 tentang ketentuan penerbitan PKKPR darat bagi usaha mikro. Melalui kebijakan ini, pelaku usaha mikro dapat mengurus PKKPR melalui mekanisme yang lebih mudah.

    "Surat edaran ini kita terbitkan dan dalam 3 bulan ke depan ini akan kita tingkatkan menjadi Peratur Menteri yang isinya bahwa terhadap kegiatan usaha mikro atau terhadap para pelaku dalam kegiatan usaha mikro untuk PKKPR-nya atau dulu orang sering kenal dengan izin lokasinya itu sudah bisa dilakukan dengan pernyataan mandiri," jelasnya.

    Dengan mekanisme pernyataan mandiri, pelaku usaha mikro cukup mencantumkan lokasi dan alamat usaha melalui sistem OSS. Setelah diajukan, persetujuan PKKPR dapat terbit secara otomatis sehingga mempercepat proses penerbitan NIB.

    "Jadi nanti para pelaku usaha mikro juga tetap wajib harus menyatakan di mana. Pernyataan mandirinya itu hanya dalam bentuk lokasi titiknya di mana, alamatnya di mana dan lain-lain. Dan itu tanpa perlu apa namanya verifikasi teknis lagi itu sudah bisa NIBnya diterbitkan," tutupnya.

  • Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penertiban perizinan terhadap ratusan lapangan padel yang ada di ibu kota. Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang terdata dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya tengah memeriksa kelengkapan izin dari ratusan lapangan tersebut, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Pramono menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG. Sanksi tersebut meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

    Pemprov DKI juga mengindikasikan adanya sejumlah lapangan padel yang beroperasi tanpa izin atau PBG. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan jumlahnya.

    Selain penertiban izin, Pemprov DKI juga telah mengambil langkah untuk menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel baru hanya diizinkan di kawasan komersial dan wajib mendapatkan persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

    Untuk lapangan padel yang sudah memiliki PBG namun berlokasi di kawasan perumahan, jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diwajibkan memasang sistem peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang dikeluhkan warga.

    Pramono menambahkan, ada tiga masalah utama yang sering dilaporkan oleh masyarakat terkait keberadaan lapangan padel, yaitu parkir liar, kebisingan, dan jam operasional yang hingga larut malam.

    "Parkir ini sangat mengganggu warga karena pemain datang membawa mobil dan parkir di jalan perumahan. Kemudian kebisingan, dan juga soal jadwal operasional. Itu semua akan kami tertibkan," imbuhnya.

  • DKI Jakarta Batasi Izin Lapangan Padel di Area Perumahan

    DKI Jakarta Batasi Izin Lapangan Padel di Area Perumahan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel di area perumahan. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait keberadaan lapangan padel yang semakin menjamur.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan keputusan ini usai rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026). Rapat tersebut membahas secara khusus penertiban lapangan padel yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

    "Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata Pramono.

    Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI sedang meninjau izin yang dimiliki masing-masing lapangan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Tindakan tegas akan diambil bagi lapangan padel yang tidak memiliki PBG. "Yang tidak memiliki PBG akan dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," tegasnya.

    Bagi lapangan padel yang telah memiliki PBG namun berada di kawasan perumahan, Pemprov DKI akan memberlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. Koordinasi dengan warga setempat akan dilakukan oleh jajaran wali kota, camat, dan lurah.

    "Walaupun sudah punya PBG, kalau berada di perumahan maksimum jam 08.00 malam," ujarnya.

    Solusi Atasi Keluhan Warga

    Selain pembatasan jam operasional, pengelola lapangan padel diwajibkan memasang sistem peredam suara. Langkah ini bertujuan meminimalkan kebisingan yang sering dikeluhkan warga akibat pantulan bola dan teriakan pemain.

    Pramono menjelaskan tiga keluhan utama warga terkait lapangan padel di perumahan, yaitu parkir liar, kebisingan, dan operasional hingga larut malam.

    "Pemain padel ini rata-rata datang membawa mobil sendiri. Karena tidak ada lahan parkir memadai, parkirnya sering di jalan perumahan dan mengganggu warga. Ini akan kami tertibkan," jelasnya.

    Lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, terutama di Ruang Terbuka Hijau (RTH), juga tidak diizinkan beroperasi. RTH harus difungsikan sesuai peruntukannya.

    Pembangunan lapangan padel baru wajib memperoleh persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Tujuannya adalah agar pembangunan dilakukan dengan kajian yang menyeluruh dan terencana.

    "Kami tidak ingin semua orang yang ingin bangun lapangan padel serta-merta bisa membangun di Jakarta tanpa aturan yang jelas," tutupnya.

  • Pembangunan Hotel di Cemagi Dihentikan Sementara, Ini Kata Pengelola

    Pembangunan Hotel di Cemagi Dihentikan Sementara, Ini Kata Pengelola

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menghentikan sementara pembangunan sebuah hotel di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Penghentian ini terkait dengan perizinan bangunan yang belum sepenuhnya rampung.

    PT Predmet, selaku pengelola proyek, mengklaim bahwa lokasi pembangunan hotel tersebut berada di zona pariwisata yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Badung.

    Menurut perwakilan PT Predmet, Andi Nahak, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar perizinan bangunan dapat segera diselesaikan. "Kami mohon kebijakan pimpinan karena untuk mengajukan ulang PBG sudah tidak mungkin dengan kondisi bangunan yang sudah hampir jadi ini," ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Andi menjelaskan bahwa penambahan lantai, dari empat menjadi lima, menjadi penyebab utama ketidaksesuaian dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah terbit sebelumnya. Mengingat fisik bangunan telah mencapai 70 persen, pengelola diminta untuk segera mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar bangunan tersebut memiliki legalitas sesuai aturan yang berlaku. "Karena sudah terbangun, mau tidak mau sekarang masuknya ke SLF karena bangunan harus 100 persen dulu baru sertifikat itu bisa terbit," imbuhnya.

    Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan melakukan perubahan pada sejumlah dokumen, mulai dari PKKPR hingga UKL-UPL, agar status proyek menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Hotel ini sendiri diketahui dimiliki oleh tiga warga negara asing (WNA) asal Ukraina yang bekerja sama dengan pemilik lahan lokal. Andi juga memastikan bahwa proyek hotel tetap mengusung arsitektur lokal sesuai dengan peraturan daerah. "Pemerintah Badung itu sangat ketat, jadi di gambar sudah kami masukkan ornamen Bali supaya (dokumen) bisa di-ACC dan sesuai aturan yang bagus di sini," jelasnya.

    Fasilitas pendukung seperti kolam renang, restoran, dan lobi juga telah direncanakan secara lengkap. Andi juga membantah bahwa lokasi bangunan hotel berada di lahan hijau atau lahan sawah yang dilindungi, menegaskan bahwa proyek dibangun di kawasan zona pariwisata.

    Pengelola proyek menghargai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pansus TRAP DPRD Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar proyek yang sempat terhenti ini dapat dilanjutkan hingga selesai. "Kami setuju sekali ada sidak begini supaya kalau ada yang salah bisa segera kita perbaiki bersama," pungkas Andi Nahak.

  • Industri AMDK Jakarta Terancam Sanksi Jika Tak Urus Izin

    Industri AMDK Jakarta Terancam Sanksi Jika Tak Urus Izin

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingatkan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk segera menyelesaikan perizinan usaha sebelum 31 Maret 2026.

    Peringatan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang mengatur sanksi pidana bagi pemanfaatan sumber daya air tanpa izin.

    Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Ir. Bhakti, menegaskan bahwa sanksi yang diberikan tidak ringan.

    Pasal 70 UU SDA Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaku konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dipidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.

    Batas Akhir Penyesuaian Izin

    Pemerintah juga menyoroti batas akhir masa penyesuaian perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha AMDK diberi waktu tiga tahun untuk mengurus izin, yang berakhir pada 31 Maret 2026.

    "Jadi, waktunya tinggal dua bulan lagi dari sekarang. Makanya, dari satu minggu yang lalu, kami sibuk mendiskusikan bagaimana kalau seandainya masa tenggang dari UU Cipta Kerja berakhir. Apa yang harus dilakukan," ujar Ir. Bhakti dalam diskusi Rakernas I AMDATARA (Perkumpulan Usaha AMDK Nusantara) di Jakarta baru-baru ini.

    Ditjen SDA mengingatkan pelaku industri AMDK untuk segera mengurus izin usaha sebelum masa tenggang habis, atau terancam pidana dan denda hingga Rp 5 miliar.

    Denda Administratif

    Perusahaan yang telah memanfaatkan sumber air tetapi belum memiliki izin usaha tetap dapat mengurus perizinan. Namun, mereka akan dikenakan denda administratif saat proses pengajuan izin. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat enam bulan sejak izin ditetapkan.

    Sebagai ilustrasi, Ir. Bhakti mencontohkan perusahaan AMDK yang telah mengambil air dari sungai sejak 2022 tanpa izin usaha. Selama masa tenggang sebelum penegakan penuh pada Maret 2026, perusahaan tersebut belum dikenai sanksi pidana. Meski demikian, perhitungan denda administratif tetap diberlakukan.

    "Perusahaan AMDK itu akan dihitung tarif dendanya terhadap pemakaian air mulai sejak UU Cipta Kerja disahkan, yaitu 2 November 2020. Jadi, kalau pengambilan airnya dari 20 tahun yang lalu, dendanya akan dibatasi sampai dengan November 2020," tuturnya.

    Konsekuensi Hukum

    Ir. Bhakti mengingatkan agar pelaku industri AMDK memanfaatkan sisa waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Menurutnya, konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda miliaran rupiah.

    "Semua punya niat baik untuk memajukan negeri, tapi jangan sampai cacat gara-gara tidak mematuhi undang-undang yang akan diberlakukan," ujarnya.

    Momentum Rakernas AMDATARA

    Ir. Bhakti berharap momentum Rakernas I AMDATARA dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan antaranggota industri agar tidak menghadapi risiko sanksi ketika masa tenggang resmi berakhir.

    "Kami berharap ini momen yang bagus buat teman-teman industri AMDK. Karena waktunya cuma dua bulan. Pastikan semua anggota asosiasi AMDATARA ini bisa memahami dengan baik konsekuensi dari diberlakukannya UU Cipta Kerja itu. Karena, bisa saya pastikan sanksinya cukup berat," pungkasnya.

    Pasal Undang-Undang Sanksi
    70 UU SDA Tahun 2019 Pidana penjara 1-3 tahun, denda Rp 1-5 miliar

    Sanksi tegas menanti bagi pelaku industri AMDK yang lalai dalam mengurus perizinan. Pemerintah mengimbau agar perusahaan segera menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu yang ditentukan.