Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran baru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas keluhan pelaku usaha mikro terkait sulitnya memperoleh NIB karena proses perizinan lokasi yang berbelit. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kondisi ini berdampak pada tertundanya realisasi legalitas usaha.
“Kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi saat ini sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat bagi Usaha Mikro,” kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2/2026).
Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha mikro kini dapat menyampaikan deklarasi mandiri mengenai lokasi usahanya. Dengan mekanisme ini, persetujuan dapat diproses otomatis tanpa pemeriksaan teknis.
“PKKPR-nya tetap ada, tetapi bisa dilakukan dengan pernyataan mandiri,” ujar dia.
Ia menambahkan, "Jadi cukup menyatakan titik lokasinya di mana, alamatnya di mana, tanpa perlu verifikasi teknis lagi, itu sudah bisa NIB-nya diterbitkan.”
Pemerintah berencana meningkatkan payung hukum kebijakan ini menjadi Peraturan Menteri dalam tiga bulan ke depan. Todotua menegaskan, langkah ini diambil agar landasan hukum semakin kuat dan mengikat.
Data kementerian menunjukkan bahwa hingga saat ini telah terbit sekitar 15,2 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut, kurang lebih 14,9 juta di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro.
Potensi jumlah usaha mikro di Indonesia diperkirakan mencapai 56 juta unit. Artinya, masih ada sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum mengantongi legalitas formal.
Penyederhanaan perizinan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi negara. Todotua Pasaribu menegaskan, semakin banyak UMKM yang terdaftar secara resmi, semakin besar pula peluang peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta penguatan basis ekonomi nasional.
“Ini nanti kontribusi penerimaan dari sektor UMKM ini dengan sendirinya pasti akan naik,” tegas dia.





