Tag: politik Indonesia

  • Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Partai politik menyoroti bahwa dana bantuan politik (banpol) dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara menjadi salah satu faktor penyebab turunnya indeks keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Penurunan ini terungkap dalam hasil riset Indeks Integritas Partai Politik (IIP) 2025. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk operasional partai.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Muhammad Kholid menganggap angka Rp 1.000 per suara terbilang rendah. Ia menyoroti bahwa jumlah tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak 7-8 tahun terakhir.

    Kholid menyarankan agar dana banpol ditingkatkan. Peningkatan ini disebutnya dapat memperbaiki keuangan partai politik sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap keberlangsungan partai.

    Harapannya, tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan partai dapat diselaraskan dengan dukungan finansial yang diberikan oleh negara.

    “Karena mengelola partai tidak murah dan tidak mudah. Sehingga ketika kita ingin mendorong untuk partai politik berbenah yes, tapi kita juga harus melihat secara proporsional apakah sudah cukup perhatian negara terhadap partai politik,” jelas Kholid.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengakui bahwa dana bantuan politik memang masih tergolong rendah.

    Pembatasan Penggunaan Dana Banpol

    Menurut ketentuan, dana banpol wajib dialokasikan 60 persen untuk pendidikan kader, dan sisanya untuk kegiatan lain-lain. Namun, komponen terbesar dalam pendidikan politik, yaitu transportasi, tidak tertampung.

    “Dalam pendidikan politik itu apa yang ditampung dari bantuan, terutama operasional pendidikan politik, akomodasi, konsumsi, padahal yang paling besar adalah transportasi, itu tidak didukung,” jelas Freidrich.

    Akibatnya, partai politik berinisiatif melaksanakan bimbingan teknis sebagai pengganti pendidikan kader. Kegiatan ini pun seringkali hanya diikuti oleh anggota legislatif.

    “Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk KPK,” sambung Lodewijk.

    Usulan Peningkatan Dana Banpol oleh KPK

    Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, menambahkan bahwa pada tahun 2019 KPK sempat mengajukan usulan ke Presiden terkait dana banpol sebesar Rp 16.900 per suara.

    Skema yang diusulkan adalah pembagian 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai politik.

    “Pada saat itu masih belum memungkinkan sekitar Rp 8 ribu dibagi dua, sempat ada usulan Rp 10 ribu tapi pada saat itu yang disetujui adalah seribu,” kata Cahya.

    Meskipun demikian, Cahya menilai angka Rp 1.000 per suara masih ideal di Indonesia. Ia mengingatkan partai politik agar tidak membatasi integritas hanya pada besaran uang.

    KPK berharap partai politik dapat menjadi teladan bagi publik dalam menularkan integritas yang baik.

    “Karena partai politik produsen para pemimpin-pemimpin di negara ini. Diharapkan karena penurunan (aspek) keuangan dari 60 persen (tahun lalu) menjadi sekitar 40, mudah-mudahan ke depan perbaikan-perbaikan dilakukan,” tandas Cahya.

    Perbandingan Dana Bantuan Politik

    Tahun Usulan KPK (per suara) Disetujui (per suara) Keterangan
    2019 Rp 16.900 Rp 1.000 KPK usulkan skema 50% pemerintah, 50% partai
    Saat Ini – Rp 1.000 Angka belum berubah sejak 7-8 tahun lalu
  • Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto agar melanjutkan kekuasaan dengan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 tengah hangat dibicarakan. Namun, pihak-pihak yang mendukung Prabowo dua periode ini belum tentu mengusung Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo.

    Partai Amanat Nasional (PAN) secara terang-terangan mendorong Prabowo dua periode. Namun, suara mereka pada 2029 nanti belum tentu untuk Gibran. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno.

    Mengutip detikcom, Eddy memastikan PAN akan kembali mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

    "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Eddy kemudian menyebut potensi setiap partai untuk mendorong kader-kader mereka maju dalam pilpres. Ini akibat perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden.

    Ia justru mendorong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Prabowo. Menurutnya, partai politik memiliki kesempatan mengajukan kadernya.

    "Gini, bagi saya, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold, tentu saya mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029, tentu," ujar dia.

    Tidak jauh berbeda dengan PAN, PKB yang juga bagian dari KIM Plus menyampaikan sikap dukungan mereka terhadap Prabowo. Dukungan ini untuk maju di Pilpres 2029, namun tidak bersama Gibran.

    Hal ini diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Bali, Ahmad Iman Sukri. Ia juga menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di periode kedua.

    "Soal wakil presiden terserah Pak Prabowo, tapi kalau ditanya kepada PKB siapa, ya kami berharap bisa cawapresnya ketum kami Gus Muhaimin," ujar Iman dikutip dari detikBali, Sabtu (7/2/2026).

    Di lain pihak, Pengamat Politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, tidak menampik kemenangan Prabowo pada 2024 didukung faktor besar Gibran. Sebagai representasi Jokowi, Mantan Wali Kota Solo itu dapat meraup simpati masyarakat.

    Namun, situasi saat ini dilihat berbeda oleh Hendri Satrio. Menurutnya, posisi Prabowo sekarang sedang di atas angin. Ia menilai masyarakat puas dengan kinerja dan arah program Presiden RI ke-8 tersebut.

    "Kalau tanpa Jokowi, mungkin Prabowo tidak akan menang di 2024. Tapi sekarang situasinya berbeda. Prabowo kuat sekali sekarang. Bahkan dia berhasil merangkul semua lawan politiknya kan," ujar Hendri dalam program detikSore, Senin (9/2/2026).

    "Saat ini Pak Prabowo kuat sekali. Dicintai rakyat, disukai rakyat program-programnya," lanjut dia.

    Potensi Gibran dan Konflik Koalisi

    Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Gibran? Apakah ia harus bersiap menciptakan kendaraan politik bagi dirinya sendiri? Di lain pihak, sikap parpol pendukung Prabowo yang ingin mengusung ketum mereka masing-masing akan menjadi percikan bencana bagi koalisi? Simak diskusinya bersama Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam Editorial Review.

    Dukungan Partai Terhadap Prabowo dan Cawapres 2029
    Partai Politik Dukungan Prabowo Usulan Cawapres 2029 Keterangan
    Partai Amanat Nasional (PAN) Dua Periode Zulkifli Hasan Konsisten mendukung Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres.
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dua Periode Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Berharap Ketum PKB menjadi cawapres.
    Pengamat Politik Prabowo kuat dan dicintai rakyat. Situasi Gibran berbeda dari 2024. Kemenangan 2024 didukung faktor Gibran sebagai representasi Jokowi.

    Peristiwa Kemarahan Wali Murid di Jember

    Beralih ke berita daerah, detikSore juga mengulas peristiwa kemarahan wali murid SD Jelbuk 02 Jember, Jawa Timur. Kemarahan ini dipicu oleh aksi seorang guru yang menelanjangi puluhan siswa karena kehilangan uang senilai 75 ribu rupiah.

    Mengutip detikJatim pada Rabu (11/2/2026), kasus ini berawal ketika pelaku kehilangan uang Rp 75 ribu. Pada hari sebelumnya dia juga mengaku kehilangan uang Rp 200 ribu.

    Kemudian, guru itu menggeledah tas 22 siswanya. Karena tidak kunjung ditemukan di tas, dia menelanjangi siswanya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku? Simak laporan langsung Jurnalis detikJatim selengkapnya.

    Tips Investasi Global dan Ekonomi Terkini

    Sunsetalk kali ini detiksore menghadirkan Nicholas Hilman, seorang praktisi keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dirinya hadir untuk membagikan ilmu seputar perbedaan pasar global dan Indonesia, kondisi ekonomi terkini, serta alasan volatilitas pasar domestik tidak selalu berarti krisis.

    Mengapa strategi investasi global tidak selalu cocok di Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca arah ekonomi global? Tangkap ilmunya pada penghujung sore nanti!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    "Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

  • PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. PKS meraih skor 71, melampaui rata-rata nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap capaian PKS bisa menjadi contoh bagi partai lain.

    Freidrich menyampaikan, partai politik lain dapat menjadikan upaya PKS sebagai acuan untuk meningkatkan integritas. Penilaian ini disampaikan saat konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025.

    Rakornas tersebut diselenggarakan di Kuta, Badung, pada Rabu (11/2/2026). Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola secara berkelanjutan untuk kualitas demokrasi.

    Pencapaian PKS dengan skor 71 ini merupakan yang tertinggi di antara partai yang dinilai. Freidrich menjelaskan bahwa hasil ini bukan tolok ukur kinerja mutlak bagi partai lain.

    Namun, langkah-langkah PKS dinilai dapat menjadi pembelajaran. "Tentunya kita berharap parpol yang lain bisa melihat apa yang dilakukan PKS sehingga mendapatkan nilai tertinggi," ujarnya.

    Freidrich juga mengingatkan partai politik yang belum masuk parlemen. Mereka dapat memanfaatkan variabel dan elemen riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai persiapan.

    Komitmen PKS Tingkatkan Integritas

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan penghargaan ini memotivasi partainya. PKS akan terus berbenah dan memperbaiki organisasi.

    "Kami tidak mudah puas apalagi tadi secara indeks rata-rata mengalami penurunan secara total dan ini menurut saya harus kita kuatkan lagi karena integritas partai politik, tata kelola yang baik itu adalah salah satu faktor kunci untuk merawat kepercayaan publik," jelas Kholid.

    Kholid meyakini dukungan publik yang kuat melahirkan pemimpin berkualitas. Baik di tingkat nasional maupun daerah.

    "Dua tahun ini kita mendapatkan indeks tertinggi di 2024 dan 2025 tentu kita tidak boleh berpuas diri. Kami berpesan kepada seluruh pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, penghargaan ini adalah sebuah evaluasi buat kami," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Kholid berharap IIPP terus meningkat setiap tahun. Peningkatan indeks integritas akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

    Partai Politik Objek Fundamental Demokrasi

    Freidrich Paulus menegaskan partai politik merupakan objek fundamental dalam demokrasi modern. "Gagasan ini menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar pertemuan politik, melainkan juga objek fundamental dalam demokrasi modern," kata Freidrich.

    Peningkatan indeks integritas partai politik menjadi agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    Penguatan tata kelola partai politik merupakan bagian integral reformasi politik. Tujuannya mewujudkan partai modern, mandiri, dan fungsional.

    Freidrich menyimpulkan, partai politik modern diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas. "Pada akhirnya, partai politik yang modern mandiri dan integritas diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas tidak hanya secara substantif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi tercapainya visi Indonesia Sejahtera tahun 2045," pungkas Freidrich.

    Berikut adalah rincian skor IIPP 2025:

    Entitas/Elemen Skor Kategori
    PKS 71 Berintegritas Tinggi
    IIPP Nasional 61,2 Berintegritas Sedang
    Keuangan Partai Politik 44,5 Kurang Berintegritas
    Kode Etik >60 Berintegritas Sedang
    Demokrasi Internal >60 Berintegritas Sedang
    Kaderisasi >60 Berintegritas Sedang
    Rekrutmen >60 Berintegritas Sedang

    Secara nasional, IIPP berada pada kategori sedang. Skornya mencapai 61,2. Elemen keuangan partai politik masuk kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5. Elemen lainnya seperti kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, dan rekrutmen berada pada kategori berintegritas sedang, dengan skor di atas 60.

  • Saan Mustopa Nilai Gagasan Dua Periode Prabowo Masuk Akal di Senayan

    Saan Mustopa Nilai Gagasan Dua Periode Prabowo Masuk Akal di Senayan

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons wacana dukungan agar Presiden Prabowo Subianto menjabat selama dua periode. Ia menilai gagasan tersebut cukup masuk akal, mengingat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo yang dinilai tinggi.

    Saan menyebut tingkat kepuasan publik mencapai hampir 80 persen selama lebih dari setahun terakhir masa jabatan Prabowo. Hal ini menjadi dasar pertimbangannya terkait wacana tersebut.

    Saan Mustopa menjelaskan tidak ada masalah sebelumnya terkait durasi jabatan presiden. Menurutnya, "Kan nggak ada masalah sebelumnya, kalau dilihat dari approval rating hari ini kan hampir 80 persen tingkat kepuasan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (9/2/2026).

    Sebagai Wakil Ketua DPR, Saan memandang pencapaian tersebut memicu munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Prabowo. Ia menegaskan hingga saat ini tidak terlihat hambatan terhadap wacana tersebut.

    Apresiasi Kinerja Presiden

    Pencapaian kinerja Presiden Prabowo selama satu tahun lebih mendapatkan apresiasi. Saan menyebut hal itu terlihat dari approval rating tingkat kepuasan yang tinggi.

    "Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi dengan approval rating tingkat kepuasan tinggi, dan tentu ya membahagiakan semua dengan approval rating yang ada," tambahnya.

    Pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat gagasan dua periode masa jabatan Prabowo dianggap masuk akal. "Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya masuk akal ya," imbuh Saan.

    Dukungan dari Partai Lain

    Partai Pendukung Pernyataan
    NasDem Gagasan dua periode masuk akal karena kepuasan publik tinggi.
    PAN Sudah tiga kali konsisten mendukung Prabowo dalam Pilpres.

    Sebelumnya, gagasan mengenai dua periode masa jabatan Prabowo juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Namun, ia menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden akan bergantung pada simbiosis dan kerja sama antarpartai.

    Eddy Soeparno mengatakan, "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

  • Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Motivator dan penulis buku terkenal, Merry Riana, secara resmi mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Peresmian ini berlangsung di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana mengungkapkan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik merupakan hal baru baginya. Ia merasa deg-degan seperti memulai lembaran hidup baru.

    "Tadi siang sesungguhnya di kantor kerja Ketum, saya sempat sharing. Saya bilang, 'Wah, hari ini saya deg-degan banget, karena seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti hari pernikahan'," kata Merry Riana, Senin (9/2/2026).

    Ia meyakini bahwa langkah politik ini akan mengubah seluruh kehidupannya dan sang suami, Alva, untuk selamanya. Namun, ia bersyukur telah mengambil keputusan penting tersebut.

    "Rasanya seperti itu. Memulai hidup baru, memakai seragam yang baru, karena saya tahu ini adalah satu keputusan hari ini akan mengubah hidup saya dan Alva (suami) selamanya. Itu yang saya yakini," jelasnya.

    Merry Riana menceritakan awal mula komunikasinya dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2012.

    Keduanya bertemu saat sama-sama menempuh pendidikan di Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    "Saya ingat banget karena pada saat itu pertemuan yang sangat sederhana tapi sangat nyambung banget, karena pada saat itu kami sama-sama dari NTU. Saya kebetulan S1 di NTU, Pak Ketum adalah S2 di NTU," ujar Merry, seraya menunjukkan foto bersama AHY.

    Kagum pada Sikap Kesatria AHY

    Merry Riana juga mengungkapkan kekagumannya terhadap AHY. Kekaguman itu muncul saat AHY gagal dalam Pilkada DKI 2017.

    Ia terkesan dengan keberanian AHY mengakui kekalahan. AHY menyampaikan pidato yang dianggap jujur dan jarang didengar.

    "Bukan pidato kemenangan, tapi pidato yang jujur, yang jarang sekali kita dengar. Pidato dari seorang kesatria. Dan kesatria itu bernama Mas AHY. Pidato kesatria yang menerima kekalahan dalam Pilgub Jakarta 2017," katanya.

    Merry mengingat betul momen tersebut karena sikap AHY sangat berwibawa. Banyak orang cenderung mencari pembenaran saat kalah, namun AHY tidak demikian.

    "Jujur, yang membuat saya tertegun dan itu ingat sekali pada hari itu karena bukan hanya kata-katanya, tapi bagaimana sikap beliau. Sungguh-sungguh sikap. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang dengan mudahnya selalu menarasikan pembenaran. 'Saya menang, dia curang, dia yang kalah,' dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.

    Alasan Bergabung dengan Demokrat

    Merry Riana mengaku alasan masuk Partai Demokrat karena kesan personalnya terhadap AHY. Selain itu, ia melihat Partai Demokrat sebagai wadah yang memberinya ruang.

    Partai ini dianggap mampu memberikan kesempatan baginya, terutama sebagai minoritas, untuk berkarya dan didengarkan.

    "Karena Partai Demokrat itu sungguh-sungguh memberikan ruang untuk saya berproses. Tidak memaksa, tidak memberikan tekanan, ruang untuk saya didengarkan," tegasnya.

    Ia menambahkan, "Seperti yang saya bilang kan, walaupun saya sebenarnya triple minority gitu, tapi tetap saya bisa belajar, saya bisa melihat, saya bisa memberikan masukan dan itu didengar."

    Peran Perempuan dalam Politik

    Aspek Deskripsi
    Pemberdayaan Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
    Representasi Memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili secara adil.
    Inovasi Membawa perspektif baru dan solusi kreatif dalam isu-isu publik.
    Pengembangan Mendukung perempuan untuk mengembangkan potensi diri di kancah politik.
  • Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terharu hingga menitikkan air mata saat mengenang masa kepemimpinannya di Indonesia pasca-reformasi. Pengalaman tersebut dibagikan dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Acara penganugerahan gelar berlangsung pada Senin (9/2/2026) di kampus PNU, Riyadh. Megawati menyampaikan Indonesia berada dalam transisi demokrasi yang penuh tantangan saat dirinya menjabat sebagai presiden.

    "Ketika saya menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, bangsa Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi yang sangat menentukan," kata Megawati.

    Reformasi, ujarnya, membuka ruang kebebasan namun juga menyingkap kerentanan sosial, terutama yang dialami perempuan dan anak. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah.

    Ketua Umum PDIP itu bersyukur atas kekuatan yang diberikan untuk memimpin Indonesia di masa sulit tersebut. Ia merasa terbantu untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik.

    "Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh bersikap pasif. Alhamdulillah, saya telah diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wata'alla untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu," ujar Megawati.

    Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Salah satu langkah krusial yang diambil Megawati adalah pemberdayaan kaum perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

    "Komitmen internasional ini kami dorong pelaksanaannya melalui kebijakan nasional," ujar Megawati.

    Selain itu, pengesahan undang-undang tentang perlindungan anak juga menjadi prioritas. Langkah ini menjadi fondasi penting karena kerentanan anak sering kali berhubungan langsung dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

    Landasan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

    Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini secara tegas menyatakan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan urusan privat.

    "Perkembangan hukum tersebut berlanjut hingga hari ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kesinambungan komitmen negara," sambung dia.

    Negara, menurut Megawati, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

    Tahun Undang-Undang Fokus Utama
    1984 UU No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
    2004 UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
    2022 UU No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

    Visi untuk Masa Depan Bangsa

    Di akhir pidatonya, Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Sebaliknya, hal itu merupakan implementasi nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam dan ditegaskan oleh konstitusi.

    "Negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri," kata Megawati.

  • AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada kader baru Partai Demokrat. Penyerahan dilakukan di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Februari 2026. AHY dalam kesempatan tersebut membahas era post-truth dan maraknya politik fitnah.

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mengambil jalan sebagai partai nasionalis dan religius. Menurutnya, di era serba digital seperti saat ini, partai wajib memiliki karakter kuat. Hal ini agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan misinformasi.

    AHY menyoroti kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Terlebih dengan adanya tsunami informasi yang memenuhi ruang publik.

    "Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    AHY menyebut fenomena ini sebagai post-truth politics atau politik kebohongan. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi.

    "Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu," jelasnya.

    AHY menyadari bahwa era post-truth tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk menghadapinya dengan terus melakukan refleksi dan mencari solusi terbaik.

    "Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi," tegas AHY.

    AHY juga mengingatkan kadernya untuk menghindari politik identitas. Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan beragam perbedaan yang harus dijaga.

    Pentingnya Menghindari Politik Identitas

    Indonesia memiliki keberagaman luar biasa, meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 17.000 pulau. Dengan 280 juta penduduk, perbedaan adalah karunia, namun juga menyimpan kerentanan yang harus diwaspadai.

    Aspek Keberagaman Jumlah/Deskripsi
    Jumlah Provinsi 38
    Jumlah Kabupaten/Kota 514
    Jumlah Pulau 17.000
    Jumlah Penduduk 280 Juta
    Agama Diakui Beragam (termasuk aliran kepercayaan)
    Suku, Etnis, Ras Beragam

    AHY menekankan pentingnya memerangi politik identitas. Politik semacam itu mengeksploitasi perbedaan dan dapat menjadi senjata mematikan yang memecah belah bangsa.

    "Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural," kata dia.

    "Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu, dan politik sering kali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi," ujarnya.

  • Megawati Kunjungi Perpustakaan Pusat PNU Riyadh Jelang Penganugerahan Doktor Kehormatan

    Megawati Kunjungi Perpustakaan Pusat PNU Riyadh Jelang Penganugerahan Doktor Kehormatan

    Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, mengunjungi Perpustakaan Pusat Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Kunjungan ini dilakukan menjelang penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepadanya.

    Megawati didampingi oleh putra dan putrinya, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo beserta istrinya, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Megawati tiba di lokasi pada Senin (9/2/2026) pukul 10.20 waktu setempat. Kedatangannya disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Rektor Princess Nourah University (PNU), Fawziyah bint Suliman Al Amro.

    Megawati dan delegasi disambut dengan jamuan kurma sebelum bergerak ke lantai atas. Di sana, Megawati berbincang-bincang dengan 11 mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh kuliah di PNU.

    Para mahasiswi mengenalkan diri dan asal daerah mereka. Mereka merupakan penerima beasiswa dengan jurusan pendidikan Islam dan bahasa Arab.

    Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Ketua DPP PDIP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

    Setelah perbincangan, Megawati dan para mahasiswi berfoto bersama. Para mahasiswi menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut.

    Keliling Perpustakaan dan Pidato

    Rektor PNU kemudian mengajak Megawati untuk berkeliling melihat gedung perpustakaan. Ketua Umum PDIP itu melihat manuscript hall, mesin penyimpanan buku, dan ruang baca.

    Berikut adalah beberapa area yang dikunjungi Megawati di Perpustakaan PNU:

    Area Deskripsi
    Manuscript Hall Ruangan khusus untuk koleksi naskah kuno.
    Mesin Penyimpanan Buku Sistem otomatisasi untuk menyimpan dan mengambil buku.
    Ruang Baca Area untuk mahasiswa membaca dan belajar.

    Selanjutnya, Megawati dan rombongan menuju Aula PNU. Megawati akan menyampaikan pidato dengan tema 'Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintahan'.

  • Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai tingkat kepuasan publik atau approval rating sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi ke depan.

    Dasco menegaskan bahwa catatan-catatan dalam hasil survei akan menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, yang pertama approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia melanjutkan bahwa hasil survei, terutama catatan-catatan, akan menjadi fokus utama.

    “Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan, yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo, untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan,” sambungnya.

    Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan bahwa meskipun persentase catatan dalam approval rating relatif kecil, tetap memiliki arti penting.

    “Walaupun cuma sekitar 2,3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan nantinya,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei ini dilaksanakan pada rentang 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 orang.

    Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka.

    Quality control dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor yang mendatangi kembali responden terpilih.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Responden yang menyatakan sangat puas berada di angka 13%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

    Perbandingan Tingkat Kepuasan

    Berikut adalah rincian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto:

    Kategori Tingkat Kepuasan Persentase Responden
    Sangat Puas 13%
    Cukup Puas 66,9%
    Total Puas (Sangat Puas + Cukup Puas) 79,9%
    Catatan (Perlu Perbaikan) 2,3%