Tag: PPh 21

  • Pekerja Swasta Protes THR Dipotong Pajak, Ini Kata Menkeu

    Pekerja Swasta Protes THR Dipotong Pajak, Ini Kata Menkeu

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keluhan pekerja swasta mengenai pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berlaku sama baik untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun pekerja swasta.

    Purbaya menjelaskan bahwa anggaran THR ASN ditanggung oleh pemerintah, sehingga pajak THR mereka juga ditanggung negara. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pekerja swasta yang merasa keberatan dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR mereka untuk menyampaikan protes kepada atasan di tempat kerja agar potongan pajak tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan.

    "Itu protes seperti itu kita menjalankan untuk pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes, protes ke bosnya juga," kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (6/3/2026) petang.

    Purbaya mengakui bahwa sulit untuk mengubah aturan secara parsial hanya karena adanya protes dari sejumlah pihak terkait pemotongan PPh Pasal 21 atas THR. Namun, ia memastikan bahwa beberapa sektor industri mendapatkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk upah yang diterima karyawan.

    "Susah kan kita merubah peraturan partial ini untuk memenuhi keinginan satu pihak saja," ungkap Purbaya.

  • THR 2026: Aturan Pajak dan Cara Menghitungnya

    THR 2026: Aturan Pajak dan Cara Menghitungnya

    Menjelang hari raya keagamaan, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang dinantikan para pekerja. Namun, pada tahun 2026, muncul pertanyaan mengenai apakah THR akan dikenakan pajak. Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa THR tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

    Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan, dasar hukum, serta cara menghitung potongan pajak THR agar tidak terkejut saat menerima pembayaran dari perusahaan.

    THR merupakan tambahan penghasilan yang membantu pekerja memenuhi kebutuhan perayaan hari raya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, THR termasuk kategori penghasilan yang dikenakan pajak.

    Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini masih akan diikuti untuk THR tahun 2026. Artinya, perusahaan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat membayarkan THR kepada karyawan.

    Yassierli, seperti dikutip dari antara via beritasatu.com, menyatakan bahwa hal ini sesuai peraturan.

    THR sendiri adalah hak pekerja yang wajib diberikan perusahaan menjelang hari raya keagamaan seperti Idulfitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

    Walaupun diberikan sekali setahun, THR tetap dihitung sebagai bagian dari penghasilan karyawan, sehingga termasuk objek pajak.

    Dasar Hukum Pajak THR di Indonesia

    Aturan pajak THR mengacu pada beberapa peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah dasar hukum yang menyebabkan THR tetap dikenakan pajak pada 2026:

    Peraturan Dirjen Pajak tentang PPh 21

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 menjelaskan pedoman teknis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. Dalam aturan ini, penghasilan tidak tetap seperti THR tetap termasuk objek pemotongan PPh 21 bagi karyawan.

    Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak

    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan atau jasa. Aturan ini memperkenalkan sistem penghitungan pajak dengan pendekatan tarif baru.

    Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem TER

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan penggunaan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21. Sistem TER inilah yang digunakan perusahaan untuk menghitung pajak gaji dan THR karyawan.

    Cara Menghitung Pajak THR 2026

    Mekanisme perhitungan pajak THR sama dengan penghitungan pajak gaji bulanan menggunakan sistem TER. Perusahaan biasanya menggabungkan gaji dan THR dalam satu bulan pembayaran.

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Menentukan Total Penghasilan Bruto

    Jumlahkan seluruh penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Misalnya:

    • Gaji bulanan: Rp8.000.000
    • THR: Rp8.000.000

    Total penghasilan bruto bulan itu adalah Rp16.000.000. Nilai ini menjadi dasar perhitungan pajak.

    2. Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

    Setelah mengetahui total penghasilan bruto, terapkan tarif TER sesuai status pajak karyawan. Status pajak ditentukan berdasarkan status pernikahan (TK atau K) dan jumlah tanggungan keluarga.

    Contoh perhitungan:

    • Total bruto: Rp16.000.000
    • Tarif TER: 9%
    • Perhitungan pajak: Rp16.000.000 x 9% = Rp1.440.000

    Jumlah tersebut adalah pajak yang dipotong perusahaan dari gaji dan THR pada bulan tersebut.

    3. Potongan Pajak Lebih Besar Saat THR Cair

    Potongan pajak terlihat lebih besar pada bulan pencairan THR karena gaji dan THR dihitung dalam satu periode penghasilan, sehingga total penghasilan bruto meningkat signifikan dan tarif efektif yang digunakan bisa lebih tinggi. Namun, secara tahunan, pajak tetap dihitung secara proporsional sesuai tarif pajak yang berlaku.

    Contoh Perhitungan Pajak THR

    Berikut ilustrasi sederhana perhitungan pajak saat THR dibayarkan. Misalnya:

    • Gaji bulanan: Rp10.000.000
    • THR: Rp10.000.000

    Total penghasilan pada bulan tersebut menjadi Rp20.000.000.

    Jika tarif TER yang berlaku adalah 9%, maka perhitungannya: Rp20.000.000 x 9% = Rp1.800.000. Artinya, perusahaan akan memotong pajak sebesar Rp1.800.000 dari total penghasilan pada bulan pencairan THR.

    Apakah Semua THR Kena Pajak?

    Secara umum, THR yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan dikenakan PPh 21 karena dianggap sebagai bagian dari penghasilan pekerja.

    Namun, dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai stimulus ekonomi. Jika perusahaan atau sektor usaha termasuk dalam program ini, maka pajak THR bisa saja tidak dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku untuk semua sektor, sehingga sebagian besar pekerja tetap dikenakan potongan pajak THR.

    Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Menerima THR

    Untuk menghindari kesalahan dalam administrasi pajak, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan saat menerima THR:

    • Periksa slip gaji atau bukti potong pajak dari perusahaan.
    • Pastikan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan perusahaan.
    • Simpan dokumen tersebut untuk pelaporan SPT Tahunan.
    • Laporkan seluruh penghasilan termasuk THR saat melaporkan pajak.

    Langkah ini penting agar kewajiban perpajakan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kesimpulan

    THR 2026 tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena dianggap sebagai bagian dari penghasilan karyawan. Perhitungan pajaknya menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang menggabungkan gaji dan THR dalam satu bulan pembayaran.

    Karena total penghasilan meningkat pada bulan tersebut, potongan pajak sering terlihat lebih besar dibandingkan bulan biasa. Namun, hal ini tetap mengikuti mekanisme perpajakan yang berlaku secara normal.

    Dengan memahami aturan dan cara menghitung pajak THR, kamu bisa lebih siap menerima tunjangan hari raya tanpa kebingungan saat melihat potongan pajaknya.

  • THR Kena Pajak PPh 21 Tahun 2026, Ini Skema Perhitungannya

    THR Kena Pajak PPh 21 Tahun 2026, Ini Skema Perhitungannya

    Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinantikan setiap tahun oleh karyawan swasta. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah THR dikenakan pajak. Pemerintah telah menyatakan bahwa THR tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2026.

    Meskipun demikian, pemerintah mempertimbangkan kembali usulan pembebasan pajak THR yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa aturan pajak yang berlaku tetap akan diterapkan pada pemberian THR tahun ini.

    "Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," kata Yassierli di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

    Ia menambahkan, wacana mengenai pembebasan pajak THR masih memerlukan kajian mendalam dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

    Secara hukum, THR termasuk ke dalam objek PPh Pasal 21, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjelaskan tata cara pemotongan pajak bagi penghasilan pribadi.

    Skema Perhitungan PPh Pasal 21

    Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori: A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang mulai dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp5,4 juta.

    • Kategori A: Wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
    • Kategori B: Wajib pajak tidak kawin dengan 2–3 tanggungan (TK/2 & TK/3), dan kawin dengan 1–2 tanggungan (K/1 & K/2).
    • Kategori C: Wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan (K/3).

    Cara Menerima THR Tanpa Potongan Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa karyawan tetap dapat menerima THR dan gaji secara penuh jika perusahaan menerapkan skema gross up. Dalam skema ini, perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, sehingga pajak tetap dibayarkan tanpa mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.

    DJP menjelaskan melalui akun Instagram resminya:

    "Karyawan bisa menikmati gaji dan THR utuh jika perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dengan skema gross up."

    Sebagai contoh, seorang karyawan dengan gaji Rp7,5 juta yang menerima THR sebesar satu kali gaji akan menerima sekitar Rp14,1 juta jika pajak ditanggung sendiri. Namun, dengan skema gross up, karyawan tersebut dapat menerima total Rp15 juta karena pajak ditanggung oleh perusahaan.

    Selain itu, pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dicatat sebagai deductible expense, yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan saat perhitungan pajak.

    Kesimpulannya, THR untuk karyawan swasta pada tahun 2026 tetap dikenakan pajak PPh Pasal 21. Akan tetapi, karyawan masih berpeluang menerima THR secara penuh melalui skema gross up di mana perusahaan menanggung pajak tersebut.

  • THR Kena Pajak? Ketentuan dan Cara Hitung PPh 21

    THR Kena Pajak? Ketentuan dan Cara Hitung PPh 21

    Menjelang Idul Fitri, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian pekerja di Indonesia. Selain kewajiban perusahaan memberikan THR, muncul pertanyaan mengenai pengenaan pajak atas tunjangan tersebut.

    THR termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tunjangan ini tidak sepenuhnya bebas dari kewajiban pajak.

    Pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Regulasi ini mewajibkan perusahaan memberikan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    Pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan umumnya menerima THR sebesar satu bulan gaji. Namun, THR termasuk penghasilan pekerja yang dikenakan PPh Pasal 21, sehingga ada pemotongan pajak sesuai aturan yang berlaku.

    Apakah THR Lebaran Dipotong Pajak?

    THR merupakan bagian dari penghasilan pekerja sehingga secara hukum masuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian, tunjangan ini tidak sepenuhnya bebas dari kewajiban pajak.

  • Dirjen Pajak Jelaskan Skema PPh Pasal 21 untuk Swasta

    Dirjen Pajak Jelaskan Skema PPh Pasal 21 untuk Swasta

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memberikan penjelasan terkait polemik Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Kebijakan ini sebelumnya menuai pertanyaan karena dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

    Bimo menegaskan, skema serupa sebenarnya juga berlaku di sektor swasta, meskipun mekanismenya berbeda. Hal ini disampaikan dalam media briefing di kantor DJP, Kamis (5/3/2026).

    Menurut Bimo, di sektor swasta, fasilitas pajak diberikan dalam bentuk pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan dapat membayarkan PPh 21 karyawan, dan biaya ini dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau deductible expenses.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025.

    Regulasi tersebut menjadi dasar pemberian insentif PPh 21 DTP bagi karyawan di sektor tertentu sesuai kriteria pemerintah.

    Sebagai informasi tambahan, THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai dan termasuk objek PPh Pasal 21.

    Penghitungan pajak THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dengan menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER). Skema TER terbagi menjadi tiga kategori: TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C. Pengelompokan ini didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif yang dikenakan berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung pada penghasilan bulanan.

    ASN, TNI, dan Polri memiliki ketentuan yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026 mengatur PPh atas THR dan gaji ke-13 yang ditanggung pemerintah. Ketentuan ini memungkinkan ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi desakan buruh agar tunjangan hari raya (THR) tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Yassierli memastikan bahwa THR tahun 2026 tetap dikenakan PPh Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku.

    Yassierli tidak memberikan rincian lebih lanjut. Ia menyebut usulan pembebasan pajak perlu dikaji bersama.

    "Sesuai peraturan," kata Yassierli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

  • Cara Menghitung Pajak THR untuk Gaji Rp10 Juta

    Cara Menghitung Pajak THR untuk Gaji Rp10 Juta

    Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai swasta tetap dikenakan pajak. Pajak yang dipotong adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

    Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Instagram resminya menyatakan bahwa THR termasuk tambahan penghasilan karyawan. Kebijakan ini kembali disorot menjelang pencairan THR tahun 2025.

    "Tunjangan Hari Raya merupakan tambahan penghasilan yang didapatkan oleh karyawan," demikian pernyataan dari akun Instagram @ditjenpajakri pada Jumat, 21 Maret 2025.

    Menggunakan Rumus TER

    Pemerintah menjelaskan bahwa penghitungan pajak THR menggunakan rumus yang relatif sederhana. Formula yang digunakan adalah Tarif Efektif Rata-rata (TER) dikalikan dengan penghasilan bruto.

    TER sendiri mengacu pada ketentuan dalam PP 58 Tahun 2023 juncto PMK 168 Tahun 2023. Besaran tarif disesuaikan dengan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing wajib pajak.

  • DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025

    DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kelonggaran terkait batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk periode Desember 2025. Wajib pajak diberikan kesempatan hingga 28 Februari 2026 untuk menyampaikan SPT tersebut, yang sebelumnya jatuh tempo pada 20 Januari 2026.

    Kebijakan relaksasi ini diambil seiring dengan proses transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) yang masih berlangsung sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan.

    "Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 yang jatuh pada tanggal 20 Januari 2026 diberikan relaksasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2026," ujar DJP dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).

    Selain itu, DJP juga menghapus potensi sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember 2025 hingga tanggal 28 Februari 2026. Penghapusan sanksi ini berlaku dengan dua syarat:

    (1) Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP); atau

    (2) Dalam hal STP telah diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan penghapusan sanksi adminsitrasi secara jabatan.

    DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir.

    "Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir," terang DJP.

  • Pemerintah Pertimbangkan Penghapusan Pajak THR Buruh

    Pemerintah Pertimbangkan Penghapusan Pajak THR Buruh

    Permintaan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi buruh tengah menjadi perhatian. Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, mengusulkan agar THR buruh tidak lagi dikenakan PPh Pasal 21 mulai tahun ini.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menerima permintaan tersebut.

    "Saya nggak pernah dengar (permintaan itu). Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo kalau gitu," kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

    Sebelumnya, Said Iqbal menyampaikan bahwa pajak THR memberatkan buruh, terutama dalam memenuhi kebutuhan mudik.

    "Partai Buruh dan KSPI mendesak mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, THR tidak dipotong pajak PPh 21. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Percuma dapat THR, akhirnya dipotong pajak. Ini orang kecil, orang miskin. Bukan miskin total lah, bukan miskin absolut, tetapi mendekati miskin," kata Said dalam konferensi pers virtual.

    Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar pembayaran THR bagi buruh swasta dipercepat menjadi tiga minggu sebelum Idul Fitri (H-21 Lebaran). Tujuannya adalah untuk mencegah perusahaan melakukan PHK atau merumahkan karyawan guna menghindari kewajiban membayar THR.

    Menurut Said, praktik PHK atau merumahkan karyawan menjelang pembayaran THR kerap terjadi. Kontrak karyawan outsourcing tetap berjalan, tetapi mereka dirumahkan.

    "Mengapa H-21? Karena ada modus dari perusahaan menjelang pembayaran THR dilakukan PHK atau kontraknya masih tetap ada, tetapi karyawan kontrak dan karyawan outsourcing dirumahkan," ujar Said.

    Sebagai contoh, Said menyoroti kasus PT Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur) yang dikabarkan merumahkan ratusan karyawan. Tindakan ini diduga sebagai upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran THR menjelang Lebaran.

    "Baru-baru ini kita mendengar pabrik Mie Sedaap merumahkan karyawannya sebelum Lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Nanti habis Lebaran baru dipanggil ulang untuk masuk kembali. Jadi modus yang dilakukan oleh perusahaan seperti ini," pungkasnya.

  • Pemerintah Tolak Usulan IMF Terkait Kenaikan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah Tolak Usulan IMF Terkait Kenaikan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah Indonesia secara tegas menolak rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan. Langkah ini sebelumnya disarankan IMF sebagai strategi guna menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum berencana mengubah struktur tarif pajak dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa penyesuaian pajak hanya akan dipertimbangkan apabila kondisi ekonomi nasional sudah benar-benar dalam posisi yang kuat.

    "Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," tegas Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa selama ini Indonesia telah berhasil menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah ambang batas 3 persen tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak baru.

    Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah memilih fokus pada penguatan fondasi domestik melalui perluasan basis pajak dan perbaikan sistem perpajakan untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan meningkatkan setoran pajak melalui ekspansi dunia usaha.

    Penolakan ini muncul setelah IMF merilis laporan bertajuk Selected Issues Paper: Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment pada pertengahan Februari 2026. Dalam dokumen tersebut, IMF mengusulkan adanya peningkatan investasi publik secara bertahap hingga 1 persen PDB dalam dua dekade mendatang.

    Guna membiayai ambisi investasi tersebut tanpa merusak batasan defisit, IMF mensimulasikan kenaikan bertahap PPh karyawan. Lembaga tersebut memproyeksikan tambahan penerimaan sekitar 0,3 persen PDB dapat dihimpun lewat skema tersebut. Namun, pihak Indonesia menilai skema tersebut hanyalah ilustrasi teknis yang tidak sejalan dengan prioritas ekonomi nasional saat ini.

    Saat ini, aturan PPh karyawan di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan sistem tarif progresif sebagai berikut:

    Penghasilan Kena Pajak (Per Tahun) Tarif Pajak
    Sampai dengan Rp 60 Juta 5%
    Rp 60 Juta – Rp 250 Juta 15%
    Rp 250 Juta – Rp 500 Juta 25%
    Rp 500 Juta – Rp 5 Miliar 30%
    Di atas Rp 5 Miliar 35%