Tag: Prabowo

  • Prabowo Undang Investor Asing Tingkatkan Ekonomi Indonesia

    Prabowo Undang Investor Asing Tingkatkan Ekonomi Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terbuka terhadap investasi dari berbagai negara. Hal ini diyakini akan mempercepat kemajuan bangsa.

    Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    "Indonesia terbuka bagi investasi dari berbagai negara dan kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan," ujar Prabowo.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan menghormati dan berkomitmen terhadap investasi yang telah masuk, memberikan kepastian hukum bagi para investor.

    "Kita hormati semua perjanjian yang dibangun oleh Indonesia. Sebagai pemerintah, kita punya track record yang sangat besar, Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita, kita selalu hormati semua perjanjian pemerintah-pemerintah pendahulu," kata Prabowo.

    Strategi 'Indonesia Incorporated'

    Prabowo optimistis Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan kuat melalui strategi 'Indonesia Incorporated', yang menekankan kerja sama antara berbagai pihak.

    "Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar maju tarik yang kurang kuat, yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil bantu yang paling lemah dan paling miskin kita bangkit bersama," kata Prabowo.

    Harapan Prabowo untuk Indonesia

    Prabowo memiliki harapan besar agar Indonesia dapat bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

    "Indonesia InsyaAllah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya," tambahnya.

    Berikut adalah data terkait realisasi investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Realisasi Investasi (Rp Triliun) Pertumbuhan (%)
    2022 1207,1 34,0
    2023 1418,6 17,5
    2024 (Target) 1650,0 16,3

    Data tersebut menunjukkan tren peningkatan realisasi investasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik lebih banyak investor.

  • Jokowi Bantah Jadi Wantimpres Prabowo, Pilih Tinggal di Solo

    Jokowi Bantah Jadi Wantimpres Prabowo, Pilih Tinggal di Solo

    Kabar mengenai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut akan mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Informasi ini awalnya diunggah oleh sebuah akun Facebook bernama Update Info Nusantara sekitar enam hari lalu. Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai anggota Wantimpres.

    "Presiden Prabowo Dikabarkan Akan Menunjuk Joko Widodo Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Apakah Kamu Setuju?," tulis akun tersebut, seperti dikutip detikJateng, Jumat (13/2/2026).

    Menanggapi rumor yang beredar, Jokowi dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk menetap di Solo.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).

    Fokus Setelah Purnatugas

    Jokowi menegaskan bahwa dirinya saat ini telah memasuki masa purnatugas dan bukan lagi bagian dari pemerintahan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Presiden Prabowo terkait posisi Wantimpres, Jokowi enggan memberikan jawaban yang pasti.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. (Ada permintaan dari Pak Prabowo?) Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. (Berarti sudah ada obrolan ya, Pak?) Saya di Solo saja," pungkasnya.

    Berikut adalah perbandingan tugas dan wewenang Wantimpres berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden:

    Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan Pasal 6 UU No. 19/2006.

    Aspek Keterangan
    Tugas Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
    Wewenang Memberikan masukan terkait kebijakan strategis nasional
    Anggota Terdiri dari tokoh-tokoh negarawan dan ahli di bidangnya

    Jokowi berulang kali menegaskan dirinya memilih untuk menikmati masa purnatugasnya di Solo.

  • Prabowo Fokuskan APBN 2026 ke Sektor Strategis

    Prabowo Fokuskan APBN 2026 ke Sektor Strategis

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi nasional dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta.

    Dalam pidatonya pada Jumat (13/2/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan memprioritaskan penguatan sektor-sektor strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi belanja negara.

    Menurutnya, kebijakan fiskal harus adaptif terhadap tantangan global sambil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Paparan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu program prioritas yang kembali ditekankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Prabowo meyakini bahwa investasi pada pemenuhan gizi anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan adalah fondasi krusial bagi pembangunan jangka panjang.

    Ia menekankan bahwa kualitas gizi generasi muda akan menentukan daya saing bangsa di masa depan.

    Penguatan Ekonomi Desa Nelayan

    Selain itu, Prabowo juga menyoroti penguatan ekonomi desa, khususnya melalui pengembangan desa nelayan. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pesisir, modernisasi alat tangkap, peningkatan akses permodalan, serta pelatihan bagi nelayan.

    Tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

    Ketahanan Pangan Nasional

    Dalam forum tersebut, Prabowo turut menegaskan pentingnya ketahanan pangan nasional sebagai bagian integral dari strategi ekonomi 2026.

    Ia mengharapkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

    Berikut alokasi anggaran yang rencananya akan disalurkan untuk pengembangan infrastruktur:

    Sektor Alokasi Anggaran (Estimasi) Tujuan
    Infrastruktur Pesisir Rp 50 Triliun Peningkatan fasilitas pelabuhan, jalan, dan sanitasi di desa nelayan.
    Modernisasi Alat Tangkap Rp 20 Triliun Pemberian subsidi dan pelatihan untuk penggunaan alat tangkap modern yang ramah lingkungan.
    Akses Permodalan Rp 15 Triliun Penyediaan kredit usaha dengan bunga rendah bagi nelayan dan pengusaha perikanan.
    Pelatihan dan Pengembangan SDM Rp 10 Triliun Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam pengelolaan usaha dan teknologi perikanan.

    Dengan fokus pada sektor strategis dan peningkatan kualitas SDM, Prabowo optimis ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan berdaya saing di tingkat global.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke 40 Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke 40 Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada 40 tokoh penggerak makan bergizi gratis (MBG). Penganugerahan ini berlangsung bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026).

    Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam memperkuat rantai pasok SPPG Polri demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pemberian tanda kehormatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya. Kedua keputusan ini ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Tanda kehormatan ini merupakan apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri. Selain itu, juga atas peran mereka menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri turut membantu program MBG tanpa mengesampingkan tugas pokoknya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya:

    Jenis Tanda Kehormatan Nama Penerima Jabatan
    Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Komjen Pol. Dedi Prasetyo Wakapolri
    Bintang Jasa Pratama Sony Sonjaya, S.I.K. Irjen Pol (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Nanik Sudaryati Deyang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Lodewyk Pusung Letjen TNI (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Komjen Pol. Wahyu Widada Irwasum Polri
    Bintang Jasa Nararya Nurworo Danang, S.I.K. Irjen Pol, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri
    Bintang Jasa Nararya Iman Prijantoro, S.H. Irjen Pol (Purn), Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri
    Bintang Jasa Nararya Abdul Karim, S.I.K., M.Si. Irjen Pol, Kadivpropam Polri
    Bintang Jasa Nararya Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
    Satyalancana Wira Karya Irjen Pol. Asep Edi Suheri Kapolda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Dr. Ribut Hari Wibowo Kapolda Jawa Tengah
    Satyalancana Wira Karya Hengki Kapolda Banten
    Satyalancana Wira Karya Irjen Pol. Whisnu Hermawan Febrianto Kapolda Sumatera Utara
    Satyalancana Wira Karya Drs. Nanang Avianto Kapolda Jawa Timur
    Satyalancana Wira Karya Asep Safrudin Kapolda Kepulauan Riau
    Satyalancana Wira Karya Dr. Gatot Tri Suryanta Kapolda Sumatera Barat
    Satyalancana Wira Karya Andi Rian R. Djajadi Wakalemdiklat Polri
    Satyalancana Wira Karya Rosyanto Yudha Hermawan Kapolda Kalimantan Selatan
    Satyalancana Wira Karya Dekananto Eko Purwono Wakapolda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya dr. A. Nyoman Eddy Purnama Wirawan Karodokpol Pusdokkes Polri
    Satyalancana Wira Karya Hendra Kurniawan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri
    Satyalancana Wira Karya Ucu Kuspriyadi Karorenmin Itwasum Polri
    Satyalancana Wira Karya Nanang Masbudi Irwasda Polda Sumut
    Satyalancana Wira Karya Sri Satyatama Irwasda Polda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Feri Handoko Soenarso Irwasda Polda Sumsel
    Satyalancana Wira Karya Tato Pamungkas Suyono Irwasda Polda Kepri
    Satyalancana Wira Karya Yayat Ruhiyat Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jatim
    Satyalancana Wira Karya Andi M. Indra Waspada A. Kapolresta Tangerang Polda Banten
    Satyalancana Wira Karya Dr. Raden Muhammad Jauhari Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Ferry Mulyana Sunarya Kapolres Nias Selatan Polda Sumut
    Satyalancana Wira Karya Wikha Ardilestanto Kapolres Bogor Polda Jabar
    Satyalancana Wira Karya Pahala Martua Nababan Kapolres Lingga Polda Kepri
    Satyalancana Wira Karya Hendro Sukmono Kapolres Bangkalan Polda Jatim
    Satyalancana Wira Karya Dewiana Syamsu Indyasari Kapolres Sragen Polda Jateng
    Satyalancana Wira Karya Angga Dewanto Basari Kapolres Donggala Polda Sulteng
    Satyalancana Wira Karya Willian Harbensyah Kapolres Sijunjung Polda Sumbar
    Satyalancana Wira Karya Budi Raharjo Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng
    Satyalancana Wira Karya Direktur Bank Mandiri –
    Satyalancana Wira Karya H. Zaini Sidi Tokoh masyarakat sektor pangan

    Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para penggerak MBG untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

  • MUI Tunggu Kepastian Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace di AS

    MUI Tunggu Kepastian Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace di AS

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menantikan kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026.

    MUI menekankan bahwa keputusan Presiden akan mempertimbangkan dinamika global, terutama situasi di Gaza, Palestina, serta kepentingan nasional Indonesia.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa undangan telah diterima Presiden, namun belum ada informasi final mengenai kehadirannya.

    “Undangan sudah diterima oleh Presiden. Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Presiden akan berangkat atau tidak. Tentu jika berangkat atau tidak berangkat, Presiden punya pertimbangan matang, terkait dinamika global, Gaza–Palestina, dan kepentingan nasional,” kata Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan dalam menyikapi BoP dan perkembangan isu Palestina. Jaminan kemerdekaan Palestina menjadi salah satu poin utama.

    MUI menegaskan posisinya bahwa setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar program stabilisasi tanpa penyelesaian akar masalah.

    Sorotan MUI Terhadap Rencana Pengiriman Personel TNI ke Gaza

    MUI juga menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza, yang diperkirakan berjumlah 5.000–8.000 personel.

    Sudarnoto menekankan bahwa penugasan tersebut harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok Palestina.

    “Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” ujarnya.

    MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi menempatkan pasukan Indonesia di bawah agenda kekuatan tertentu.

    Selain itu, MUI menilai bahwa target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP belum terukur secara jelas.

    Oleh karena itu, MUI berharap Presiden dapat memanfaatkan pertemuan 19 Februari untuk menekan kejelasan arah, parameter, dan keberpihakan program BoP terhadap kemerdekaan Palestina.

    Posisi MUI dalam Keikutsertaan Indonesia di BoP

    Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa MUI tidak berada dalam posisi membuat keputusan politik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP.

    Peran MUI adalah memberikan nasihat moral, yaitu mendukung langkah yang baik dan menolak yang merugikan perjuangan Palestina.

    “Sejak awal MUI tidak dalam posisi membuat keputusan soal BoP. Kalau tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Tapi Presiden menyampaikan ingin mengubah dari dalam. Itu perbedaan strategi,” kata Cholil.

    Dalam dialog dengan Presiden, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap sejumlah pihak penggagas BoP yang dinilai tidak memiliki rekam jejak kuat membela Palestina.

    Namun, pemerintah menyatakan tidak otomatis mengikuti seluruh keputusan BoP dan dapat mengambil sikap absen atau keluar bila bertentangan dengan prinsip nasional.

    Cholil juga mengingatkan agar setiap skema perdamaian atau kerja sama internasional tidak berubah menjadi pintu kolonialisme baru melalui pendekatan ekonomi semata, tanpa menjawab isu pokok kemerdekaan Palestina.

    “MUI mendukung yang baik, menolak yang tidak baik. Kita pantau konsistensi komitmen terhadap Palestina. Titik sepakatnya jelas, penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina didukung,” ujarnya.

    MUI tengah menyiapkan rekomendasi berbasis data empirik melalui tim kecil untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan menjelang agenda BOP pekan depan, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak.

    Poin Penting Sikap MUI Terhadap Board of Peace

    Berikut adalah poin-poin penting sikap MUI terhadap Board of Peace:

    Poin Deskripsi
    Kemerdekaan Palestina Setiap inisiatif perdamaian harus berpihak pada kemerdean Palestina
    Netralitas TNI di Gaza Jika TNI dikirim, posisinya harus netral dan tidak tersubordinasi pihak lain
    Kejelasan Program BoP Target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP harus terukur jelas
    Sikap Skeptis MUI skeptis terhadap penggagas BoP yang rekam jejaknya kurang membela Palestina
    Penolakan Kolonialisme Baru Skema perdamaian tidak boleh jadi pintu kolonialisme baru melalui ekonomi

    MUI terus memantau perkembangan dan akan memberikan masukan kepada pemerintah demi mendukung kemerdekaan Palestina.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Kapolres dan Kapolda di Jakarta

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Kapolres dan Kapolda di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada anggota Polri dan tokoh masyarakat. Sembilan kapolres termasuk dalam daftar penerima Satyalencana Wira Karya.

    Penghargaan diserahkan saat peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Penghargaan ini sebagai apresiasi atas jasa, dedikasi, dan kontribusi dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia menilai Polri telah membantu program MBG tanpa mengabaikan tugas pokok.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Berikut adalah daftar sembilan kapolres yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya:

    Sebelum melihat daftar nama-nama Kapolres, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu Satyalencana Wira Karya, Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang.

    No. Nama Kapolres Jabatan dan Polda
    1 Kombes Andi M Indra Waspada A Kapolresta Tangerang Polda Banten
    2 Kombes Raden Muhammad Jauhari Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
    3 AKBP Ferry Mulyana Sunarya Kapolres Nias Selatan Polda Sumut
    4 AKBP Wikha Ardilestanto Kapolres Bogor Polda Jabar
    5 AKBP Pahala Martua Nababan Kapolres Lingga Polda Kepri
    6 AKBP Hendro Sukmono Kapolres Bangkalan Polda Jatim (kini Wakapolres Metro Jakarta Selatan)
    7 AKBP Dewiana Syamsu Indyasari Kapolres Sragen Polda Jateng
    8 AKBP Angga Dewanto Basari Kapolres Donggala Polda Sulteng
    9 AKBP Willian Harbensyah Kapolres Sijunjung Polda Sumbar

    Kapolda dan Wakapolda yang Menerima Penghargaan

    Selain kapolres, sejumlah kapolda dan wakapolda juga menerima tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya. Berikut adalah daftarnya:

    1. Irjen Pol Asep Edi Suheri (Kapolda Metro Jaya)
    2. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo (Kapolda Jawa Tengah)
    3. Irjen Hengki (Kapolda Banten)
    4. Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto (Kapolda Sumatera Utara)
    5. Irjen Nanang Avianto (Kapolda Jawa Timur)
    6. Irjen Asep Safrudin (Kapolda Kepulauan Riau)
    7. Irjen Gatot Tri Suryanta (Kapolda Sumatera Barat)
    8. Irjen Rosyanto Yudha Hermawan (Kapolda Kalimantan Selatan)
    9. Brigjen Dekananto Eko Purwono (Wakapolda Metro Jaya)
  • Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena orang pintar di Indonesia yang cenderung mencari celah untuk mengakali peraturan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang mengatasi peraturan," kata Prabowo.

    Prabowo menekankan pentingnya mengubah pola pikir tersebut dan mengarahkan kepintaran untuk kemajuan bangsa.

    "Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," tegasnya.

    Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas

    Prabowo juga menyoroti masalah korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di semua tingkatan.

    "Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus hanguskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran segala penyelewengan segala manipulasi semua semua tingkatan," tutur Prabowo.

    Berikut adalah data indikasi korupsi dan suap di Indonesia:

    Sebelum melihat data, perlu dipahami bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengukur tingkat korupsi yang dirasakan di sektor publik berdasarkan survei terhadap pelaku bisnis dan pakar negara. Semakin tinggi skor IPK, semakin rendah tingkat korupsi yang dirasakan.

    Tahun Skor IPK Indonesia Peringkat Indonesia
    2022 34 110
    2021 38 96
    2020 37 102

    Data tersebut menunjukan bahwa perlunya tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Pernyataan Prabowo ini menjadi sorotan penting dalam upaya membangun ekonomi Indonesia yang bersih dan efisien.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat Polri serta tokoh masyarakat. Penghargaan ini diberikan atas peran mereka dalam menggerakkan program makan bergizi gratis (MBG) dan kontribusi dalam memperkuat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Penganugerahan berlangsung bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking 1.179 SPMBG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Beberapa penerima anugerah termasuk Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dan Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto.

    Penetapan penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya. Kedua keputusan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Tanda kehormatan ini merupakan wujud apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata para penerima. Kontribusi tersebut meliputi penguatan implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rasa gembiranya atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri turut membantu program MBG tanpa mengesampingkan tugas pokoknya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo, Jumat (13/2/2026).

    Daftar Penerima Penghargaan

    Berikut ini daftar beberapa pejabat Polri yang menerima penghargaan:

    Nama Jabatan Penghargaan
    Irjen Ribut Hari Wibowo Kapolda Jateng Bintang Jasa
    Irjen Nanang Avianto Kapolda Jatim Satyalancana Wira Karya
  • Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menggaungkan visi 'The New Indonesia' dengan fokus utama memberantas korupsi di semua lini.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak perlu malu mengakui kekurangan, terutama masalah korupsi yang masih merajalela.

    "Banyak kawan-kawan luar negeri, kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Manipulasi dan Kebocoran Uang Negara Harus Diatasi

    Prabowo menyoroti pentingnya mengatasi manipulasi dan kebocoran uang negara. Ia juga meminta para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

    "Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan," kata dia.

    Berikut adalah data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun IPK Peringkat
    2020 37 102
    2021 38 96
    2022 34 110
    2023 34 115

    Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

    Gaungkan Slogan 'The New Indonesia'

    Prabowo kembali menegaskan pentingnya mewujudkan 'The New Indonesia' yang bersih dari korupsi.

    "So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujarnya.

  • Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengatasi permasalahan sampah mulai dari tingkat kelurahan. Tujuannya adalah agar pemusnahan sampah tidak perlu lagi dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang lokasinya jauh.

    "Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor. Termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai lembaga pendidikan telah menciptakan terobosan berupa alat-alat canggih untuk memusnahkan sampah. Menurutnya, alat-alat ini sangat potensial untuk diterapkan dalam penanganan sampah skala kecil.

    "Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau yang cukup dalam skala-skala kecil," katanya.

    Prabowo berharap agar alat-alat tersebut dapat diimplementasikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, proses pengolahan sampah tidak perlu lagi mengandalkan pengumpulan skala besar di TPA.

    "Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah," ujar Prabowo.

    Target Implementasi Tahun Ini

    Prabowo menegaskan bahwa program ini akan mulai dijalankan pada tahun ini. Sementara untuk penanganan sampah dalam skala besar, pemerintah akan mencari dan menerapkan teknologi terbaik yang tersedia.

    "Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik dan kita sudah mulai," lanjutnya.

    Berikut ini adalah ilustrasi perkiraan volume sampah yang dihasilkan di berbagai tingkatan wilayah administrasi (data fiktif):

    Wilayah Perkiraan Volume Sampah (Ton/Hari)
    Kelurahan 5-10
    Kecamatan 20-30
    Kota/Kabupaten 100-200

    Data ini menggambarkan pentingnya penanganan sampah di tingkat kelurahan untuk mengurangi beban TPA.