Majelis Ulama Indonesia (MUI) menantikan kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026.
MUI menekankan bahwa keputusan Presiden akan mempertimbangkan dinamika global, terutama situasi di Gaza, Palestina, serta kepentingan nasional Indonesia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa undangan telah diterima Presiden, namun belum ada informasi final mengenai kehadirannya.
“Undangan sudah diterima oleh Presiden. Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Presiden akan berangkat atau tidak. Tentu jika berangkat atau tidak berangkat, Presiden punya pertimbangan matang, terkait dinamika global, Gaza–Palestina, dan kepentingan nasional,” kata Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan dalam menyikapi BoP dan perkembangan isu Palestina. Jaminan kemerdekaan Palestina menjadi salah satu poin utama.
MUI menegaskan posisinya bahwa setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar program stabilisasi tanpa penyelesaian akar masalah.
Sorotan MUI Terhadap Rencana Pengiriman Personel TNI ke Gaza
MUI juga menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza, yang diperkirakan berjumlah 5.000–8.000 personel.
Sudarnoto menekankan bahwa penugasan tersebut harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok Palestina.
“Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” ujarnya.
MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi menempatkan pasukan Indonesia di bawah agenda kekuatan tertentu.
Selain itu, MUI menilai bahwa target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP belum terukur secara jelas.
Oleh karena itu, MUI berharap Presiden dapat memanfaatkan pertemuan 19 Februari untuk menekan kejelasan arah, parameter, dan keberpihakan program BoP terhadap kemerdekaan Palestina.
Posisi MUI dalam Keikutsertaan Indonesia di BoP
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa MUI tidak berada dalam posisi membuat keputusan politik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP.
Peran MUI adalah memberikan nasihat moral, yaitu mendukung langkah yang baik dan menolak yang merugikan perjuangan Palestina.
“Sejak awal MUI tidak dalam posisi membuat keputusan soal BoP. Kalau tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Tapi Presiden menyampaikan ingin mengubah dari dalam. Itu perbedaan strategi,” kata Cholil.
Dalam dialog dengan Presiden, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap sejumlah pihak penggagas BoP yang dinilai tidak memiliki rekam jejak kuat membela Palestina.
Namun, pemerintah menyatakan tidak otomatis mengikuti seluruh keputusan BoP dan dapat mengambil sikap absen atau keluar bila bertentangan dengan prinsip nasional.
Cholil juga mengingatkan agar setiap skema perdamaian atau kerja sama internasional tidak berubah menjadi pintu kolonialisme baru melalui pendekatan ekonomi semata, tanpa menjawab isu pokok kemerdekaan Palestina.
“MUI mendukung yang baik, menolak yang tidak baik. Kita pantau konsistensi komitmen terhadap Palestina. Titik sepakatnya jelas, penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina didukung,” ujarnya.
MUI tengah menyiapkan rekomendasi berbasis data empirik melalui tim kecil untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan menjelang agenda BOP pekan depan, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak.
Poin Penting Sikap MUI Terhadap Board of Peace
Berikut adalah poin-poin penting sikap MUI terhadap Board of Peace:
| Poin | Deskripsi |
|---|---|
| Kemerdekaan Palestina | Setiap inisiatif perdamaian harus berpihak pada kemerdean Palestina |
| Netralitas TNI di Gaza | Jika TNI dikirim, posisinya harus netral dan tidak tersubordinasi pihak lain |
| Kejelasan Program BoP | Target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP harus terukur jelas |
| Sikap Skeptis | MUI skeptis terhadap penggagas BoP yang rekam jejaknya kurang membela Palestina |
| Penolakan Kolonialisme Baru | Skema perdamaian tidak boleh jadi pintu kolonialisme baru melalui ekonomi |
MUI terus memantau perkembangan dan akan memberikan masukan kepada pemerintah demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Leave a Reply