Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Alumni LPDP Hina Negara, Menkeu Purbaya: Suami Wajib Kembalikan Dana Beasiswa!

    Alumni LPDP Hina Negara, Menkeu Purbaya: Suami Wajib Kembalikan Dana Beasiswa!

    Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas terkait kasus alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial karena melontarkan penghinaan terhadap Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa suami dari alumni tersebut, yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP, akan diwajibkan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima, beserta dengan bunganya.

    Menkeu Purbaya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh alumni berinisial DS tersebut. Pemerintah, melalui LPDP, telah berkomunikasi dengan pihak keluarga alumni yang bersangkutan.

    "Bos LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP, termasuk bunganya," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

    Purbaya juga mengingatkan seluruh penerima beasiswa LPDP untuk selalu menjaga etika. Menurutnya, dana LPDP berasal dari pajak rakyat dan pembiayaan negara yang ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    "Ya kalau nggak seneng, ya nggak seneng tapi jangan menghina negara lah. Jangan begitu, itu uang dari pajak dan sebagian kita sisihkan dari utang untuk memastikan SDM kita tumbuh," tegas Purbaya.

    Sanksi tegas juga akan diberikan kepada alumni LPDP yang berani menghina negara. Purbaya menyatakan akan meminta kembali dana beasiswa beserta bunganya, serta memasukkan nama alumni tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist), sehingga yang bersangkutan tidak dapat berkarier di instansi pemerintah.

    "Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti kita lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi, jangan menghina negara sendiri," imbuhnya.

    Kasus ini bermula dari unggahan video di akun Instagram @sasetyaningtyas milik DS, yang kemudian menjadi viral. Dalam video tersebut, DS memperlihatkan sebuah paket berisi surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris.

    Sambil menunjukkan paspor Inggris yang diterima bersamaan dengan surat tersebut, DS menyatakan bahwa ia akan mengupayakan agar anak-anaknya kelak memiliki kewarganegaraan asing. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ujarnya dalam video.

    Sebagai informasi, sesuai ketentuan LPDP, seluruh penerima beasiswa (awardee) dan alumni LPDP memiliki kewajiban untuk melaksanakan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. DS sendiri telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Sementara itu, suaminya, AP, diduga belum menuntaskan kewajiban pengabdian tersebut.

  • Sindiran Menkeu Purbaya untuk Alumnus LPDP yang Pilih Kewarganegaraan Asing untuk Anak

    Sindiran Menkeu Purbaya untuk Alumnus LPDP yang Pilih Kewarganegaraan Asing untuk Anak

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi unggahan viral Dwi Sasetningtyas (DS), seorang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), terkait pilihan kewarganegaraan Inggris untuk anaknya.

    Purbaya menyindir pandangan tersebut, yang menurutnya mencerminkan keraguan akan masa depan Indonesia. Ia justru optimistis bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan signifikan dalam jangka panjang.

    “Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

    Sebelumnya, unggahan Dwi di media sosial memicu polemik. Dalam video yang diunggah, Dwi memperlihatkan surat resmi terkait kewarganegaraan Inggris anak keduanya. Ia menulis, “I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”

    Unggahan tersebut menuai respons keras dari warganet yang menilai narasi tersebut kurang pantas disampaikan oleh seorang penerima beasiswa negara.

    Polemik kemudian meluas, tak hanya menyasar isi konten, tetapi juga kehidupan pribadi Dwi dan suaminya, termasuk kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.

    Diketahui, Dwi adalah lulusan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, dengan beasiswa LPDP pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017.

    Selama masa pengabdian di Indonesia (2017–2023), Dwi tercatat telah menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau, memberdayakan ibu rumah tangga, terlibat dalam penanggulangan bencana, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Purbaya sendiri menyatakan bahwa dinamika global dan berbagai komentar publik adalah hal yang wajar. Namun, ia menegaskan potensi besar Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dalam beberapa dekade mendatang. “Teman-teman mungkin sudah bosan ya kalau kita lihat kondisi global. Tapi enggak apa-apa, ini ada yang bagus,” pungkasnya.

  • Kabar Gembira ASN: Presiden Umumkan THR dalam Waktu Dekat!

    Kabar Gembira ASN: Presiden Umumkan THR dalam Waktu Dekat!

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI/Polri, pensiunan, dan penerima pensiun. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menyatakan bahwa pengumuman terkait THR ASN akan dilakukan oleh Presiden dalam waktu dekat. "(THR ASN) itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Bukan kami yang mengumumkan, nanti Pak Presiden yang mengumumkan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk THR ASN, TNI/Polri, dan pensiunan pada tahun 2026. Total penerima THR mencapai 10,5 juta orang.

    Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyampaikan bahwa pencairan THR direncanakan mulai minggu pertama bulan puasa. "Minggu pertama puasa, sebentar lagi," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

    Dengan alokasi anggaran Rp 55 triliun, pemerintah berharap THR ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. "Mencairkan THR bagi ASN, TNI/Polri dan pensiunan dengan nilai total mencapai Rp 55 triliun," kata Purbaya.

  • Menkeu Sindir Alumni LPDP yang Viral Soal Kewarganegaraan Anak

    Menkeu Sindir Alumni LPDP yang Viral Soal Kewarganegaraan Anak

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan pernyataan seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial.

    Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers APBNKita, Senin (23/2/2026) di Jakarta Pusat. Purbaya menyinggung komentar alumni LPDP berinisial DS yang mengupayakan anaknya kelak menjadi warga negara asing.

    Purbaya mengatakan, banyak pihak yang meremehkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. "Temen-temen banyak yang ngeledekin 'Oh Indonesia jelek' termasuk yang kemarin tuh dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia," ujarnya.

    Lebih lanjut, Purbaya meyakini bahwa orang-orang yang berasumsi demikian akan menyesal di kemudian hari. Ia optimis perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik dalam 20 tahun mendatang. "Mungkin 20 tahun lagi akan nyesel, karena kita 20 tahun lagi kita akan bagus banget," imbuhnya.

    Sebelumnya, viral video di Instagram pemilik akun @sasetyaningtyas, DS, yang menunjukkan dirinya menerima surat dari Home Office Inggris. Surat tersebut menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris, disertai dengan paspor Inggris.

    Dalam unggahannya, DS menyatakan, "Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris."

    DS kemudian menambahkan bahwa ia akan mengupayakan anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," pungkasnya.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Digugat ke MK, Menkeu Purbaya Yudhi Beri Tanggapan

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Digugat ke MK, Menkeu Purbaya Yudhi Beri Tanggapan

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh sejumlah guru honorer dalam mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dipicu oleh keberatan atas pengalokasian anggaran pendidikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah menganggap guru honorer sebagai pilar krusial dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menanggapi polemik pernyataannya yang sempat menyebut gugatan tersebut berpotensi kalah, ia memberikan klarifikasi bahwa ucapan itu merupakan penjelasan teknis mengenai prasyarat sebuah perkara hukum di persidangan.

    "Konteksnya saat itu hanya menyampaikan prasyarat kondisional sebuah gugatan yang bisa kalah atau menang. Jika dasar gugatannya kuat maka kemungkinan bisa menang, namun jika dasar gugatannya lemah maka bisa kalah," ujar Purbaya. Ia menegaskan tidak ada maksud untuk mengecilkan aspirasi maupun perjuangan para tenaga pendidik.

    Persoalan ini bermula saat Reza Sudrajat, seorang guru honorer, bersama akademisi Rega Felix mendaftarkan gugatan karena menilai postur anggaran dalam UU APBN 2026 tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang ada, total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, namun sebesar Rp223 triliun di antaranya dialokasikan untuk program MBG.

    Reza menyatakan dukungannya terhadap program MBG, namun ia keberatan jika dana tersebut diambil dari pos anggaran pendidikan. Menurutnya, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak dasar guru, termasuk gaji, tunjangan, serta perbaikan sarana sekolah. Pengurangan ruang fiskal ini dikhawatirkan menghambat proses pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dalam persidangan awal, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah meminta pemohon untuk melakukan perbaikan berkas perkara. Majelis hakim menilai penjelasan mengenai korelasi antara status pemohon sebagai guru dengan kerugian konstitusional yang dialami masih perlu diperinci. Pihak pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan gugatan tersebut sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

  • Pendaftaran Pimpinan OJK 2026: Menkeu Purbaya Cari Tokoh Finansial yang Lebih Kompeten

    Pendaftaran Pimpinan OJK 2026: Menkeu Purbaya Cari Tokoh Finansial yang Lebih Kompeten

    Proses seleksi untuk posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026 tengah berlangsung. Meski pendaftaran telah dibuka sejak 11 Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa pemerintah masih menantikan munculnya kandidat-kandidat dengan kompetensi yang lebih mumpuni.

    Hingga saat ini, Purbaya mengaku telah memantau daftar pelamar yang masuk, namun ia menilai profil yang ada belum memenuhi ekspektasi maksimal untuk memimpin lembaga pengawas jasa keuangan tersebut. Masa pendaftaran sendiri dijadwalkan akan berakhir pada 2 Maret 2026.

    "Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jago-jagonya gitu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia meyakini Indonesia memiliki banyak figur hebat di sektor finansial yang mampu mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan OJK.

    Lowongan ini dibuka untuk tiga posisi strategis, yakni Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Salah satu syarat mutlak bagi pelamar adalah memiliki rekam jejak atau keahlian di sektor jasa keuangan minimal selama 10 tahun. Penekanan pada pengalaman ini menjadi krusial dalam proses identifikasi tokoh finansial yang kredibel. Secara rinci, berikut adalah persyaratan bagi calon pejabat OJK:

    • Warga Negara Indonesia (WNI) dengan moral, akhlak, dan integritas yang baik.
    • Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan sehat secara jasmani.
    • Berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 2 Juni 2026.
    • Memiliki pengalaman atau keahlian di bidang jasa keuangan sekurang-kurangnya 10 tahun.
    • Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang menyebabkan sebuah perusahaan pailit.
    • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan hukum tetap untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
    • Bukan merupakan pengurus atau anggota partai politik pada saat mencalonkan diri.

    Pemerintah berharap sisa waktu pendaftaran ini dapat dimanfaatkan oleh para profesional di industri keuangan untuk ikut serta dalam seleksi guna memperkuat pengawasan stabilitas sektor keuangan nasional.

  • Respons Menkeu Purbaya Yudhi Soal Laporan Gratifikasi Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

    Respons Menkeu Purbaya Yudhi Soal Laporan Gratifikasi Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendalami laporan dugaan gratifikasi yang menyeret salah satu pejabat di lingkungan kementeriannya. Langkah ini diambil menyusul beredarnya kabar mengenai pemberian satu unit mobil mewah kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial RLM.

    Purbaya mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendapatkan informasi terkait laporan tersebut. Ia menegaskan akan segera menjalin komunikasi dengan lembaga antirasuah untuk mendiskusikan validitas aduan yang masuk.

    "Iya sudah tahu. Nanti saya telepon, diskusi dengan KPK deh," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

    Menkeu menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menyikapi persoalan ini. Ia berkomitmen untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut secara objektif guna memastikan bahwa laporan yang ada bukan merupakan upaya tendensius yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi pejabat yang bersangkutan.

    Muncul dugaan bahwa isu gratifikasi ini sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan rencana internal kementerian yang hendak menarik pejabat berinisial RLM tersebut ke dalam jajaran manajemen Kemenkeu.

    "Ini ada beberapa kalangan yang sengaja mengembus-embuskan itu karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu, tetapi sepertinya ada yang nggak setuju sehingga ada yang menghembus-hembuskan itu. Kita akan lihat case-nya seperti apa," pungkas Purbaya.

  • Kritik Tajam Menkeu: Biaya Bank Syariah Masih Lebih Mahal dari Konvensional

    Kritik Tajam Menkeu: Biaya Bank Syariah Masih Lebih Mahal dari Konvensional

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti efisiensi perbankan syariah di Indonesia yang dianggap belum memberikan keunggulan kompetitif bagi nasabah. Dalam forum ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa layanan bank berbasis syariah saat ini justru cenderung lebih mahal dan rumit dibandingkan dengan bank konvensional.

    Kondisi ini dipandang bertolak belakang dengan esensi ekonomi Islam. Purbaya menegaskan bahwa implementasi sistem keuangan syariah seharusnya tidak sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, melainkan harus memastikan keadilan, efisiensi, dan dukungan nyata pada sektor produktif.

    "Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah," tegas Purbaya dalam pernyataannya.

    Meskipun Indonesia memiliki basis populasi Muslim terbesar di dunia, peran perbankan syariah dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem keuangan nasional. Purbaya menyayangkan kegagalan industri ini dalam memanfaatkan pasar domestik yang masif. Ia membandingkan situasi lokal dengan praktik perbankan di Jerman yang meskipun tidak berlabel syariah, justru menerapkan prinsip keberlanjutan dan biaya pinjaman rendah.

    Pemerintah kini menempatkan pengembangan ekonomi syariah sebagai pilar strategis pembangunan nasional, setara dengan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, Menkeu menekankan pentingnya evaluasi total agar sektor ini tidak berhenti pada tataran simbolis atau retorika semata.

    Menanggapi evaluasi tersebut, Buya Anwar Abbas selaku Ketua PP Muhammadiyah sekaligus pengamat sosial ekonomi, mengimbau seluruh pihak terkait untuk menyikapi kritik Menteri Keuangan secara terbuka dan konstruktif demi perbaikan industri keuangan syariah ke depan.

  • Menkeu Pertahankan Batas Defisit Anggaran Meski Kejar Pertumbuhan

    Menkeu Pertahankan Batas Defisit Anggaran Meski Kejar Pertumbuhan

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tengah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    “Tidak (tidak akan ubah batas defisit). Saya akan fokus di 3 persen dan mengoptimalkan ruang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

    Ia menilai strategi ini telah membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, menandai titik balik dari stagnasi di sekitar angka 5 persen.

    Purbaya menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus dijaga untuk memastikan dorongan terhadap ekonomi berjalan searah.

    Pemerintah juga mempercepat debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi, dengan tujuan memperkuat mesin pertumbuhan dari sektor swasta dan pemerintah.

    Terkait target pertumbuhan 8 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang, evaluasi ruang fiskal tambahan akan dilakukan jika diperlukan. Namun, saat ini, tambahan ruang tersebut belum dibutuhkan karena ada indikasi investor besar akan masuk dalam waktu dekat.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal diproyeksikan tetap terkendali hingga tahun 2032. Kebijakan kontra siklikal atau stimulus tambahan akan dipertimbangkan jika diperlukan.

    “Tapi, sekarang tidak ada niat untuk menembus 3 persen atau minta evaluasi batas 3 persen itu perlu diubah atau tidak,” kata dia.

    Realisasi Defisit APBN 2025

    Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB per 31 Desember 2025.

    Angka ini lebih tinggi dari target awal 2,53 persen dan proyeksi laporan semester 2,78 persen. Posisi ini mendekati batas defisit 3 persen yang diatur oleh undang-undang.

    Kebijakan Kontra Siklikal

    Dalam diskusi panel Indonesia Economic Outlook 2026, Purbaya menjelaskan bahwa defisit sekitar 2,9 persen merupakan bagian dari program kontra siklikal untuk membalikkan kondisi ekonomi yang melemah.

    “Kita berhasil membalik arah ekonomi dengan fiskal yang tetap terjaga,” kata Purbaya.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen. Jika tercapai, ekonomi dinilai keluar dari stagnasi 5 persen.

    Merujuk perkembangan leading economic index dan coincident economic index, ia memperkirakan ekonomi memasuki fase ekspansi sehat selama tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau hingga 2033.

    Berikut rincian realisasi sementara APBN 2025:

    Parameter Nilai
    Defisit APBN Rp 695,1 triliun
    Defisit terhadap PDB 2,92 persen
    Target Awal Defisit 2,53 persen dari PDB
    Proyeksi Semester Defisit 2,78 persen dari PDB
  • DPR Setuju Menkeu: Lifting Migas Nasional Perlu Terobosan

    DPR Setuju Menkeu: Lifting Migas Nasional Perlu Terobosan

    Anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno, sepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait perlunya terobosan dalam lifting minyak dan gas (migas) nasional. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyinggung menteri yang dianggap terlalu banyak membaca sehingga meragukan potensi peningkatan lifting minyak.

    Eddy menekankan bahwa peningkatan lifting migas memerlukan upaya eksplorasi dan pengeboran yang signifikan, mengingat usia sumur-sumur minyak di Indonesia yang sudah tua dan berimplikasi pada biaya operasional yang tinggi.

    "Saya tidak bermaksud menanggapi pernyataan para menteri, namun untuk mencapai kenaikan lifting migas diperlukan eksplorasi dan drilling dalam jumlah yang banyak. Karena sumur-sumur minyak kita rata-rata sudah tua, keekonomiannya cenderung mahal," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

    Eddy Soeparno menekankan pentingnya penemuan sumur atau ladang minyak baru untuk meningkatkan produksi migas nasional. Ia juga menyoroti perlunya teknologi dan pengalaman dalam eksplorasi, terutama mengingat banyaknya cadangan migas Indonesia yang berada di laut dalam.

    "Oleh karena itu kita perlu menemukan cadangan-cadangan migas yang baru. Untuk mendapatkan itu diperlukan teknologi, capital/pendanaan, dan pengalaman, karena banyak cadangan migas Indonesia berada di laut dalam," ucap dia.

    Pesimisme Target 1 Juta Barel

    Eddy menyatakan pesimismenya terhadap kemampuan Pertamina untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari pada tahun 2030 jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Ia mendorong keterlibatan pemain besar migas internasional.

    "Oleh karena itu para pemain besar migas dari Amerika, Eropa, Cina harus kembali masuk berinvestasi," imbuhnya.

    Wakil Ketua MPR ini juga menyoroti tantangan dalam menarik investasi di sektor migas yang sangat kompetitif. Kebijakan, aturan, dan insentif yang menarik menjadi kunci untuk menarik minat investor.

    "Jika Indonesia kalah menarik (kebijakan, aturan, insentif) dibandingkan negara-negara lainnya, tentu para pelaku usaha migas internasional akan memilih berusaha di negara lain," tuturnya

    Kritik Menkeu Soal Lifting Migas

    Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung soal lifting migas saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Ia menekankan perlunya eksplorasi titik bor baru untuk mencegah penurunan produksi migas yang berkelanjutan.

    "Ini PNBP migas itu hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru, karena nature dari reservoir itu pasti turun kalau sudah capai puncak pasti turun terus, nggak ada yang bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk lakukan eksplorasi minyak dan gas, atau eksploitasi ladang ladang yang sudah ditemukan," kata Purbaya dalam rapat tersebut, Rabu (4/2).

    Purbaya juga mengkritik upaya yang dianggap hanya mempermainkan istilah untuk memberikan kesan peningkatan lifting migas. Ia menegaskan bahwa tanpa penemuan ladang minyak baru, penurunan lifting migas tidak dapat dihindari.

    "Kalau sekarang ya diputer-puter ya juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan, tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting dan lifting kita akan turun terus," ujar dia.

    Sindiran Menteri ESDM

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyindir salah satu menteri yang meragukan potensi peningkatan lifting migas tanpa penemuan ladang minyak baru. Ia menyebut bahwa lifting nasional pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari.

    "Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada. Eh ini terlalu banyak baca buku nih," ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2).

    Berikut adalah data lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Lifting Minyak (ribu barel per hari)
    2023 610
    2024 608
    2025 605.3

    Data tersebut menunjukkan tren penurunan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir, menggarisbawahi urgensi untuk menemukan solusi dan strategi baru untuk meningkatkan produksi migas.