Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Polemik Anggaran Produksi Kapal: Purbaya dan Trenggono Saling Bantah

    Polemik Anggaran Produksi Kapal: Purbaya dan Trenggono Saling Bantah

    Dua menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto sempat bersilang pendapat terkait anggaran produksi kapal. Mereka adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Perbedaan pandangan ini mencuat ke ruang publik sebelum akhirnya mereda dalam hitungan hari.

    Polemik ini bermula dari beredarnya video pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Dalam pertemuan itu, Purbaya menyinggung anggaran pembangunan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menyebut anggaran sudah dicairkan, namun galangan kapal dalam negeri belum menerima pesanan.

    Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, Trenggono mengkritik pernyataan Purbaya.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?” tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Sehari berselang, pada Rabu (11/2), Purbaya merespons kritik tersebut. Ia mengaku hanya menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukannya ke galangan kapal.

    “Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,” ujar Purbaya di DPR, Jakarta, Rabu (11/2).

    Klarifikasi Anggaran dan Percepatan Realisasi

    Purbaya juga tidak menutup kemungkinan data yang dimilikinya kurang tepat. Khususnya terkait sumber dan pencairan anggaran pembangunan kapal.

    “Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,” tutur Purbaya.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya mengaku belum dapat memastikan nominalnya. Hal ini karena angka anggaran kerap berubah.

    Berikut adalah rincian perkiraan status anggaran dan realisasi program yang menjadi polemik:

    Aspek Keterangan
    Sumber Dana Diduga dari pinjaman luar negeri (Pemerintah UK)
    Status Pencairan Purbaya menyebut sudah cair, Trenggono membantah
    Realisasi Pesanan Belum ada pesanan ke galangan kapal dalam negeri
    Besaran Anggaran Nominal belum pasti, kerap berubah
    Tujuan Pembangunan kapal di KKP

    Meski demikian, Purbaya menegaskan yang terpenting adalah percepatan realisasi program pembangunan kapal tersebut. “Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,” kata Purbaya.

    Di hari yang sama, tensi antara Trenggono dan Purbaya terlihat mereda. Hal itu ditandai dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan dirinya duduk satu meja bersama Purbaya.

    “That's all folks, back to work ya,” tulis Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Anggaran Kapal Cair

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Anggaran Kapal Cair

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menanggapi tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan tersebut terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut sudah cair namun belum direalisasikan.

    Isu ini mencuat setelah beredarnya video pernyataan Purbaya. Video itu menyebutkan anggaran pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan telah dikucurkan. Namun, industri galangan kapal nasional belum menerima pesanan dari KKP.

    Trenggono pun meminta Purbaya untuk mengecek langsung ke internal Kemenkeu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran pencairan anggaran tersebut.

    Menteri Trenggono menantang balik pernyataan Purbaya. Ia meminta Menkeu Purbaya untuk mengkonfirmasi ulang informasi terkait dana yang sudah cair tersebut.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” kata Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir dari detikFinance, Rabu (11/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukanlah dari anggaran rutin Kemenkeu. Ia menegaskan pendanaan pembangunan kapal bersumber dari skema kredit luar negeri.

    Skema kredit ini berasal dari Inggris. Ini berbeda dengan klaim Purbaya yang menyebut anggaran dari Kementerian Keuangan.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Duduk Perkara Klaim Anggaran Kapal

    Pernyataan Purbaya sebelumnya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Pada kesempatan itu, Purbaya mengaku heran. Ia mempertanyakan mengapa KKP belum melakukan pemesanan kapal ke industri galangan dalam negeri. Padahal, menurutnya, anggaran pengadaan kapal sudah dikucurkan Kemenkeu.

    Catatan media menunjukkan bahwa Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek ini melalui kerja sama pendanaan dengan Inggris.

    Kementerian/Pihak Peran/Klaim Status Dana
    Kementerian KP Menyangkal dana cair dari Kemenkeu Pinjaman luar negeri (Inggris)
    Kementerian Keuangan Mengaku anggaran sudah dikucurkan Diduga telah cair
    Industri Galangan Kapal Belum terima pesanan Menunggu
  • Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Besar untuk Perbaiki Kinerja

    Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Besar untuk Perbaiki Kinerja

    Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini, Rabu, 28 Januari 2026, memulai perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan menutup kebocoran penerimaan negara. Langkah ini mencakup pergantian pejabat strategis di lima pelabuhan utama Indonesia, sekaligus sinyal tegas dari Kementerian Keuangan terhadap kebutuhan reformasi internal di otoritas kepabeanan. 

    Sasaran Rotasi di Lima Pelabuhan

    Perombakan pejabat Bea Cukai dilakukan terutama di kantor pengawasan utama DJBC yang tersebar di pelabuhan besar nasional, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta Utara), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Batu Ampar (Batam), dan Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara). Beberapa pejabat di lokasi tersebut telah diganti, sementara keputusan terhadap nasib jabatan sejumlah lainnya masih berdasarkan hasil evaluasi lanjutan. 

    Purbaya mempertegas bahwa pergantian ini bukan hanya sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk memperkuat pengawasan kepabeanan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam sistem pabean nasional. 

    “Shock Therapy” dan Rotasi Internal

    Dalam keterangannya, Purbaya menekankan bahwa perombakan dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi profesional, termasuk kemungkinan merumahkan beberapa pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. “Sebagian dirumahkan, sebagian tidak, tergantung hasil evaluasi mereka malam ini,” ucap Purbaya saat memberikan penjelasan, yang menggambarkan pendekatan tegas namun mempertimbangkan proses internal. 

    Alih-alih mendatangkan pejabat dari luar DJBC, Purbaya menyatakan akan mengisi posisi kosong dengan talenta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk mengakselerasi reformasi di lingkungan Bea Cukai. 

    Fokus pada Penutupan Kebocoran dan Integritas

    Perombakan ini dipandang sebagai respons terhadap beragam kritik dan tantangan yang dihadapi DJBC dalam beberapa bulan terakhir, termasuk masalah kebocoran penerimaan negara dan lemahnya pengawasan di beberapa titik strategis. Menurut Purbaya, pihaknya ingin menegaskan bahwa kinerja dan integritas aparat kepabeanan harus berada pada standar tertinggi, terutama dalam konteks perekonomian nasional yang menuntut optimalisasi penerimaan negara. 

    Purbaya juga menegaskan bahwa perombakan bukan hanya menyasar atas nama pergantian pejabat, melainkan juga sebagai sebuah pesan kuat untuk seluruh jajaran DJBC agar bekerja dengan komitmen tinggi dan profesionalisme. 

    Tantangan dan PR Utama

    Para pakar dan analis kebijakan kepabeanan mengamati bahwa langkah ini menunjukkan tekanan pemerintah terhadap lembaga pelaksana fungsi kepabeanan yang selama ini sering disebut mengalami masalah koordinasi dan akuntabilitas. Sejumlah tantangan operasional di pelabuhan besar, mulai dari penanganan barang impor hingga pengawasan nilai transaksi, dinilai membutuhkan perbaikan menyeluruh guna mengurangi praktik manipulasi nilai dan penyelundupan. 

    Dalam dinamika yang sama, potensi penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under-invoicing dan penyimpangan nilai transaksi turut dibahas sebagai bagian dari strategi modernisasi pengawasan DJBC. 

    Dampak dan Tindak Lanjut

    Perombakan pejabat Bea Cukai hari ini menjadi momentum penting dalam agenda reformasi birokrasi di sektor fiskal dan kepabeanan Indonesia. Efektivitas pergantian ini akan menjadi sorotan publik dan pelaku usaha, terutama terkait bagaimana langkah tersebut mampu meningkatkan efisiensi pengawasan, memperkuat kepatuhan pajak dan bea masuk, serta memperbaiki citra DJBC di mata masyarakat dan dunia usaha.

    Ke depan, perhatian tertuju pada hasil langkah restrukturisasi ini dan bagaimana Purbaya serta jajaran Kementerian Keuangan mengimplementasikan reformasi lanjutan untuk memastikan target penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan standar tata kelola yang baik.