Tag: Rehabilitasi

  • BNN Buka Rekrutmen Tenaga Alih Daya untuk Rehabilitasi

    BNN Buka Rekrutmen Tenaga Alih Daya untuk Rehabilitasi

    Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka peluang kerja sebagai Tenaga Alih Daya (Outsourcing) di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Informasi lowongan ini diumumkan melalui akun Instagram @rehab_lido_bnn.

    Rekrutmen ini bertujuan untuk memperkuat layanan rehabilitasi dengan mengisi posisi di bidang teknologi informasi, pelayanan kesehatan, dan keamanan.

    Terdapat empat formasi yang dibuka dalam rekrutmen ini:

    • Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Tenaga IT
    • Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Petugas Keamanan
    • Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Asisten Konselor Adiksi
    • Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Asisten Apoteker

    Setiap posisi memiliki persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang berbeda.

    Jadwal dan Tahapan Seleksi

    Proses seleksi akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

    • Seleksi administrasi: 2 Maret 2026
    • Pengumuman hasil seleksi: 3 Maret 2026
    • Pre-screening interview: 5 Maret 2026

    Pelamar diharapkan memastikan kelengkapan berkas sebelum batas akhir pendaftaran.

    Kualifikasi Umum

    Berikut adalah kualifikasi umum yang dibutuhkan:

    • Pendidikan minimal S1 Teknik Komputer atau Teknik Informatika
    • Sehat jasmani dan rohani
    • Berkelakuan baik
    • Mampu bekerja di bawah tekanan
    • Memiliki integritas dan loyalitas tinggi
    • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
  • BNN Buka Rekrutmen Outsourcing untuk Balai Rehabilitasi Lido 2026

    BNN Buka Rekrutmen Outsourcing untuk Balai Rehabilitasi Lido 2026

    Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka kesempatan bagi tenaga profesional untuk bergabung melalui rekrutmen Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tahun 2026.

    Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya pendukung layanan rehabilitasi dengan membuka berbagai posisi strategis. Posisi yang tersedia meliputi bidang keamanan, kesehatan, konseling adiksi, serta teknologi informasi.

    Informasi mengenai rekrutmen ini diumumkan melalui akun Instagram @rehab_lido_bnn. Pendaftaran dilakukan secara terbuka hingga batas akhir pengiriman berkas pada 27 Februari 2026.

    Berikut adalah kualifikasi umum yang harus dipenuhi oleh para pelamar:

    • Wanita, usia 25–50 tahun
    • Sehat jasmani dan rohani
    • Pendidikan minimal SMA/sederajat
    • Memiliki sertifikat security Gada Pratama
    • Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) petugas keamanan yang masih aktif
    • Tidak bertato
    • Tidak memiliki riwayat penyakit berat
    • Mampu bekerja di bawah tekanan
    • Memiliki semangat kerja tinggi
    • Mampu berkomunikasi dengan baik
    • Mampu bekerja secara mandiri maupun tim
    • Mampu bekerja dengan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
    • Disiplin dan memiliki integritas yang baik

    Diploma III Farmasi

    Kualifikasi khusus untuk Diploma III Farmasi:

    • Diploma III Farmasi
    • Memiliki STRTTK yang masih berlaku
    • Membantu pengelolaan dan pendistribusian obat
    • Melaksanakan administrasi farmasi sesuai ketentuan
    • Mampu bekerja dengan teliti dan bertanggung jawab
  • Tito Karnavian Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Aceh

    Tito Karnavian Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Aceh

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan ke Aceh untuk meninjau langsung proses pemulihan pascabencana serta memastikan kebutuhan para penyintas terpenuhi selama bulan Ramadan.

    Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi terkini para penyintas dan mengonfirmasi berbagai aspek percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak.

    Di Kabupaten Aceh Tamiang, Tito meninjau Dusun Damai, Desa Bundar, dan menyatakan kepuasannya atas kinerja para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dalam pembersihan lumpur. Ia juga menyerap aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mendesak seperti air bersih.

    Tito juga menghadiri buka puasa bersama di Kompleks Hunian Sementara (Huntara) Danantara, Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, dan menekankan pentingnya penyelesaian masalah pengungsi, pembersihan sungai, serta penyediaan air bersih.

    Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Timur, diawali dengan salat Subuh berjemaah di Masjid Darussalihin. Bantuan kemasyarakatan dari Kemendagri diserahkan secara simbolis kepada Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, dan perwakilan warga, sekaligus meninjau progres rekonstruksi pascabencana.

    Di Dusun Kareung, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Tito menemui penyintas dan meninjau rencana relokasi serta pembangunan hunian layak. Ia menegaskan prioritas pembangunan hunian sementara (huntara) agar warga tidak lagi tinggal di tenda.

    "Saya ingin agar secepat mungkin dibangunkan hunian sementara yang layak. Jangan lagi (tinggal) di tenda karena di tenda itu nggak nyaman," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Di Kota Lhokseumawe, Tito menghadiri buka puasa bersama di Masjid Agung Islamic Center dan menyerahkan bantuan berupa 500 paket perlengkapan ibadah dari Presiden RI Prabowo Subianto, serta 2.000 potong pakaian dan 200 potong jaket untuk anak-anak dan dewasa.

    Selanjutnya, Tito mengunjungi Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya. Di Bireuen, pada Sabtu (21/2), ia mengapresiasi kemajuan pemulihan pascabencana di Posko Pengungsian Balee Panah, dan memastikan perbaikan fasilitas seperti sekolah, rumah ibadah, serta pondok pesantren (ponpes) terus dipercepat.

    Di Kabupaten Pidie Jaya, Tito meninjau lahan persawahan yang tertutup lumpur di Kecamatan Meurah Dua, dan menekankan perlunya dukungan Kementerian Pertanian untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak, dengan luas sekitar 1.500 hektare.

    "Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian) Andi Amran Sulaiman memberikan perhatian agar lahan ini bisa segera kembali produktif," kata Tito.

    Rangkaian kunjungan diakhiri dengan salat Subuh berjemaah di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pada Minggu (22/2), di mana Tito menegaskan kunjungannya bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memantau progres rehabilitasi pascabencana sebagai tindak lanjut amanah dari Prabowo.

    Selama kunjungan di Aceh pada 19-21 Februari lalu, Tito didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA; Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah TM Daud; serta para kepala daerah setempat.

  • Kemendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatera

    Kemendagri Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatera

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan pascabencana dan memastikan setiap pihak menjalankan tugasnya.

    Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi wadah koordinasi tersebut. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat tersebut. Beberapa isu penting dibahas, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara).

    Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dapur umum dan menanggung makan masyarakat yang tinggal di huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU).

    "Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

    Tito menjelaskan, huntara adalah bantuan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap), mereka tinggal di huntara.

    Selain huntara, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian. Pemerintah memberikan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk opsi ini.

    Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Tingkat kerusakan rumah menjadi dasar penentuan skema bantuan.

    Bantuan meliputi Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang. Bantuan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun relokasi.

    Pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito menyarankan agar bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak sedang.

    "Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya," ujar Tito.

    Selain bantuan, forum tersebut membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni mengenai kebijakan ini.

    Selain Pratikno, hadir dalam forum tersebut Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf, Wamenhut Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.

  • Mendagri Tinjau Pemulihan Pasca-Banjir Aceh Tamiang, Puji Efektivitas Relawan Praja

    Mendagri Tinjau Pemulihan Pasca-Banjir Aceh Tamiang, Puji Efektivitas Relawan Praja

    Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kini mulai kembali berdenyut setelah sempat lumpuh total akibat terjangan banjir. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, turun langsung memantau progres pemulihan di Dusun Damai, Desa Bundar, pada Kamis (19/2/2026).

    Fokus utama dalam kunjungan ini adalah memastikan pembersihan sisa-sisa lumpur berjalan optimal agar layanan publik tidak lagi terhambat. Pembersihan dilakukan secara intensif oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri yang dikerahkan dalam beberapa gelombang. Jika sebelumnya prioritas pembersihan adalah kompleks perkantoran pemerintah, kini personel difokuskan menyisir permukiman warga hingga lorong-lorong sempit.

    Kondisi wilayah tersebut saat ini dilaporkan jauh lebih baik dibandingkan periode awal bencana. Tito Karnavian mengungkapkan kepuasannya atas kerja keras para relawan di lapangan. "Saya pribadi puas, karena pada waktu saya datang pertama dan kedua kali, kantor bupati semuanya dipenuhi lumpur tidak bisa bekerja sama sekali," ujar Tito dalam keterangan resminya.

    Intervensi pengerahan praja IPDN dianggap krusial untuk menghidupkan kembali denyut nadi kota. Menurut Tito, normalisasi pusat pemerintahan menjadi kunci utama agar fungsi pelayanan masyarakat dapat segera aktif kembali secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membantu warga yang terdampak cukup parah oleh material lumpur tebal.

    "Prinsip kita ingin agar Kota Tamiang ini, pusat pemerintahan di kawasan Tamiang ini, betul-betul bisa bersih. Dan semuanya bisa normal kembali," tegas Tito.

    Selain meninjau teknis pembersihan, Mendagri juga berdialog langsung dengan warga setempat dan para praja. Dalam komunikasi tersebut, Tito mencatat sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat pasca-bencana, terutama terkait ketersediaan akses air bersih yang menjadi fasilitas vital bagi pemulihan kesehatan dan sanitasi lingkungan.

  • Bappenas Bantah Bekerja Lambat, Tegaskan Dokumen Anggaran Bencana Sumatera Sudah Rampung

    Bappenas Bantah Bekerja Lambat, Tegaskan Dokumen Anggaran Bencana Sumatera Sudah Rampung

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menepis tudingan lambannya proses penetapan alokasi anggaran rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menegaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan dokumen teknis jauh lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

    Pernyataan ini merupakan respons terhadap sentilan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya meminta Bappenas bekerja lebih cepat agar anggaran bisa segera dicairkan. Medrilzam mengungkapkan bahwa Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera telah rampung pada 15 Februari 2026, atau satu bulan lebih cepat dari tenggat waktu normal pada 25 Maret 2026.

    "Kita sebenarnya sudah jauh lebih cepat, lebih cepat dari yang disampaikan. Teorinya kan harusnya 25 Maret ya baru Renduk ini disampaikan. Tapi kita tanggal 15 Februari kemarin sudah menyampaikan," ujar Medrilzam saat memberikan keterangan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Bappenas menduga Menkeu Purbaya belum menerima salinan dokumen tersebut. Pasalnya, Renduk yang berisi rincian kebutuhan anggaran sebesar Rp56,3 triliun itu telah diserahkan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pelaksana Satgas dan Menko PMK sebagai Ketua Pengarah Satgas untuk diteruskan kepada Presiden.

    Dalam dokumen Renduk tersebut, telah dialokasikan dana sebesar Rp56,3 triliun untuk pengerjaan paket rehabilitasi oleh kementerian dan lembaga terkait selama tiga tahun ke depan. Medrilzam berharap pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, dapat segera merespons angka yang telah diterbitkan tersebut agar proses pemulihan di lapangan tidak terhambat.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi di DPR RI sempat meminta agar kementerian lain mendorong Bappenas mempercepat sinkronisasi data anggaran. Purbaya menyebutkan adanya usulan belanja tambahan untuk berbagai sektor, mulai dari ketahanan bencana hingga bantuan bibit dan pakan ternak.

    Terkait ketersediaan dana, Purbaya memastikan posisi kas negara dalam kondisi aman. Meskipun terdapat usulan tambahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp74 triliun, beban anggaran tersebut tidak jatuh pada satu tahun anggaran karena menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi years) selama empat tahun.

  • DPR dan Pemerintah Targetkan Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran 2026

    DPR dan Pemerintah Targetkan Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran 2026

    Pemerintah dan DPR RI menargetkan percepatan pemulihan sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Kesepakatan ini menjadi poin utama dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama saat memasuki bulan Ramadan. Selain mengejar target waktu, otoritas terkait diminta memastikan kesiapan hunian, baik sementara maupun tetap, bagi para pengungsi.

    "Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Pemerintah, bersama pemerintah daerah, akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dampak selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026," ujar Dasco dalam keterangannya.

    Sebagai langkah konkret, rapat tersebut menghasilkan 13 poin kesimpulan strategis, termasuk dukungan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp 529,3 miliar. Selain itu, DPR menyetujui pengalihan dana tanggap darurat untuk Kementerian Pekerjaan Umum guna memperbaiki infrastruktur vital seperti sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga pondok pesantren dan tempat ibadah.

    Dalam aspek perlindungan sosial, terdapat dorongan untuk segera merealisasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi serta kabupaten/kota terdampak. Untuk mempercepat proses lapangan, sistem 'cash for work' akan diterapkan dalam pembersihan pemukiman yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat.

    Terkait sektor kesehatan, Satgas DPR mendukung percepatan pencairan anggaran dari BNPB untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Validasi data kerusakan oleh BNPB juga akan dijadikan dasar utama penyaluran bantuan, sembari melanjutkan verifikasi data yang belum tuntas.

    Terakhir, pemerintah didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai relaksasi penggunaan anggaran kementerian/lembaga. Hal ini termasuk memfasilitasi distribusi bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia melalui BNPB agar dukungan tersebut dapat langsung menjangkau lokasi bencana secara efektif.

  • DPR dan Pemerintah Targetkan Pemulihan Total Aceh Sebelum Ramadan 2026

    DPR dan Pemerintah Targetkan Pemulihan Total Aceh Sebelum Ramadan 2026

    Pemerintah dan DPR RI menargetkan pemulihan total aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak bencana di Aceh dapat terealisasi sebelum memasuki bulan Ramadan tahun ini. Kepastian ini dibahas dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang berlangsung di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (18/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat menyatakan bahwa progres penanganan pascabanjir bandang menunjukkan tren positif. Menurut pemantauan terkini, hambatan dalam roda pemerintahan daerah sudah mulai teratasi secara signifikan dibandingkan hasil evaluasi awal Januari lalu.

    "Target kita sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan. Alhamdulillah kita monitor sudah tinggal sedikit yang masih tersendat jalannya," ujar Dasco di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga terkait.

    Selain aspek birokrasi, normalisasi aksesibilitas menjadi fokus utama. Legislator melaporkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi wilayah di Aceh yang berstatus terisolir. Meski menghadapi tantangan medan yang berat, pengerjaan infrastruktur jalan dan normalisasi sungai terus dikebut agar konektivitas antarwilayah kembali stabil.

    Agenda rapat kali ini juga mendalami progres penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak serta pembersihan lingkungan di titik-titik bekas bencana. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mensos Saifullah Yusuf, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

    Dari unsur legislatif, hadir mendampingi pimpinan DPR yaitu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa. Hadir pula pimpinan komisi terkait seperti Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dan anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka untuk memastikan koordinasi lintas sektor dalam pemulihan fasilitas pendidikan dan sosial berjalan sesuai rencana.

  • Perbaikan Bangunan Rusak Gempa M 6,4 Pacitan Dimulai

    Perbaikan Bangunan Rusak Gempa M 6,4 Pacitan Dimulai

    PACITAN – Perbaikan bangunan yang rusak akibat gempa bumi Magnitudo 6,4 di Pacitan telah resmi dimulai. Pemerintah daerah melalui BPBD bersinergi dengan berbagai organisasi dalam proses rehabilitasi ini.

    Di antara lembaga yang terlibat aktif adalah Lazismu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

    Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

    "Tentu saja kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk di dalamnya Lazismu dan MDMC yang telah mengambil prakarsa dalam rangka perbaikan rumah saudara kita yang rusak akibat gempa bumi," kata Erwin Andriatmoko, Rabu (11/2/2026).

    Hingga saat ini, BPBD Pacitan masih menyelesaikan pendataan bangunan yang terdampak gempa. Tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, didominasi hunian warga dengan skala ringan hingga sedang.

    Bantuan Logistik dan Gotong Royong Warga

    Beragam bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak. Termasuk dukungan logistik dan penanganan darurat dari pemerintah pusat melalui BNPB.

    Bantuan tersebut senilai total Rp 351,8 juta. Rinciannya meliputi 100 lembar selimut, 100 lembar terpal, dan 1 unit tenda pengungsi.

    Bantuan lain berupa 50 paket kasur lipat serta 30 unit tenda keluarga.

    "Kami juga mengapresiasi warga masyarakat dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang luar biasa bergerak cepat membantu tetangga yang terkena musibah," imbuh Erwin.

    Pernyataan tersebut disampaikan di sela persiapan rehabilitasi rumah korban Sumarno (63) di Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso.

    Rincian Bantuan BNPB

    Berikut adalah rincian bantuan yang disalurkan oleh BNPB:

    Jenis Bantuan Jumlah
    Selimut 100 Lembar
    Terpal 100 Lembar
    Tenda Pengungsi 1 Unit
    Kasur Lipat 50 Paket
    Tenda Keluarga 30 Unit

    Aksi Rehabilitasi oleh MDMC

    Ketua MDMC Pacitan, Agus Hadi Prabowo, menyatakan aksi rehabilitasi merupakan tindak lanjut kajian tim.

    Asesmen dilakukan berdasarkan data yang dihimpun BPBD. Perbaikan sementara difokuskan pada rumah milik Sumarno yang terasnya runtuh.

    "Hari ini kita laksanakan pengiriman material. Insyaallah besok pengerjaan mulai pengerjaan dengan tukang yang sudah kita siapkan," papar Agus.

    Agus Hadi Prabowo sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Pacitan.

    Pada saat bersamaan, Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, Farriman Isandi Siregar, turut hadir menyerahkan bantuan bersama istri dan jajaran.

    Turut hadir Kepala Dinas Sosial Heri Setijono, Camat Pacitan Dita Widi Hapsari, serta Lurah Ploso Aditya Aji Atmanta.

  • Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan perkembangan signifikan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

    Fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

    Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.

    “Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai di tiga provinsi terdampak.

    Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas. Warga dapat memilih opsi sewa kontrak atau tinggal di rumah keluarga.

    Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Tahap awal, bantuan Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan.

    Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi. Penilaian kepala daerah setempat menjadi dasar, agar warga segera mandiri secara ekonomi.

    Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Koordinasi Lintas Sektoral

    Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap. Total rencana pembangunan mencapai 15.719 unit. Progres pengerjaan huntap menunjukkan hasil positif.

    Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tujuannya memastikan target pembangunan huntap sesuai rencana.

    Target Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera
    Provinsi Jumlah Unit (Target)
    Sumatera Barat 3.657
    Sumatera Utara 3.462
    Aceh 8.600

    Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali in situ. BNPB akan mengerjakan pembangunan di tanah sendiri.

    Warga di zona rawan memiliki opsi relokasi berkelompok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun satu kompleks hunian.

    “Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.

    Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Ini untuk memastikan seluruh target hunian segera terpenuhi.

    Upaya ini juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.