Tag: Rehabilitasi

  • Perbaikan Bangunan Rusak Gempa M 6,4 Pacitan Dimulai

    Perbaikan Bangunan Rusak Gempa M 6,4 Pacitan Dimulai

    PACITAN – Perbaikan bangunan yang rusak akibat gempa bumi Magnitudo 6,4 di Pacitan telah resmi dimulai. Pemerintah daerah melalui BPBD bersinergi dengan berbagai organisasi dalam proses rehabilitasi ini.

    Di antara lembaga yang terlibat aktif adalah Lazismu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

    Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

    "Tentu saja kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk di dalamnya Lazismu dan MDMC yang telah mengambil prakarsa dalam rangka perbaikan rumah saudara kita yang rusak akibat gempa bumi," kata Erwin Andriatmoko, Rabu (11/2/2026).

    Hingga saat ini, BPBD Pacitan masih menyelesaikan pendataan bangunan yang terdampak gempa. Tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, didominasi hunian warga dengan skala ringan hingga sedang.

    Bantuan Logistik dan Gotong Royong Warga

    Beragam bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak. Termasuk dukungan logistik dan penanganan darurat dari pemerintah pusat melalui BNPB.

    Bantuan tersebut senilai total Rp 351,8 juta. Rinciannya meliputi 100 lembar selimut, 100 lembar terpal, dan 1 unit tenda pengungsi.

    Bantuan lain berupa 50 paket kasur lipat serta 30 unit tenda keluarga.

    "Kami juga mengapresiasi warga masyarakat dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang luar biasa bergerak cepat membantu tetangga yang terkena musibah," imbuh Erwin.

    Pernyataan tersebut disampaikan di sela persiapan rehabilitasi rumah korban Sumarno (63) di Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso.

    Rincian Bantuan BNPB

    Berikut adalah rincian bantuan yang disalurkan oleh BNPB:

    Jenis Bantuan Jumlah
    Selimut 100 Lembar
    Terpal 100 Lembar
    Tenda Pengungsi 1 Unit
    Kasur Lipat 50 Paket
    Tenda Keluarga 30 Unit

    Aksi Rehabilitasi oleh MDMC

    Ketua MDMC Pacitan, Agus Hadi Prabowo, menyatakan aksi rehabilitasi merupakan tindak lanjut kajian tim.

    Asesmen dilakukan berdasarkan data yang dihimpun BPBD. Perbaikan sementara difokuskan pada rumah milik Sumarno yang terasnya runtuh.

    "Hari ini kita laksanakan pengiriman material. Insyaallah besok pengerjaan mulai pengerjaan dengan tukang yang sudah kita siapkan," papar Agus.

    Agus Hadi Prabowo sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Pacitan.

    Pada saat bersamaan, Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, Farriman Isandi Siregar, turut hadir menyerahkan bantuan bersama istri dan jajaran.

    Turut hadir Kepala Dinas Sosial Heri Setijono, Camat Pacitan Dita Widi Hapsari, serta Lurah Ploso Aditya Aji Atmanta.

  • Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan perkembangan signifikan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

    Fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

    Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.

    “Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai di tiga provinsi terdampak.

    Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas. Warga dapat memilih opsi sewa kontrak atau tinggal di rumah keluarga.

    Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Tahap awal, bantuan Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan.

    Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi. Penilaian kepala daerah setempat menjadi dasar, agar warga segera mandiri secara ekonomi.

    Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Koordinasi Lintas Sektoral

    Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap. Total rencana pembangunan mencapai 15.719 unit. Progres pengerjaan huntap menunjukkan hasil positif.

    Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tujuannya memastikan target pembangunan huntap sesuai rencana.

    Target Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera
    Provinsi Jumlah Unit (Target)
    Sumatera Barat 3.657
    Sumatera Utara 3.462
    Aceh 8.600

    Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali in situ. BNPB akan mengerjakan pembangunan di tanah sendiri.

    Warga di zona rawan memiliki opsi relokasi berkelompok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun satu kompleks hunian.

    “Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.

    Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Ini untuk memastikan seluruh target hunian segera terpenuhi.

    Upaya ini juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.

  • Pembersihan Lumpur Kunci Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

    Pembersihan Lumpur Kunci Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti pembersihan lumpur sebagai kunci utama pemulihan. Upaya ini dilakukan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

    Langkah tersebut sangat menentukan kecepatan masyarakat kembali menghuni rumah mereka. Akses jalan serta pergerakan aktivitas ekonomi juga sangat bergantung pada pembersihan lumpur ini.

    Tito menjelaskan, endapan lumpur tebal akibat banjir bandang menutupi sebagian besar kawasan terdampak. Khususnya terjadi di wilayah dataran rendah. Material tersebut merusak permukiman serta menutup jalan, pasar, dan fasilitas publik.

    Oleh karena itu, pembersihan lumpur menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi. Hal ini penting untuk mengembalikan fungsi vital infrastruktur dan kehidupan masyarakat.

    "Di daerah lowland itu umumnya adalah banjir bandang, karena adanya tadi debit air yang sangat banyak, berikut material-materialnya yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya juga selain merusak jembatan, jalan, juga kota, pemukiman, kampung, dan lain-lain," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Progres Pembersihan di Tiga Provinsi

    Pembersihan lumpur terus menunjukkan kemajuan signifikan di ketiga provinsi terdampak. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menunjukkan sebagian besar lokasi telah tuntas dibersihkan. Jumlah pengungsi juga terus menurun seiring progres ini.

    Berikut adalah data progres pembersihan lumpur di wilayah terdampak:

    Provinsi Total Lokasi Sasaran Lokasi Tuntas Dibersihkan Progres
    Aceh 263 156 Sedang Berlangsung
    Sumatera Barat 29 29 Tuntas
    Sumatera Utara 11 4 Sedang Berlangsung
    Total 303 189

    "Dari yang pertama kali pada saat bencana (sebanyak 2.178.269 per 2 Desember 2025), sekarang sudah 74.369, sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Tito.

    Pembersihan lumpur ini juga membuka kembali jalur distribusi bantuan. Selain itu, pasar dan warung dapat kembali aktif, serta layanan kesehatan dan pendidikan berjalan lebih normal.

    "Dengan fondasi itu, fase rehabilitasi di tiga provinsi terdampak kini bergerak lebih cepat menuju pemulihan yang berkelanjutan," tutupnya.

  • Tito Karnavian Dorong Peran Ulama Kuatkan Spiritual Korban Bencana di Aceh

    Tito Karnavian Dorong Peran Ulama Kuatkan Spiritual Korban Bencana di Aceh

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya penguatan spiritual bagi para korban bencana. Ia menilai tokoh agama, khususnya ulama, memiliki peran krusial dalam upaya tersebut.

    Tito menyampaikan apresiasi atas peran ulama Aceh yang terus memberikan dukungan mental dan keagamaan kepada para pengungsi. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana.

    "Mohon dukungan dan juga mohon doanya agar kami bisa menjalankan ibadah ini, ibadah kemanusiaan ini," jelas Tito.

    Pernyataan ini disampaikan Tito dalam forum Silaturahmi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) dengan Ulama Aceh. Acara tersebut berlangsung di Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Selasa (10/2).

    Tito menegaskan bahwa peran ulama sangat dibutuhkan seiring dengan upaya pemerintah memulihkan berbagai infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berupaya membangkitkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

    Pemerintah pusat berkomitmen untuk bekerja secara menyeluruh dan terkoordinasi. Hal ini guna penanganan dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat. Menteri, TNI, dan Polri diminta untuk segera menuju daerah terdampak.

    Pemerintah juga telah memetakan 52 daerah terdampak yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Berdasarkan pemetaan, Provinsi Aceh menjadi daerah yang terdampak paling parah dibandingkan wilayah lainnya.

    "Sehingga semua kekuatan kemudian difokuskan ke Aceh, tanpa menafikan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ada alokasi pembagian tugas," jelas Tito.

    Sebagai Kasatgas, Tito langsung menggelar rapat intensif dengan para kepala daerah terdampak. Pihak terkait lainnya juga dilibatkan. Ia juga melakukan pengecekan langsung kondisi daerah terdampak.

    "Dari situ kita bisa melihat benar atau tidak masalahnya dan kemudian kita melakukan pembagian tugas," ujarnya.

    Pembagian Tugas Lintas Kementerian

    Pemerintah pusat melakukan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga untuk pemulihan pascabencana. Pembagian ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Berikut adalah beberapa pembagian tugas kementerian dalam penanganan pascabencana:

    Kementerian/Lembaga Fokus Penanganan
    Kementerian Pekerjaan Umum Infrastruktur
    Kementerian Perdagangan Pasar dan Aktivitas Ekonomi
    Kementerian UMKM Pasar dan Aktivitas Ekonomi
    Kementerian Kesehatan Operasional Rumah Sakit

    Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab menangani infrastruktur. Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) fokus menghidupkan kembali pasar dan aktivitas ekonomi. Kementerian Kesehatan memastikan operasional rumah sakit berjalan dengan baik.

  • Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera dengan Data Tunggal BPS

    Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera dengan Data Tunggal BPS

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, membahas pemulihan bencana. Pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran ini fokus pada percepatan pemulihan pascabencana berbasis dashboard data tunggal.

    Diskusi tersebut berlangsung di Posko Satgas, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengapresiasi data komprehensif yang dimiliki BPS terkait wilayah terdampak bencana.

    Data tersebut dikumpulkan melalui survei dan penugasan tim BPS langsung ke lokasi bencana. Ini menjadi landasan penting bagi strategi pemulihan.

    Tito Karnavian mengungkapkan BPS telah memiliki dashboard data bencana yang sangat bermanfaat. Dashboard ini mencakup tiga provinsi terdampak di Sumatera.

    "Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana," kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Keberadaan dashboard data tunggal ini sangat vital. Menurut Tito, instrumen ini menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L).

    Dashboard juga mempermudah pembagian peran dan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan secara terukur. Hal ini memastikan efisiensi penanganan bencana.

    "Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas," ujarnya.

    Fokus Penanganan di Sepuluh Daerah Utama

    Dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memprioritaskan penanganan di sepuluh daerah. Daerah-daerah ini mengalami dampak paling parah dari bencana.

    Daerah utama penanganan meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.

    "Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal," tambahnya.

    Target Normal Fungsional dan Perbandingan Penanganan

    Tito menjelaskan, kondisi normal fungsional diharapkan tercapai dalam dua bulan jika semua pihak bekerja keras. Normal fungsional berarti pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas dasar lainnya berfungsi kembali.

    "Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun," ungkapnya.

    Ia membandingkan dengan penanganan pasca tsunami Aceh, yang memerlukan lima tahun untuk rehabilitasi. Pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang.

    Demikian pula pembangunan gedung publik yang rusak berat, termasuk sekolah. Pemulihan sungai-sungai besar seperti di Aceh Tamiang juga membutuhkan waktu.

    "Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang," tuturnya.

    Peran Penting BPS dalam Penyaluran Bantuan

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan kemajuan dashboard data tunggal. Dashboard ini dirancang sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

    Ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi kuat lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan dashboard ini. Upaya ini memastikan akurasi dan efektivitas bantuan.

    "Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal," pungkasnya.

    Peserta Pertemuan

    Jabatan Nama Lembaga
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Kemendagri
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti BPS
    Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi Kemendagri
    Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini BPS
    Deputi Bidang Statistik Sosial Nashrul Wajdi BPS

    Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.