Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan perkembangan signifikan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.
Fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.
Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.
“Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).
Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai di tiga provinsi terdampak.
Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas. Warga dapat memilih opsi sewa kontrak atau tinggal di rumah keluarga.
Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Tahap awal, bantuan Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan.
Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi. Penilaian kepala daerah setempat menjadi dasar, agar warga segera mandiri secara ekonomi.
Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Koordinasi Lintas Sektoral
Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap. Total rencana pembangunan mencapai 15.719 unit. Progres pengerjaan huntap menunjukkan hasil positif.
Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tujuannya memastikan target pembangunan huntap sesuai rencana.
| Provinsi | Jumlah Unit (Target) |
|---|---|
| Sumatera Barat | 3.657 |
| Sumatera Utara | 3.462 |
| Aceh | 8.600 |
Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali in situ. BNPB akan mengerjakan pembangunan di tanah sendiri.
Warga di zona rawan memiliki opsi relokasi berkelompok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun satu kompleks hunian.
“Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.
Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Ini untuk memastikan seluruh target hunian segera terpenuhi.
Upaya ini juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.


