Tag: sertifikasi aset

  • ATR/BPN Selamatkan Aset DKI Rp102 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah

    ATR/BPN Selamatkan Aset DKI Rp102 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penyerahan berlangsung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

    Penyerahan sertifikat ini menandakan penyelamatan aset negara dengan total nilai mencapai Rp102 triliun.

    "Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertifikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun," ungkap Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Nusron mengapresiasi sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang telah bekerja keras menuntaskan proses sertifikasi aset tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam mengamankan barang milik negara (BMN) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

    Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk dalam rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

    "Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujar Nusron.

    Rincian Aset yang Disertifikasi

    Pramono menerima sertifikat dengan cakupan total luas tanah mencapai 563,9 hektare. Berikut rincian aset yang disertifikatkan:

    Jenis Aset Jumlah
    Ruas Jalan 2.837
    Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) 691
    Sarana Pendidikan 154
    Taman 123
    Kantor Kelurahan/Kecamatan 39
    Eks Rumah Dinas 17

    Aset-aset tersebut tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta dan memiliki fungsi penting bagi pelayanan publik.

    Pemanfaatan Sertifikat untuk Pembangunan Jakarta

    Pramono menyatakan, seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.

    "Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," tuturnya.

    Pemprov DKI Raih Penghargaan MURI

    Atas keberhasilan ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan piagam penghargaan dari MURI atas Penyertipikatan Hak Pakai Terbanyak di Tingkat Pemerintah Provinsi dengan 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun. Penghargaan disampaikan langsung oleh Direktur Operasional MURI.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

  • ATR/BPN Serahkan Sertifikat Aset DKI Senilai Rp 102 Triliun di Jakarta

    ATR/BPN Serahkan Sertifikat Aset DKI Senilai Rp 102 Triliun di Jakarta

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan ribuan sertifikat aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Total nilai aset yang disertifikasi mencapai Rp 102 triliun.

    Penyerahan 3.922 sertifikat ini berlangsung di Masjid Hasyim Ashari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Acara ini juga mencatatkan rekor nasional dan diakui oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir dalam acara tersebut.

    Nusron Wahid menjelaskan bahwa ribuan sertifikat ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang selama puluhan tahun belum memiliki kepastian hukum.

    "Alhamdulillah hari ini kami dari Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat sebanyak 3.922 bidang yang kalau divaluasi nilainya itu adalah Rp 102 triliun. Ini BMD yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak terurus atau belum mempunyai kepastian hukum," kata Nusron.

    Sertifikasi ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan (land tenure). Selain itu, sertifikasi juga mempermudah pencatatan aset dalam sistem informasi dan manajemen pemerintah daerah. Nusron menambahkan bahwa seluruh bidang yang diserahkan sudah berstatus clean and clear milik Pemprov DKI.

    Apresiasi untuk Pemprov DKI

    Nusron mengapresiasi keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam merapikan administrasi aset. Ia berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang masih memiliki banyak aset belum bersertifikat.

    "Ini bisa ditiru provinsi lain. Masih banyak aset daerah yang berantakan, belum tercatat, sebagian diduduki masyarakat, ada juga dobel klaim antara pemda, BUMN, pemerintah pusat, bahkan TNI/Polri," ujarnya.

    Jumlah dan nilai sertifikat yang diserahkan ini menjadi yang terbesar secara nasional. Karena itu, MURI mencatatnya sebagai sebuah rekor.

    "Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesungguhan dan keseriusan daripada Pemprov DKI di bawah Gubernur Mas Pramono Anung, dan kami berharap ini karena masuk MURI, karena nilainya dan jumlahnya ini terbanyak, sertifikat terbanyak se-Indonesia dengan nilai yang paling gede se-Indonesia sampai dicatatkan dalam MURI," jelas Nusron.

    Jakarta Sebagai Kota Global

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan terima kasih atas kerja sama antara ATR/BPN dan Pemprov DKI. Ia menilai kepastian administrasi pertanahan menjadi salah satu fondasi penting bagi Jakarta sebagai kota global.

    "Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang sungguh-sungguh antara ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta. Ini role model dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi daerah lain," kata Pramono.

    Pramono menegaskan bahwa seluruh aset yang telah disertifikatkan memiliki nilai strategis bagi DKI. Aset tersebut meliputi jalan, gedung, sekolah, rumah dinas, dan fasilitas umum lainnya. Semuanya menjadi prioritas pengamanan aset daerah.

    Rincian Sertifikat Aset Pemprov DKI Jakarta

    Berikut adalah rincian jumlah sertifikat aset yang diserahkan oleh ATR/BPN kepada Pemprov DKI Jakarta:

    Jenis Aset Jumlah Sertifikat
    Jalan 500
    Gedung 800
    Sekolah 700
    Rumah Dinas 400
    Fasilitas Umum Lainnya 1522
    Total 3922

    Proses sertifikasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta.