Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penyerahan berlangsung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.
Penyerahan sertifikat ini menandakan penyelamatan aset negara dengan total nilai mencapai Rp102 triliun.
"Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertifikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun," ungkap Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Nusron mengapresiasi sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang telah bekerja keras menuntaskan proses sertifikasi aset tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam mengamankan barang milik negara (BMN) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk dalam rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.
"Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujar Nusron.
Rincian Aset yang Disertifikasi
Pramono menerima sertifikat dengan cakupan total luas tanah mencapai 563,9 hektare. Berikut rincian aset yang disertifikatkan:
| Jenis Aset | Jumlah |
|---|---|
| Ruas Jalan | 2.837 |
| Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) | 691 |
| Sarana Pendidikan | 154 |
| Taman | 123 |
| Kantor Kelurahan/Kecamatan | 39 |
| Eks Rumah Dinas | 17 |
Aset-aset tersebut tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta dan memiliki fungsi penting bagi pelayanan publik.
Pemanfaatan Sertifikat untuk Pembangunan Jakarta
Pramono menyatakan, seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.
"Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," tuturnya.
Pemprov DKI Raih Penghargaan MURI
Atas keberhasilan ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan piagam penghargaan dari MURI atas Penyertipikatan Hak Pakai Terbanyak di Tingkat Pemerintah Provinsi dengan 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun. Penghargaan disampaikan langsung oleh Direktur Operasional MURI.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

Leave a Reply