Tag: Universal Health Coverage

  • 5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    5.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Pusat Jembrana Dinonaktifkan, Pemkab Jamin Layanan

    Jembrana, Bali, menghadapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 5.000 warga kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana memastikan masyarakat tidak perlu panik dan layanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana, I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, mengakui penonaktifan ini berpotensi menambah beban anggaran daerah. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang status kepesertaannya dinonaktifkan.

    Pemerintah daerah tengah berupaya melakukan reaktivasi kepesertaan ke pemerintah pusat. Proses ini tidak mudah, dihadapkan pada keterbatasan waktu dan jumlah operator. Oka Parwata mengungkapkan, upaya reaktivasi hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulan dengan satu operator.

    “Antisipasi tentunya masyarakat yang nonaktif dan memiliki penyakit kronis tentunya kita jamin, apalagi adanya surat dari Kemenkes. Kita punya waktu tiga bulan untuk reaktivasi,” ungkap Oka Parwata, Kamis (12/2/2026).

    Oka Parwata berharap pemerintah pusat dapat mempermudah proses reaktivasi kepesertaan PBI. Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi tantangan utama bagi Pemkab Jembrana.

    “Kendala reaktivasi kami mohon untuk pusat agar lebih dipermudah prosesnya karena waktu yang sangat terbatas, karena setiap bulan dari tanggal 1-10 saja dan hanya ada satu operator yang bisa melakukan proses,” ujar Oka.

    Apabila upaya reaktivasi ke pusat tidak membuahkan hasil, Pemkab Jembrana siap menanggung pembiayaan peserta yang dinonaktifkan melalui PBI daerah.

    “Kalau reaktivasi (pusat) tidak bisa dilakukan, maka akan kami cover melalui PBI daerah,” tegas Oka.

    Perlindungan Pasien dengan Surat Edaran Kemenkes

    Langkah perlindungan bagi peserta PBI yang dinonaktifkan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/539/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 ini melarang pimpinan rumah sakit menolak pasien yang kepesertaan JKN-nya dinonaktifkan sementara, selama terdapat indikasi medis.

    Larangan penolakan ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif. Oka Parwata memastikan bahwa layanan kesehatan rutin, seperti cuci darah, tetap akan diberikan.

    “Pasien cuci darah, misalnya, tetap dilayani. Kemungkinan masyarakat tidak mendapatkan layanan itu sangat kecil,” imbuh Oka.

    Cakupan Universal Health Coverage Jembrana

    Kabupaten Jembrana telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sekitar 98 persen dari total penduduk 330.000 jiwa. Status UHC ini mempermudah proses pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

    “Karena kita UHC, kalaupun masih ada warga yang belum tercover, itu bisa diaktivasi dalam waktu 1×24 jam,” jelas Oka.

    Peta Kepesertaan BPJS Kesehatan Jembrana

    Berikut adalah rincian peta kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Dinas Kesos:

    Kategori Kepesertaan Jumlah Jiwa (sekitar) Keterangan
    DTKS/Desil 90.000
    PBI APBN 60.000 Termasuk 5.000 peserta yang dinonaktifkan
    PBI APBD 155.000
    Total Penduduk 330.000

    Dinas Kesos Jembrana telah menyurati seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Jembrana. Tujuannya adalah memastikan pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat yang kepesertaan PBI-nya bermasalah.

    “Kami menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Oka.

  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi warganya tetap berlaku.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali jika memenuhi kriteria tertentu.

    Aras mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan data peserta PBI JK tepat sasaran. “Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” kata Aras, pada Rabu (11/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali PBI JK

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan agar dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka:

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
    • Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

    “Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri,” ujarnya.

    Pendaftaran PBPU mandiri bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 2.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan. Ini untuk mengantisipasi jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Untuk peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! akan terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, ada petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) khusus di rumah sakit untuk melayani kebutuhan pasien.

    “Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien,” jelasnya.

    Penjelasan Dinkes Surabaya

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menambahkan bahwa penonaktifan PBI JK bertujuan untuk pembaruan data Kemensos. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria.

    “Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah,” kata Nanik.

    Nanik menjelaskan bahwa warga yang dinonaktifkan datanya masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya yang memenuhi kriteria.

    Berikut adalah contoh kategori Desil:

    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    “Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” pungkasnya.

    Penonaktifan PBI JK ini, seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan kepesertaan PBI JK tetap valid.