Alwi Mujahit Hasibuan Ajukan PK atas Vonis Korupsi APD di Medan

Written by

in

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara, dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah divonis 10 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Dinkes Sumut pada tahun 2020 dengan nilai proyek Rp 24 miliar.

Sidang PK telah digelar dan kini tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Informasi pengajuan PK ini tercatat di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan.

Menurut laman SIPP PN Medan, permohonan PK tersebut diajukan oleh Alwi pada Senin, 29 Desember 2025. Tertera jelas nama dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes sebagai pemohon atau terdakwa dalam kasus ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Hendri Edison Sipahutar, membenarkan pengajuan PK. Ia memastikan proses persidangan telah berlangsung.

“Benar,” ucap Hendri kepada detikSumut.

Hendri menjelaskan, sidang PK telah dilaksanakan dua kali. Sidang terakhir merupakan sidang novum, yaitu pemeriksaan bukti baru yang diajukan. Setelah itu, putusan akhir akan sepenuhnya berada di tangan MA.

“Sudah dua kali digelar sidang, tadi sidang kedua yakni sidang novum. Lalu kita tinggal menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung karena mereka lah yang akan memutuskan,” tandasnya.

Kronologi Vonis Alwi Mujahit Hasibuan

Sebelumnya, Alwi Mujahit Hasibuan telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis ini merupakan hasil penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Alwi dan JPU. Putusan ini menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan No. 41/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN, yang juga menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan.

Berikut rincian tuntutan dan vonis Alwi Mujahit Hasibuan:

Tahap Peradilan Hukuman Penjara Denda Uang Pengganti (UP)
Tuntutan JPU 20 tahun Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 7 tahun penjara
Vonis Banding/Kasasi 10 tahun Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 4 tahun penjara

Pengadilan meyakini Alwi bersalah atas korupsi pengadaan APD Covid-19 tahun 2020. Dakwaan primer yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain hukuman penjara dan denda, Alwi dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dilunasi paling lama sebulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang.

Apabila harta benda tidak mencukupi, uang pengganti akan diganti dengan empat tahun penjara.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *