Tag: Korupsi

  • Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp 400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR itu langsung ditahan setelah penetapan. Penahanan ini dilakukan setelah penyidikan menemukan bukti kuat penyalahgunaan anggaran.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Kamis (12/2/2026).

    Peran Tersangka dalam Kasus Korupsi

    Alifin menjelaskan bahwa ketiga tersangka memiliki peran berbeda di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. MFR diketahui menjabat sebagai ketua santri di ponpes tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR adalah kakak beradik yang merupakan pengasuh pondok pesantren.

    Penahanan dilakukan di tempat berbeda. Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Sedangkan MZR ditetapkan sebagai tahanan rumah karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Modus Penyalahgunaan Dana Hibah

    Para tersangka diduga menyalahgunakan dana hibah sebesar Rp 400 juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri pondok pesantren. Namun, uang tersebut malah dipakai untuk membeli dua bidang tanah yang diatasnamakan tersangka.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Berikut adalah rincian peran dan status penahanan para tersangka:

    Inisial Tersangka Jabatan di Ponpes Status Penahanan
    MFR Ketua Santri Rutan Kelas IIB Gresik
    RKA Pengasuh Ponpes Rutan Kelas IIB Gresik
    MZR Pengasuh Ponpes Tahanan Rumah

    Tanggapan Tersangka RKA

    RKA, salah satu tersangka, memberikan tanggapan saat hendak ditahan. Kiai yang juga pengasuh ponpes itu menyebut kasus hukum yang menjeratnya sebagai ujian dari Allah SWT.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink.

    Ia juga menilai perkara ini sebagai konsekuensi perjuangan dakwah. "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menganggap proses hukum yang dihadapinya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Ia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81 untuk menegaskan posisinya.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā'al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjutnya.

    Ia bahkan menegaskan akan menuntut pihak-pihak terkait di akhirat kelak. "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musuh Allah," pungkasnya sebelum berlalu masuk ke mobil tahanan.

    Investigasi Awal dan Fakta Fiktif

    Kasus dugaan penyelewengan dana hibah ini pertama kali dibongkar oleh Kejari Gresik setelah mendapati laporan fiktif. Dana hibah sebesar Rp 400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya untuk pembangunan asrama putri ternyata tidak terealisasi.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran di Pondok Pesantren di Manyarejo, Kecamatan Manyar, ini telah melewati tahap penyidikan sebelum akhirnya menetapkan tersangka.

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menempuh jalur hukum melawan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi perlawanan tersebut.

    Gus Yaqut mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar pada Selasa (10/2) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

    Dalam gugatan tersebut, Yaqut bertindak sebagai pemohon, sementara termohonnya adalah KPK cq Pimpinan KPK. Sidang perdana gugatan Yaqut dijadwalkan pada Selasa (24/2) pukul 10.00 WIB di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan.

    KPK menghormati langkah hukum Yaqut. "KPK menghormati hak hukum Tersangka Saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo.

    Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

    "Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi Prasetyo.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, KPK masih menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.

    KPK memastikan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," ujar Budi Prasetyo.

    Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian 20 ribu kuota haji tambahan untuk Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengurus haji dan Menagnya adalah Yaqut.

    Kuota tambahan ini didapatkan Indonesia setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan lobi ke Arab Saudi. Tujuannya untuk mengurangi antrean jemaah haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun lebih.

    Berikut adalah perbandingan kuota haji Indonesia pada tahun 2024:

    Jenis Kuota Sebelum Tambahan Setelah Tambahan Realisasi Penggunaan
    Reguler 221.000 231.000 213.320
    Khusus – 10.000 27.680
    Total 221.000 241.000 241.000

    Kuota tambahan itu kemudian dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Namun, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

    Kebijakan di era Yaqut itu diduga membuat 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan malah gagal berangkat. Mereka adalah jemaah yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun.

    KPK juga menduga adanya kerugian negara awal sebesar Rp 1 triliun dalam kasus ini. Beberapa aset seperti rumah, mobil, hingga uang dolar telah disita oleh KPK terkait kasus ini.

    KPK mengumumkan penetapan Yaqut dan mantan Stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Namun, KPK belum menguraikan secara detail konstruksi perkara yang menjerat keduanya.

  • Kejagung Ungkap Korupsi Ekspor POME Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

    Kejagung Ungkap Korupsi Ekspor POME Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

    Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil membongkar kasus korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 14 triliun.

    Perkara korupsi limbah sawit ini telah menetapkan 11 tersangka. Para tersangka diumumkan langsung oleh Kejagung di hadapan publik. Saat ini, mereka telah ditahan.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandi dalam perkara ini. Modusnya adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME, dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    “Rekayasa klasifikasi tersebut tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO. Sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung.

    Modus ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis.

    Padahal, spesifikasi teknis itu tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional. Namun, tetap dijadikan acuan oleh aparat.

    Syarief juga menambahkan bahwa modus lain melibatkan pelolosan ekspor CPO. Pelolosan ini menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai. Tujuannya agar mengurangi kewajiban biaya keluar.

    Dugaan Suap dan Kerugian Negara Fantastis

    Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Proses penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Namun, berdasarkan perhitungan sementara, angkanya antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.

    “Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga,” ucapnya.

    Daftar Tersangka dan Penahanan

    Berikut adalah daftar 11 tersangka yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor POME:

    Kesebelas tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. Lila Harsyah Bakhtiar Mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. Sdr. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

    Ancaman Hukuman dan Pelacakan Aset

    Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Kejagung akan segera melacak dan menyita aset dari 11 tersangka. Pelacakan aset dimulai setelah penetapan tersangka.

    “Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset. Walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset,” kata Syarief.

    Penyitaan aset dipastikan akan dilakukan terhadap para tersangka. Proses pemblokiran dan penyitaan akan dimulai secepatnya.

    “Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka, hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sebuah money changer. Penggeledahan ini untuk melacak adanya dugaan suap dalam perkara tersebut.

    “Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu,” imbuhnya.

    Tindakan Kemenperin Terhadap Tersangka

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menonaktifkan Lila Harsyah Bakhtiar (LHB), mantan Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan. Lila menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.

    “Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025,” kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, Rabu (11/2).

    Langkah penonaktifan ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kemenperin menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan Kejagung.

    “Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur. Serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

  • Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Christofel Liyanto. Ia adalah Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT.

    Christofel Liyanto merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 5 miliar.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Shirley Manutede, menyampaikan ancaman penjemputan paksa ini. Langkah ini diambil setelah Christofel Liyanto tidak memenuhi panggilan dari penyidik Kejari Kota Kupang.

    Namun, Shirley menegaskan bahwa penjemputan paksa baru akan dilakukan jika Christofel tidak mengindahkan panggilan hingga kali ketiga.

    "Kami baru panggilan pertama, tidak apa-apa mungkin beliau punya kesibukan sendiri kita hargai, nanti kami agendakan lagi," kata Shirley, Rabu (11/2/2026).

    "Kali ketiga tidak datang dan putusan praperadilan kami yang benar dan kami yang menang pasti akan ada upaya paksa. Tetapi, saya yakin Pak Cris pasti datanglah, kan pak Cris bilang tidak salah," terang Shirley.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejari Kupang masih memberikan kesempatan. Namun, mereka juga serius dalam menindaklanjuti proses hukum yang berjalan.

    Kronologi Kasus Korupsi

    Kasus ini bermula dari penetapan Christofel Liyanto sebagai tersangka oleh Kejari Kota Kupang. Penetapan tersebut terkait kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT pada tahun 2016. Kredit bermasalah yang melibatkan Christofel Liyanto diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan peran Christofel Liyanto dalam kasus ini:

    Tahun Peristiwa Keterangan
    2016 Korupsi Kredit Bank NTT Terjadi Kredit bermasalah di Bank NTT senilai Rp 5 miliar.
    2024 Christofel Liyanto Caleg DPR RI Mantan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
    (Tanggal tidak spesifik) Ditetapkan sebagai Tersangka Kejari Kota Kupang menetapkan Christofel Liyanto sebagai tersangka.
    11 Februari 2026 Panggilan Pertama Tidak Digubris Christofel tidak hadir pada panggilan pertama Kejari Kupang.

    Penetapan status tersangka terhadap Christofel Liyanto merupakan bagian dari upaya Kejari Kota Kupang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Khususnya yang merugikan keuangan negara di sektor perbankan.

  • Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR langsung ditahan setelah penetapan tersebut. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus penyalahgunaan dana hibah ini.

    Penetapan tiga tersangka ini diumumkan pada Rabu (11/2/2026). Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Rabu (11/2/2026).

    Alifin menjelaskan, MFR menjabat sebagai ketua santri di pondok pesantren tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR merupakan kakak beradik yang berperan sebagai pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

    Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Namun, tersangka MZR menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan. Kondisi MZR tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Penyalahgunaan Dana Hibah

    Dana hibah sebesar Rp400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri justru disalahgunakan. Uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Kasus ini terungkap setelah Kejari Gresik mendalami berkas LPJ penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019. Laporan penggunaan dana yang disampaikan ternyata fiktif.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini telah masuk tahap penyidikan.

    Kronologi Singkat Kasus

    Berikut ringkasan kronologi kasus dugaan korupsi dana hibah di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi:

    Waktu Peristiwa
    2019 Pemprov Jatim cairkan dana hibah Rp400 juta untuk Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
    17 Juli 2025 Kejari Gresik Nana Riana menyatakan laporan pembangunan asrama putri fiktif
    11 Februari 2026 Kejari Gresik tetapkan MFR, RKA, MZR sebagai tersangka dan melakukan penahanan
    audit BPKP Ditemukan kerugian negara Rp400 juta akibat penyalahgunaan dana
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, menyerahkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

    Satuan kerja penerima penghargaan ZI-WBK adalah Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF), Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen nyata dalam menerapkan tata kelola bersih dan berintegritas.

    Pemberian penghargaan ZI-WBK menjadi bukti nyata komitmen satuan kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    “Penghargaan ini membuktikan bahwa satuan kerja tersebut telah menjalankan zona wilayah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan mengedepankan efisiensi, menutup potensi kebocoran anggaran, serta mempersempit ruang terjadinya korupsi maupun tindakan yang mengarah pada pemborosan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Fadli Zon berharap semakin banyak satuan kerja yang mampu memenuhi standar ZI-WBK. Integritas harus menjadi standar kerja, bukan sekadar capaian sesaat.

    “Ke depan, kita berharap semakin banyak satuan kerja yang memenuhi standar ZI-WBK. Ini harus kita jadikan standar, bukan hanya sekadar pencapaian. Integritas bukan suatu extraordinary, tetapi harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan memandang perlu adanya pendampingan dan contoh konkret. Penghargaan ZI-WBK diharapkan menjadi role model dan pemicu bagi satuan kerja lain.

    “Selamat kepada para penerima penghargaan dan terima kasih atas kerja kerasnya. Ini merupakan pencapaian kinerja yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ungkapnya.

    Upaya Pembinaan dan Penguatan Zona Integritas

    Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana, menyampaikan bahwa penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan upaya pembinaan. Ini juga menjadi penguatan pembangunan zona integritas.

    “Penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan bagian dari pembinaan dan penguatan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kebudayaan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada satuan kerja yang telah berkomitmen menerapkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” kata Fryda.

    Penilaian oleh Inspektorat Jenderal bersifat objektif. Aspek yang diperhatikan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengendalian intern. Juga diperhatikan penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Pada tahun 2025, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal menetapkan tiga satuan kerja. Ketiganya memenuhi kriteria dan layak menerima penghargaan ZI-WBK tingkat internal.

    “Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan juga telah melakukan pendampingan intensif terhadap ketiga satuan kerja terpilih pada setiap tahapan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu mulai dari desk evaluation hingga field evaluation,” tutupnya.

    ZI-WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang melayani dan terpercaya.

    Satuan Kerja Penerima Penghargaan ZI-WBK 2026

    Satuan Kerja Kategori Penghargaan
    Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku ZI-WBK
  • Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan atas penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Salah satu tersangka disebut berasal dari lingkungan Kemenperin. Pihaknya menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan langkah penegakan hukum ini penting untuk menciptakan efek jera.

    Hal ini juga untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Kemenperin telah mengambil tindakan tegas terkait oknum pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustrian dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026,” sebut Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Langkah penonaktifan ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

    Ini juga menjadi bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

    Komitmen Kemenperin Dukung Penegakan Hukum

    Kemenperin menegaskan akan bersikap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.

    Pihaknya siap memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran proses penyidikan.

    “Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” tutur Febri.

    Kasus Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Dilansir dari detiknews, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka.

    Kasus ini terkait korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.

    Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandinya.

    Modus tersebut adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) berkadar asam tinggi.

    CPO tersebut diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    Berikut daftar nama 11 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi limbah sawit:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.
  • Kejagung Tetapkan Kasubdit Kemenperin Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Kejagung Tetapkan Kasubdit Kemenperin Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Kejaksaan Agung telah menetapkan Lila Harsyah Bakhtiar (LHB), Kasubdit pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dugaan korupsi ekspor limbah sawit atau palm oil mill effluent (POME).

    Kemenperin menyatakan bahwa Lila telah dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

    "Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025," kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, seperti dikutip dari akun Instagram resmi Kemenperin RI, Rabu (11/2/2026).

    Kemenperin menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

    "Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur, serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari," ujarnya.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus perkara ini. Modus yang digunakan adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME dengan menggunakan kode HS. Kode ini sebenarnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    "Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2).

    Perkiraan kerugian keuangan negara dari kasus ini mencapai Rp 14 triliun. Kejaksaan Agung masih melakukan penghitungan.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Kasus korupsi ekspor POME ini terjadi pada tahun 2022. Tiga tersangka merupakan penyelenggara negara, sementara sisanya dari pihak swasta.

    Daftar Tersangka Korupsi Ekspor POME

    Berikut adalah daftar nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME):

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.
  • Kepala Dinas Koperasi Sumut Ajukan Praperadilan Tersangka Korupsi Perusda Mentawai

    Kepala Dinas Koperasi Sumut Ajukan Praperadilan Tersangka Korupsi Perusda Mentawai

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

    Penetapan tersangka ini terkait dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Kepulauan Mentawai periode 2018-2019.

    Naslindo, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai, menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum.

    Praperadilan tersebut terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang pada Selasa (10/2/2026).

    Permohonan praperadilan Naslindo didaftarkan pada Jumat (30/1/2026) dengan nomor perkara 4/Pid. Pra/2026/PN Pdg dan sedang berproses di Pengadilan Negeri 1 Padang.

    Terdapat tujuh poin tuntutan utama dalam permohonan praperadilan yang diajukan Naslindo Sirait.

    "Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta hukum, pemohon melalui Permohonan Praperadilan ini bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini. Pertama, mengabulkan permohonan prapedilan tersebut untuk seluruhnya," kata Naslindo dalam permohonannya.

    Poin kedua meminta majelis hakim menetapkan bahwa penetapan Naslindo sebagai tersangka adalah tidak sah atau cacat hukum.

    "Kedua, Surat Penetapan Nomor:01/L3.22/Fd.2/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai selaku penyidik (termohon) sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai Nomor PRINT-01/L.3.22/Fd.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 atas nama tersangka Naslindo Sirait adalah tidak sah atau cacat hukum dengan segaala akibat hukum yang ditimbulkannya," tulis surat permohonan praperadilan tersebut.

    Pada poin ketiga, Naslindo meminta agar majelis menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

    "Karenanya, penetapan tersangka sebagaimana yang telah diterbitkan termohon menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat," lanjutnya dalam poin berikutnya.

    Naslindo juga menuntut majelis memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadapnya. Ia juga meminta harkat dan martabatnya dikembalikan ke kedudukan semula, serta biaya perkara dibebankan kepada termohon.

    "Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas lA vang memeriksa Permohonana quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," katanya dalam penutup permohonan.

    Latar Belakang Kasus Korupsi

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai.

    Kasus ini terjadi pada periode 2018-2019 dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7,8 Miliar.

    Pihak kejaksaan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu NS (Naslindo Sirait) dan YD.

    "Dalam kasus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana pernyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019. Kerugian keuangan negara Rp7,872 Miliar. Kita tetapkan dua tersangka, berinisial NS dan YD," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, R Ahmad Yani, Jumat (23/1/2026).

    Dua Tersangka Kasus Korupsi Perusda Mentawai

    Tersangka Jabatan (2018-2019) Status Saat Ini
    Naslindo Sirait (NS) Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara
    YD Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai Belum disebutkan

    Menurut Yani, penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi ahli dan gelar perkara. Kedua tersangka dijerat Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Naslindo dan YD pada periode 2018-2019 menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kemakmuran Mentawai.

    Penyidik telah memeriksa 36 saksi yang berasal dari pengurus Perusda Kemakmuran Mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lima orang ahli juga dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian.

    Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak dilakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik serta tidak menghambat proses penyidikan.

    "Tersangka tidak ditahan, karena kami nilai kooperatif. Mereka hadir ketika dipanggil sebagai saksi. Sidang juga hadir," tambah Kepala Seksi Pidana Khusus Rahmat Syarif yang mendampingi Ahmad Yani.

    Kasus dugaan korupsi ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Saat ini ada satu terdakwa dalam kasus ini, yaitu Kamser Maroloan Sitanggang.

    Ahmad Yani menegaskan, penetapan tersangka baru ini merupakan bagian dari pengembangan kasus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

  • Skor IPK Indonesia Anjlok, Pemerintah Harus Bersih-bersih Birokrasi

    Skor IPK Indonesia Anjlok, Pemerintah Harus Bersih-bersih Birokrasi

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 yang anjlok menjadi peringatan serius. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, mendesak pemerintah untuk melakukan bersih-bersih birokrasi secara menyeluruh.

    Penurunan tiga poin IPK Indonesia dari tahun sebelumnya adalah alarm keras. Ini menunjukkan masalah mendalam dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Yudi Purnomo menekankan bahwa penurunan IPK harus dipandang sebagai sinyal bahaya. "Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyoroti meluasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini menyasar ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai. Hal ini mencerminkan akar masalah korupsi yang makin menjalar di berbagai sektor.

    Langkah-langkah Mendesak Pemberantasan Korupsi

    Menurut Yudi, penindakan yang terukur terhadap pelaku korupsi menjadi sangat penting. Pencegahan korupsi di kalangan aparatur negara juga tidak kalah krusial.

    Perbaikan sistem birokrasi dan transparansi layanan pemerintah kepada masyarakat harus jadi prioritas. "Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat," ujarnya.

    Penurunan IPK ini bukan sekadar angka. Yudi mengingatkan bahwa skor ini adalah rujukan penting bagi investor internasional.

    Berikut adalah perbandingan skor IPK Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Skor IPK Peringkat Global
    2024 37 99
    2025 34 109

    Penurunan tiga poin yang signifikan ini membawa Indonesia keluar dari 100 besar. "Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara," ujarnya.

    Analisis Skor IPK 2025

    Skor IPK Indonesia pada 2025 tercatat di angka 34. Angka ini turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, menjelaskan detail penurunan tersebut. "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa (10/2).

    Ferdian menambahkan bahwa peringkat IPK Indonesia kini setara dengan Nepal. Padahal tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-99.