Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingatkan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk segera menyelesaikan perizinan usaha sebelum 31 Maret 2026.
Peringatan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang mengatur sanksi pidana bagi pemanfaatan sumber daya air tanpa izin.
Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Ir. Bhakti, menegaskan bahwa sanksi yang diberikan tidak ringan.
Pasal 70 UU SDA Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaku konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dipidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.
Batas Akhir Penyesuaian Izin
Pemerintah juga menyoroti batas akhir masa penyesuaian perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha AMDK diberi waktu tiga tahun untuk mengurus izin, yang berakhir pada 31 Maret 2026.
"Jadi, waktunya tinggal dua bulan lagi dari sekarang. Makanya, dari satu minggu yang lalu, kami sibuk mendiskusikan bagaimana kalau seandainya masa tenggang dari UU Cipta Kerja berakhir. Apa yang harus dilakukan," ujar Ir. Bhakti dalam diskusi Rakernas I AMDATARA (Perkumpulan Usaha AMDK Nusantara) di Jakarta baru-baru ini.
Ditjen SDA mengingatkan pelaku industri AMDK untuk segera mengurus izin usaha sebelum masa tenggang habis, atau terancam pidana dan denda hingga Rp 5 miliar.
Denda Administratif
Perusahaan yang telah memanfaatkan sumber air tetapi belum memiliki izin usaha tetap dapat mengurus perizinan. Namun, mereka akan dikenakan denda administratif saat proses pengajuan izin. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat enam bulan sejak izin ditetapkan.
Sebagai ilustrasi, Ir. Bhakti mencontohkan perusahaan AMDK yang telah mengambil air dari sungai sejak 2022 tanpa izin usaha. Selama masa tenggang sebelum penegakan penuh pada Maret 2026, perusahaan tersebut belum dikenai sanksi pidana. Meski demikian, perhitungan denda administratif tetap diberlakukan.
"Perusahaan AMDK itu akan dihitung tarif dendanya terhadap pemakaian air mulai sejak UU Cipta Kerja disahkan, yaitu 2 November 2020. Jadi, kalau pengambilan airnya dari 20 tahun yang lalu, dendanya akan dibatasi sampai dengan November 2020," tuturnya.
Konsekuensi Hukum
Ir. Bhakti mengingatkan agar pelaku industri AMDK memanfaatkan sisa waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Menurutnya, konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda miliaran rupiah.
"Semua punya niat baik untuk memajukan negeri, tapi jangan sampai cacat gara-gara tidak mematuhi undang-undang yang akan diberlakukan," ujarnya.
Momentum Rakernas AMDATARA
Ir. Bhakti berharap momentum Rakernas I AMDATARA dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan antaranggota industri agar tidak menghadapi risiko sanksi ketika masa tenggang resmi berakhir.
"Kami berharap ini momen yang bagus buat teman-teman industri AMDK. Karena waktunya cuma dua bulan. Pastikan semua anggota asosiasi AMDATARA ini bisa memahami dengan baik konsekuensi dari diberlakukannya UU Cipta Kerja itu. Karena, bisa saya pastikan sanksinya cukup berat," pungkasnya.
| Pasal | Undang-Undang | Sanksi |
|---|---|---|
| 70 | UU SDA Tahun 2019 | Pidana penjara 1-3 tahun, denda Rp 1-5 miliar |
Sanksi tegas menanti bagi pelaku industri AMDK yang lalai dalam mengurus perizinan. Pemerintah mengimbau agar perusahaan segera menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu yang ditentukan.

Leave a Reply