Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Indonesia perlu lebih aktif memantau status desil mereka. Pengecekan ini penting menjelang penyaluran bansos 2026. Status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menentukan kelayakan penerimaan bantuan pemerintah.
Bantuan yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sistem desil menjadi dasar utama penentu bantuan mulai tahun ini.
Peringkat desil akan menunjukkan prioritas akses bantuan sosial. KPM perlu memeriksa data secara berkala agar tidak kehilangan haknya. Desil merupakan indikator yang memetakan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan data statistik.
Dilansir dari laman dukuhdungus, masyarakat Indonesia diurutkan dari yang paling miskin hingga paling mampu. Urutan ini terbagi menjadi 10 kelompok desil dalam sistem DTSEN.
Pembagian Kelompok Desil dan Potensi Bantuan
Desil 1 hingga 4 adalah kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Kelompok ini berada dalam rentang sangat miskin hingga miskin. Bansos seperti PKH dan BPNT masih dapat diterima kategori ini.
Desil 5 masih berpeluang mendapatkan beberapa bantuan. Namun mulai 2026, desil ini tidak masuk ke dalam kategori penerima bantuan. Desil 6–10 di luar kelompok utama penerima bansos. Kelompok ini umumnya tidak termasuk target prioritas penyaluran bantuan karena tergolong menengah ke atas.
Perubahan sistem menuju DTSEN membuat desil menjadi penentu penerimaan bansos. Jika desil berada di luar kategori prioritas, kemungkinan menerima bantuan akan berkurang atau bahkan tidak menerima sama sekali.
Cara Cek Status Desil Secara Online
Pemerintah menyediakan cara resmi untuk mengecek desil secara online. Pengecekan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor pemerintah.
Berikut panduan lengkapnya:
- Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
- Isi kode captcha yang muncul untuk verifikasi.
- Klik “Cari Data” untuk melihat hasil.
Hasil pencarian akan menunjukkan status desil dan informasi terkait bantuan sosial yang mungkin diterima.
Berikut langkah pengecekan lewat aplikasi:
- Unduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store.
- Buat akun atau login jika sudah terdaftar.
- Masukkan data seperti NIK dan nomor kartu keluarga.
- Setelah masuk, buka menu “Cek Bansos” untuk melihat desil dan status bansos.
Aplikasi ini juga memberikan fitur notifikasi dan riwayat pengecekan. Dengan begitu, perkembangan status bisa diikuti secara berkala.
Selain situs Kemensos, Pemerintah juga menyediakan portal dtsen.web.bps.go.id untuk mengecek desil. Portal ini merupakan hasil integrasi data statistik nasional.
Cukup masukkan NIK pada kolom yang tersedia. Sistem akan menampilkan peringkat desil serta informasi terkait.
Langkah Jika Data Desil Tidak Sesuai
Jika setelah pengecekan ditemukan desil yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya, ada beberapa langkah yang dapat diambil.
Berikut langkah-langkahnya:
- Ajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos dengan fitur Usul atau Sanggah Data.
- Siapkan bukti kondisi ekonomi terbaru (foto KTP, dokumen pendapatan, foto rumah, dsb) untuk proses verifikasi.
- Hubungi dinas sosial setempat jika pembaruan online tidak berhasil atau membutuhkan pendampingan.
Pembaruan ini penting agar data tercatat akurat dan peluang menerima bantuan sosial tetap terbuka.
Berikut gambaran kelompok Desil dan potensi bantuan yang diterima:
| Desil | Keterangan | Potensi Bantuan |
|---|---|---|
| 1-4 | Sangat Miskin – Miskin | PKH, BPNT |
| 5 | Hampir Miskin | Beberapa bantuan (berkurang mulai 2026) |
| 6-10 | Menengah ke Atas | Tidak termasuk prioritas |
Pengecekan desil dalam sistem DTSEN 2026 menjadi langkah penting bagi setiap KPM. Hal ini dilakukan agar tidak kehilangan hak atas bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK. Pengecekan desil bisa dilakukan dengan cepat melalui situs resmi Kemensos, aplikasi Cek Bansos, maupun portal resmi DTSEN BPS.
Jika desil yang muncul tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, segera ajukan pembaruan data. Tujuannya agar bantuan sosial tetap tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di tahun 2026.

Leave a Reply