Polemik Alumni LPDP Pilih Kewarganegaraan Asing bagi Anak, Komisi X DPR Desak Evaluasi Pengawasan

Written by

in

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik menyusul unggahan kontroversial salah satu alumninya, Dwi Sasetyaningtyas (DS). Gelombang kritik muncul setelah video DS yang menunjukkan paspor Inggris anak keduanya viral di media sosial, disertai pernyataan yang dianggap mengecilkan status Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam potongan video tersebut, DS yang merupakan lulusan S2 Inggris angkatan 2017 menyatakan keinginannya agar anak-anaknya memiliki paspor negara asing yang dianggap lebih kuat. "I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ucapnya dalam unggahan yang sempat memicu tagar #LPDP di platform X pada Sabtu (21/2/2026).

Merespons kegaduhan tersebut, manajemen LPDP menyatakan bahwa DS secara administratif telah menyelesaikan kewajiban pengabdian selama enam tahun pascakelulusan pada Agustus 2017. Dengan demikian, secara legal formal, DS tidak lagi memiliki keterikatan hukum dengan lembaga pemberi beasiswa tersebut. Namun, pihak LPDP menyayangkan sikap tersebut karena dinilai tidak selaras dengan nilai integritas yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa.

Pihak lembaga juga mengonfirmasi sedang melakukan pendalaman internal terkait suami DS. Langkah ini diambil guna memastikan apakah pasangan yang bersangkutan, yang juga disebut sebagai alumnus LPDP, telah menunaikan kewajiban pengabdian sesuai kontrak yang berlaku atau belum.

DS sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi melalui akun Instagram dan Threads pribadinya pada Kamis (19/2/2026). Ia berdalih tetap memiliki rasa bangga sebagai WNI meski mengeluarkan pernyataan yang memicu kemarahan warganet karena dianggap tidak sensitif terhadap sumber pendanaan beasiswa yang berasal dari pajak publik.

Kritik tajam turut datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan kontrak bagi seluruh awardee LPDP. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar komitmen para lulusan dalam berkontribusi bagi negara dapat berjalan lebih transparan dan tegas.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *