Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memperkuat transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengandalkan sistem e-purchasing. Langkah ini diambil untuk mempercepat realisasi pembangunan sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa penggunaan metode e-purchasing menjadi prioritas utama sebelum metode pengadaan lainnya. Penegasan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP. Subandi menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam strategi pengadaan. "Strategi pengadaan menjadi krusial. Kita perlu menyamakan persepsi agar strategi yang dipilih efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi," ujarnya pada Senin (23/2/2026).
Subandi juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA) hingga penyedia, untuk bekerja sama secara sinergis. Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam satu tahapan pengadaan dapat menghambat pelayanan publik.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, menyampaikan data capaian pengadaan tahun anggaran 2026. Tercatat, terdapat 114 paket tender konstruksi senilai Rp 315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp 138,6 miliar. Sementara itu, pengadaan melalui e-purchasing mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp 665,9 miliar.
Amig menyoroti bahwa mayoritas pekerjaan konstruksi masih menggunakan metode tender konvensional dan pengadaan langsung. Padahal, Sistem E-Katalog versi 6 yang dikembangkan LKPP telah memfasilitasi produk jasa konstruksi. "Hal ini perlu disikapi karena e-purchasing sudah menjadi kewajiban sesuai amanat Perpres," jelas Amig.
Selain itu, ia juga menyinggung kendala di lapangan seperti pemutusan kontrak dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terjadi sebelumnya. Diharapkan, dengan arahan dari Bupati dan LKPP, tata kelola penganggaran dan pengadaan di Sidoarjo dapat menjadi lebih akuntabel dan meminimalisir potensi masalah hukum di kemudian hari.

Leave a Reply