Buruh Minta THR Cair Lebih Awal dan Bebas Pajak

Written by

in

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mempercepat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta. Mereka mengusulkan THR dibayarkan tiga minggu sebelum Idul Fitri (H-21).

Menurut Said, percepatan pembayaran THR penting untuk mencegah perusahaan melakukan PHK atau merumahkan karyawan guna menghindari kewajiban membayar THR.

"KSPI dan Partai Buruh meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan H-21, bukan H-14 sebagaimana yang DPR usulkan atau H-7 yang selama ini diputuskan oleh Kemnaker," kata Said.

Said mencontohkan kasus yang diduga terjadi di PT Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap) di Gresik, Jawa Timur, yang dikabarkan merumahkan ratusan karyawan menjelang Lebaran.

"Baru-baru ini kita mendengar pabrik Mie Sedaap merumahkan karyawannya sebelum Lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Nanti habis Lebaran baru dipanggil ulang untuk masuk kembali. Jadi modus yang dilakukan oleh perusahaan seperti ini," ucap Said.

Selain percepatan pencairan, Said juga meminta pemerintah membebaskan THR dari pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mulai tahun ini. Ia menilai pajak THR memberatkan buruh yang sering menggunakan dana tersebut untuk mudik.

"Kalau bicara pulang kampung, uang THR itu udah habis buat ongkos bus, ongkos pesawat, ongkos kereta api atau kapal laut yang digunakan masing-masing oleh buruh yang pulang kampung. Sudah habis karena harga atau biaya transportasi naik berkali-kali lipat. Walaupun ada diskon dari pusat," ujarnya.

Penghapusan pajak THR diharapkan agar manfaat tunjangan dapat dirasakan utuh dan mendorong konsumsi rumah tangga.

"Uang THR sudah habis, nah ini dikenakan pajak lagi, dipotong pajak. Kami mendesak, Partai Buruh dan KSPI mendesak mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, THR tidak dipotong pajak PPh 21, atau pajak penghasilan 21," kata Said.

Said berharap pemerintah, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto, dapat mendengarkan aspirasi buruh terkait THR. "Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Percuma dapat THR, akhirnya dipotong pajak. Ini orang kecil, orang miskin. Bukan miskin total lah, bukan miskin absolut, tapi mendekati miskin," sambungnya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *