Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menyajikan makanan yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi anak-anak, mengingat program ini didanai oleh uang rakyat sehingga wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Ponorogo, pada Sabtu (28/2).
Ibas, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG telah sesuai standar operasional, terutama terkait higienitas, kualitas bahan pangan, dan pengawasan distribusi makanan kepada siswa.
Dalam peninjauannya, Ibas menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi sejak awal penerimaan bahan baku makanan.
"Kita harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita," ujar Ibas, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Selain itu, Ibas juga menyoroti rantai pasok bahan pangan dalam program MBG. Ia ingin memastikan bahwa buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo, dengan harapan program nasional ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.
"Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, maka manfaat program ini menjadi berlipat. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, sementara ekonomi masyarakat sekitar juga ikut tumbuh," jelasnya.
Kebersihan wadah makan juga menjadi perhatian Ibas. Ia memeriksa proses pencucian dan pengeringan wadah untuk memastikan keamanan pangan.
"Bukan hanya makanannya yang harus sehat, tetapi wadahnya juga harus steril. Proses pencucian dan pengeringan harus benar-benar diawasi karena ini bagian penting untuk mencegah risiko kesehatan," tegasnya.
Ibas mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap operasional SPPG Karanglo. Selain rasa makanan yang baik, porsi yang disajikan juga dinilai memenuhi kebutuhan gizi siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Keberadaan SPPG tidak hanya membantu pemenuhan nutrisi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi pangan.
Menjelang Ramadan, Ibas mengingatkan agar penyesuaian menu menjadi makanan kering tidak mengurangi standar kualitas program.
"Meskipun selama Ramadan menunya berbeda, porsi, kandungan gizi, dan penggunaan anggaran harus tetap sesuai standar. Semua harus termonitor dengan baik, termasuk proses pengiriman makanan agar aman sampai ke siswa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan seperti keracunan makanan," katanya.
Ibas menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang dibiayai dari pajak masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab.
"Program ini tidak murah dan berasal dari uang rakyat. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar dijaga kualitasnya, transparan, dan memberikan manfaat nyata," pungkasnya.
Ibas berharap SPPG Karanglo dapat menjadi contoh pelaksanaan dapur pelayanan gizi yang profesional, higienis, serta mampu memperkuat ketahanan gizi sekaligus perekonomian lokal di daerah.
Peninjauan SPPG Karanglo dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, Kepala Desa Karanglo Lor Samuri, Mitra SPPG Bagus Budi Santoso, serta anggota DPRD Ponorogo.

Leave a Reply