Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Mungkinkah Realistis?

Written by

in

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen. Target ambisius ini menuai beragam respons, mengingat sejumlah kalangan menilai angka tersebut terlalu tinggi dan kurang selaras dengan indikator pertumbuhan ekonomi saat ini.

Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mewarisi tren pertumbuhan ekonomi dari periode sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 sebesar 5,02 persen (year-on-year) dan kuartal I-2025 sekitar 4,87 persen.

Pada awal pemerintahan baru, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5 persen secara tahunan. Tren pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 5,12 persen pada kuartal II-2025. Data resmi BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat 5,11 persen (yoy).

Dalam Rancangan APBN 2026 yang disepakati bersama DPR, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Target ini menjadi landasan utama kebijakan fiskal dan moneter selama tahun 2026.

Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan struktural seperti ketidakpastian ekonomi global, dampak bencana, dan keterbatasan fiskal akibat defisit anggaran. Sebaliknya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,1 persen, sedikit di bawah target pemerintah.

Meskipun ada pernyataan mengenai target hingga 6 persen, angka 5,4 persen merupakan asumsi makro resmi yang mendasari perencanaan kebijakan ekonomi nasional 2026.

Pendapatan per kapita Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5.000–5.300 dollar AS, atau sekitar Rp 78 juta per tahun. Statistik ini sering dianggap sebagai indikator positif bagi perekonomian nasional. Namun, penting untuk memahami bahwa pendapatan per kapita bukanlah rata-rata pendapatan riil yang diterima warga negara.

Pendapatan per kapita dihitung dari total output ekonomi nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Di dalamnya tercampur pendapatan kelompok super kaya, kelas atas, kelas menengah, buruh formal, pekerja informal, petani kecil, hingga mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Secara aritmatika, perhitungan ini valid, tetapi secara sosial menimbulkan masalah.

Data distribusi pendapatan menunjukkan bahwa 50 persen penduduk terbawah hanya menguasai sekitar 13,7 persen total pendapatan nasional, menurut World Inequality Report. Sementara itu, 10 persen teratas menguasai lebih dari 46 persen, bahkan 1 persen teratas menguasai sekitar 17,6 persen.

Dalam struktur ini, pendapatan kelompok atas secara signifikan memengaruhi rata-rata nasional. Akibatnya, mayoritas penduduk tidak hidup dengan Rp 78 juta per tahun, tetapi ikut menanggung ilusi statistiknya. Kondisi ini menimbulkan disonansi kognitif ekonomi di masyarakat.

Pemerintah mengkomunikasikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Namun, masyarakat merasakan biaya hidup yang terus meningkat, pekerjaan yang semakin tidak pasti, dan pendapatan yang stagnan. PDB meningkat, tetapi kesejahteraan tidak ikut tumbuh seiring.

Oleh karena itu, angka makro ekonomi dapat menjadi kurang representatif terhadap realitas sosial yang ada.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *