DPR RI berencana memulai pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada masa sidang berikutnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk melibatkan partisipasi publik secara luas dalam proses legislasi ini.
Menurut Dasco, pembahasan akan dimulai setelah DPR memasuki masa sidang usai reses. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses yang berlangsung sejak 19 Februari hingga 19 Maret.
"Ya, kalau untuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya pikir nanti setelah masuk masa sidang," ujar Dasco kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa setelah masa reses berakhir dan melewati libur Lebaran, DPR akan menjalankan serangkaian proses awal revisi UU Ketenagakerjaan. Langkah awal ini akan ditandai dengan menjaring partisipasi publik di DPR.
Dasco juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi ini. DPR berencana membentuk tim bersama federasi serikat buruh dan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan. "Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan dengan menggelar partisipasi publik di DPR," sambungnya.
Pembentukan tim bersama federasi serikat buruh serta serangkaian pertemuan, menjadi wujud keseriusan DPR dalam menampung aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait revisi UU Ketenagakerjaan ini.

Leave a Reply