Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

Written by

in

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pembaruan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI. Penataan data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul menegaskan tugas Kementerian Sosial berkaitan langsung dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.

"Kami diberi mandat oleh Presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial," ujar Gus Ipul, Kamis (12/2/2026).

Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.

"Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.

Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

Pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Hal ini memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur.

Cakupan dan Anggaran PBI-JK

Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa. Nilai iuran mencapai lebih dari Rp4 triliun per bulan.

Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia.

"Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," ujarnya.

Optimalisasi Data dan Penyesuaian Penerima

Gus Ipul menjelaskan, dalam DTSEN penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Program PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 sampai desil 5.

Dari hasil pemadanan data, ditemukan sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima PBI-JK. Di sisi lain, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

Berikut adalah perbandingan data penerima PBI-JK sebelum dan sesudah penyesuaian DTSEN:

Kategori Sebelum Penyesuaian (Juta Jiwa) Setelah Penyesuaian (Juta Jiwa)
Belum Menerima PBI-JK (Desil 1-5) 54 Meningkat
Menerima PBI-JK (Desil 6-10) >15 ~0.045

"Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelasnya.

Selain itu, Mensos menyampaikan adanya mekanisme reaktivasi bagi peserta nonaktif. Kebijakan ini termasuk reaktivasi terhadap lebih dari 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik.

Langkah ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sembari proses verifikasi lanjutan dilakukan. Penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan DTSEN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *