Satgas Saber Pangan Awasi Distribusi Pangan Jelang Ramadan 2026

Written by

in

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menginstruksikan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk memperketat pengawasan stok dan distribusi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Komjen Syahardiantono menegaskan agar Satgas Saber Pangan tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

"Kepada seluruh Satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai hukum yang berlaku," ujar Komjen Syahardiantono dalam siaran persnya, Kamis (12/2/2026).

Salah satu fokus utama Satgas Saber Pangan adalah Minyakita. Secara nasional, komoditas ini masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun tren penurunan mulai terlihat di akhir periode pemantauan. Minyakita menjadi komoditas yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan.

Satgas Saber Pangan Pusat akan turun langsung melakukan pengecekan ke produsen, distributor lini satu dan dua, hingga pengecer. Tujuannya untuk memastikan Minyakita dijual sesuai HET Rp 15.700 per liter.

Satgas juga mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah yang masih mencatat harga tinggi. Bulog dan BUMN Pangan menerima alokasi 35 persen DMO dari produsen minyak goreng atau CPO.

Selama minggu pertama, hotline pengaduan Satgas menerima enam laporan dari berbagai daerah, termasuk Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.

Intervensi Pasokan Beras SPHP

Pemerintah memperkuat intervensi pasokan melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton. Penyaluran dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, pasar tradisional, ritel modern, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.

Hasil Pemantauan Satgas Saber Pangan

Satgas Saber Pangan melakukan pemantauan di 9.138 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemantauan intensif ini dilakukan pasca Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa intensitas pengawasan berdampak langsung pada pergerakan harga sejumlah komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

"Sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabai rawit dan cabai merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium mulai menunjukkan tren penurunan harga. Meski di beberapa provinsi masih berada di atas HET dan HAP, namun secara umum cenderung menurun," ujar Ketut Astawa kepada wartawan.

Menurutnya, pemantauan masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti efektif menekan harga komoditas pangan utama, khususnya beras premium dan medium di Zona I dan II, cabai merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras.

Berikut rincian titik pemantauan yang dilakukan Satgas Saber Pangan:

Jenis Titik Pemantauan Jumlah Titik
Pedagang dan Pengecer 5.939
Ritel Modern 1.472
Grosir 967
Distributor 554
Produsen 136
Agen 70

Selama periode pemantauan, Satgas menerbitkan 128 surat teguran, melakukan 400 pengisian stok kosong, serta pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium.

Selain itu, dikeluarkan rekomendasi pencabutan satu izin usaha dan dua izin edar terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET/HAP, keamanan, dan mutu pangan.

"Langkah tegas ini menjadi peringatan agar pelaku usaha patuh terhadap regulasi harga dan standar keamanan pangan," tegas Ketut Astawa.

Komoditas yang Masih Jadi Perhatian

Hasil analisis menunjukkan sejumlah komoditas masih menjadi perhatian karena harganya berada di atas HET atau HAP. Komoditas tersebut antara lain beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah, bawang putih di wilayah Indonesia Timur dan 3TP, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

Menurut Ketut Astawa, kondisi tersebut memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Polri, Bapanas RI, Bulog, serta Satgas di daerah untuk melakukan intervensi di wilayah dengan harga pangan tinggi.

Satgas Saber Pelanggaran Pangan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas pengawasan dan memperluas sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat. Satgas meyakini bahwa pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *