Pemerintah siap mengucurkan dana sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Kebijakan ini telah disetujui dan dana telah ditransfer ke BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran sebesar Rp 20 triliun telah ditransfer ke BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu aturan teknis diterbitkan.
βItu sudah setujui, tinggal mungkin detail peraturan, Peraturan Presiden (Perpres) kalau nggak salah. Tapi uangnya sudah saya kirim ke BPJS. Jadi mereka bisa eksekusi kapan saja,β kata Purbaya di Hotel Tribrata Darmawangsa, Kamis (12/2/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa program ini tidak berlaku bagi peserta yang mampu membayar iuran. Peserta yang dikategorikan mampu tetap wajib melunasi tunggakan.
Kriteria Peserta Pemutihan BPJS Kesehatan
Program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini ditujukan untuk peserta yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
- Peserta nonaktif karena menunggak iuran.
- Masyarakat yang mampu membayar iuran bulanan, tetapi tidak mampu membayar akumulasi tunggakan.
- Masyarakat yang menunggak tidak dapat mengakses layanan kesehatan.
Ali menekankan bahwa peserta yang mampu membayar iuran tetap harus melunasi tunggakan mereka.
"Peserta mampu bayar ya tentu tetap harus melunasi tunggakan. Ini yang salah kira, dia nunggu 'wah kapan ini dihapus, saya punya utang' padahal dia mampu dan dihitung mampu," ujar Ali dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2/2026).
Jumlah Peserta dan Nilai Tunggakan BPJS Kesehatan
Dalam rapat tersebut, Ali mengungkapkan data terkait jumlah peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.
Berikut adalah data mengenai jumlah peserta dan total tunggakan iuran BPJS Kesehatan:
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Jumlah peserta menunggak | Lebih dari 23 juta |
| Total tunggakan | Rp 14,1 triliun |

Leave a Reply